Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perusahaan Asuransi Jiwa sebagai Lembaga Keuangan dapat memberikan pinjaman langsung kepada tertanggung dengan jaminan polis asuransi jiwa yang dimilikinya dengan syarat bahwa polis tersebut telah melampaui jangka waktu tertentu atau telah mempunyai nilai tunai. Selama jangka waktu peminjaman, tertanggung dibebani tingkat bunga tertentu sesuai ketentuan di dalam polis asuransi tersebut. Pinjaman ini yang umumnya dikenal sebagai Pinjaman Polis. Penulisan ini dituJukan untuk melihat ~elaksanaan pinjaman polis yang dilakukan oleh P.T. Asuransi Jiwasraya baik pinjaman polis pertanggungan perorangan maupun pinjaman polis pertanggungan kumpulan yang diadakan oleh perusahaan tersebut, serta untuk melihat perkembangan investasi dan hasil investasi secara menyeluruh dan juga melihat seberapa besar peranan jenis investasi pinjaman polis serta hasilnya berupa bunga pinjaman polis terhadap total investasi dan hasil investasi perusahaan. Untuk memperoleh data-data yang diperlukan sehubungan dengan penulisan penelitian yang skripsi ini, penulis menggunakan metode mencakup dua hal yaitu studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan yaitu melalui wawancara dan pengumpulan data secara terbatas, sedangkan studi kepustakaan dengan memanfaatkan buku-buku bacaan, majalah dan lain sebagainya. Berdasarkan analisa yang dilakukan dengan melihat perkembangan investasi dan hasil investasi perusahaan secara menyeluruh dan perkembangan investasi pinjaman polis dan hasilnya maka dapat disimpulkan bahwa investasi yang dilakukan perusahaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 1987- 1991 menunjukkan ~eningkatan setiap tahunnya baik dalam nilai absolut maupun dalam prosentase. Namun demikian urutan jenis investasi yang ditanamkan tidak dikaitkan dengan hasil investasi (return) dari masing-masing jenis investasi sehingga urutan investasi yang ditanamkan tidak mendasarkan pada urutan yang sejajar dengan hasil investasi. Dan investasi pinjaman polis itu sendiri kedudukannya tetap stabil diurutan kedua dari total dana investasi perusahaan. Adapun saran yang dapat diberikan adalah pentingnya bagi perusahaan untuk mempertimbangkan secara cermat setiap kebijaksanaan dan keputusan yang diambil dalam bidang investasi serta melakukan pembenahan di dalam pelaksanaan pinjaman polis."

"Sebagai perusahaan asuransi jiwa P.T. (Persero) Asuransi Jiwasraya telah berhasil menghimpun dana dari masyarakat pemegang polis. Agar pada waktunya perusahaan itu dapat memenuhi kewajibannya dengan sebaik-baiknya kepada pemegang polis, dana yang terhimpun harus ditanam kan dalam investasi yang aman dan menguntungkan. Salah satu bentuk investasi yang diperkenankan oleh ketentuan Menteri Keuangan adalah penggadaian polis. Penggadaian polis adalah pinjaman yang diberikan oleh perusahaan asuransi jiwa kepada pemegang polis derigan penyerahan polis yang bersangkutan sebagai agunan. Pinjaman ini memang sudah dikenal sejak mula-mula berkembang industri asuransi jiwa di dunia. Semula penggadaian polis dimaksudkan untuk menanggulangi kesulitan pemegang polis dalam membayar premi. Namun, dalam perkembangan selanjut nya pinjaman dibenikan dalam bentuk tunai yang pengunaan nya sepenuhnya diserahkan kepada pemegang polis. Sesuai dengan polis yang digadaikan, pinjaman dilaku kan dalam 3 macam valuta yaitu: valuta rupiah tanpa in deks, valuta rupiah dengan indeks, dan valuta dolar Ameri ka Senikat. Tingkat suku bunga pinjaman yang berlaku saat ini dibedakan untuk ketiga jenis valuta yang dipergunakan. Pungutan bunga dilakukan pada awal tiap semester. Apabila dua semester berturut-turut pemegang polis tidak membayar bunga, maka piutang bunga tersebut dibebankan pada pokok pinjaman. Pembayaran pokok pinjaman dapat dilakukan secara angsuran, atau sekaligus, atau diperhi tungkan dengan uang asuransi yang akan diterima kelak. Banyak pemegang polis yang tidak membayar bunga serta tidak mengangsur pokok pinjaman. Sehingga, beban pinjaman nya semakin lama semakin besar. Pada saat terjadi kiaim kematian atau kiaim ekspirasi, uang asuransi yang diterima menjadi terlalu kecil karena dipotong pinjaman yang semakin besar. Keadaan ini mengecewakan pemegang polis atau ahli warisnya dan dapat merugikan citra perusahaan asuransi jiwa. Sementara itu pengelolaan penggadaian polis itu sendiri belum berjalan dengan baik. Mutu pelaksana masih perlu ditingkatkan dengan dukungan otomatisasi administrasi. Apabila dikelola dengan baik, penggadaian polis dapat menjadi alternatif investasi yang menguntungkan bagi perusahaan asuransi jiwa."

