Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"After the severe fall of oil price in 1986, Indonesia has consistently maintained structural adjustment policy which has successfully shift it dependence from the oil sector to the non-oil sector. This alteration was absolutely necessary due to the fact that Indonesian economic performance could never rely anymore on oil revenue, which also meant reducing the goverment role in driving the economic growth. In order to achive that goal, several macroeconomic policies such as deregulations have been conducted to give private sector more space and a bigger role in the economy. The bigger role for the private sector, the more market mechanism will take place in controlling the equilbrium process. Yet another problem raised, particularly in the regional point of view, that private sector always seek profit opportunity in areas which have large marginal revenue of product. This condition is significantly taking place in Indonesia with the Western part of Indonesia playing as an ace for private investors. This regional imbalance between the Western and Eastern part of Indonesia has not also been creating resources accumulation in the Western part but also dragging resources out from the Eastern part. This condition will eventually restrain overall economic maximization since the Eastern part: production and consumption possibility are non-optimized. This study will analyze the impact of the incerase in development expenditure ,especially infrastructure, on Eastern part's economic dynamic : growth, private investment and strucutral transformation, using a regional macroeconometric model. Other objective is to compare those dynamics under several development scenarios : growth centre scenario and underdevelopment areas scenario. Regional economic consideration has been taken place since we finally realized the fact that national oriented macroeconomic policy often fails to create the desired performance. The nobility of top down approach is faced with the prevailing facts that different regional characteristics, which used to be taken for granted, caused each region acts differently or even oppositely from what is expected to be. According to this issue, this study also addresses its analysis in comparing results from top down to bottom up policy excercise in developing Eastern part of Indonesia's economy."

"ABSTRAKTugas Karya Akhir ini akan melihat respon IMF terhadap kritik jender atas skema SAPs melalui proses endorsement agenda Gender and Macroeconomics tahun 2011-2016. Dalam sejarah, IMF dikenal sebagai lembaga yang memberikan pinjaman sekaligus memberikan Program Penyesuaian Struktural yang dianggap merugikan bagi negara peminjam. Hal ini berkaitan dengan terbukanya pasar bebas, sedikitnya peran pemerintah, penghematan, dan menguntungkan perusahaan-perusahaan besar. Setelah muncul krisis keuangan, SAPs dinilai tidak relevan dengan kondisi perekonomian sekarang ini. Tidak hanya itu, SAPs juga merugikan hak perempuan, khususnya di negara miskin dan berkembang. Melalui studi literatur dan analisis menggunakan teori jender dan neoliberalisme, penulis akan menjelaskan proses endorsement rencana pelaksanaan agenda Gender and Macroeconomics sebagai respon atas kritik jender terhadap skema SAPs.

---

ABSTRACTThis Final Project will see the IMF 39;s response to gender criticism of the SAPs scheme through the endorsement process of the Gender and Macroeconomics agenda of 2011-2016. In history, the IMF has been recognized as an institution that provides loans while providing a Structural Adjustment Program that is considered detrimental to the borrowing country. This is related to the opening of the free market, at least the role of government, austerity, and profitable big companies. After the financial crisis, SAPs are considered irrelevant to the current economic condition. Not only that, SAPs are also detrimental to women 39;s rights, especially in poor and developing countries. Through literature studies and analysis using gender theory and neoliberalism, the authors will describe the process of endorsement of the implementation plan of the Gender and Macroeconomics agenda in response to gender criticism of the SAPs scheme. "

"ABSTRACTGovernment expenditure determined in every year can be financed by the tax revenue by issuing debt. The issuance of government securities not only fulfills the need of budget financing, but also to deepening the financial market in Indonesia. On any conditions, when the government issues securities government can choose whether to issue short term securities, long term securities or both and choice between them generates trade off. Advantage short term security is the low interest rate. When the government issues short term securities, it can be said that government is trying to minimizing the cost of financing the government debt. However, the disadvantage of short term securities is that it generates what it called by rollover risk. This research was done to analyze the strategy regards to the changes of macroeconomic indicators of debt management done by the government. This research found that short term yield of government securities is not giving impact on the changes of the share of short term government securities issuance. Meanwhile the total issuance of government securities as the representation of fiscal policy is significantly affecting the share of short term securities being issued by the government.

