Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemeriksaan intern adalah kegiatan penilaian yang bebas terhadap kegiatan-kegiatan yang ada dalam suatu organisasi, sebagai pemberian jasa pada pimpinan. Kegiatan pemeriksaan intern merupakan salah satu unsur pengendalian manajemen yang menjalankan fungsinya dengan menilai unsur-unsur pengendalian lainnya. Didalam Badan Usaha Milik Negara kegiatan pemeriksaan intern dilakukan oleh bad an yang bernama SPI. Efektivitas pelaksanaan kegiatan pemeriksaan intern di dalam BUMN "X" dapat diukur melalui kedudukan organisasi, dukungan manajemen, wewenang dan tanggung jawab, kondisi personal pemeriksa, serta tahapan-tahapan yang dilakukan dalam kegiatan pemeriksaan tadi. Penelitian dilakukan dengan mempelajari buku-buku auditing dan penelitian langsung, khususnya yang menyangkut teoriteori standar-standar, pendapat-pendapat dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pokok bahasan. Hasil penelitan yang didapat Untuk mendapatkan tingkat pengendalian yang baik, kegiatan pemeriksaan intern perlu didukung dengan personil yang memiliki kemampuan teknis yang memadai dan sikap mental yang baik. Keberhasilan pemeriksaan intern juga ditentukan oleh dukungan manajemen dan pengelolaan kegiatan yang tepat. Dukungan pimpinan tercermin dari penetapan kedudukan BPI yang tepat dalam organisasi adanya wewenang dan tanggung jawab yang memadai serta dilaksanakannya tindak lanjut yang jelas dan segera atas saran dan rekomendasi BPI. Selain itu, keberhasilan pemeriksaan intern mensyaratkan juga adanya pengelolaan yang tepat terhadap tahap-tahap dalam kegiatan pemeriksaan intern, yang meliputi tahap perencanaan- pelaksanaan. serta pelaporan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Kegiatan pemeriksaan intern masih dapat ditingkatkan dengan menyempurnakan pelaksanaan pemeriksaan. Jenis pemeriksaan yang selama ini dilaksanakan lebih mengarah pada pemeriksaaan keuangan dan ketaatan, dapat ditingkatkan dengan mengarahkan pada pemeriksaan operasional."

"Laporan magang ini membahas mengenai evaluasi prosedur internal audit terhadap cabang XYZ yang dimiliki oleh Koperasi ABC. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan prosedur audit yang dilakukan oleh Koperasi ABC dan prosedur internal audit yang disyaratkan oleh International Professional Practices Framework (IPPF). Hasil dari evaluasi menunjukkan bahwa prosedur audit yang dilaksanakan oleh Koperasi ABC telah sesuai dengan prosedur audit yang disyaratkan oleh IPPF dan IIA serta menurut Sawyer. Laporan magang ini juga membahas refleksi diri yang merupakan hasil pembelajaran berkelanjutan atas pelaksanaan aktivitas magang di Koperasi ABC.

---

This internship report discusses the evaluation of internal audit procedures on XYZ branches owned by ABC Cooperatives. The evaluation is done by comparing the audit procedures performed by ABC Cooperatives and the internal audit procedures required by the International Professional Practices Framework (IPPF). The results of the evaluation showed that the audit procedures carried out by the ABC Cooperative were in accordance with the audit procedures required by

IPPF and IIA and according to Sawyer. This apprenticeship report also discusses self-reflection which is the result of ongoing learning on the implementation of apprenticeship activities in ABC Cooperatives."

