Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang reformasi negara sosialis dalam sudut pandang ekonomi politik dari negara bersistim ekonomi sosialistis bergeser menjadi sistim ekonnmi yang cenderung kapitalistis. Sebagai studi kasus dipilih Republik Rakyat Cina karena beberapa alasan relevansinya. Reformasi ini melanda hampir semua nogara komunis, menyusul fenomena ekonomi politik dalam dua dekade terakhir di mana peran sektor negara dalam perekonomian di negara berkembang cenderung menurun. Tujuan studi ini adalah mengkaji motivasi ditempuhnya reformasi, apa dan bagaimana reformasi yang dilakukan serta bagaimana dampaknya terhadap perekonomian. Torutama reformasi ini dibahas dalam kerangka privatisasi yang meliputi denasionalisasi, deregulasi sorta desentralisasi. Mengingat khasnya sebuah perekonomian sosialis, maka diuraikan terlebih dulu bagaimana keadaan Cina sebelum ditempuhnya reformasi pada tahun 1978 oleh Deng Xiaoping. Terutama dideskripsikan gambaran sebuah perekonomian sosialis dengan indikator serta pembagian sektor ekonominya di mana tidak dikenal mekanisme pasar, dianut Perencanaan sentralisasi oleh negara, adanya pemilikan yang kolektif, serta paham egaliter. Motivasi Cina melakukan reformasi adalah ak4hat gagainya sistim sosialis memajukan perekonomiannya. Hal ini terlihat pada rendahnya tingkat pertumbuhan Ekonomi, menurunnya.pendapatan nasional, ambruknya pertanian sebagai lahan keria sebagian besar rakyat, beratnya beban pengeluaran negara, terjadinya ingfisiensi, rendahnya produktivitas, serta ditempunnya cara kekerasan oleh negara. Sebeium ditempuh reformasi ekonomi, dilakukan lebih dulu reformasi ideologi. 'Perdebatan ideologis meliputi pertanyaan diseputar mekanisme atau perencanaan sentralisasi oleh negara atau tidak, kompetisi atau tidak serta disentralisasi atau tidak. Dalam perdebatan ideologis ini mulai diperkenalkan mekanisme pasar beserta segala pendekatannya. sendiri ditempuh baik di sektor portanian, industri, maupun dalam kebijakan ekonomi luar negeri. Terlihat jelas bahwa Cina melakukan reformasinya secara bertahap dengan menerapkan sequencing reformasi. Reformasi ditempuh dencian kebijakan makro yang komprehensif. Secara ringkas Cina telah mengijinkan pemilikan pribadi di sampinq pemilikan kolektif, menggunakan kekuatan pasar dalam penentuan.harga dan alokasi barang selain tetap mengutamakan perencanaan sentral, serta mencoba memakai insentif materi untuk merangsang produktivitas. Namun dalam kerangka privatisasi, walaupun terjadi denasionalisasi dari perusahaan negara kepada badan otonom, perubahannya bejumlah signifikan. Sebagian besar industri masih menjadi milik negara. Demikian pula, karena baru mulai diperkenalkan kompetisi pasar, deregulasinya masih jauh dari signifikan. Posisi pemerintah pusat tetap dominan, desentralisasi yang ditempuh belumlah maksimal. Meskipun demikian, tidak dapat disangkal bahwa reformasi di Cina mampu meningkatkan prestasi perekonomiannya baik secara makro maupun mikro. Suksesnya reformasi tersebut karena Cina memprioritaskan industri dengan sangat memperhatikan kemajuan sektor pertanian. Sektor-sektor di mana investasi yang terbatas dapat menghasilkan pertumbuhan yang cepat, seperti industri ringan dan medium, diprioritaskan. Hasilnya adalah pesatnya pertumbuhan sektor pertanian sehingga sebagaian besar rakyat ikut menikmati hasil reformasi. Dirangsang pula adanya investasi asing dengan segala fasilitasnya. Akibatnva reformasi didukung kuat rakyatnya sendiri. Setelah petani diangka€, pekerja dan manajer juga ditingkatkan upahnya, serta diraih pula dukungan militer. Adanya zone ekonomi khusus juga merupakan picu keberhasilan reformasinya. Bagi indonesia yang ternyata memiliki karakteristik ekonomi hampir sama dengan RRC, Cina merupakan kompetitor dalam berbagai upaya untuk merangsang investasi asing, meningkatkan perdagangan luar negeri serta meningkatkan industrinya. Indonesia masih harus melanjutkan langkah-langkah privatisasi (deregulasi dalam istilah umum di Indonesia) nya secara kons,isten untuk mampu munghadapi tantangan baru dalam era globalisasi ini. "