---

ABSTRACTBelanja pemerintah yang ditetapkan setiap tahun dapat dibiayai melalui pendapatan pajak atau dengan menerbitkan utang. Penerbitan surat berharga negara tidak hanya dapat membantu memenuhi kebutuhan pembiayaan anggaran, namun juga akan memperdalam pasar keuangan di Indonesia. Bagaimanapun, ketika pemerintah menerbitka SBN, pemerintah dihadapkan pada pilihan antara menerbitkan SBN jangak pendek atau SBN jangka panjang. Keuntungan dari SBN jangka pendek adalah tingkat suku bunga yang rendah. Ketika pemerintah menerbitkan SBN jangka pendek, dapat dikatakan bahwa pemerintah secara bersamaan meminimumkan biaya dari utang pemerintah. Namun demikian, kekurangan dari SBN jangka pendek adalah rollover risk yang ditimbulkan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana strategi yang digunakan pemerintah terhadap pengelolaan utang dengan adanya perubahan makroekonomi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa yield dari SBN jangka pendek tidak mempengaruhi porsi penerbitan utang jangka pendek yang dilakukan pemerintah. Sedangkan total penerbitan SBN yang menggambarkan kebijakan fiskal berpengaruh terhadap porsi penerbitan utang jangka pendek. "

"Tujuan penelitian pada tesis ini adalah ingin mengetahui pengaruh pengeluaran pembangunan sektoral pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi (yang diukur berdasarkan niiai PDRB) propinsi-propinsi di Indonesia selama tahun 1983 hingga tahun 1998. Selain itu tesis ini juga bertujuan untuk mengetahui hubungan substitutabilitas dan komplementaritas antara masing-masing input yang diteliti.Studi ini menggunakan bentuk fungsi produksi Translog dengan stok modal dan tenaga kerja sebagai faktor produksinya. Modal terdiri dari modal sektoral pemerintah dan modal swasta. Modal pemerintah yang dipilih adalah modal di sektor Perhubungan dan Pariwisata, modal di sektor Pendidikan dan Kesehatan serta modal pemerintah di sektor lainnya yang tergabung dalam sektor Lain-lain. Pemilihan sektor ini sesuai dengan teori mengenai pengeluaran pemerintah khususnya di negara berkembang yang umumnya menitikberatkan pada kedua sektor tersebut.Analisis dilakukan dengan menggunakan data panel selama 16 tahun dan meliputi 26 propinsi yang dikelompokkan menurut kawasan, yaitu Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Sementara itu besar stok modal diperoleh dari akumulasi investasi dengan Perpetual Inventory Method (PIM) yang memperhitungkan tingkat depresiasi (penyusutan). Untuk mengetahui saat tingkat investasi awal (initial investment) dilakukan backcasting dengan menggunakan data investasi yang dimiliki.Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah diperoleh beberapa pola sektor yang memberi dampak terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi bagi propinsi-propinsi di K8I maupun KTI. Modal pemerintah di sektor Perhubungan dan Pariwisata memiliki hubungan komplementer dengan modal pemerintah di sektor Pendidikan dan Kesehatan, serta keduanya masing-masing komplementer dengan modal swasta. Swastanisasi jelas tidak bertentangan dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Sementara itu, modal swasta substitusi dengan modal pemerintah di sektor Lain-lain baik bagi propinsi-propinsi di KBI maupun KTI.Peran pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi propinsi-propinsi di wilayah KTI masih cukup besar mengingat antara setiap sektor pemerintah memiliki hubungan komplementer satu sama lain. Sementara bagi propinsi-propinsi di wilayah KBI, modal pemerintah di sektor Perhubungan dan Pariwisata serta modal pemerintah di sektor Pendidikan dan Kesehatan masing-masing substitusi dengan modal pemerintah di sektor Lain-lain. Bagi propinsi-propinsi di KBI maupun KR, investasi pemerintah yang ditujukan ke sektor Perhubungan dan Pariwisata dapat dilakukan secara bersamaan dengan investasi yang dialokasikan ke sektor Pendidikan dan Kesehatan, investasi swasta mapun peningkatan jumlah tenaga kerja. Sehingga peningkatan modal pemerintah di sektor Perhubungan dan Pariwisata tidak bertentang dengan tujuan peningkatan output, perluasan tenaga kerja serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan data yang diperluas hingga tahun-tahun terkini sehingga dampak krisis dapat lebih jelas terlihat. Disarankan pula penelitian meliputi tingkat kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan pemerintah pusat yang diserahkan kepada daerah sesuai pelaksanaan otonomi daerah."

