Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Resesi ekonomi dunia tahun 80 an sempat mempengaruhi sumber-sumber pendapatan negara, prospek penerimaan negara yang tidak begitu cerah, sehingga untuk membiayai pembangunan prasarana. bergantung pemerintah daerah tidak mungkin dari bantuan pemerintah pusat. Untuk lagi itu hanya perlu dicari alternatif sumber pendanaan bagi pemerintah daerah dengan melakukan pinjaman dari publik dengan mengeluarkan obligasi. Dana yang didapat dari obligasi digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana seperti jalan, air bersih, listrik dan gas, pembuangan limbah , pelabuhan, rumah sakit dan sebagain ya. Metode yang digunakan adalah dengan melakukan kepustakaan dengan melihat kondisi yang ada di penelitian Indonesia apakah obligasi yang dikeluarkan pemerintah daerah ini menja.di sumber pembiayaan seperti yang diterapkan pemerintah negara bagian dan lokal di Amerika 5erikat. Obligasi di Indonesia memiliki prospek dan potensi yang besar untuk dikembangkan, demikian pula dengan obligasi pemerintah daerah. Banyaknya sumber-sumber dana yang belum digali oleh instrumen obligasi seperti bank, perusahaan Asuransi, Yayasan Dana Pensiun dan masyarakat. Kondisi yang ada sekarang sang at mendukung untuk mengeluarkan obligasi seperti meningkatnya minat investor terhadap obligasi, turunnya kredibilitas perbankan, lesunya pasar modal di Indonesia, adanya penurunan mulai masuknya investor luar negeri untuk suku bunga dan membeli obligasi Indonesia. Obligasi pemerintah daerah dapat menjadi alternatif instrumen yang menarik bagi investor. Selain potensi yang besar hambatan yang oleh pemerintah daerah juga banyak seperti akan dihadapi sulitnya untuk mengubah Undang-Undang yang ada misalnya ten tang pembebasan pajak atas bunga dan mengenai peraturan pemerintah untuk mengeluarkan obligasi. 8elum aktitnya pasar sekunder obligasi dan perusahaan rating obligasi agar investor dapat mengetahui kualitas emiten dan obligasinya. Perbaikan manajemen keuangan pemerintah daerah agar lebih protesional dan full supaya investor tertarik dan percaya. disclosure Obligasi mengaktitkan pemerintah diharapkan dapat memperkaya dan pasar modal di Indonesia. Selain itu penyediaan dana pembangunan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerintah daerah akan lebih mandiri serta dana pembangunan dari pemerintah pusat dapat dikonsentrasikan ke daerah yang kurang mampu."

"ABSTRACTPerjalanan akuntansi aset tetap di Indonesia, khususnya pada Pemerintah Daerah telah mengalami banyak perkembangan. Mulai dari Manual Administrasi Keuangan Daerah (MAKUDA) hingga kini diterapkan akuntansi berbasis akrual. Masing-masing dari pendekatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah memiliki sisi positif dan negatif, diantaranya semakin maju akuntansi semakin akurat penggambaran aset tetap namun semakin rumit pelaksanaannya. Tulisan ini akan membahas perjalanan tersebut beserta sisi positif dan negatifnya. Selanjutnya, perkembangan akuntansi aset tetap sektor publik pada dunia internasional telah mengenal capital charging yang diharapkan dapat menutup kekurangan manajemen aset tetap pada sektor publik, yaitu memandangnya sebagai barang gratis. Penjelasan mengenai capital charging akan disajikan sebagai salah satu pembuka wacana untuk perkembangan akuntansi aset tetap di Indonesia."

"Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal merupakan isu yang sangat penting di Indonesia terutama sejak dimulainya era otonomi daerah di Indonesia dengan diterapkannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Banyaknya hal-hal yang harus dikoreksi setelah beberapa tahun pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia kemudian melahirkan Undang-undang No. 32 dan 33 Tahun 2004 sebagai penyempurnaan dalam proses otonomi daerah di Indonesia.Otonomi daerah serta desentralisasi fiskal merupakan alat untuk mencapai salah satu tujuan utama bernegara yaitu memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Namun, kendala keuangan yang masih banyak menyulitkan daerah-daerah di Indonesia yang belum dapat mandiri secara finansial membuat pemerintah pusat membuat suatu mekanisme penyeimbang atas ketimpangan fiskal baik ketimpangan vertikal maupun ketimpangan horizontal. Untuk menunjang pelaksanaan otonomi daerah maka pemerintah pusat memberikan kebijakan transfer salah satunya dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU). Dana Alokasi Umum ini memiliki ciri berupa dana blok (bock grant) dan dialokasikan ke daerah dengan tujuan agar masyarakat di seluruh Indonesia memiliki kualitas atas pelayananan jasa dan fasilitas publik yang sama (Equalization Principle).Kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan dengan menggunakan pendekatan konsep fiscal gap yang memperhitungkan antara kebutuhan daerah (fiscal needs) dan potensi daerah (fiscal capacity). DAU merupakan transfer yang kebijakan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu DAU sesungguhnya memiliki peran strategis bagi pemerintah daerah untuk memaksimalkan potensi daerahnya. skripsi ini meneliti mengenai dampak dari transfer pemerintah pusat kepada daerah dalam bentuk Dana alokasi umum (DAU) terhadap perkembangan daerah di Indonesia. Dengan menggunakan metode data panel, dihasilkan temuan bahwa alokasi DAU memiliki proporsi terbesar dalam keuangan daerah dibanding alokasi transfer lainnya, dan terbukti berpengaruh positif terhadap tingkat perkembangan daerah."

