Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk membuktikan adanya pengaruh akumulasi utang luar negeri pemerintah terhadap tabungan nasional, investasi domestik dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode regresi. Dan model yang diterapkan adalah Foreign Debt Accumulation Model yang dikembangkan oleh Fry (1989). Model yang berupa persamaan simultan tersebut akan diuji deugan menggunakan metode regresi TSLS. Dari hasil pengujian model tersebut menunjukkan bahwa rasio stok utang luar negeri pemerintah mempunyai pengaruh yang nyata terhadap rasio tabungan nasional dan rasio investasi domestik, baik secara linear maupun nonlinear. Selama periode yang diteliti (1971-1992), secara linear, rasio stok utang luar negeri pemerintah terhadap GNP mempunyai pengaruh yang negatif terhadap rasio tabungan nasional (SNY) maupun rasio investasi domestik (IY). Sementara, secara nonlinear (dengan menggunakan rasio stok utang pemerintah terhadap GNP dalam bentuk kuadrat/pangkat dua), rasio stok utang luar negeri mempunyai pengaruh yang positif terhadap rasio tabungan nasional maupun rasio investasi domestik. Pengaruh positif rasio utang luar negeri pemerintah terhadap rasio tabungan nasional dan rasio investasi domestik melebihi (outweigh) pengaruhnya yang negatif pada rasio utang melebihi sekitar 0,4. Hasil penelitian juga menunjukkan adanya ketidakefektifan dan inefisiensi dalam penggunaan utang luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga menurunkan pengaruh positif dari investasi terhadap pertumbuhan ekonomi."

"Krisis hutang luar negeri negara-negara yang sedang berkembang muncul sebagai akibat dari adanya boom minyak pada dasawarsa 1970, yang menyebabkan pendapatan negara-negara pengekspor minyak meningkat. Peningkatan pendapatan tersebut mendorong mereka untuk membangun negaranya masing-masing, dengan menarik pinjaman dari luar negeri, termasuk pinjaman dari sektor swasta. Dilain pihak dengan adanya kenaikan harga minyak tersebut menyebabkan beban yang harus ditanggung oleh negara-negara berkembang pengimpor minyak semakin meningkat. Sehingga mereka ikut mencari dana dari luar negeri. Memasuki dasawarsa 1980, harga-harga komoditi primer yang merupakan ekspor andalan negara-negara berkembang mengalami penurunan, sehingga pendapatan mereka berkurang. Di lain pihak negara-negara maju melakukan pengetatan anggaran untuk dapat menurunkan laju inflasi dan mengurangi pelarian modal ke luar negeri. Sehingga tingkat bunga riil dunia meningkat. Kenaikan tingkat bunga riil inilah yang menyebabkan timbulnya krisis hutang luar negeri, sebab beban yang harus ditanggung oleh negara-negara berkembang sebagai penerima pinjaman meningkat. Krisis tersebut diawali dengan tindakan Meksiko yang menyatakan bahwa negara tersebut tidak mampu lagi untuk melunasi pinjamannya pada tahun 1982. Sejak saat itu muncul berbagai upaya yang dilakukan baik oleh Bank Dunia maupun Dana Moneter Internasional untuk mengatasi krisis hutang luar negeri tersebut. Diantaranya melalui Baker Plan dan Brody Plan yang menghapuskan sebagian hutang luar negeri Meksiko. Dalam perkembangannya muncul bentuk-bentuk pengurangan hutang luar negeri yang lain, seperti pengurangan tingkat bunga pinjaman, perpanjangan waktu pembayaran, pengaitan pembayaran bunga hutang dengan ekspor, maupun pengurangan hutang melalui pasar sekunder. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk melihat pengaruh pengurangan beban hutang luar negeri (dalam hal ini beban bunganya) terhadap perekonomian Indonesia, terutama pada konsumsi swasta, investasi swasta, dan pendapatan nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka penelitian ini dibagi dalam dua tahap, yaitu : 1. menguji validitas teori yang dipakai melalui regresi dua tahap. 2. melakukan simulasi untuk melihat dampak dari adanya pengurangan beban hutang terhadap konsumsi swasta, investasi swasta, dan pendapatan nasional, baik berupa simulasi historis antara tahun 1969 sampai 1993 maupun berupa peramalan antara tahun 1994 sampai 2003. Hasil penelitian tahap pertama berhasil menunjukkan validitas teori yang dipakai. Hasil penelitian tahap kedua menunjukkan bahwa adanya pengurangan beban bunga hutang dapat meningkatkan kinerja konsumsi swasta, investasi swasta, dan pendapatan nasional. Di samping itu, hasil penelitian tahap kedua juga berhasil melihat dan meramalkan struktur hutang Indonesia. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dengan struktur hutang yang sama dengan kondisinya lima tahun terakhir, maka Indonesia akan mengalami krisis hutang luar negeri pada tahun 1998. Karena krisis hutang akan terjadi dalam waktu yang sangat dekat, maka dibutuhkan kesungguhan upaya pemerintah dengan sisa waktu yang ada untuk dapat menggalang sumber dana dari dalam negeri berupa pajak dan tabungan nasional, sekaligus meningkatkan pendapatannya dari luar negeri yang berupa ekspor. Penulis menyarankan perluasan model yang digunakan dengan memasukkan variabel-variabel non-kuantitatif yang relevan dalam menerangkan pengaruh pengurangan beban hutang terhadap kinerja perekonomian Indonesia."