"ABSTRAKKredit Pemilikan Rumah (KPR) merupakan salah satu upaya pemerintah dalammewujudkan kesejahteraan rakyat. Debitur dalam menjalankan KPRnya dapatmengalami berbagai macam resiko, terutama resiko kematian. Oleh karena itu,dibutuhkan Polis Asuransi Jiwa sebagai pemberi kepastian bahwa sisa kreditterhadap Bank dalam KPR dapat dilunasi, walaupun debitur telah meninggaldunia. Skripsi ini mencoba mengkaji mengenai peranan Polis Asuransi Jiwadalam memberikan kepastian pelunasan kredit kepada Kreditur pada PT MaybankIndonesia. Permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah konsekuensi hukumterhadap klaim apabila Bank sebagai Kreditur tidak jujur dalam proses pengisianAsuransi Jiwa Kredit, serta peranan Polis Asuransi Jiwa sebagai jaminan dalamKredit Pemilikan Rumah (KPR) dalam memberikan kepastian hukum atas sisapembayaran kepada Kreditur pada PT Maybank Indonesia. Metode Penelitianyang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif,yaitu penelitian yang dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidaktertulis. Hasil penelitian yang didapat adalah, bahwa Polis Asuransi Jiwa tidakakan menanggung klaim apabila Bank tidak jujur dalam proses pengisianAsuransi Jiwa Kredit karena klaim tersebut akan dianggap batal demi hukum,serta peranan Polis Asuransi Jiwa terhadap Kreditur dalam Kredit PemilikanRumah (KPR) adalah sebagai pemberi kepastian pelunasan sisa kredit. Penelitianini menyimpulkan bahwa Polis Asuransi Jiwa sangat dibutuhkan dalam setiapperjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) karena polis tersebut memberikanjaminan pelunasan sisa kredit kepada kreditur sehingga dibutuhkan itikad baikdari kedua belah pihak agar terwujud pertanggungan yang diberikan polisterhadap klaim.

---

ABSTRACTHome Mortgage Loans (KPR) is one of government attempt in actualizing publicwelfare. Debtors in the process of KPR may suffer various risks, particularly riskof death. Therefore, Life Insurance Policy shall give the certainty of repayment ofhome mortgage loan residual balance, even though the debtor has passed away.This research examines the role of life insurance policy for giving certainty ofrepayment towards creditor on PT Maybank Indonesia. The analysis is based onthe legal consequence towards claim if the Bank dishonestly filling certainstatement on the process of covering life insurance credit, including the role oflife insurance policy as the security of home mortgage loans (KPR) in providingcertainty of repayment towards creditor on PT Maybank Indonesia. This researchis using the juridical-normative research method, which is study of written andunwritten law. The conclusion prevail life insurance policy will not cover theclaim if Bank did dishonestly filling a statement when covering life insurancecredit, because the claim will be considered as null and void, as it has breachutmost good faith principle. The role of life insurance policy towards creditorunder home mortgage loans (KPR) is as the grantor of certainty of repayment forthe remaining loans. The life insurance policy is consequential in every homemortgage loans (KPR) as the policy provides certainty of repayment regarding theresidual balance of the loans. The parties shall adhere to the principle of utmostgood faith in order the policy to materialize the claim coverage."