"Dalam kerangka hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, Pemerintah Pusat telah mengalokasikan Dana Perimbangan (Dana Perimbangan). Salah satunya adalah DAK Fisik yang digunakan untuk membiayai kebutuhan pemerintah daerah dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan tersedianya sarana dan prasarana publik di daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas alokasi DAK Fisik bidang jalan di kabupaten/kota terhadap indikator kinerja pelaksanaannya di daerah. Analisis dilakukan dengan data panel untuk 508 kabupaten/kota dan periode tahun 2013-2018. Hasil analisis pengaruh DAK Fisik bidang jalan terhadap indikator panjang jalan menunjukkan bahwa alokasi DAK Fisik bidang jalan berpengaruh positif namun belum signifikan Hal ini dapat disebabkan karena nilai alokasi DAK yang relatif kecil dan tidak diterima secara terus menerus oleh daerah. Variabel belanja modal jalan, jumlah penduduk, ketersediaan prasarana jalan, dummy kabupaten/kota (Kabupaten=1), dan kapasitas fiskal berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan varibel indeks kemahalan konstruksi, dummy lokasi daerah (jawa-bali=1), dan dummy daerah affirmasi (dptk=1) berpangaruh signifikan negatif. Serta variabel size of government berpengaruh positif namun belum signifikan. Analisis terhadap pengaruh DAK Fisik bidang jalan terhadap rasio jalan mantap munujukkan hasil bahwa DAK Fisik bidang jalan berpengaruh signifikan positif, namun relatif kecil pengaruhnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa DAK Fisik bidang jalan belum mampu efektif dalam meningkatkan kuantitas panjang jalan, namun efektif dalam meningkatkan kualitas jalan, yang ditunjukan oleh rasio jalan mantap. Oleh karena itu, untuk meningkatan kualitas infrastruktur jalan kabupaten/kota dalam mendukung prioritas nasional, Pemerintah Daerah memerlukan dukungan lebih dari Pemerintah Pusat berupa peningkatan alokasi DAK Fisik bidang jalan terutama bagi daerah yang memiliki kemampuan fiskal yang rendah.

---

In the financial relationship between the central and local governments, the central government has allocated a Balancing Fund. One of them is DAK which is used to finance local government needs in meeting the Minimum Service Standards (MSS) and the availability of public facilities and infrastructure in the regions. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of the allocation of Physical DAK in the field of roads in the district / city on performance indicators for implementation in the regions. Analysis was conducted with panel data for 508 districts / cities and the period 2013-2018. The results of the analysis of the influence of physical DAK in the road sector on road length indicators indicate that the allocation of physical DAK in the road sector has a positive but not significant effect. This can be due to the relatively small DAK allocation value and is not accepted continuously by the regions. Variable of road capital expenditure, network density, population, regency / city dummy (Regency = 1) and fiscal capacity have a positive and significant effect, while variable expensiveness of construction index, dummy location of the region (Java = 1), and affirmative dummy area ( dptk = 1) significant negative effect. And the size of government variable has a positive but not significant effect. Analysis of the effect of the physical DAK in the road sector on the steady road ratio shows the results that the physical DAK in the road sector has a significant positive effect, but the effect is relatively small. This shows that the Physical DAK in the road sector has not been able to be effective in increasing the quantity of road length, but is effective in improving the quality of the road, which is indicated by the ratio of steady roads. Therefore, to improve the quality of district / city road infrastructure in support of national priorities, the Regional Government needs more support from the Central Government in the form of an increase in the allocation of Physical DAK in the road sector, especially for regions that have low fiscal sustainability."