"Permasalahan iklim semakin memberikan dampak nyata pada kehidupan manusia dan manusia pula lah yang berkontribusi dalam memperparah permasalahan ini. Utang luar negeri sebagai salah satu instrumen pembiayaan berbagai negara-negara OKI memiliki dampak baik maupun buruk tergantung kepada penggunaan dananya. Perlu disadari juga bahwa utang dalam Islam merupakan tindakan yang sebaiknya dihindari jika tidak terdesak. Oleh karenanya, penggunakan instrumen utang di negara-negara OKI juga menimbulkan perdebatan tersendiri. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan utang luar negeri di kawasan negara OKI memiliki relasi kurva U terbalik dengan emisi CO2 maupun ecological footprint.

---

Climate issues are increasingly having a real impact on human life, and it is humans who are contributing to exacerbating this problem. External debt as a financing instrument for various OIC countries has both good and adverse effects depending on the use of the funds. It should also be realized that debt in Islam is an action that should be avoided if not pressed. Therefore, the use of debt instruments in OIC countries also raises its own debate. This study shows that the use of external debt in the OIC region has an inverted U-curve relationship with CO2 emissions and an ecological footprint.

"

"The motivation behind this research is rather a glance of the true purpose behind the meaning of suspension of payment obligations and the clear solution it's commonly faced with. Ever since man conceived of commerce, all entities concerned with trading are faced with the threat of a downfall, of lack of capital and/or resources to further its own end, thus is term bankruptcy. Since also the time of when the first corporations were set up in ancient Rome, the idea of a mechanism of a share or an ownership in which these primal system of trading were initiated, entities divide the ownership of these companies by means of a share or a stock. Thereby, those possessing capital may become investors in which they partake an involvement in the trading activity of the company they invested in through capital contributions. While it is the most acknowledged and upstanding of concept in the business world, shares were specifically and are legally set up in order for it to perform in a much more refined and adoptable way throughout time. As the cornerstone of commercial activity and/or early forms of corporate finance, shares are regarded as a payment obligation that a corporation must fulfill to their holders. Hence, the concept of shares are closely linked with that of bankruptcy. This research proposes a clear solution to the challenges that many businesses today are faced with in terms of bankruptcy. Whether or not it is worth converting debts into shares, of course, lies in the decision that were made between the conflicting parties. However, the fact that such action truly present a solution to their problem remain specifically and objectively to the benefits that each party obtains. This research approaches the problem through the case study of suspension of payment obligation to prevent the bankruptcy of P.T. Bakrie Telecom Tbk. that was presented by P.T. Netwave Multi Media and were decided that the debts be converted into shares. In a long run, the decisions that were made seem solid, as if all debts were to be fulfilled on specified time. However, there are assumptions as well as the probability whereby such time extension may prove to be quite risky and are frivolous in nature. This research thus seeks to enlighten the fact that the court of law fully supports the legality and the solidity of the conversion of debts into shares and how suspension of payment obligation may well benefit both parties, the debtor as well as the creditor, in the long run."