"Industri asuransi telah berkembang pesat dan memiliki bentuk perlindungan yang bermacam-macam. Bahkan asuransi telah dikombinasikan dengan investasi artinya selain memberikan manfaat proteksi terhadap tertanggung, asuransi juga memberikan penghasilan atau manfaat tabungan atas nilai polls yang dibayarkan. Hal ini menimbulkan persoalan dari sisi perpajakan karena santunan asuransi tidak dikenakan pajak saat diterima dengan alasan untuk kepantasan kaiena saat santunan diterima adalah saat yang tidak menyenangkan bagi Wajib Pajak.Setiap pajak yang dipungut hendaknya mcmperhatikan beberapa asas perpajakan, misalnya asas keadilan dan asas netralitas. Perkembangan asuransi yang telah mencakup unsur tabungan dan investasi menjadikan asuransi seperti deposito atau tabungan di bank. Saat ini perpajakan membedakan pengenaan pajak atas penghasilan dari deposito dan tabungan dikenakan pajak iinal sebesar 15%, sedangkan santunan asuransi tidak dipungut pajak kecuali kurang dari tiga tahun.Masalah penelitian ini ada empat, yaitu Apa perbedaan asuransi jiwa murni dengan asuransi unit link yang ada saat ini? Apakah ada substansi ekonomi yang berbeda antara asuransi unit link dengan transaksi deposito di bank? Apakah ada potensi pajak penghasilan atas transaksi asuransi unit link? Bagaimana perlakukan pajak penghasilan atas transaksi asuransi yang seharusnya diterapkan? Sedangkan metode penelitian yang di gunakan adalah metode diskriptif dan pengumpulan data dilakukan dengan melode wawancara, observasi dan studi kepustakaan.Hasil analisis menunjukkan bahwa asuransi jiwa murni sangal berbeda dengan asuransi investasi karena selain unsur proteksi, asuransi investasi memiliki unsur tabungan yang memungkinkan tertanggung mendapaikan keunrungan walaupun tidak terjadi resiko yang dipertanggungkan. Sedangkan asuransi investasi dengan deposito tidak memiliki perbedaan secara substansi ekonomis, karena sama-sama memiliki batasan waktu dan memberikan penghasilan financial.Potensi pemungutan pajak penghasilan dari transaksi asuransi juga ada, yaitu dikenakan atas manfaat tabungan yang diterima Wajib Pajak. Hal ini untuk mewujudkan asas keadilan bagi Wajib Pajak karena tidak memandang sumber penghasilannya dari asuransi atau dari deposito sama-sama dipungut pajak penghasilan. Selain itu juga mewujudkan asas netralitas, karena pajak tidak mempengaruhi pilihan orang untuk memilih jenis kegiatan ekonomi yang akan dilakukannya.Saran yang diberikan adalah pengenaan pajak penghasilan atas transaksi asuransi sebaiknya tidak dibatasi hanya jika penerimaan manfaat tabungan kurang dari tiga tahun tetapi dikenakan pajak saja semuannya karena terbukti secara substansi ada tambahan kemampuan ekonomis dari manfaat tabungan yang memcuuhi unsur penghasilan sebagai objek pajak.

---

The insurance industry has been growing fast and offers a variety of insurance. In addition, insurance has been combined into other investments in the sense that in addition to offering protection benefits to the insured, insurance generates savings income or benefits with respect to premium payments. This results in a taxation problems as insurance benefits are exempt from taxation when received for reasonableness in that the time at which benefits are received shall be deemed not a pleasant occasion for the taxpayer

concerned.

Every tax collected should take into account several tax principles such as justice principle, neutrality principle. The growth of the insurance industry such that it covers savings and investment has made insurance have similar characteristics to those of term deposits and savings held with banks. At present tax regulations distinguishes taxes on income from those on term deposits and savings with the latter two being charged with a final withholding tax of 15% and insurance benefits being exempt from taxation unless the benefits are received for a period of less than three years.

The research has four questions: What is the difference between the current pure life insurance and unit~linked insurance? ls there any different economic substance between unit-linked insurance and term deposit transactions at banks? Is there any tax potential in unit-linked insurance transactions? How should insurance transactions be treated by the tax authorities? The research employs descriptive methods and date collection has been conducted through interviews, observations and desk research.