"This paper builds a regional macroeconomic model of DKI Jakarta and attempts to analyze the impacts of declining DAU revenues on the overall DKI Jakarta economy. The model uses microeconomic foundations, consists of four blocks, and is made up by 48 behavioral equations and 23 identities. The model adapts Doubinis? Chicago Metropolitan Area econometric model with some modifications. Two Stage Least Squares Methods are employed to estimate both parameters and prediction power of the model. There are two scenarios designed for forecasting, first, the scenarios of constant DAU of Rp 773,02 billion, and second, the scenario of 20% DAU decline. Comparing the constant and the declining DAU scenarios, the DAU decline does affect the growth of manufacturing sector and its number of employment, government investments, expenditures, and revenues, and the overall regional economy. However, this decline does not affect the activities in the non-manufacture sector and its employment, local government taxes and charges, and private consumptions and investments. Even though it affects the regional economy but the negative impact on growth is still less than 20%. "

"Pembangunan di Propinsi Bali, dititikberatkan pada bidang pertanian dalam arti luas, pengembangan pariwisata dengan karakter kebudayaan Bali yang dijiwai oleh agama Hindu, serta sektor industri dan kerajinan terutama yang berkaitan dengan sektor pertanian dan pariwisata.Peningkatan kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun domestik ke Bali secara langsung juga akan menimbulkan peningkatan pengeluaran wisatawan, yang berarti injeksi dana bagi pembangunan perekonomian Bali akan semakin bertambah. Namun krisis yang melanda perekonomian nasional sejak Agustus 1997 dan terus berlanjut hingga kini telah menurunkan kemampuan (pengeluaran) pemerintah untuk membiayai pembangunan sektor-sektor ekonomi. Demikian pula, krisis keamanan yang mengikuti krisis ekonomi telah menurunkan jumlah kunjungan wisatawan, yang tentunya juga akan menurunkan total pengeluaran wisatawan.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji: a. dampak pengeluaran wisatawan yang berkunjung ke Bali terhadap distribusi pendapatan dan penyerapan tenaga kerja, b. pengatuh ganda (multiplier effect), daya penyebaran dan derajat kepekaan kegiatan pariwisata terhadap perekonomian Bali, serta ketergantungannya terhadap sektor-sektor lain.Penulisan ini menggunakan pendekatan dengan model Miyazawa, yang dibangun berdasarkan tabel Input-Output Bali tahun 2000. Dalam model Miyazawa ini, perbedaan yang mendasar dengan tabel Input-Output adalah didalam format kuadran I dan II. Sesuai dengan tujuan dalam model ini yaitu untuk menganalisis distribusi pendapatan sebagai dampak dari adanya pengeluaran wisatawan, maka kolom konsumsi rumah tangga yang dianggap sebagai pelaku produksi dalam perekonomian dibagi menjadi tiga kelompok pengeluaran berdasarkan tingkat pendapatan yaitu: kelompok pendapatan rendah, sedang dan tinggi. Sedangkan untuk input primer dalam hal ini terdiri dari: upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan dan pajak tak langsung diasumsikan diterima semua oleh tenaga kerja yang bekerja dalam masing-masing sektor ekonomi. Input primer ini dibagi pula menjadi tiga kelompok pendapatan yaitu: kelompok pendapatan rendah, sedang dan tinggi.Pernbagian kelompok pendapatan ini dilakukan dengan menggunakan data Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2000. Dari hasil survey ini, diperoleh range untuk masing-masing kelompok pendapatan yaitu: kelompok pendapatan rendah ( Rp. 935.000,-).