"Adanya pendapat yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tidak berperan dalam proses pembuatan politik luar negeri, menjadi latar belakang dipilihnya topik ini. Pertanyaannya adalah apakah benar bahwa DPR RI tidak ada peran ? Kalau benar, mengapa demikian ? Kalau ada, bagaimana peran DPR RI tersebut ? Jawaban-jawaban atas pertanyaan itu merupakan hal-hal yang dikaji dalam tesis ini. Sesuai dengan definisi politik luar negeri, yaitu tindakan-tindakan suata negara terhadap lingkungan luar dan kondisi-kondisi yang melingkupi pembuatan tindakan tersebut, make dipilihlah 2 (dua) kasus. Kasus itu adalah Normalisasi Hubungan Diplomatik Indonesia Republik Rakyat Cina dan kasus Penyelesaian Masalah Timor Timur di For a Intemasional Pasca Peristiwa Dili 1991. Untuk memahami peran DPR RI tersebut, maka digunakan beberapa kerangka pemikiran. Partama, adalah tentang model hubungan legislatif dan eksekutif dalam suatu sistem politik dalam kaitan dengan pembuatan politik luar negeri, sebagaimana yang dikemukakan oleh Kenneth N, Waltz. Kedua, adalah konsep-konsep tentang fungsi dan hak-hak lembaga legislatif secara umum dan DPR RI secara khusus. Hasil temuan tesis ini menunjukkan bahwa politik luar negeri (kasus Normalisasi Hubungan Diplomatik Indonesia Republik Rakyat Cina dan kasus Penyelesaian Masalah Timor Timur di For a Internasional Pasca Peristiwa Dili 1991) sebagai output bukanlah berbentuk peraturan setingkat Undang-Undang (W). Konsekuensi logisnya adalah fungsi pembuatan W yang dimiliki DPR RI tidak digunakan. Yang digunakan oleh DPR RI adalah fungsi kontrol saja. Fungsi kontrol inipun digunakan secara terbatas oleh DPR RI, yang ditunjukkan oleh digunakannya wewenang bertanya di dalam Komisi saja. Selain itu penggunaan fungsi kontrol ditunjukkan juga oleh adanya berbagai masukan dan saran yang diberikan Komisi I DPR RI kepada Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Tesis ini juga menemukan kenyataan bahwa Menteri Luar Negeri Republik Indonesia adalah pelaksana politik luar negeri Indonesia). Demikian halnya dalam kasus Penyelesaian Masalah Timor Timm- pasca Peristiwa Dili 1991. Kebijakan Penyelesaian Masalah Timor Timur tersebut tidak pernah dibahas oleh pemerintah secara serius di dalam rapat-rapat dengan DPR RI (Komisi I). Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa Presiden Republik Indonesia (Jenderal purnawirawan Suharto) adalah tokoh yang menentukan dan mendominasi pembuatan politik luar negeri Indonesia (dua kasus) tersebut. Salah satu sebab dominannya Presiden RI tersebut karena pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 belum dijelaskan dalam peraturan perundangan yang lebih operasional. Ketiadaan perturan perundangan yang lebih opersional tersebut menyebabkan kedudukan DPR dalam pembuatan politik luar negeri RI menjadi tidak terlalu jelas. Akibatnya DPR RI tidak berdaya, ketika lembaga tersebut diabai.kan oleh eksekutif."

"Skripsi ini menganalisa kebijakan The Eleventh Five-Year Plan for National Economic and Social Development of the People?s Republic of China sekaligus menganalisa perubahan terhadap kebijakan pembangunan ekonomi nasional dan pembangunan sosial Republik Rakyat Cina (RRC) dalam dokumen pemerintah Report on The Implementation of Plan for National Economic and Social Development and on Draft Plan for National Economic and Social Development yang merupakan tindakan preventif pemerintah untuk mengontrol perkembangan dampak krisis terhadap perekonomian nasional RRC. Selain itu, perubahan terhadap kebijakan ekonomi nasional juga bertujuan sebagai upaya pemerintah untuk mempertahankan laju perkembangan ekonomi nasional.Sepanjang tahun 2008 hingga kuartal pertama tahun 2009, RRC mengalami perlambatan dalam pembangunan ekonomi nasional. Dengan menganalisa fenomena perlambatan pembangunan ekonomi nasional, pemerintah RRC meyakini bahwa hal tersebut terjadi akibat adanya dampak krisis ekonomi global yang mulai merambah perekonomian RRC melalui beberapa sektor penting perekonomian RRC. Pemerintah RRC memprediksi bahwa krisis ekonomi global akan mampu mempengaruhi perekonomian nasional untuk jangka waktu yang panjang, dan cenderung mengakibatkan dampak yang lebih besar jika tidak ditangani dengan seksama. Selain melakukan analisa terhadap kebijakan pembangunan ekonomi nasional dan pembangunan sosial RRC, skripsi ini juga mencoba untuk melakukan analisa dampak-dampak yang muncul dan mempengaruhi perekonomian dan kondisi sosial RRC.This minithesis aimed to analyze The Eleventh Five-Year Plan for National Economic and Social Development Policy of the People's Republic of China as well as to analyze changes of national economy development policy and social development of People's Republic of China (PRC) in government document's Report on The Implementation of Plan for National Economic and Social Development and on Draft Plan for National Economic and Social Development as a prevention action from the government in order to control the development of critical impact to the national economy of PRC. Additionally, changes to national economy policy also aimed as government's attempts to sustain the blooming of national economy.