"Dalam perusahaan yang kecil, pimpinan dapat secara langsung mengawasi dan mengikuti seluruh kegiatan dan perkembangan perusahaan. Tetapi dengan berkembangnya suatu perusahaan maka pimpinan tidak lagi dapat mengawasi secara langsung jalannya perusahaan. Sehingga untuk mengatasi hal ini pimpinan memerlukan bantuan pemeriksa intern untuk membantu terpeliharanya pengawasan atas jaringan pengendalian manajemen. Dalam melakukan fungsi sebagai pemeriksa intern Satuan Pengawasan Intern (SPI) PT Jasa Marga (Persero) telah mendapat dukungan penuh dari Direksi, maupun dari obyek yang diperiksa. Peranan atau keberadaan dari pemeriksa intern tergantung pada peran sertanya sesuai dengan fungsinya dalam proses pengambilan keputusan. Kedudukan pemeriksaan intern yang tepat dalam organisasi perusahaan secara keseluruhan merupakan satu syarat yang dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas pemeriksaan intern. Seperti halnya pada PT Jasa Marga (Persero) dimana SPI nya ditempatkan sebagai staf dan betanggung jawab langsung kepada Direktur Utama, oleh karena itu SPI PT Jasa Marga (Persero) memiliki independensi dalam pemeriksaan sehingga para pemeriksa intern dapat melaksanakan tugasnya dengan bebas dan obyektif, hal ini membuat pemeriksaan dapat terlaksana secara efektif. Untuk mengatasi reaksi pertentangan dari pihak-pihak yang diperiksa (auditee), maka SPI perlu mengadakan pendekatan yang baik terhadap auditee dengan mengembangkan hubungan kerjasama untuk menemukan cara-cara yang lebih efisien dan lebih efektif dalam melaksanakan pemeriksaan untuk memperbaiki keadaan. Hubungan antara SPI pada PT Jasa Marga (Persero) dengan pemeriksa ektern cukup baik, hal ini dapat ditandai dengan kondisi dimana setiap ada pemeriksaan ekstern maka pemeriksa intern terlebih dahulu dihubungi dan dijadikan mitra kerja mereka, sehingga dapat menghindarkan pelaksanaan pemeriksaan yang tumpang tindih dan berulang-ulang untuk obyek pemeriksaan yang sama."

"ABSTRAKSatuan Pengawasan Intern (SPI) merupakan komponen penting dalam menunjang dan memperkuat penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern, sehingga dapat mewujudkan University Governance. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa Universitas Jambi sebaiknya menerapkan penilaian dan pengendalian terhadap risiko dalam pencapaian tujuan, khususnya di bidang non akademik sesuai dengan fungsi dan peran SPI dalam Tata Kelola Universitas Jambi. Selain itu, untuk dapat mengoptimalkan dan mengefektifkan peran SPI dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern, maka SPI perlu menginformasikan dan mengkomunikasikan pelaporan hasil kerja SPI ke semua pimpinan, personil SPI memiliki pemahaman dan kompetensi yang memadai, serta peningkatan dukungan yang kuat dari pimpinan Universitas Jambi.

---

ABSTRACTInternal Audit Unit (SPI) is an important component to support and strengthen the implementation of Internal Control System to realize the University Governance. This research is qualitative descriptive interpretive. The results suggests that the University of Jambi should apply the assessment and control of risks in the achievement of goals, especially in non-academic areas according to the SPI's role and function in the governance of Jambi University. In addition, to effectiveness the roles of SPI are give the report of Internal Control results to all management, SPI’s personnil have adequate competence and understanding, and increase in strong support from the top management."

"Perkembangan perusahaan menimbulkan kesulitan bagi pihak manajemen untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha perusahaan. Oleh karena itu dibutuhkan suatu fungsi pengawasan dalam perusahaan yang independen untuk membantu melaksanakan pengawasan tersebut. Keberhasilan fungsi Audit Intern dalam melaksanakan tugasnya sangat tergantung dari kerjasama yang baik antara pihak yang diperiksa (auditee) dengan pihak yang memeriksa (auditor). Sehingga sangat diperlukan adanya persepsi yang benar dari pihak auditee mengenai keberadaan fungsi audit intern ini dalam perusahaan. Dan juga dibutuhkan sikap auditor yang profesional sehingga kerjasama yang baik diantara keduanya akan memberikan hasil yang optimal untuk perkembangan perusahaan. Penelitian ini dilakukan untuk melihat persepsi auditee terhadap auditor intern dan hubungan diantara keduanya. Selain itu juga untuk melihat apakah fungsi audit intern mempunyai pengaruh yang berarti bagi kegiatan usaha Bank X. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi perusahaan untuk meningkatkan pengertian dan pemahaman auditee terhadap fungsi audit intern dan juga bagi auditor khususnya agar bisa bekerja sama lebih balk lagi dengan pihak auditee sehingga tujuan dad adanya fungsi audit intern dapat tercapai"

