Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan kegiatan ekonomi yang semakin pesat dewasa ini menuntut perusahaan-perusahaan yang ada untuk dapat beroperasi secara optimal. Dengan demikian perusahaan dapat menghadapi para pesaing dan tetap dapat mempertahankan aspek going concern. Dalam rangka mengefisienkan kegiatan operasional perusahaan, beberapa perusahaan melakukan restrukturisasi perusahaan, antara lain melalui tindakan merger dan akuisisi. Selain beberapa tindakan restrukturisasi seperti diversifikasi usaha ataupun sebaliknya. Tindakan merger dan akuisisi yang membawa akibat pada terjadinya business combination telah melahirkan berbagai bentuk grup bisnis yang diharapkan mampu menguasai berbagai bidang kegiatan ekonomi secara mantap dan langsung. Selain dengan tujuan demi efisiensi perusahaan, business combination yang terjadi disinyalir membuka peluang untuk terjadinya transaksi transfer pricing baik dalam proses penggabungan maupun transaksi antar perusahaan setelah berada dalam satu grup bisnis. Transaksi transfer pricing yang dimaksudkan di sini adalah transaksi diperlakukan berbeda (tidak wajar) daripada transaksi yang terjadi antar perusahaan yang independen. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menelaah kemungkinan terjadinya praktik transfer pricing dalam transaksi antar perusahaan dalam satu grup bisnis dan juga melihat sampai sejauh mana dapat terjadi penyimpangan dari segi perpajakan baik dalam proses penggabungan perusahaan maupun setelah penggabungan terjadi. Penulisan didasarkan pada studi kepustakaan, wawancara dan telaah terhadap berita-berita surat kabar mengenai kasus-kasus yang terjadi di tanah air. Dari pengamatan dapat disimpulkan bahwa memang terdapat beberapa peluang terjadinya praktik transfer misalnya terlalu terhadap terlalu forward; pricing dalam proses penilaian aktiva yang tinggi dikarenakan satu penggabungan perusahaan terlalu rendah ataupun pihak tidak independen pihak yang lain sehingga pajak terutang rendah; pemanfaatan fasilitas loss menjadi carried saldo rugi yang jumlahnya material dan tidak wajar; timbul kemungkinan transaksi transfer pricing karena terdapat hubungan istimewa. Namun demikian Ditjen Pajak telah mengeluarkan beberapa Surat Edaran, Keputusan Menteri Keuangan dan bahkan memperbarui Undang-Undang Pajak dalam rangka mengantisipasi manipulasi yang mungkin terjadi. Hal menarik yang dapat dicatat adalah sikap hatihati pemerintah ternyata kadang-kadang terbentur pada kiat-kiat bisnis pengusaha. Dengan demikian tidak selalu tindakan yang dinilai sebagai bagian dari transaksi transfer pricing merupakan suatu usaha untuk memperoleh keuntungan dari segi pajak. Untuk itu pemerintah dalam hal ini Ditjen Pajak harus lebih berhati-hati dalam menelaah kasus yang timbul selain juga harus tetap jeli melihat celah-celah hukum yang timbul di lapangan sehingga tidak tertinggal dalam mengantisipasi masalah yang akan timbul."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan perpajakan terkait transfer pricing di Indonesia. Transfer pricing merupakan fenomena yang terjadi ketika suatu perusahaan melakukan transfer barang, jasa, atau hak kekayaan intelektual antara entitas anak perusahaan atau afiliasi yang memiliki hubungan istimewa. Dalam konteks perpajakan, transfer pricing menjadi penting karena dapat mempengaruhi alokasi laba dan pembayaran pajak perusahaan. Penelitian ini akan menjelaskan mengenai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia terkait transfer pricing, termasuk aspek hukum dan peraturan yang mengatur pelaporan, dokumentasi, dan penentuan harga transfer antara entitas yang terkait. Penelitian ini juga membahas kerangka kerja yang digunakan oleh otoritas pajak Indonesia dalam mengendalikan transfer pricing, termasuk pemeriksaan dan sanksi yang diterapkan jika terjadi pelanggaran. Penelitian ini termasuk sebagai penelitian eksplanatoris dengan metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Bahan-bahan penelitian yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari aturan perundang-undangan, literatur, serta bahan kepustaan lainnya. Penelitian ini juga mengacu pada studi perbandingan dengan peraturan perundangan negara asing yakni Singapura. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang baik terkait transfer pricing, dengan adopsi pedoman dan standar internasional seperti pedoman OECD tentang Transfer Pricing. Peraturan perpajakan di Indonesia mewajibkan perusahaan untuk melaporkan transaksi transfer pricing, menyusun dokumentasi transfer pricing, dan mengikuti prinsip kepatuhan yang ketat. Otoritas pajak Indonesia juga memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan dan memberlakukan sanksi jika terjadi pelanggaran. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peraturan perpajakan terkait transfer pricing di Indonesia. Diharapkan hasil penelitian ini dapat meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan dan mendorong transparansi dalam praktik transfer pricing di Indonesia