Throughout the year of 2008 until the first three months of 2009, PRC was facing a slowdown in its national economy development. Through analyzing the phenomena, the government of PRC convinced that such event occurred as an effect from global economic crisis which started to resemble China?s economy through some important sectors of PRC?s economy. The government predicted that the global economic crisis will be able to affect the national economy in the long run and have the tendency to cause adverse consequences if no action to be taken accurately. Besides analyzing the national economy development policy and social development of PRC, this minithesis also tried to analyze impacts that occurs and affect the economy and social condition of PRC."

"Kebangkitan RRC sebagai sebuah kekuatan beru dalam kancah ekonomi dan politik keamanan global telah menyedot perhatian yang begitu luas dan dalam. Hal ini kemudian memicu berbagai diskusi dan perdebatan apakah RRC akan menjadi kekuatan baru yang akan bersifat hegemonik. Akan sangat menarik sekali bagi kita untuk dapat melihat fenomena hegemoni yang akan dijalankan oleh RRC, terutama dari sisi ekonomi dan politik keamanan, sehingga kita dapat menyikapinya dengan arif. Dengan demikian, tulisan ini akan membahas tentang kebangkitan RRC khususnya dalam bidang ekonomi dan politik keamanan dan juga implikasinya terhadap tatanan dunia pada umumnya dan juga implikasinya terhadap Indonesia pada khususnya. "

"Perkembangan perekonomian Indonesia setelah berakhirnya kekuasaan kolonialisme Belanda dan Jepang, memiliki fase yang menarik. Pergulatan mengenai rumusan konsep perekonomian nasional yang dicita-citakan menjadi perdebatan yang menarik. Trauma akan penjajahan Belanda menjadikan ekonomi yang dicita-citakan haruslah ekonomi yang mewadahi seluruh kepentingan rakyat dan upaya pengambilalihan semua kepemilikan Belanda yang berada di Indoneisa menjadi agenda utama. Namun setelah persetujuan KMB yang mengembalikan hak-hak kedaulatan pemerintahan ke tangan Indonesia dengan bentuk pemerintahan serikat (RIS), pemerintah yang baru memperoleh kedaulatan haruslah mengakui semua kepemilikan Belanda sebelumnya, artinya seluruh kekayaan Belanda yang ada di Indonesia tetap menjadi kepemilikan Belanda sesuai dengan yang diatur dalam persetujuan KMB. Dalam kondisi seperti inilah Sumitro Djojohadikusumo Menteri Perdagangan dan Industri pada Kabinet Natsir dipercaya untuk menyusun sebuah rumusan kebijakan ekonomi yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan ekonomi Indonesia. Kegiatan tersebut bertujuan untuk membangun kekuatan industri menengah kebawah atau industri rakyat agar dapat menjadi dasar ekonomi Indonesia. Industri ini nantinya diharapkan dapat menunjang industri-industri besar yang sebelumnya sudah mapan. Namun kuatnya modal asing dan lemahnya kernampuan masyarakat dalam mengakses kemajuan teknologi dilihat menjadi penyebab tidak jalannya program tersebut, sehingga titik berat devisa coba diambil dengan pengembangan pengusaha importir nasional. Usaha ini juga dinilai gagal karena hampir semua pengusaha tidak mampu melakukan kegiatannya tanpa mendapat bantuan dari negara, sehingga posisi mereka sangat tergantung pada policy yang dikeluarkan negara. Sehingga hubungan yang muncul adalah hubungan nepotisme antara pengusaha dan penguasa. Juga bentuk pemerintahan parlementer yang berdasarkan demokrasi liberal menyebabkan tidak ada kabinet yang mampu bekerja secara maksimal, karena setiap kabinet langsung dijatuhkan apabila melakukan suatu kesalahan, sehingga umur tiap-tiap kabinet hanya beberapa bulan saja. Yang penting di sini adalah ketidakmampuan negara dalam mengembangkan dirinya sebagai pelaksana utama kegiatan ekonomi sehingga modal asing memiliki posisi yang semakin kuat dalam menguasai bidang usaha. Perencenaan ekonomi yang dijalankan dari awal juga dibuat terkesan darurat dan hanya sekedar untuk menjalankan sebuah kegiatan perekonomian, dengan tahapan waktu yang kurang jelas. Jadi kekuatan pasar yang diharapkan untuk mengarahkan kebijakan justru rnenjadi bumerang, karena ketidaksiapan negara dan juga pengusaha nasional, sehingga pencapaian hasil-hasil ekonomi hanya diperoleh segelintir orang yang memiliki akses ke arah itu."