Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menganalisa kinerja keuangan Perum Damn, khususnya dalam likuiditas, profitabilitas dan tingkat kesehatannya. Penentuan tingkat kesehatan dilakukan dengan menerapkan standar khusus penilaian kesehatan BUMN bedasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 826/KMK.013/1992 tangggal 24 Juli 199, dimana indikator tingkat kesehatan BUMN didasarkan pada rasio rentabilitas, likuiditas dan solvabilitas serta indikator tambahan yang merupakan faktor penilai atas produktivitas penisahaan, yaitu efisiensi bahan bakar, rasio operasi dan produktivitas tenaga kerja. Dari analisa-analisa tersebut diharapkan dapat diketahui seberapa baik perusahaan dikelola dan hal-hal apa yang perlu diperbaiki. Ini berkaitan dengan pencapaian peran yang diharapkan dan BUMN, yaitu agar BUMN dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya sehingga semakin berperan baik sebagai perintis, penggerak dan pengarah usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, maupun sebagai badan usaha yang dapat menghasilkan keuntungan sehingga dapat memberikan sumbangan yang lebih besar dalam penerimaan negara. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan dan penelitian langsung ke perusahaan yang bersangkutan. Dan hasil analisa terlihat bahwa likuiditas dan solvabilitas Perum Damn berada dalam kondisi yang sangat baik, namun manajemen atas kas, persediaan dan piutang perlu lebih diperhatikan. Sementara itu profitabilitas dan tingkat kesehatan perusahaan jauh dari memuaskan. Penyebab utama dan rendahnya profitabilitas dan tingkat kesehatan ini diantaranya karena tingkat pemanfaatan asset yang rendah, load factor yang tidak memadai, dan penyimpangan yang besar antara anggaran dan realisasi, khususnya dalam target rentabilitas. Karenanya faktor-faktor tersebut perlu lebih diperhatikan agar perusahaan dapat meningkatkan profitabilitas dan tingkat kesehatannya."

"ABSTRAKPerbandingan Perhitungan Pajak, Dan Penerimaan Pemerintah Dan Migas Atas Kontraktor Berdasarkan SE Menkeu No. 267/KMK.012/1978 Dengan SK Menkeu No. 1458/KMK 012/1984 (Sutu Studi Kasus Pada Kontraktor Production Sharing). xi + 183 halaman, 19 tabel, 15 lampiran Daftar Kepustakaan 34 ( 1970 - 1986 ). Penerimaan dari minyak dan gas bumi, masih tetap dominan sebagai sumber dana untuk membiayai perbangunan Untuk itu perlu lebih ditingkatkan lagi penerimaan dari sektor minyak dan gas bumi tersebut, terutama dari hasil migas Yang diperoleh pemerintah dan Kontrak Production Sharing , yaitu dalam bentuk pajak dan bagian hasil migas Pada saat ini pengenaan pajak yaitu Pajak Perseroan dan Pajak atas Bunga, Deviden dan Royalty diatur berdasarkan Ordonansi Pajak Perseroan 1925 dan Undang undang Pajak atas Bunga, Deviden can Royalty 1970 beserta peraturan pelaksanaanya yaitu Surat Keputusan Menteri keuangan No 267/ KNK 012/1978 Sehubungan dengan berlakunya Undang Pajak Penghasilam pada awal tahun 1984, didalam Ketentuan Peralihan Pasal. 33 ayat (3) disebutkan bahwa Penghasilan Lena Pajak yang diterima atau diperoleh dalam bidang penambangan gas sehubungan dengan Kontrak Production Sharing, Yang masih berlaku pada saat berlakuna undang undang ini dikenakan pajak berdasarkan. ketentuan-ketentuan Ordonansi Pajak Perseroan 1925 dan Undang undang pajak atas Bunga, De vlaen dan Royalty 1970 beserta SK Menkeu No 267, Untuk mengetahui penerimaan pemerintah dan migas mengalami peningkatan atau tidak, perlu dibandingkan berupa hasil migas yang dihitung berdasarkan SK Menkeu No. 267 dengan SK Menkeu No 458 Dengan demikian penelitian ini akan mencoba melihat penerapan dengan SK manakah yang lebih menguntungan bagi penerimaan pemerintah. Penelitian ini dilakukan melalui studi Perpustakaan sementara studi lapangan dilakukan pada Badan Koordinasi Kontraktor-Kontraktor Asing (BKKA) Pertamina dan pada Direktorat Penerimaan Minyak dan Bukan Pajak Direktorat Jenderal Moneter. Hasi1 penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pemerintah dari migas yang dihitung berdasarkan SK Menkeu No 458 lebih besar dari pada SK Menkeu No 267 karena adanya perbedaan-perbedaan pada unsur biaya dan tarif pajak."