---

.The purpose of this research is to analyze the tax regulations related to transfer pricing in Indonesia. Transfer pricing is a phenomenon that occurs when a company transfers goods, services, or intellectual property rights between subsidiary entities or affiliated entities with associated enterprise. In the context of taxation, transfer pricing is important as it can affect profit allocation and corporate tax payments. This research aims to explain the applicable tax regulations in Indonesia regarding transfer pricing, including the legal aspects and regulations governing reporting, documentation, and determination of transfer prices between related entities. The study also discusses the framework used by the Indonesian tax authorities to control transfer pricing, including audits and sanctions imposed in case of violations. This research is classified as explanatory research, and the research method used is normative juridical method. The research materials used consist of secondary data derived from legislation, literature, and other relevant sources. This study also refers to comparative studies with the legislation of another country, namely Singapore. The results of this research indicate that Indonesia has established a sound legal framework regarding transfer pricing, adopting international guidelines and standards such as the OECD Transfer Pricing Guidelines. Indonesian tax regulations require companies to report transfer pricing transactions, prepare transfer pricing documentation, and adhere to strict compliance principles. The Indonesian tax authorities have the authority to conduct audits and impose sanctions in case of violations. This research provides a better understanding of the tax regulations related to transfer pricing in Indonesia. It is expected that the findings of this research can enhance corporate compliance with tax regulations and promote transparency in transfer pricing practices in Indonesia."

"Penelitian ini disusun untuk mengkaji aspek-aspek hukum dari praktik transfer pricing dalam suatu transaksi jasa yang dilakukan oleh perusahaan terbuka di Indonesia serta untuk mengetahui metode dan dampak dari suatu Transfer Pricing pada transaksi jasa terafiliasi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka. Hasil dari penelitian ini adalah, di samping perlindungan yang telah diberikan peraturan perundang-undangan, masih ada celah hukum yang memungkinkan perusahaan terbuka melakukan praktik Transfer Pricing dalam transaksi jasa afiliasi yang dapat merugikan potensi penerimaan pajak negara dan pemegang saham minoritas. Diperlukan pengetahuan teknis mendalam dari pihak regulator dan dokumentasi data pembanding yang memadai untuk dapat mengantisipasi praktik negatif tersebut.

---

This research is done to study legal aspects of Transfer Pricing in affiliated services transaction by public company in Indonesia, also to study methods and impacts of such practice. The result of this resarch, beside the protection given by regulations, there are still loop holes from such regulations that give public companies the opportunity to practice Transfer Pricing in affiliated services transactions which will corrupt the potention of state’s tax revenue and corrupt minority shareholder’s interest. Advanced technical knowledge from the regulator and well-documented comparable data are needed to anticipated such negative impacts."

"Skripsi ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan dokumentasi transfer pricing berdasarkan ketentuan terbaru di Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.03/2016 dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi pihak Wajib Pajak dan pihak pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini ditentukan oleh dua hal yaitu isi kebijakan dan lingkungan implementasi yang jika dilihat dari keduanya belum secara keseluruhan terpenuhi sehingga terdapat masalah-masalah yang timbul dalam pengimplementasiannya. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Wajib Pajak dan pemerintah antara lain adalah keterbatasan sumber daya, kurangnya kepastian hukum hingga tingginya biaya-biaya yang dikeluarkan.