Untuk mengetahui jumlah pengeluaran wisatawan pada masing-masing sektor ekonomi, maka kolom ekspor dibagi menjadi dua bagian yaitu ekspor untuk wisatawan dan ekspor non wisatawan. Data yang digunakan dalam pembagian ekspor ini berasal dari hasil Survey Pengeluaran dan Opini Tamu Asing tahun 2000 yang dilakukan dari hasil kerjasama Dinas Pariwisata Propinsi Bali dan Biro Pusat Statistik Jakarta.

Dari hasil analisis terlihat bahwa terdapat kecenderungan distribusi pendapatan yang ditimbulkan permintaan akhir maupun ekspor khususnya ekspor wisatawan, lebih banyak terserap dalam kelompok pendapatan sedang. Sementara untuk kelompok pendapatan rendah dan tinggi distribusi pnedapatannya terbagi hampir merata.

Sektor ekonomi yang termasuk dalam kategori sektor yang mempunyai dampak paripuma baik dalam penyerapan tenaga kerja maupun distribusi pendapatan adalah sektor perdagangan. Yang dimaksud dengan sektor dampak paripuma adalah sektor yang dampak ekspor khususnya wisatawan tergolong besar dan lengkap. Dampaknya dikatakan besar karena rasionya masuk dalam sepuluh besar dan dikatakan lengkap karena sektor itu melakukan ekspor disertai dengan dampaknya yang menyebar akibat dari permintaan akhir, ekspor (non wisatawan) dan ekspor (wisatawan).

Sektor bahan bakar minyak dan pertambangan, merupakan sektor yang mempunyai nilai angka pengganda (output dan pendapatan) terendah. Hal ini dikarenakan ke dua sektor tersebut proses produksinya tidak dilakukan di Propinsi Bali, tapi di import didatangkan dad daerah diluar Bali.

Sektor-sektor produksi yang dapat dikatakan sebagai sektor unggulan berdasarkan hasil perhitungan dalam analisis keterkaitan adalah industri tenunt tekstil, industri kertas, barang dari kertas dan pencrbitaii, industri makanan, minuman dan tembakau, industri kayu;, industri kimia, bangunan dan pengadaan saluran air bersih dan angkutan udara. Sektor-sektor ini memiliki potensi menghasilkan output produksi yang tinggi. Dengan faktor tertentu dari output ke pendapatan rumah tangga dan angka lapangan pekerjaan, maka jelas sektor produksi dengan angka keterkaitan tinggi akan menghasilkan tambahan pendapatan rumah tangga dan tambahan lapangan pekerjaan yang tinggi pula.

Studi mendalam tentang daya dukung pulau Bali terhadap pariwisata perlu dilakukan. Beban pariwisata yang melebihi daya dukung fisik akan menurunkan kualitas sumber daya alam, dan akhimya akan menghancurkan pariwisata itu sendiri.

Keterbatasan dan ketimpangan alokasi sumber daya alam Bali, khususnya lahan dan air, juga memerlukan suatu penelitian tentang optimalisasi alokasi sumber daya alam dengan menggunakan model pemprogaman statis atau dinamik."

