Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Teori Ricardian Equivalence menyatakan bahwa cara pembiayaan anggaran, melalui pajak atau melalui anggaran defisit (obligasi, utang luar negeri atau mencetak uang), memiliki dampak yang sama terhadap konsumsi masyarakat. Teori ini didasari bahwa masyarakat yang rasional akan menganggap defisit anggaran, sebagai kewajiban pajak yang tertunda. Pemerintah tidak mungkin terus berutang dan untuk membayar utangnya, pajak di masa depan akan meningkat. Dan masyarakat harus membayar pajak di masa depan dengan present value yang sama dengan pajak yang tidak dipungut pada saat ini. Sehingga present value pendapatan masyarakat tidak akan dipengaruhi oleh cara pembiayaan anggaran. Model Intertemporal Stokastik dari Leiderman dan Blejer mempunyai beberapa kelebihan yaitu memasukkan deviasi dart asumsi Ricardian yaitu finite horizon, bahwa individu mempertimbangkan keterbatasan usianya dalam mengambil keputusan, dan terdapatnya hambatan dalam meminjam. Hasil perhitungan membuktikan bahwa terjadinya Ricardian Equivalence tidak ditolak berdasarkan data Indonesia, dengan kata lain bahwa cara pembiayaan anggaran pemerintah adalah netral pada perekonomian Indonesia. Pada masyarakat Indonesia yang finite horizon, hal ini menunjukkan adanya transfer antargenerasi dari orang tua yang tidak hams membayar seluruh kewajiban pajaknya yang tertunda semasa hidup kepada keturunannya. Tranfer antargenerasi tersebut dapat berupa warisan, asuransi, biaya pendidikan dan sebagainya. Dari pengujian yang dilakukan terbukti pula bahwa tidak terdapat liquidity constraints pada masyarakat Indonesia. Walaupun tidak semua orang memiliki akses ke pasar keuangan formal, tersedia lembaga keuangan nonformal bagi mereka. Sehingga hal ini mendukung argumen bahwa lembaga keuangan nonformal dapat berfungsi lebih efisien di negara berkembang. Terjadinya Ricardian Equivalence ini memungkinkan kita untuk menoleh pada cara pembiayaan anggaran dengan utang dalam negeri atau obligasi pemerintah sebagai alternatif cara pembiayaan anggaran yang telah dilakukan pemerintah selama ini, yaitu pajak dan utang luar negeri. Cara ini layak untuk dipertimbangkan karena investasi dalam surat berharga mulai memasyarakat, dan tidak membebani masyarakat seperti pajak."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran umum penerapan pajak terhadap layanan Google dengan Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan sifat deskriptif dan pendekatan konseptual. Sumber hukum primer diperoleh dan dikumpulkan pada penelitian ini dengan menggunakan pencarian, aktivitas inventarisis dan juga kajian terkait legalitas serta studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha PMSE luar negeri dapat dikenakan pajak penghasilan di Indonesia jika telah memenuhi ketentuan yang berlaku dalam Undang- Undang No. 2 Tahun 2020, Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta peraturan perundang-undangan terkait dengan pengenaan subjek pajak terhadap pajak penghasilan. Pelaksanaan pengenaan pajak penghasilan terhadap pelaku usaha PMSE luar negeri dalam hal ini adalah Google, walaupun kantor pusatnya berada diluar Indonesia tetap akan dikenakan pajak penghasilan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang baru. Pengenaan pajak terhadap perusahaan Google dapat dilakukan dengan adanya peraturan perundang-undangan yang baru dari didalam Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 111 (perubahan pada pasal 2 ayat (4) UU PPh). Dengan peraturan perundang-undangan tersebut, maka pihak Google tidak bisa menolak atau mengemplang pajak kepada Pemerintah Indonesia dan wajib membayar kewajiban sebagai Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) seperti yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan.

---

This research aims to determine the general description of tax implementation on Google services with Permanent Establishment in Indonesia. The research method used is normative law with descriptive type and conceptual approach. The primary legal sources are obtained and gathered in this research by using search, inventory activities as well as studies related to legality and literature study. The research results showed that the foreign e-commerce business actors may be subject to income tax in Indonesia if already fulfilled the applicable requirements on Law No. 2 of 2020, Law No. 11 of 2020 regarding Job Creation and laws and regulations related to imposition of tax subjects on income tax. The implementation of tax imposition of income tax on foreign e-commerce business actors in this case Google, although the head office is outside Indonesia will still be subjected to income tax based on the new laws and regulations. The tax imposition on Google company can be conducted by the presence of new laws and regulations from inside the Job Creation Law Article 111 (changes on Article 2 paragraph (4) Income Tax Law). With the laws and regulations, Google cannot refuse or evade taxes to Indonesian Government and required to pay the obligation as Overseas Taxpayer as stated in the laws and regulations."

"Penelitian ini membahas tentang potensi penyalahgunaan tax treaty dengan memanfaatkan ketiadaan ketentuan beneficial owner pada capital gains atas pengalihan saham dan pertimbangan tax treaty Indonesia hanya menerapkan ketentuan beneficial owner pada bunga, dividen, dan royalti. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan ketiadaan ketentuan beneficial owner pada capital gains atas pengalihan saham dapat menimbulkan treaty abuse melalui treaty shopping dan tax treaty Indonesia tidak menerapkan ketentuan beneficial owner pada capital gains karena beberapa alasan, yaitu: sulit diidentifikasi bagi negara berkembang, meningkatkan daya tarik investor, dan beneficial owner tidak secara spesifik tertulis ditujukan untuk menangkal treaty shopping.

---

This research discusses potential occurance of treaty abuse by utilizing the absence of beneficial owner on capital gains from alienation of shares and consideration of why Indonesian tax treaty does not apply beneficial owner provision in the context of capital gains from alienation of shares. The approach used is qualitative descriptive method. As results, the absence of the beneficial owner provision on capital gains from alienation of shares may lead to treaty abuse through treaty shopping and Indonesian tax treaty does not applying the beneficial owner provision on capital gains for several reasons, i.e. beneficial owner of capital gains from alienation of shares is difficult to identify for developing countries, to increase the attractiveness of investors, and beneficial owner is not specifically intended to overcome treaty shopping."