---

This thesis aims to analyze the implementation of the latest transfer pricing documentation policy in Indonesia as stipulated in Regulation of the Minister of Finance No. 213/PMK.03/2016 and the problems faced by the Taxpayer and the government in implementing the policy. The research method used in this study is qualitative method with data collection technique through literature study and field study. This research indicates that the implementation of this policy is determined by two things which are content of the policy and context of implementation which if seen from both has not been fully fulfilled, resulting problems arise in the implementation. The problems faced by both Taxpayer and government includes limited human resources, the lack of legal certainty also the high cost incurred"

"ABSTRAKTugas akhir ini hanya membahas sebatas kasus sengketa transfer pricing PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia untuk tahun pajak 2007. Penulis membahas sebatas penyebab-penyebab apa yang membuat PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia terkena kasus sengeketa transfer pricing. Setelah penulis meneliti lebih jauh, penyebab-penyebab yang membuat PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia terkena kasus ini dikarenakan menurut Direktorat Jenderal Pajak terdapat transaksi yang tidak sesuai kelaziman di penjualan ekspor, penjualan lokal, dan biaya royalty. Tujuan penulisan ini juga untuk melihat apa yang telah dilakukan oleh PT Toyota Motor Manufacturing hingga dia mendapatkan sengketa transfer pricing. Selain itu untuk melihat bagaimana DJP, dan Mejelis Hakim dalam menangani kasus ini.

---

ABSTRACTThis study is aim to analyze the extent of transfer pricing disputes Toyota Motor Manufacturing Indonesia Corporation for fiscal year 2007. The author discusses the extent of the causes of what makes Toyota Motor Manufacturing Indonesia Corporation affected by this transfer pricing disputes cases. After the authors examined further, the causes that made Toyota Motor Manufacturing Indonesia Corporation affected by this case because according to the Directorate General of Taxation are no transactions that do not fit to the norm in export sales, domestic sales, and royalty fees. The objective for this study is also to see what has been done by Toyota Motor Manufacturing Corporation until he got a transfer pricing disputes. In addition to seeing how the DGT, and The judges in charge of this case. "

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai pengaruh transfer pricing terhadap penerimaan negara dimana, tindakan transfer pricing tersebut biasa dilakukan oleh perusahaan asing (perusahaan penanaman modal) sebagai praktek bisnis yang sah (tidak melawan hukum).transfer pricing dilakukan dengan cara memindahkan keuntungan perusahaan dengan menjual melalui perusahaan-perusahaan yang didirikan di negara-negara yang mengenakan tarif pajak rendah atau tidak sama sekali dan setelah itu baru perusahaan tersebut menjual kembali kepada pembeli asli. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Hasil penelitian menyarankan bahwa Meskipun negara-negara yang menerapkan tarif pajak rendah atau tidak menerapkan pajak (tax haven) tergolong dalam salah satu bentuk kompetisi pajak yang kurang sehat. Namun, pada dasarnya negara tersebut menjalankan kedaultannya sebagai negara dan menjalankan fungsinya untuk menciptakan kesejahteraan rakyat (welfare State) dimana negara lain tidak bisa mencampuri ataupun merasa keberatan dengan negara lain. Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh negara yang merasa dirugikan hendaknya dilakukan dengan cara mencegah (preventif), dengan membuat Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang memuat mekanisme pertukaran informasi yang baik dan penghindaran pajak berganda dikarenakan dasar berlakunya P3B adalah lebih kuat (lex specialist) daripada undang-undang Pajak Penghasilan di negara tersebut. Dugaan tindak pidana yang dilakukan terhadap perusahaan multinasional melalui mekanisme transfer pricing oleh penyidik Direktorat Jendral Pajak merupakan contoh buruk penanganan pidana pajak di Indonesia. Pada dasarnya kegiatan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah upaya paling akhir (ultimum remidium) dalam usaha penegakan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku setelah upaya lain yang telah dilaksanakan sebelumnya. Tujuan dari aturan-aturan perpajakan yang ada saat ini adalah dengan mengoptimalkan penerimaan negara di bidang pajak. maka sanksi pidana hendaknya dijadikan upaya terkahir dalam pembuktian dugaan transfer pricing di Indonesia.

---

ABSTRACT

This thesis will discuss about the impact from transfer pricing scheme that due by multinational company (MNC) to Indonesian Tax Revenue. Multinationa Enterprises (MNE) usually due transfer pricing as an scheme to reduce tax obligations (either using or attempt to use lawful or unlawful means to escape payment of tax) through the subsidiary or affiliate that established in tax haven countries. The research is based on qualitative method, with descriptive design and judicial normative approach to get secondary data from literature study and the case that examine by Directorate General of Taxation (DJP).

