Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bermaksud untuk melakukan analisa biaya untuk memperoleh harga pokok jasa pelayanan kesehatan cuci darah di Unit Hemodialisa Rumah Sakit "X". Tujuan akhir yang hendak dicapai dari analisa biaya yang dilakukan adalah untuk membantu penetapan tarif jasa pelayanan kesehatan cuci darah di Unit Hemodialisa Rumah Sakit "X" sehingga penetapan tarif jasa pelayanan kesehatan cuci darah dapat dilakukan dengan lebih baik. Penelitian dilakukan dengan melakukan observasi langsung di lapangan. Yang menjadi objek penelitian dari penulisan ini adalah Unit Hemodialisa di Rumah Sakit "X". Tarif jasa pelayanan kesehatan cuci darah di Unit Hemodialisa selama ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI. Penulis melakukan analisa biaya volume laba atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan untuk membantu penetapan tarif yang lebih baik. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis menyimpulkan bahwa penetapan tarif jasa pelayanan kesehatan cuci darah di Unit Hemodialisa selama ini kurang mencerminkan keadaan yang sesungguhnya, dimana penetapan tarif tersebut kurang memperhatikan biaya untuk menghasilkan jasa tersebut. Penulis menyarankan agar pihak manajemen dalam mengusulkan penetapan tarif jasa pelayan cuci darah memperhatikan dengan baik besarnya biaya operasi Unit Hemodialisa sehingga tidak mengalami kerugian dalam operasinya."

"Sakit merupakan suatu kejadian yang tidal: dapat diduga kapan akan menimpa seseorang. Biaya yang harus dikeluarkan juga cukup bcsar khususnya untulc rawat inap. Untuk rnengurangi beban biaya yang dilimbulkannya, salah satu cara untuk mcntransfer resiko biaya dengan memiliki asuxansi kesehatan. PT. Askes merupakan salah satu asuradur yang wajib dimiliki oleh pcgawai negeri sipil tetapi dalam pelaksanaannya, peserta masih harus mengeluarkan beban biaya sencliri (our ofpocket) karena adanya perbcdaan antara biaya sesuai tarif rumah sakit dengan tarif paket Askes. Beberapa penelitian membuktikan kondisi tersebut, sepeni di RS PMI Bogor, RSUD Kota Cilegon dan RS Persahabatan Jakarta. Sedangkan di RSUD dr. Achmad Diponegoro - Putussibau, Kabupatcn Kapuas Hulu - Kalimantan Barat belum pernah diteliti. Studi ini dilakukan untuk mengetahui gambaran, faktor-faktor apa yang mempengaruhi dan faktor mana yang paling mempengaruhi serta model prcdiksi beban biaya sendiri (our of packcl) pasien rawat inap pegerla Askcs di RSUD dr. Achmad Diponegoro-Putussibau, Kabupatcn Kapuas Hulu, Propinsi Kalimantan Barat, tahun 2005. Rancangan penelitian ini cross sectional dengan sampel sebesar 257 pasien rawat inap di RSUD dr. Achmad Diponegoro - Putussibau, Kabupaten Kapuas I-lulu - Kalimantan Barat tahun 2005. Rata-rata beban biaya sendiri (out of pocket) pasien rawat inap pcserta Askes di RSUD dr. Achmad Diponegoro sebesar Rp. 2l5,472,76 atau 20,84 % dari rata-rata pengeluaran biaya perawatan sesuai tariff RSUD. Bcban minimum sebesar Rp. 25.000,- penyakit penyulit, obat-obatan, pesertal (peserta), peserta3(isteri), pegawail(golongan I), interaksi antara lama hari rawat dengan penyakit penyulit dan interaksi antara penyakit penyulit dengan obat-obatan dimana interaksi antara lama hari rawa dengan penyakit penyulit merupakan faktor yang paling mempengaruhinya (nilai B yang tcrtinggi yakni sebesar 0,624). Setelah dilakukan uji asumsi dan uji interaksi, maka diperoleh model prediksi beban biaya sendiri = 5,743 + 0,3l3*|ama hari rawat - 0,785*tidak ada penyakit penyulit + 0,8l9*obat~obatan (Non DPHO) + 67,39'7*peserta1 + 0,179*peserta3 + l,489*pegawail + 0,26O*Interaksi penyakit penyulit dengan Obat-obatan + 37,353*Imeraksi Iama hari mwat dengan Penyakit Penyulit. Diharapkan pihak manajemen RSUD dapat menghitung tarif RSUD sesuai kondisi riil sehingga dapat digunakan sebagai bahan masukkan ke Pemda Kabupaten Kapuas Hulu untuk menetapkan kebijakan tarif dan pcmberian subsidi ke RSUD khususnya untuk golongan 1, melakukan advokasi pada PT. Askes, menyarankan penggunaau obat-obatan DPI-10 dan diharapkan juga PT. Askes dapat mempenimbangkan untuk menyesuaikan pemberian manfaat kepada. pescrta khususnya untuk pcserta dengan status kepegawaian golongan 1 yaitu bcrupa penyesuaian tarif PT. Askes sesuai dengan situasi dan kondisi rumah sakit.