The results of my analysis indicates that pure life insurance differs very much from investment insurance due to the fact that in addition to protection. investment insurance offers savings opportunity which enables an insured to enjoy benefits irrespective ef the occurrence ofthe hazards covered insured against. Investment insurance does not differ in any economic substance from temi deposits as they both are bound by time limits and offer financial income.

There is tax potential in insurance transactions through taxation on any savings benefits received by a taxpayer. This will offer justice to taxpayers as taxes will be collected irrespective of the sources of income, be it on insurance or investment. In addition, this will realize the neutrality principle in that taxation will not affect anyone?s choice of economic activity.

My recommendation is that income taxation on insurance transactions should not be restricted to savings benefits which are received for a period of less than three years but to any and all savings benefits as it proves substantially that there in an additional economic capability arising from savings beneiits which meet the criteria of income as a tax object."

"Skripsi ini membahas mengenai asas Itikad Paling Baik dan penerapannya dalam perkara antara Anik melawan PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Putusan No. 426/Pdt.G/2021/PA.JS. Skripsi ini membahas mengenai 2 (dua) permasalahan yaitu: (1) Bagaimana penerapan asas Itikad Paling Baik dalam sengketa antara Anik melawan PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia pada Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 426/Pdt.G/2021/PA.JS? dan (2) Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap asas Itikad Paling Baik pada Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 426/Pdt.G/2021/PA.JS? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan penggunaan data sekunder. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: (1) Asas Itikad Paling Baik telah dilanggar oleh Anik karena Anik tidak secara jujur mengungkapkan kepemilikan 7 (tujuh) polis asuransi jiwa lainnya; dan (2) Terdapat inkonsistensi dalam pertimbangan hukum hakim terhadap Asas Itikad Paling Baik. Dimana hakim menyatakan terdapat pelanggaran terhadap Asas Itikad Paling Baik oleh Anik, namun dalam amar putusannya hakim tidak menyatakan polis asuransi batal demi hukum, melainkan hakim menyatakan polis asuransi sah dan mengikat secara hukum serta menghukum PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia untuk mengembalikan premi yang telah diterimanya. Saran dari skripsi ini adalah agar setiap orang yang akan membeli polis asuransi mengungkapkan dengan jujur semua data dan informasi yang diperlukan pada formulir aplikasi asuransi dan untuk melakukan pelatihan bagi hakim mengenai materi hukum asuransi. Sehingga apabila ada kasus serupa kedepannya, hakim memiliki kapasitas dan standar untuk membuat pertimbangan hukum sesuai dengan asas dan peraturan perasuransian, termasuk didalamnya penerapan asas Itikad Paling Baik.

---

This thesis discusses the principle of Utmost Good Faith and its application in a dispute between Anik and PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia in the South Jakarta Religious Court Decision No. 426/Pdt.G/2021/PA.JS. This thesis discusses 2 (two) issues, namely: (1) How is the principle of Utmost Good Faith implemented in the dispute between Anik and PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia in the South Jakarta Religious Court Decision No. 426/Pdt.G/2021/PA.JS? and (2) How is the legal reasoning of the judge based on the principle of Utmost Good Faith in the South Jakarta Religious Court Decision No. 426/Pdt.G/2021/PA.JS? The research method used is normative juridical, using secondary data. The data analysis employed in this thesis is qualitative. This thesis concludes that: (1) The principle of Utmost Good Faith is not implemented by Anik because she did not honestly disclose the ownership of 7 (seven) other life insurance policies; and (2) The judge's legal reasoning is inconsistent with the principle of Utmost Good Faith because, although the judge stated that Anik violated the principle by not honestly disclosing and hiding the ownership of 7 (seven) other life insurance policies, the verdict did not declare the insurance policy null and void. Instead, the judge declared that the policy was valid and legally binding and sentenced PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia to refund the premiums that had been received. This thesis suggests that every person who purchases an insurance policy honestly disclose all required data and information on the insurance application form and to conduct training for judges in which insurance law materials are taught. So that in the future there is a similar case, judges have the capacity and standard to make legal reasonings in accordance with insurance principles and law, including the fundamental principle of Utmost Good Faith.