"Penelitian ini bertujuan untuk "melihat seberapa besar pengeluaran pembangunan mempengaruhi perekonomian khususnya indikator-indikator ekonomi makro pada model ekonomi makro triwulanan di Indonesia".Metode analisis yang digunakan adalah model ekonometri, yaitu model persamaan simultan, dengan 8 persamaan (yang terdiri dari persamaan identitas dan persamaan tingkah laku). Hipotesa yang ingin dibuktikan adalah:1. PDB=Cg+Cp+PMTB +CIS+X-M2. CP =ao+a₁PDB+a2 CP­ ₁+e₁ PDB dan CP­ ₁ mempunyai hubungan positif dengan CP, artinya bahwa jika PDB dan CP­ ₁ naik maka Konsumsi swasta akan naik, dan begitu juga sebaliknya.3. CG =bο+b1 PDB+b2 CG­ ₁ +e2PDB dan CG­ ₁ berhubungan positif dengan CG, artinya bahwa jika PDB dan CG­ ₁ naik maka Konsumsi pemerintah akan naik, dan sebaliknya jika CG turun.4. PMTB = cο+c1 PDB-c2 KI +c3GDE+c4FDI +c5 PMTB + e3 Hubungan antara PDB, GDE dan FDI serta PMTB­ ₁ dengan PMTB adalah positif yang berarti bahwa jika PDB, GDE, dan FDI naik maka nilai PMTB akan naik dan sebaliknya jika PMTB turun, sedangkan hubungan PMTB dengan KI adalah negatif artinya jika KI naik, maka akan menurunkan PMTB.5. X =dQ+dY PDB+d2 XCR-d3 EXPTAX+d4 X+e4Hubungan antara PDB, XCR Ekspor periode sebelumnya dengan Ekspor adalah positif yang menunjukkan bahwa jika PDB, XCR, dan X­ ₁, naik maka nilai ekspor barang dan jasa akan naik dan begitu juga sebaliknya, sedangkan hubungan X dengan EXPTAX adalah negatif artinya jika pajak ekspor naik, maka akan menurunkan ekspor.6. M =f0+f1 PDB-f2 XCR- f3 IMPTAX +f4 M+esHubungan antara PDB dan M­ ₁ dengan Impor adalah positif yang menunjukkan bahwa jika PDB dan M­ ₁ naik maka nilai impor barang dan jasa akan naik dan begitu juga sebaliknya, sedangkan hubungan M dengan XCR dan IMPTAX adalah negatif artinya jika nilai tukar rupiah menguat dan pajak impor naik, maka akan menurunkan impor.7. KI =go+g1 PDB+g2RSBI -g3 NM +e₆Hubungan antara PDB dan RSBI dengan Suku bunga kredit investasi adalah positif yang menunjukkan bahwa jika PDB dan RSBI naik maka KI akan naik dan jika RSBI turun maka akan menurunkan KI, sedangkan hubungan NM dengan KI adalah negatif artinya jlka jumlah uang beredar (Ml) naik, maka akan menurunkan KI.8. FDI = ha + hl PDB + h2 XCR + h3 KI + e₇ Hubungan antara PDB dan XCR dengan KI adalah positif yang menunjukkan bahwa jika PDB, Kurs, dan KI naik maka Penanaman Modal Asing akan naik, begitu juga sebaliknya.Hasil simulasi dengan model persamaan di atas, adalah:1. Kebijakan pengeluaran pembangunan mempengaruhi beberapa indikator ekonomi makro tersebut yaitu: PDB, PMTB (Investasi), Penanaman Modal Asing, Konsumsi Pemerintah dan Swtasta, Ekspor dan Impor Barang dan Jasa, serta Suku Bunga Kredit Investasi.2. Skenario 1 yang merupakan modifikasi dari Propenas merupakan skenario terbaik karena menambah persentase pengeluaran pembangunan terhadap PDB dengan bertahap."