"Obligasi sebagai surat berharga merupakan Efek sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan merupakan bentuk surat bukti utang Emiten kepada kreditur obligasi yang harus dibayar lunas pada saat jatuh tempo. Namun seringkali Emiten tidak membayar lunas obligasi tersebut, baik karena Emiten tidak mampu atau tidak mau membayar maupun karena Emiten sedang dalam proses Kepailitan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan Emiten untuk membayar obligasinya adalah dengan mengajukan rencana perdamaian melalui Penundaan Pembayaran Kewajiban Utang PKPU . Rencana perdamaian tersebut dapat berupa Debt to Equity Swap. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai tata cara Debt to Equity Swap terhadap obligasi jenis Non-Convertible dalam rangka perdamaian di PKPU, dan bagaimana kedudukan serta peran Wali Amanat sebagai perwakilan dari Pemegang Obligasi dalam proses Debt to Equity Swap. Bentuk penelitian ini disajikan dalam bentuk kajian yuridis normatif, yang menggunakan metode penelitian berupa tinjauan kepustakaan. Obligasi jenis Non-Convertible yang akan melalui proses Debt to Equity Swap dalam rangka PKPU harus melalui upaya pembatalan atau percepatan waktu jatuh tempo sehingga sebelum obligasi batal atau jatuh tempo, peran Wali Amanat dalam proses Debt to Equity Swap masih akan terus ada untuk mewakili pemegang obligasi.

---

Bonds are categorized as Commercial Paper in Indonesian Capital Market Law. Bonds that also can be caterogiezed as letter of credit has their maturity date which is the time for the Issuer should pay the bonds to the creditos. But however, it rsquo s a common situation that the issuer doesn rsquo t pay the bonds to the creditors when the maturity day come. It can be happened because the issuer doesn rsquo t want to pay, in a condition of insolvency or in the process of bankruptcy. One of the common way to solve the problem for the creditors to get paid of their bonds is through the process of Suspension of Payment by doing Debt to Equity Swap. This Research will emphasize the Juridical Review of Debt to Equity Swap on Non Convertible Bonds that converted into shares in the Event of The Suspension of Payment. This research will be focused on the procedure Debt to Equity Swap of Non Convertible Bonds in the event of The Suspension of Payment, how Trustee as the representative of Bonds Creditors, participate in the event of Debt to Equity Swap. This research will use normative juridical study and literature review methods. Non Convertible Bonds can be converted for Debt to Equity Swap if the Bonds has already delisted in Capital Market Law or have reached their maturity date. The trustee still have to parcipate as the representative of bonds creditors as long as the bonds haven rsquo t been delisted or reached their maturity date."

"A loan or foreign debt is still important for indonesia due to the lack of the domestic funds, especially tax in order to finance the country. However, it management does not effective due to the bad governance that it based on the politic motive than economic, and the official's government tends to corrupt, collusion, and nepotism (KKN). This paper aims to describe the performance of the management foreign debt, and its prospect in the future."