"

"Semakin meluasnya dunia informasi menyebabkan adanya pergeseran struktur pasar dari producer's orientation menjadi consumer's orientation. Persaingan antar perusahaan juga makin ketat. Kinerja perusahaan makin mendapat sorotan baik dari pemilik atau pemegang saham, maupun dari pihak karyawan dan masyarakat luas sebagai konsumen. Agar kinerja perusahaan dapat dinilai, perlu diadakan suatu pengukuran. Dalam mengukur kinerja perusahaan seringkali hanya digunakan tolok ukur keuangan seperti ROI dan EPS, tanpa mempertimbangkan tolok ukur operasional. Hal ini dapat memberikan signal yang menyesatkan karena mendorong perusahaan untuk menghasilkan hasil-hasil keuangan jangka pendek yang memuaskan, namun menurunkan profitabilitas jangka panjang. Balance scorecard merupakan sistem pengukuran yang sederhana dan efektif yang memadukan aspek-aspek keuangan dan operasional. Ada empat perspektif dalam balance scorecard, yaitu: 1. Perspektif pelanggan 2. Perspektif proses internal 3. Perspektif inovasi dan belajar 4. Perspektif keuangan. Beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam balance scorecard agar sesuai dengan misi, strategi, teknologi dan kultur perusahaan. Dalam mengatur balance scorecard agar sesuai dengan strategi bisnis ada tiga fase yang hams dilalcukan : 1. Fase desain balance scorecard 2. Fase komitmen 3. Fase penggunaan balance scorecard. Scorecard menghapuskan ketidakmampuan sistem manajemen tradisional dalam menghubungkan strategi jangka panjang perusahaan dengan tindakan-tindakan jangka pendek. Scorecard memungkinkan untuk mengenal empat proses manajemen bam yang terpisah dan terkombinasi, yang melingkupi objektivitas jangka panjang dengan tindakan-tindakan jangka pendek."