"Penelitian ini menganalisa dampak pengembangan infrastruktur dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dengan analisa Model Input-Output Antar Daerah. Interaksi antar sektor dan antar wilayah koridor merupakan konsep yang mendasari bagaimana meningkatkan perekonomian suatu wilayah yang diakibatkan adanya permintaan akhir sektor tertentu dan di wilayah tertentu. Peningkatan perekonomian ditandai dengan meningkatnya output dan pendapatan masyarakat serta distribusinya. Sepuluh besar sektor pembangunan yang menjadi sektor kunci pembangunan terbanyak adalah Koridor Ekonomi (KE) II yakni 5 sektor kunci, kemudian KE-V sebanyak 2 sektor kunci, KE-I, KE-III dan KE-VI masing-masing 1 sektor kunci, sedangkan di KE-IV tidak ada sektor kunci yang terkait. Sektor kunci akan sangat mempengaruhi peningkatan output dan pendapatan masyarakat. Besar kecilnya pengaruh tersebut ditentukan oleh angka pengganda output atau pendapatan. Dampak investasi infrastruktur di dalam MP3EI eksisting, belum menunjukkan dampak yang optimum dibandingkan skenario yang dibuat. Pilihan skenario terbaik sesuai komposisi investasi sesuai simulasi yang dibuat adalah sebagai berikut: a). Jika pertimbangannya hanya total output, maka skenario investasi terbaik adalah Skenario-1, Skenario-3, dan Skenario-2; b). Jika pertimbangannya hanya total pendapatan, maka skenario investasi terbaik adalah Skenario-2, Skenario-3 atau Skenario-1; c). Jika pertimbangannya hanya pemerataan output antar daerah, maka skenario investasi terbaik adalah Skenario-3, Skenario-1, dan Skenario-2; dan d). Jika pertimbangannya hanya pemerataan pendapatan antar wilayah, maka skenario terbaik adalah Skenario-3, Skenario-1, dan Skenario-2. Pembangunan perekonomian nasional di luar KE-I dan KE-II sampai saat ini belum dapat diandalkan dalam percepatan dan pemerataan perekonomian, namun memerlukan infrastuktur yang merata dan keberpihakan ke Kawasan Indonsesia Timur, mengingat hasil simulasi Skenario-4 menunjukkan hal yang lebih baik daripada program MP3EI (eksisting).

---

This research analyzes the impact of the infrastructure development in the MP3EI to the Indonesia?s economy by using an analysis model of Inter Regional Input-Output (IRIO). Interactions between sectors and between regions of the economic is the underlying concept of how to improve the economy of a region resulting from the existence of a certain sector of the final demand in a particular area. Improved economy characterized by increasing output and income of the community as well as its distribution. Ten major key sectors of the Indonesia development are as follows: Economic Corridor (EC)-II has 5 key sectors, then followed by EC-V with 2 key sectors, while EC- I, EC-III and EC-IV has only 1 key sector, whereas in the EC-VI has no key sector. Key sector would greatly influence an increase in output and income of the community. The influence of how great is determined by the multiplier number. The real impact of infrastructure investments (or existing) as mentioned in MP3EI, do not show the optimum impact compared to the scenarios created.

Best screenplay selection according to the composition of investments appropriate simulation made are as follows: a). If the reasoning is solely the total output, the best investment scenario is Scenario-1, Scenario, and Scenario-2; b). If the reasoning is just the total income, then the best investment scenario is Scenario-2, Scenario-3 or Scenario-1; c). If the reasoning is just equitable output between regions, it is the best investment scenario is Scenario 3, Scenario, and Scenario-2; and d). If the reasoning is just a revenue equalization between regions, the best scenario is Scenario 3, Scenario, and Scenario-2. Economic development outside of EC-I and EC-II to date has not been reliable in the acceleration and equitable distribution of national economy, but require a uniform infrastructure and alignments to Indonsesia Eastern Region, considering the results of the simulation Scenario-4 showed a better thing than a program MP3EI (existing)."