"Komponen pendapatan nasional netto (setelah dikurangi investasi) dan pengeluaran pemerintah tumbuh pada laju yang berbeda dengan kecenderungannya. Perubahan pada perbedaan tersebut mempengaruhi permintaan utang luar negeri. Tujuan skripsi ini melihat perkembangan utang luar negeri Indonesia antara tahun 1970-1991, serta menganalisis sebab-sebab atau determinan perkembangan utang tersebut. Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif dan kuantitatif. Pada metode kuantitatif dijalankan prosedur ekonometri Seemingly Unrelated Regression karena antara satu persamaan dan persamaan lainnya (pertumbuhan pengeluaran pemerintah, pertumbuhan pendapatan nasional netto, dan pertumbuhan stok utang) memiliki korelasi melalui masing-masing error term-nya. Prosedur ini menghasilkan pendugaan yang tidak bias sekaligus efisien. Prosedur kuantitatif lainnya adalah akuntansi sederhana terhadap dekomposisi data neraca pembayaran. Gejolak perbedaan pengeluaran pemerintah aktual di atas nilai kecenderungannya akan meningkatkan pertambahan utang luar negeri. Gejolak pendapatan nasional netto mempengaruhi pertambahan utang dengan arah sebaliknya. Pertumbuhan variabel stok utang luar negeri diasumsikan sama dengan kedua variabel tersebut, maka tingkat pertumbuhan itu berada di bawah 5% per tahun. Diperoleh hasil bahwa gejolak pengeluaran pemerintah bisa meningkat dengan nilai berapa saja selama gejolak pendapatan nasional netto juga meningkat dengan nilai yang sama, dan stok utang akan tumbuh oleh dampak posisi stok utang periode sebelumnya saja. Penelitian memberi hasil lainnya bahwa sumber-sumber pertumbuhan arus utang luar negeri dari tahun 1989-1991 telah bergeser dari dominasi peran faktor intemal kepada faktor ekstemal. Kesimpulan akhir bahwa utang tidak bisa dikurangi. Utang diperlukan untuk melancarkan keperluan konsumsi. Hanya tingkat pertumbuhannya yang bisa berkurang. Selain disebabkan oleh kepentingan, masalah, dan kebijaksanaan domestik; dorongan dari perubahan-perubahan ekonomi dan non-ekonomi sangat signifikan pengaruhnya. Hasil penelitian ini tidak lengkap dan sempurna. Oleh karena itu disarankan agar memperhitungkan dengan cermat sumber data berikut ciri-ciri dan penggunaannya; memperpanjang periode penelitian dan memperbanyak kelompok komoditas untuk perhitungan data dekomposisi neraca pembayaran; dan terakhir, perhitungan yang melibatkan nilai kecenderungan sebaiknya melalui data series yang panjang. "

"Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan di Indonesia dalam 25 tahun terakhir, khususnya pada masa kepemimpinan Orde Baru terbilang sukses dilihat dari tingkat pertumbuhan rata-rata yang mencapai hampir 7 % setiap tahunnya. Sayangnya, angka pertumbuhan yang meningkat setiap tahun tersebut ternyata juga diikuti dengan meningkatnya jumlah hutang luar negeri, baik yang dilakukan oleh pihak swasta maupun pemerintah. Hal ini tentu menjadi suatu pertanyaan tersendiri, karena logikanya seharusnya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan kenaikan pendapatan perkapita masyarakat justru akan menurunkan jumlah total hutang luar negeri karena kemampuan pembiayaan dalam negeri yang meningkat.Konteks awal keputusan pemerintah untuk menggunakan instrumen kebijakan hutang luar negeri adalah sebagai unsur pelengkap guna membantu meringankan beban defisit anggaran dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi negara. Tetapi dalam perjalanannya, hutang luar negeri saat ini justru dirasakan menjadi beban dalam anggaran dan menimbulkan permasalahan yang kompleks sehingga mempengaruhi variabel makro ekonomi yang lain, khususnya variabel tabungan dan investasi domestik. Bagi penulis, fenomena ini menjadi sesuatu yang cukup menarik untuk dilakukan penelitian sehingga akan diketahui penyebab dan pengaruhnya terhadap perekonomian nasional.Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap hutang luar negeri pemerintah maka peningkatan hutang luar negeri tersebut disebabkan karena meningkatnya defisit dalam anggaran pemerintah. Tingginya angka defisit dalam anggaran pemerintah disebabkan karena total penerimaan pemerintah tidak dapat memenuhi kebutuhan total belanja negara. Untuk dapat mencapai tingkat petunbuhan ekonomi yang dinginkan maka kebijakan pemerintah untuk menstimulasi perekonomian nasional melalui alokasi anggaran pemerintah untuk meningkatnya pengeluaran pembangunannya sebagai manifestasi dari investasi yang dilakukan pemerintah. Dalam konteks ini maka kebutuhan investasi yang akan dilakukan oleh pemerintah ternyata tidak dapat dipenuhi dari jumlah tabungan pemerintah yang merupakan selisih dari penerimaan dalam negeri dengan pengeluaran rutin pemerintah. Selisih (gap) antara kebutuhan investasi pemerintah dengan tabungan yang dimilikinya inilah yang kemudian ditutup melalui pembiayaan yang berasal dari luar negeri dalam bentuk hutang luar negeri. Dalam konteks awal pembangunan, komponen hutang luar negeri diposisikan sebagai "pelengkap" yang diharapkan dapat menambah "energi" pemerintah untuk menstimulasi perekonomian nasional melalui APBN. Tetapi dalam perjalanannya komponen hutang luar negeri justru mendominasi hampir seluruh pengeluaran pembangunan pemerintah sehingga menimbulkan tingkat ketergantungan yang tinggi pada hutang luar negeri. Tidak ada tahun anggaran yang terlewatkan tanpa hutang luar negeri. Implikasinya, sebagian besar pengeluaran rutin pemerintah tersedot untuk pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri sehingga mengurangi kemampuan pemerintah untuk berinvestasi. Penurunan Investasi pemerintah tersebut akan berdampak pada menurunnya total investasi nasioanal sehingga secara simultan juga akan mengurangi tabungan masyarakat melalui penurunan output nasional (POB).Solusi yang ditawarkan dalam penelitian berdasarkan hasil simulasi yang dilakukan pemerintah harus secara bertahap berusaha menurunkan stok hutang luar negerinya dengan didukung oleh kebijakan penunjang lain di bidang perpajakan yang berorientasi pada peningkatan penerimaan dalam negeri melalui penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak sehingga diharapkan dapat meminimalkan ketergantungan keuangan negara terhadap hutang luar negeri, dengan tetap memperhatikan kelangsungan iklim investasi domestik yang kondusif."