---

No ones could predict when they would get sick. There will be some significant amount of expenses to be paid during the time of being hospitalized. In order to reduce the amount of expenses a patient should pay, to minimalize risk of cost by having health insurance is a way of working it out. PT Askes is one of the health insurance providers which its membership is a mandatory for every public service officers in Indonesia. Yet, in the reality, a patient still have to cover some oi' his or her expenses hom his or her pocket, due to the differences between hospital fare and the expenses that is covered by Askes. Some researches bring forward eveidenoes regarding this issue, in example researched conducted in PMT hospital in Bogor, District Hospital of Cilcgon City, and Persahabatan hospital in Jakarta. While in Kapuas I-lulu District, dr. Achmad Diponegoro Hospital in Putussibau, West Kalimantan Province, such research has not been conducted yet.

This researched is to find out the influence factors, the most influence factor, and the prediction model of out of pocket of hospitalized patient with Askcs membership at dr. Achmad Diponegoro Hospital in Putussibau, Kapuas I-lulu District, West Kalimantan Province in 2005.

This researched design is cross sectional, using 257 sample of hospitalized patients in dr. Achmad Diponcgoro Hospital in Putusibau, Kapuas Ilulu District, West Kalimantan Province during the year of 2005.

The average amount of out of pocket self cost of each patient is Rp 215,472.76 or 20.84 % out of the total expenses in the district hospital. the minimum fare id Rp 25,000.- and the maximum one is Rp 2,784,000.-, depend on the number of days in hospitaL the kind of illness, medications, memberl (the person with the membership), mernber3 (the spouse), level 1 employee, thc interaction between long of stay with the type of illness, and the interaction between the complicated illness and the drugs are the most influence factor( the 6 value are the highest, which is 0,624). The assumption and interaction test, result the model of self expenses prediction model = 5,743 + 0,3 l3*long of stay - 0,785*no complicated illness + 0,8l9*drugs (Non DPHO) + 67,397*memberl + 0,179*member3 + l,489*employeel + 0,260*interaction between complicated illness and drugs + 0,260*Interaction between long of stay and complicated illness. It is necessary for the District Hospital management to calculate the fare according to the real expenses as an advocacy for the Kapuas Hulu District government for the titre and subsidiary to District Hospital policies making especially for the base level oflicer, advocacy to the PT Askes, awareness to use DPHO drugs and it's necessary for PT Askes to consider adjustment in providing the benefits for its members especially for the base level oflicer to be more in line with the current situation of the hospital."

"Teknik Renografi menggunakan Alat Renograf adalah salah satu modalitas pemeriksaan fungsi ginjal selain dengan pemeriksaan laboratorium dan teknik Sinar-X. Renograf IR-03 untuk pemeriksaan fungsi ginjal hasil rancangbangun BATAN telah dikonstruksi dan menjalani uji laboratorium di PRPN-BATAN Serpong dan uji klinis di RSUP DR.Sardjito Jogyakarta. Biaya yang berkaitan dengan pemakaian klinik Alat Renograf di rumahsakit telah dianalisis yang terdiri dari komponen nilai radiofarmaka dan nilai investasi alat Renograf. Perhitungan biaya radiofarmaka hippuran 131Iodine per tahun dengan estimasi jumlah pasien 2000 orang sebesar Rp. 30 juta, Total Direct Cost adalah Rp. 212,5 juta dan biaya modal satu Alat Renograf sebesar Rp. 250 juta. Nilai Titik Impas (Break Event Point) Investasi satu Alat Renograf adalah 1194 (0,597%) atau setara Rp. 209,475 juta, dengan biaya per prosedur adalah Rp. 85.000,-. Harga ini tergantung pada beberapa variable terutama volume (kapasitas pelayanan pasien).Perhitungan analisis Cash-Flow untuk melihat seberapa jauh investasi tersebut menarik dan memberi prospek ke masa depan menunjukkan nilai Rate of Return yang diperoleh yaitu ROR ( i*) adalah 22,6%, jauh diatas suku bunga simpanan Bank saat ini yaitu <10%. Perhitungan analisa Payback Period menunjukkan nilai 1,818 tahun, sangat prospektif secara ekonomi. "