"Penelitian ini bertujuan mengevaluasi penggunaan Pengawasan Intern Jarak Jauh (PIJJ) serta faktor-faktor yang mendukung penggunaan PIJJ pada Itjen Kemenkeu untuk mendapatkan rekomendasi perbaikan atas PIJJ pada masa mendatang. Penelitian menggunakan metode kualitatif berdasarkan teori penggunaan teknologi Extended Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT2), dokumen internal organisasi, dan literatur terkait. Wawancara dilakukan kepada beberapa auditor dari berbagai jenjang pada Itjen Kemenkeu. Hasil penelitian menunjukkan secara umum penggunaan PIJJ akan dilanjutkan oleh Itjen Kemenkeu dan didukung faktor-faktor dalam teori UTAUT. Namun terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi penggunaan PIJJ di antaranya: kualitas hasil pengawasan antara metode PIJJ dan konvensional berbeda pada pengawasan dengan tingkat asurans yang lebih tinggi, auditor dengan masa kerja 1-7 tahun lebih menyukai metode konvensional dibandingkan PIJJ, serta terdapat  pertimbangan pribadi auditor dan tim dalam menggunakan PIJJ. Sehingga untuk penggunaan PIJJ direkomendasikan kepada Itjen Kemenkeu dan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan kompetensi auditor terkait data analytics dengan mempertimbangkan jenjang jabatan, proses bisnis klien pengawasan, dan kemampuan komunikasi tanpa tatap muka; mempromosikan kinerja PIJJ; menentukan metode pengawasan berdasarkan jenis kegiatan; menentukan metode pengawasan berdasarkan masa kerja; memutakhirkan fasilitas PIJJ; mengembangkan sistem aplikasi Kementerian Keuangan; serta menyediakan data pengawasan secara real-time.

---

This study aims to evaluate the use of Remote Internal Monitoring (PIJJ) as well as the factors that support the use of PIJJ at the Inspectorate General of the Ministry of Finance to obtain recommendations for improvements of PIJJ in the future. The research uses qualitative methods based on Extended Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT2), internal organizational documents, and related literature. Interviews were conducted with several auditors from various levels at the Inspectorate General of the Ministry of Finance. The results of the study show that in general the use of PIJJ will be continued by the Inspector General of the Ministry of Finance and supported by factors in the UTAUT theory. However, there are several issues that can affect the use of PIJJ, including: the quality of the results of supervision between the PIJJ and conventional methods is different in supervision with a higher level of assurance, auditors with 1-7 years of service prefer conventional over PIJJ methods, and there are auditors' personal and team considerations in using PIJJ. So that it is recommended for the Inspectorate General of the Ministry of Finance and the Ministry of Finance: to improve auditor competence related to data analytics by taking into account the position level, supervisory client business processes, and communication skills without face to face; promoting PIJJ performance; determine the method of supervision based on the type of activity; determine the method of supervision based on years of service; updating PIJJ facilities; developing the application system of the Ministry of Finance; and provide real-time monitoring data."