"Dalam beberapa tahun terakhir ini, perusahaan asuransi kerugian mendapat perhatian dari masyarakat akibat pengingkaran terhadap kepercayaan, kelemahan kapital manusia, dan barang kapital fisik. Pengingkaran ini telah mengurangi energi kapital sosial yang berimplikasi pada rendahnya produktivitas perusahaan, khususnya pada perusahaan asuransi. Sebuah perusahaan asurans i paling kurang melibatkan sejumlah pihak yang saling berhubungan dan bekerjasama, yaitu: 1) pihak perusahaan, 2) pihak nasabah dan 3). Pihak rekanan.PT. Asia Krimere Polysindo adalah salah satu perusahaan asuransi yang mengalami kemunduran mulai tahun 2001 hingga 2006, dari peringkat pertama menjadi peringkat kelima dalam tataran nasional. Meskipun pada akhirnya perusahaan menyadari kondisi kegagalan dalam fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan) dan telah melakukan perbaikan sejak tahun 2002, sampai tahun 2005 belum juga perusahaan ini mampu meningkatkan posisinya kembali.Kegagalan fungsi manajemen dalam penyelesaian klaim kendaraan bermotor yang menjadi tanggung jawab Departemen Klaim Kantor Pusat dan cabang-cabangnya telah berakibat fatal bagi kelangsungan hidup perusahaan. Faktor penyebab yang mendorong terjadinya kondisi tersebut meliputi kapital finansial, kapital manusia dan barang kapital fisik yang mempengaruhi energi kapital sosial perusahaan secara keseluruhan.Tujuan penelitian ini adalah: a. untuk mempelajari dan menggambarkan bagaimana peranan kapital sosial dalam suatu organisasi bisnis, khususnya bagi bisnis asuransi di Indonesia. b.menjelaskan aspek kapital sosial dalam PT. Asia Krimere Polysindo (Kantor Pusat dan Departemen Sentral Klaim Asuransi Mobil) antara tahun 1992 hingga 2005, dalam hubungannya dengan proses klaim yang melibatkan jaringanjaringan eksternal seperti nasabah, rekanan perusahaan (bank, perusahaan leasing, agen asuransi, broker, bengkel) dan dengan perusahaan asuransi lainnya. c.mengidentifikasi sinergi antara kapital finansial, kapital manusia, barang kapital fisik dan kapital sosial dalam struktur organisasi bisnis asuransi.Bangunan kapital sosial yang dikemukakan Robert Lawang dapat diandalkan sebagai kerangka konseptual dan relevan untuk dijadikan landasan teori dalam menjelaskan kasus organisasi bisnis. Teori kapital sosial Lawang selain menjelaskan adanya kapital-kapital lain di samping kapital sosial dalam organisasi bisnis asuransi, juga menjelaskan kepercayaan, jaringan dan norma sebagai konsep dasar dari kapital sosial yang dijadikan fokus penelitian ini. Kapital-kapital lain disamping kapital sosial yaitu: kapital finansial, barang kapital fisik, kapital manusia, kapital personal, kapital politik, kapital budaya, dan kapital simbolik. Kerangka Robert Lawang dipandang meliputi kapital sosial komprehensif dan konseptual yang memungkinkan digunakan untuk menjelaskan hubungan dinamis struktur organisasi bisnis dan sinergi dengan berbagai kapital lain dalam pencapaian tujuan perusahaan.Secara makro, asuransi merupakan salah satu pilar dalam perekonomian yang berperan sebagai penggerak maupun stabilisator roda perekonomian suatu negara. Oleh karena itu perkembangan perekonomian pada suatu negara yang masyarakatnya memiliki kesadaran tentang asuransi, akan cenderung lebih maju daripada masyarakat yang belum memiliki kesadaran asuransi. Perkembangan industri asuransi secara nasional di Indonesia sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat terhadap asuransi dan organisasi perasuransian yang ada di Indonesia. Data dari Biro Perasuransian Bapepam- LK menyebutkan bahwa kontribusi sector asuransi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) adalah 1,66%. Angka ini tertinggal dari Singapura, Malaysia dan Thailand yang memiliki porsi industri asuransi terhadap PDB diatas 5,5%. Ketertinggalan kontribusi sektor asuransi terhadap PDB tersebut telah menunjukkan rendahnya kapital sosial masyarakat dalam berasuransi.Kapital sosial dikatakan rendah karena wujud kapital sosial seperti hubungan (relation), harapan (expectation), kepercayaan (trust), jaringan (network) kewajiban yang menghasilkan dan dihasilkan oleh kepercayaan (trust) berupa ?benda?yang bersifat intangible dalam struktur sosial asuransi di Indonesia dapat dipastikan masih sangat rendah. Asuransi di Indonesia seakan-akan hanya milik orang kaya saja dan bukan milik masyarakat pada umumnya. Fakta di lapangan memperlihatkan bahwa hanya orang kaya dan orang yang memiliki ekonomi menengah saja yang membeli polis asuransi.Masyarakat ekonomi tinggi (kaya), biasanya membeli polis atas dasar kesadaran dan kemempuan; masyarakat ekonomi menengah membeli polis atas dasar keuletan para agen asuransi yang terus menerus menawarkan produk asuransi, atau terpaksa membeli karena merupakan salah satu syarat guna mendapatkan kredit; sedangkan masyarakat ekonomi lemah (miskin), bisa memiliki polis asuransi karena disubsidi oleh pemerintah.Perusahaan asuransi sebagai salah satu organisasi bisnis yang bergerak di bidang jasa tidak akan dapat memulai, mempertahankan dan mengembangkan perusahaannya tanpa bekerjasama dengan perusahaan atau institusi lain. Berdasarkan hasil penelitian/riset, peneliti memberanikan diri untuk memasukkan tambahan definisi kapital sosial organisasi bisnis asuransi sebagai berikut: ?kapital yang melekat pada struktur sosial organisasi bisnis yang dipergunakan oleh aktor kunci dalam organisasi tersebut bersama dengan kapital-kapital yang lain (manusia, finansial, fisik) yang memfasilitasi tindakan kolektif untuk mencapai tujuan organisasi yaitu mendapatkan nilai tambah (keuntungan) organisasi?.Dari hasil penelitian tentang sinergi antar kapital, peneliti menemukan 4 pola sinergi yang dihasilkan dari sinergi antara kapital manusia, kapital finansial, barang kapital fisik dan kapital sosial dalam meningkatkan produktivitas sebuah organisasibisnis, yaitu :1. Pola sinergi lemah positif2. Pola sinergi lemah negatif3. Pola sinergi kuat negatif4. Pola sinergi kuat positifSinergi antar kapital dalam suatu organisasi bisnis yang tidak mempunyai korelasi secara langsung dengan produktivitas organisasi seperti yang disinyalir oleh pendapat Lawang, namun ada faktor lain diluar organisasi yang berhubungan dengan kondisi makro ekonomi/krisis ekonomi, persaingan dengan pelaku usaha, dan perubahan perilaku sosial masyarakat sehubungan dengan meningkatnya resiko kehidupan sosial.