"Jalan tol memiliki peranan yang semakin penting bahkan telah menjelma menjadi urat nadi perekonomian. Bagi perusahaan, tarif tol harus cukup memadai untuk menghasilkan pendapatan yang dapat menutupi biaya, namun juga tidak boleh memberatkan masyarakat. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perhitungan tarif tol serta biaya apa saja yang menjadi determinannya. Penyusunan skripsi ini dilakukan melalui beberapa metoda pengumpulan data. Melalui studi kepustakaan, penulis melakukan penelaahan terhadap textbook, makalah dan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah jalan tol. Melalui penelitian lapangan , penulis melakukan kunjungan ke PT Jasa Marga (Persero) dan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berwenang. Mengingat, tarif tol memiliki kepentingan sosial yang tinggi, maka tarif tol ditetapkan oleh Presiden dan bukan berdasarkan teori supply and demand. Besar tarif tol yang dihitung oleh Jasa Marga berdasarkan biaya operasi kendaraan (BOK) serta nilai waktu. BOK melalui jalan tol ditambah tarif tol harus lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan apabila melalui jalan bukan tol. Hal tersebut di atur dalam U.0 Republik Indonesia No. 13 Tahun 1980 Tentang Jalan. Persentase tarif terhadap besar keuntungan biaya operasi kendaraan Biaya-biaya perhitungan tarif maksimal sebesar 70%. yang dipertimbangkan Jasa Marga dalam tol hanyalah pemakai jalan. Faktor lain yang waktu dan pertumbuhan ekonomi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh ikut dipertimbangkan adalah nilai masyarakat setempat. Secara umum dikatakan bahwa penetapan harga jasa jalan tol pada Jasa Marga memakai metode berdasarkan biaya. Dalam menghitung tarif tol, hendaknya semua biaya perjalanan baik yang dikeluarkan oleh pemakai jalan maupun perusahaan ikut dipertimbangkan. Mengingat tarif tol memiliki arti penting bagi masyarakat, diperlukan keterbukaan dari pihak perusahaan penyelenggara tol."

"Anggaran berbasis kinerja merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang berorientasi pada kinerja, kebijakan ini bertujuan untuk menumbuhkan fleksibilitas pengelolaan anggaran dalam mencapai hasil yang optimal. Dalam hal ini, program dan kegiatan harus diarahkan untuk mencapai hasil dan keluaran yang telah ditetapkan dalam rencana. Badan Layanan Umum merupakan kebijakan yang dibuat pemerintah sebagai program dari Anggaran Berbasis Kinerja yang memiliki arti untuk mencerdaskan dan mensejahterakan masyarakat, pelaksanaan anggaran berbasis Badan Layanan Umum berawal dari dibuatnya Rencana Strategis Bisnis yang kemudian diimplementasikan ke dalam Rencana Bisnis dan Anggaran. Pada kebijakan Badan Layanan Umum ini pemerintah memberikan fleksibilitas kepada RSUP Fatmawati dalam mengelola keuangannya, akan tetapi pemerintah memiliki tanggungjawab kepada masyarakat untuk mencerdaskan dan mensejahterakan masyarakat dengan memberikan anggaran kepada RSUP Fatmawati. Anggaran yang diberikan oleh pemerintah hanya 20% dari dana APBN, hal tersebut menuai permasalahan dalam RSUP Fatmawati dan membuat RSUP Fatmawati menarik pendapatan dari jasa pelayanan dan lain-lainnya.

---

Performance-based budgeting is a policy made by government performanceoriented,this policy aims to foster flexibility in budget management to achieve optimal results. In this case, programs and activities should be directed to achieve the outcomes and outputs specified in the plan. Public Service Board is a policy made by the government as a program of Performance Based Budgeting that has meaning to the intellectual and the welfare of society, the implementation of the Public Service Board based budgeting starts from a Business Strategic Plan made then implemented in the Business Plan and Budget. In the Public Service Board's policy gives the government the flexibility to RSUP Fatmawati in managing its finances, but the government has a responsibility to the public to educate and welfare of the community by providing a budget to RSUP Fatmawati. Budget provided by the government only 20% of the state budget, it is reaping the problems in RSUP Fatmawati interesting and make revenue from services and others."