"Pembentukan Komite Standar Akuntansi Pemerintah seperti embawa angin segar bagi perkembangan akuntansi pemerintahan di ndonesia. Komite yang terbentuk tahun 2002 diharapkan mampu merumuskan suatu standar yang dapat diterima umum dalam lingkungan perintahan. Kemudian, Standar Akuntansi Pemerintahan diterbitkan dan ditetapkan oleh Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Munculnya standar ini diharapkan dapat menjawab segala permasalahn terkait pengelolaan keuangan negara dan daerah. Berdasarkan produk hukum yang diterbitkan untuk menertibkan pengelolaan keuangan negara dan daerah yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, penelitian ini dilaksanakan. Penelitian bermaksud mengetahui seberapa besar kepatuhan pemerintahan, dalam hal ini pemerintah Kabupaten/Kota, mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku dan juga melihat keberhasilan sosialisasi standar akuntansi pemerintah hingga pemerintah daerah tingkat II (Kabupaten/Kota). Penelitian ini juga bermaksud mengetahui hubungan antara pendapatan asli daerah dan total aktiva (kekayaan) dengan kepatuhan menyusun laporan keuangan sesuai Standar. Hasil menunjukkan bahwa sebagian besar Kabupaten/Kota di Indonesia telah membuat dan menyampaikan laporan keuangan tahun 2006 agar diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Hasil ini memberi harapan bahwa pemerintah Kabupaten/Kota berkomitmen tinggi untuk mewujudkan good government governance. Hasil pengujian hipotesis membuktikan adanya hubungan positif antara pendapatan asli daerah dengan tingkat kepatuhan dan cukup signifikan. Sebaliknya, total aktiva tidak terbukti mempunyai pengaruh atas tingkat kepatuhan pemerintah Kabupaten/Kota terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku, walau pengaruhnya tidak signifikan. "

"Pada tahun 2015, pemerintah Indonesia meluncurkan program Dana Desa dan memberikan skema ‘1-Desa-1-Miliar’ untuk setiap desa di Indonesia. Sebagai salah satu transfer antar pemerintah terbesar di dunia, Dana Desa bertujuan untuk mempercepat pembangunan pedesaan, mengurangi kemiskinan, dan mengatasi ketimpangan regional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dampak Dana Desa terhadap kesejahteraan pedesaan dan ketimpangan wilayah di Indonesia. Studi ini menggunakan data cahaya malam sebagai proksi kesejahteraan pedesaan dan selanjutnya digunakan untuk mengukur ketimpangan regional. Dengan menggunakan Difference in Difference (DiD) kami menemukan dampak positif dana desa terhadap pertumbuhan ekonomi di desa dalam jangka pendek. Dengan menggunakan Regression Discontinuity Design in Time (RDiT), kami menemukan dampak positif transfer Dana Desa terhadap pertumbuhan ekonomi di  desa dalam jangka menengah. Pengaruh dana desa yang paling besar terungkap di desa tertinggal, di mana desa tertinggal tumbuh lebih cepat daripada desa maju. Hal ini menunjukkan indikasi awal konvergensi di level desa yang memerlukan penelitian lebih lanjut.

---

In 2015, the government of Indonesia launched the Village Fund (VF) program and provided the ‘1-Village-1-Billion’ scheme for each village in Indonesia. As one of the largest intergovernmental transfers in the world, the VF aims to accelerate rural development, reduce poverty, and overcome regional inequality. This study aims to identify the impact of the VF on rural welfare in Indonesia. Due to the lack of rural welfare data, we use the monthly night-time light dataset as a proxy for rural welfare in around 75.000 villages from 2014 to 2019. By using Difference in Difference (DiD), we found the short-run positive impact of village funds on rural economic growth. Using Regression Discontinuity Design in Time (RDiT), we found a positive impact of village fund transfer on rural economic growth in the medium run. The most considerable influence of village funds reveals in underdeveloped villages,  where poor villages grow faster than developed villages. This unexpected finding could be an initial convergence at the village level that requires further investigation."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedekatan pelaporan pemerintah daerah dengan kerangka kerja integrated reporting. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan analisa isi berdasarkan indeks pengungkapan sebagaimana penelitian Tudor (2016). Laporan yang menjadi objek analisis adalah LKPJ, LPPD, LAKIP dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil dari penelitian ini adalah laporan yang dibuat oleh pemerintah daerah selama ini secara umum belum mendekati kerangka kerja integrated reporting. Disamping itu laporan selama ini belum menjadikan penciptaan nilai yang merupakan bagian penting dari kerangka kerja integrated reporting menjadi hal yang utama dengan masih ada beberapa item dari penciptaan nilai yang sama sekali belum masuk dalam laporan laporan yang dibuat oleh pemerintah daerah.

---

This study aims to analyze the closeness of local government reporting with an integrated reporting framework. The research method used in this research is qualitative method with content analysis based on disclosure index as Tudor research (2016). The reports that are the object of analysis are LKPJ, LPPD, LAKIP and Local Government Financial Reports. The result of this research is report made by local government generally not yet approaching integrated reporting framework. Besides, the report has not made value creation which is an important part of the integrated reporting framework to be the main things with there are still some items of value creation that have not been included in the reports made by the local government."