Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Indonesia sangat memerlukan suatu pendayagunaan sistem pelaksanaan dan pengawasan pembangunan yang mantap, melalui peningkatan kualitas secara terus menerus, dalam rangka menghadapi perkembangan dunia yang begitu pesat. Peningkatan kualitas akuntabilitas publik diharapkan dapat menunjang pencapaian suatu pemerintahan yang bersih, peka, kompeten, dan jujur, yang melaksanakan tugas dan atnggungjawabnya secara ekonomis, efektif, dan efisien. Tulisan ini bermaksud memberikan gambaran yang lengkap mengenai konsep akuntabilitas publik dan menganalisa kondisi pelaksanaannya dalam pemerintahan dewasa ini. Dalam rangka memenuhi tujuan tersebut telah dilakukan suatu penelitian dengan menggunakan metode studi literatur dan studi kasus. Studi literatur dilakukan melalui pengumpulan data sekunder berupa buku, makalah dan karya tulis lain yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Studi kasus yang dilakukan melalui pengumpulan data primer pada beberapa instansi pemerintahan di Indonesia. Hasil penelitian tersebut secara keseluruhan menggambarkan kondisi yang terjadi di Indonesia selama ini. Akuntabilitas publik merupakan kewajiban aparat/instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya milik negara yang dipercayakan kepadanya dan untuk melaporkan secara periodik perubahan-perubahan yang terjadi selama pengelolaan sumber daya tersebut. Akuntabnilitas publik tidak hanya mencakup masalah keuangan, melainkan juga mencakup segi ekonomis, efisien, efektifitas, dan prosedur. Lapisan manajemen dalam pemerintahan Indonesia telah membuat laporan atas hasil pelaksanaan tugasnya, yang dapat dikatakan merupakan bagian dari pelaksanaan akuntabilitas publik. Masalah yang ada adalah baik pemahaman akuntabilitas, tujuannya, ruang lingkupnya, tatanan pelaksanaannya, maupun metode pelaporannya belum memenuhi kondisi penerapan akuntabilitas publik seutuhnya. Pemahaman dan kesadaran aparat pemerintah dalam penerapan akuntabilitas publik belum memadai. Peningkatan kualitas akuntabilitas publik sangat memerlukan suatu acuan resmi mengenai pengertian dan cara pelaksanaan akuntabilitas publik yang berlaku secara nasional. Suatu standarisasi akuntabilitas publik akan memberikan suatu kesamaan persepsi dari seluruh elemen organisasi pemerintahan. Pelaksanaan akuntabilitas publik juga memerlukan sistem pengawasan yang juga harus ditingkatkan secara terus menerus untuk memperoleh kondisi pengawasan yang menyeluruh dan terpadu."

"Otonomi Khusus Pemerintahan Aceh berbeda dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia, berupa kekhususan bidang politik pemerintahan, ekonomi, sosial budaya dan keuangan. Sebagai format penyelesaian permasalahan Aceh secara menyeluruh dan bermartabat dengan pendekatan pembangunan sosial. Penelitian ini untuk memastikan adanya pelaksanaan, institusionalisasi dan efektifitas pembangunan sosial. Menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Menunjukkan bahwa pembangunan sosial termuat dalam peraturan perundang-undangan. Proses dan hasil pelaksanaan pembangunan sosial telah dapat menjadi alat integrasi sosial, menghasilkan alat peningkatan pemenuhan dan peningkatan kualitas hidup, serta dapat menjadi alat untuk memberikan akses yang sama bagi semua anggota masyarakat untuk maju dan berkembang melalui peningkatan lapangan kerja produktif dan pengurangan pengangguran. Institusionalisasi pembangunan sosial dilaksanakan dalam bentuk implementasi kebijakan otsus dalam pemerintahan dan budaya masyarakat Aceh. Reintegrasi dan rekonstruksi sudah diterima masyarakat dan hasilnya sudah dimanfaatkan oleh masyarakat Aceh. Terdapat pencapaian peningkatan HDI, terdapat kemajuan pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat mengalami peningkatan.

---

Special Autonomy for Local Government of Aceh is different government application from the other provinces in Indonesia. The differences include specialty in political, governmental, economy, social cultural and financial. Special autonomy is a form of problem solution in Aceh generally and pride with social development approach. This research is to make sure the implementation, institutionalization, and how effective social development. This research used qualitative research approach with descriptive research. The result of research presents that social development in the regulation is already match with the aspiration of society, Government of Aceh and country. Process and result of the implementation of social development could become social integration tool, needs improvement tool and life improvement tool, and also could become tool to give the same access for all member of society to develop through. Institutionalization of social development in special autonomy for local government of Aceh has been implemented in the policy of special autonomy in government and culture of Aceh. Re-integration and re-construction has been accepted by society and the result already has been used by society of Aceh. About the achievement of increasing the number of HDI is already good, in education, health and society income."