"ABSTRAKPeranan Satuan Pengawasan Intern (SPI) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia dan upaya untuk lebih meningkatkan efektivitasnya1. Sebagaimana diketahui kedudufcan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam tata perekonomian Indonesia merupakan salah satu dari tiga pelaku ekonorai yang diharapkan secara aktif berke-cimpung dan bekerjasama berdasarkan demokrasi ekonomi untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.Pada akhir-akhir ini kedudukan BUMN tersebut mengalami kegun-cangan karena adanya tuduhan dari sebagian masyarakat bahwa pengelolaan BUMN dewasa ini tidak efisien dan lebih banyak merugi.Pro dan kontra terhadap tuduhan sebagian masyarakat tersebut kemudian berkembang menjadi polemik yang ramai di berbagai mass media, karena sebagian menginginkan agar BUMN yang tidak efisien/merugi itu dijual saja kepada swasta atau dibubarkan. Seraentara itu pihak yang membela eksistensi BUMN mengatakan bahwa tidak semua BUMN itu telah beroperasi secara tidak efisien, terbukti dari masih banyaknya BUMN yang raenghasilkan ke-untungan dan memberikan sumbangan yang besar kepada negara.2. Menanggapi hal tersebut Pemerintah nampaknya segera mengambil beberapa langkah pengaraanan, antara lain mengeluarkan Inpres No. 5 Tahun 1988 dan beberapa Keputusan Menteri Keuangan de-ngan tujuan menyehatkan kondisi BUMN. Penyehatan tersebut di-dahului oleh usaha untuk menilai tingkat kesehatan dan produktivitas setiap BUMN (Keputusan Menteri Keuangan Nomor:3. Sementara itu berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1983 tentang Tatacara Pembinaan dan Pengawasan BUMN (Perjan, Perum dan Persero), telah dibentuk Satuan Pengawasan Intern (SPI) BUMN yang bertugas membantu manajeraen/Direktur Utaraa untuk menilai pengendalian manajemen dan pelaksanaannya.Diharapkan bahwa dengan adanya SPI yang kedudukannya secara langsung di bawah Direktur Utaraa tersebut dapat mengurangi ke-tidakefisienan pengelolaan manajeraen, dengan cara melakukan pemeriksaan internal, menemukan temuan dan menyusun rekomen-dasi kepada Direktur Utama.Untuk itu, seperti dikatakan oleh Menteri Muda Keuangan baru-baru ini SPI BUMN hendaknya dapat bekerja secara efektif, yaitu dengan menunjukkan sikap yang profesional, merapunyai in-tegritas yang tinggi, mempunyai sifat yang obyektif, dan pengetahuan serta keterampilan yang cukup.Apafaila persyaratan itu dipenuhi maka diharapkan SPI dapat memberikan kontribusi yang positif bagi keberhasilan pengelolaan BUMN.4. Dilandasi rasa ingin tahu bagaimana sesungguhnya peranan yang telah dimainkan oleh SPI BUMN selama ini dan bagaimana upaya untuk dapat lebih mengefektifkan peranan SPI BUMN, maka dalam karya akhir ini kami mencoba melakukan penelitian, dengan menggunakan metode kepustakaan dan maupun metode lapangan {dengan jalan melakukan pengamatan dan wawancara secara langsung dengan beberapa SPI BUMN).5. Dalam metode kepustakaan, kami amati terlebih dahulu hubungan masalah peranan SPI BUMN tersebut dengan beberapa konsepsi/ teori dasar tentang :1 ) . Ilmu manajemen pada umumnya dan pengendalian manajemen, pada khususnya,"

"Manajemen Audit merupakan salah satu bentuk pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa intern (internal audit) , disamping finansial audit. Dalam BUMN/D fungsi internal audit dalam perusahaan dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI), yang mana keberadaannya diharuskan oleh pemerintah (PP No.3 tahun 1983).Agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya, dalam pelaksanaannya SPI diawasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Adapun fungsi dibentuknya SPI dalam perusahaan adalah untuk membantu pimpinan perusahaan mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara ekonomis, efisien dan efektif. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk melihat efektif/tidaknya pelaksanaan manajemen audit yang dilakukan oleh SPI, khususnya terhadap fungsi personalia. Penilaian in! didasarkan dari sudut pandang BPKP, yaitu sejauh mana SPI telah mematuhi peraturan-peraturan yang digariskan dalam melaksanakan pemeriksaan tersebut. Agar dapat memperoleh gambaran penulis setelah yang lebih jelas mengenai pelaksanaan tersebut, melakukan studi lapangan pada PT . (Persero) II X" , memahami teori yang mendasarinya melalui studi literature Pengamatan yang dilakukan penulis meliputi semua tahaptahap pelaksanaan manajemen audit yan~ lazim, yaitu mulai dari tahap perencanaan pemeriksaan sampai dengan t~hap pelaporan pemeriksaan. Agar dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai mutu pelaksanaan manajemen audit yang dilakukan oleh SPI PT (Persero) "X", pengamatan yang dilakukan tidak berhenti sampai pada tahap pelaporan saja tetapi dilanjutkan lebih jauh dengan melihat tindak lanjut yang dilakukan manajemen atas saran tindak yang diberikan sebagai hasil dari pemeriksaan yang dilakukan. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis, dalam pelaksanaannya SPI PT (Persero) "X" dipandang cukup efektif dalam menjalankan fungsi internal audit, khususnya dalam melaksanakan manajemen audit. Dalam arti SPI PT (Persero) "X" secar~ relatif telah mematuhi peraturan dan ketentuan serta prosedur yang diwariskan, baik peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah maupun yang ditetapkan oleh perusahaan itu sendiri. Untuk lebih dapat meningkatkan hasil pemeriksaan, dan agar SPI benar-benar .dapat membantu manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan, dibutuhkan peran sert. semua pihak baik pihak manajemen maupun pihak pemeriksa."