The results of this research emphasizes that even thought the tax haven countries which applies low or non rate taxes in his countries as the strategy for the optimization of their taxes revenues can be categorized as one of their sovereignty practice can be included as an harmful tax competition, another countries only can be committed to a preventive effort by making a bilateral agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion (P3B) which allow competent authorities of the contracting state do exchange such information as in necessary for carrying out the provision of the agreement. The series of act by investigator relating to and in accordance with methodologies regulated by law No.8.of 1981 concerning law of criminal procedure related to uncover a criminal offence in the field of taxation can be done by the investigator as an last resort (ultimum remidium) cause for the purpose of the states revenue."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas implementasi kebijakan pembuatan dokumen penentuan harga transfer dengan menggunakan teori ease of administration dan membahas hambatan yang dihadapi oleh wajib pajak dan petugas pajak terkait pembuatan kebijakan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian ini membuktikan bahwakebijakan pembuatan dokumen penentuan harga transferbelum ease of administration karena belum sepenuhnya indikator dipenuhi. Indikator ease of administration yang sudah dipenuhi yaitu hanya tentang kepastian dasar hukum ketentuan pembuatan dokumen penentuan harga transfer yang merupakan salah satu indikator dari asas kepastian hukum. Dalam pelaksanaan PMK No. 213/PMK.03/2016 terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi oleh wajib pajak dan petugas pajak Direktorat Jenderal Pajak . Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh wajib pajak yaitu terkait kurangnya sumber daya, data sulit dikumpulkan, akses informasi terbatas, dan data pembanding sulit dicari. Sementara hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu pada umumnya pengetahuan harga transfer di Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang relatif minim dibandingkan dengan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar dan sulitnya pengawasan dalam pelaksanaan ketentuan PMK No. 213/PMK.03/2016.

---

ABSTRACTThis script discusses the implementation of transfer pricing documentation policy using ease of administration theory and discusses obstacles faced by taxpayers and tax officers related to the policy making. This research is a descriptive quantitative research. The result of this study proves that the transfer pricing documentation policy has not been ease of administration because not yet fully indicator is fulfilled. The ease of administration indicator that has been fulfilled is only about the tax laws of the transfer pricing documentation which is one of the indicators of the principle of certainty. In the implementation of PMK No. 213 PMK.03 2016 there are obstacles faced by taxpayers and tax officers Directorate General of Taxes . The constraints faced by the taxpayer are related to lack of resources, difficult data collected, limited information access, and comparison data difficult to find. While the obstacles faced by the Directorate General of Taxes are generally knowledge transfer pricing in Small Tax Office is relatively minimal compared with the Large Tax Office and the difficulty of supervision in the implementation of PMK No. 213 PMK.03 2016."

"Pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dan diikuti pula tumbuhnya perusahaan - perusahaan nasional dan multinasional mempunyal implikasi terhadap aspek perpajakan, khususnya pajak penghasilan. Berkembangnya jaringan bisnis konglomerasi menambah maraknya transaksi hubungan istimewa khususnya berupa transfer pricing antar unit-unit usaha yang ada dalam lingkungan jaringan usaha tersebut, baik nasional maupun internasional. Munculnya transaksi transfer pricing dengan segala bentuk yang canggih mempunyai pengaruh terhadap penerimaan negara di bidang perpajakan. Sedangkan di sisi lain dari segi mikro turut mempengaruhi prilaku manajemen perusahaan. Berbagai langkah dilakukan oleh manajemen dalam memperkecil beban pajak melalui mekanisme transfer pricing, kadangkala diluar koridor ketentuan perpajakan yang berlaku. Pemerintah juga menyadari berbagai langkah manipulasi pajak melalui mekanisme transfer pricing yang dilakukan oleh dunia usaha. Untuk itu upaya mengatasi dan menutup peluang-peluang yang ada dilakukan melalui perangkat peraturan perpajakan, baik melalui Undang-Undang Pajak, Keputusan Menteri Keuangan maupun Surat Edaran DirJen Pajak. Disamping itu peningkatan profesionalisme aparat Direktorat Jenderal Pajak terus ditingkatkan seiring dengan meningkatnya praktek transaksi bisnis yang semakin canggih. Namun demikian, dari pengamatan dilapangan terlihat dunia usaha selalu duluan selangkah dibandingkan perangkat ketentuan perpajakan yang ada, begitu juga sumberdaya manusia pelaku bisnis juga lebih dulu selangkah dibandingkan dengan sumberdaya pada Direktorat Jenderal Pajak sehingga Direktorat Jenderal Pajak harus terus menerus meningkatkan profesionalisme sumberdaya manusia dan memperbaiki perangkat ketentuan perpajakan sesuai dengan dinamika perubahan lingkungan bisnis."