---

Within the last few years, General Insurance Companies get more attention from the society due to the denial on trust, human capital weakness, and physical capital. This denial has reduce the social capital?s energy, which causing the low productivity in the business organization, especially in the Insurance Companies. There are some related parties that involve and work together in an insurance company: 1). the company, 2). the customer and 3). the company?s related parties (bank, leasing, insurance agents, brokerage, car?s repair shop/garage).PT. Asia Krimere Polysindo is one of the insurance company that got a declining achievement from the year 2001 up to 2006, which the national rank was going down from the first rank into the fifth rank. Although the management realized the failure in management (planning, organizing, actuating and controlling) and tried to recover since 2002, but until 2005 the company still could not make any improvement.The management failure in the settlement of motor car?s claim department ? both in the head office and the branches- give a fatal effect for the continuity of the company as a whole. There are several factors which influencing the social capital energy of the company, such as financial capital, human capital, and physical capital.The objectives of this research are: a. to study and describe how is the role of social capital in a business organization, especially for Insurance business in Indonesia. b. to explain the social capital?s aspect of PT. Asia Krimere Polysindo (Head Office and Motor Car Insurance?s Central Claim Department) within 1992 to 2005, in relation with the claim process that involving external networks such as the insured/customer, the company?s related parties (bank, leasing, insurance agents, brokerage, car?s repair shop/garage), and with other insurance companies. c. to identify the synergy among the financial capital, the human capital, the physical capital and the social capital in the Insurance business organization?s structure.The Social Capital?s structure that Robert Lawang established is being used as the conceptual framework and relevant for being the basic theory in explaining the business organization?s case. Beside explaining that there are other capitals than social capitalwhich are very actual in the insurance business organization, Lawang also explaining the trust, network and norms as basic concepts in social capital that the research being focused on. The other capitals beside social capital are financial capital, physical capital, human capital, personal capital, politics capital, cultural capital and symbolic capital. Robert Lawang?s structure involving a comprehensive and a conceptual social capital's aspect that enable to explain the dynamic business organization structure and synergy with other capitals in achieving the company?s goal. In the macro structure of the economic of a country, Insurance has an important role both as a builder and a stabilizer. The economic in a country with a good insurance knowledge grows faster than the one with no good insurance knowledge. The growth of insurance industry in Indonesia very much depends on the trust from the society upon the insurance organization. Base on the data from Bureau of Insurance, Bapepam-LK, the insurance contribution to the Gross Domestic Product (GDP) is only 1.66%, which is much less then Singapore, Malaysia and Thailand which contribute more than 5.5%. The low contribution from insurance sector to GDP shows the low social capital society in insurance.The social capital formation as: relation, expectation, trust, network liability which produce and gain from trust, in the form of an intangible thing in the Indonesian insurance social structure surely is very low. Insurance in Indonesia seems to belong only to the rich people, in fact only the rich and middle class people can buy insurance policies. Rich people bought policies base on their awareness and availability. The middle class people bought policies because of the insurance agent?s effort or because of the need to fulfill the credit requirement. But the poor can only have insurance policies because of the government subsidy. An insurance company as a business organization that produce service can not start, resist and grow its company, without working together with other companies or other institutions.Base on my research on inter capital synergy, I found four synergy patterns which being produced among the human capital, the financial capital, the physical capital and the social capital in order to raise the productivity in a business organization:1. Weak positive synergy pattern2. Weak negative synergy pattern3. Strong negative synergy pattern4. Strong positive synergy patternThe inter capitals synergy in the business organization which do not have direct correlation with the organization productivity- as what Lawang previously said-, because there is other factor outside the organization that related to the macro economic condition/ economic crisis, business competitor and the changes in society?s behavior in relation with the social life?s risk."