"Almost all district public hospital already has their own formulary. The aims of study are to obtain percentage of noncompliance with the public hospital formulary, to obtain the average additional cost be paid by outpatients as a result of noncompliance with the hospital formulary, and to obtain the average of the outpatient?sability to pay for treatment. A cross sectional study has been carried out to 120 patients in RSU Kabupaten K and 100 patients in RSU Kabupaten B. Subjects of the study were adult outpatientswith TB, hypertension and diabetes. Data were collected by well-trained district public hospital staff in interviewing patients. The questioner was first tried out to patients at RSU Kota Jakarta Timur. Data were analyzed by cost analysis. Results of the study areDifference in drug item with formulary in RSU Kabupaten K is 66,7% for TB, 96,6% for hypertension; where as in RSU Kabupaten B 44,8% for TB, 82,3% for hypertension and 76,7% for diabetes.Average additional cost that must be paid by outpatients per encounter in RSUKabupaten K is Rp 10.060 for TB, Rp 26.552 for hypertension; while in RSU Kabupaten B is Rp 5.818 for TB, Rp 8.956 for hypertension and Rp 15.218 for diabetes. The average outpatient?s ability to pay for treatment in RSU Kabupaten K is Rp 19.807 and in RSU Kabupaten B is Rp 15.301, which are both less than outpatient treatment cost per encounter."

"Industri migas erat kaitannya dengan bahan berbahaya, menggunakan proses yang berisiko tinggi, masih menggunakan banyak tenaga kerja, serta menggunakan konstruksi fasilitas peralatan yang besar dan kompleks menyebabkan aspek K3 sangat penting untuk diterapkan. Terlebih 87,7% kecelakaan pada Industri Migas disebabkan oleh kontraktor. Dalam studi ini, akan dikembangkan terkait indikator apa saja yang terkait dengan biaya dan manfaat implementasi K3 pada perusahaan mitra kerja KKKS hulu migas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan studi kasus pada 10 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan Penelitian yang dilakukan pada perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha manufactur, consultant, EPC, petrochemical, construction, general contractor, sub contarctor, inspection, F&B, clinic telah melakukan kegiatan implementasi K3. Implementasi yang dilakukan di 10 perusahaan kontraktor KKKS memberikan gambaran positif terkait uapaya implementasi K3 di tempat kerja. Dari hasil studi kasus yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan Implementasi K3 adalah terkait indikator biaya pengukuran lingkungan kerja sebesar 60% dari perusahaan yang terlibat dalam penelitian ini. Prioritas berikutnya adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk melakukan kegiatan emergency respond plan, pemenuhan APD, promosi K3, pelatihan K3, rekrutmen tenaga ahli, sertikasi, P3K, MCU. Terkait dengan pengeluaran yang akan dikeluarkan oleh perusahaan jika terjadi kecelakaan sebanyak 47 % perushaan yang menyatakan bahwa biaya terkait losstime akibat dari terhentinya pekerjaan ini menjadi biaya tertinggi yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Ketika kecelakaan/PAK ini dapat diatasi dan tidak terjadi, ini akan meberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak tidak langsung. Dalam hal ini 38% perusahaan, menerima manfaat lansung yaitu pada penghematan biaya medis, penghematan biaya losstime serta penghematan biaya penggantian akibat kerusakan alat. Manfaat tidak langsung yang dirasakan oleh perusahaan terkait dengan implementasi K3 di tempat kerja ini adalah pada peningkatan produktivitas serta peningkatan citra perusahaan.

---

Oil and gas industry is closely related to hazardous materials, uses high-risk processes, still uses a lot of manpower, and uses large and complex construction of equipment facilities, causing the OHS aspect to be very important to implement. Moreover, 87.7% of accidents in the Oil and Gas Industry are caused by contractors. In this study, indicators will be developed related to the costs and benefits of implementing OHS in upstream oil and gas KKKS partner companies. This study uses a qualitative and quantitative approach by conducting case studies on 10 companies. The results show that research conducted on companies engaged in manufacturing, consultant, EPC, petrochemical, construction, general contractor, sub contractor, inspection, food and baverage, clinic. Overall business activities have carried out K3 implementation activities. The implementation carried out in 10 KKKS contractor companies gave a positive picture regarding efforts to implement K3 in the workplace. From the results of the case studies, the priority in the implementation of K3 implementation is related to the indicator of the cost of measuring the work environment by 60% of the companies involved in this research. The next priority is the costs incurred by the company to carry out emergency response plans, fulfillment of PPE, promotion of K3, K3 training, recruitment of experts, certification, first aid kit, MCU. Associated with expenses that will be incurred by the company in the event of an accident as many as 47% of companies stated that the costs related to losstime because of the cessation of this work were the highest costs to be incurred by the company. When this accident/PAK can be overcome and does not occur, this will provide benefits both directly and indirectly. In this case, 38% of companies receive direct benefits, namely savings in medical costs, savings in losstime costs and savings in replacement costs due to equipment damage. The indirect benefits felt by the company related to the implementation of K3 in the workplace are in increasing productivity and improving the company's image."