"Sejalan dengan arah kebijaksanaan. pemerintah untuk memilih sektor pembangunan ekonomi sebagai prioritas utama, dewasa ini laju pertumbuhan ekonomi Indonesia mencatat tingkatan yang maju . Pertumbuhan ini diikuti dengan makin meningkatnya kebutuhan dalam sumber pembiayaan. Oleh karena situasi demikian, timbullah usaha-usaha mencari sumber alternative pembiayaan. di luar perbankan. Salah satu sumber pembiayaan itu adalah lembaga Leasing. Leasing dijalankan dengan menyertakan barang modal milik lessor dalam perusahaan milik. lessee. Leasing ini berkembang pesat di Indonesia. Perkembangan leasing ini ternyata tidak diikuti adanya perangkathukum yang pasti dan jelas. Dalam praktek selama ini, para pihak banyak menggantungkan materi hukum dari leasing pada asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak murni hanya dapat dijalankan bila kedudukan para pihak sede rajat dan sama kuat. Hal ini tidak ditemui dalam leasing, karena posisi lessee cenderung lemah. Belum jelasnya aspek hukum kegiatan leasing ini akan berakibat pada ketidakpastian di dalam kegiatan leasing. Untuk itulah perlu dipikirkan agar disusun suatu UU Leasing dan adanya pembatasan pada asas kebebasan berkontrak."

"Peneliyian ini membahas mengenai kepailitan debitor pailit yang mempunyai asset lebih besar dari utang. Pokok permasalahan dalam penelitian ini ialah bagaimana batas kewenangan kurator terkait pengurusan dan pemberesan harta paillit melebihi seluruh tuntutan kreditor, tujuan ialah untuk mengetahui sejauh mana kewenangan kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit dapat dilakukan dalam hal harta pailit lebih besar dari utang, metode penelitian yang yang digunakan adalah penelitian hukumnormatif yaitu penelitian kepustakaan. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat kemudahan dalam menjatuhkan pailit kepada debitor. Penelitian ini juga menemukan bahwa prinsip kewajaran dapat digunakan dalam membatasi kewenangan kurator pada waktu melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit dalam hal hartga pailit lebih besar dari utang.

---

This research examined about bankcrupt debtor's bankcruptcy which has asset bigger than it's debt. The main issues in this research is how the receivership authority in doing management and settlement of bankcuptcy assests can be limited when debtor assest is bigger than it's debt. The main purpose of this research is to know how far the receivership authority in doing management and settlement of bankcruotcy assets can be implement when the debtor assest is bigger than it's debt. The research method used in this research is normative law research which is a library research.

This research found that there was simplicity in pronounce bankcrupcy verdict to a debtor. This research also found that fairness principle can be use to limitung receivership authority in doing managemennt and settlement of bancruptcy assets when the asset is bigger than it's debt."

"Paket deregulasi di bidang farmasi, khususnya SK Menkes No. 923/Menkes/Per/X/1993, bertujuan agar berbagai jenis obat yang dibutuhkan masyarakat tersedia dengan harga yang relatif terjangkau. Sebeluin deregulasi mi diluncurkan, badan usaha distribusi harus terpisah dari badan usaha produksi farmasi.Penelitian mi bertujuan untuk mengetahui dampak deregulasi tersebut terhadap efektifitas kebi,jakan distribusi PT KalbeFarina. Hal mi berkaitan dengan adanya beberapa alternatif sistem saluran distnibusi yang kini dapat dipilih perusahaan sehubungan diluncurkannya deregulasi di atas. Penelitian inidilakukan dengan menganalisa data primer dan data sekunder, yaitu membandingkan antara kondisi prestasi penjualanproduk perusahaan sebelum dengan sesudah deregulasi farmasi.Pada masa sebelum deregulasi farmasi, produsen obat tidak boleh mendistrjbusikan sendiri obat hasil produksinya.Sedangkan pada masa pasca deregulasi farmasi produsen obat boleh inerangkap sebagai distributor produknya sendiri. Dengan demikian PT Kalbe Farina kini bebas untuk misalnya menyalurkan produknya langsung ke apotik atau toko obat, tanpa melalui distributor atau pedagang besar farmasi. Akan tetapi dengan berbagai pertiinbangan, PT Kalbe Farina inemutuskan tetap akan memakai sistem distribusi yang lama.Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan PT Kalbe Farina tersebut sangat tepat. Terungkap pula bahwa walaupunada deregulasi, tingkat efektifitas dan efisiensi saluran distribusi perusahaan tetap stabil, bahkan cenderungmeningkat. Demikian pula kepuasan yang diperoleh konsumen serta Inasing-Inasing anggota sa].uran distribusi tetap dapatdipertahankan."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat penerapan pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Anak Buah Kapal (ABK) sebagai perwujudan perlindungan pekerja. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode Kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini menggambarkan pentingya penerapan dan pelaksanaan K3 untuk ABK yang bekerja di atas kapal yang sedang dalam pelayaran. Agar pelaksanaan K3 berjalan dengan baik dibutuhkan kerjasama antara pihak perusahaan dengan pekerja. K3 merupakan kewajiban perusahaan terhadap pekerjanya. PT PELNI (Persero) sudah memenuhi kewajibannya terhadap ABK-nya dengan mencukupi alat-alat keselamatan dan keamanan dalam bekerja seperti baju kerja, sepatu pelindung, pelindung telinga, kaca mata pelindung, sarung tangan pelindung, dan helm pelindung kepala.

---

The research is aimed at seeing the implementation of Occupational Safety and Health Execution for Ship Crew as a Realization of labor protection. The research uses a descriptive qualitative method. The result describes the importance of implementation and execution of Occupational Safety and Health for Ship Crews who work on a sailing ship. In order for the Occupational Safety and Health implementation to go well, cooperation between the company and workers is needed. Occupational Safety and Health is an obligation of the company towards its employee. PT PELNI (Persero) has fulfilled its obligation towards its Ship Crews by sufficing safety and security equipment in work such as wear pack, safety shoes, ear plug, safety gloves, safety glass and helmet."