"Bagi negara berkembang, hutang luar negeri merupakan safah satu cara untuk membiayai anggaran belanja negara tersebut, termasuk Indonesia. Sejak tahun 1966, Indonesia melakukan hutang luar negari. Tujuan utama pemerintah Indonesia melakukan hutang luar negeri disebabkan defisit anggaran belanja pemerintali sehingga untuk menutupi defisit tersebut digunakannya hutang luar negeri. Selelah terjadi !crisis ekonomi pada pertengahan 1997, hutang luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta meningkat, sehingga pemerintah dan swasta tidak dapat membayar hutang luar negeri tersebut terutama membayar pokok pinjaman dan bunga. Untuk mengatasi hal tersebut, negara donor melakukan negosiasi didalam Paris Club untuk menyetesaikan hutang luar negeri pemerintah, dan London Club untuk menyelesailcan hutang luar negeri swasta.Studi ini nieltliat hutang luar negeri Indonesia balk yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta disebabkan adanya kesenjangan antara tabungan dan investasi (saving investment gap). Dengan menggunakan data time series, dengan nmtun waktu 1970 - 2001. Teed yang digunakan dalam penulisan ini meagaeu kepada ricardian equivalence. Hutang iuar negeri yang dilakukan oleh pemerintah pada masa sekarang tidak akan mempunyai pengaruh terhadap tingkat tabungan dan investasi pada masa mendataug, karena masyarakat sudah mengantisipasi akan adanya kenaikan pajak pads masa yang akan datang.Hasil studi menunjukkan bahwa awalnya tingkat tabungan di Indonesia dipengaruhi secara signifikan oleh hutang iuar negeri. Peningkatan hutang iuar negeri akan meningkatkan tabungan nasional tetapi pada jangka panjang, akumuliasi hutang luar negeri akan menurukkan tingkat tabungan di Indonesia. Tingkat investasi juga dipengaruhi secara signifikan oleh hutang luar negeri. Awalnya, peningkatan hutang luar negeri akan merangsang investasi, sehingga investasi meningkat, tetapi pads jangka panjang akumulasi hutang iuar negeri akan menurunkan tingkat investasi, bahkan akan terjadi capital flight. Transaksi berjalan yang merupakan selisih antara tingkast tabungan dan tingkat investasi, juga dipengaruhi oleh hutang luar negeri. Awalnya, hutang luar negeri akan meningkatkan transaksi perdagangan dan akhirnya meningkatkan current account tetapi pada jangka panjang, akumulasi hutang luar negeri akan menunukkan current account."