Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini berisi tentang dampak akuntansi dan perpajakan dari penerapan ISAK 29 pada perusahaan pertambangan batu bara (studi kasus: PT TMU). Pada tahap produksi, TMU mengeluarkan biaya atas pengupasan lapisan tanah untuk mendapatkan batu bara yang terdapat di area konsensi. Sebelum ISAK 29 berlaku, TMU mengakui biaya tersebut sebagai aset berdasarkan PSAK 33 Revisi 2011. ISAK 29 mensyaratkan Perusaahaan hanya mengakui biaya atas aktivitas pengupasan lapisan tanah yang memiliki manfaat untuk meningkatkan akses ke cadangan batu bara di masa depan, kemudian biaya yang dikapitalisasi tersebut diamortisasikan dengan metode unit produksi dan disajikan berdasarkan PSAK 19 aset tidak berwujud. Kesimpulannya Perusahaan harus merubah kebijakan akuntansinya untuk memenuhi persyaratan yang ada di ISAK 29 dan segera melakukan penerapan terhadap standar tersebut.

---

The objective of this study to analyze the impact of accounting and taxation aspect of implementation of IFAS 29 in coal mining company (case study: PT TMU). In Production phase, TMU spends stripping costs to get the coal in area of conssesion. Before IFAS 29 is applied, TMU recognize stripping costs as an assets based on PSAK 33 Revised 2011. IFAS 29 require Company to capitalized only cost which has benefits to improve access to ore in the future, then that cost will be amortized with unit production method and present based on PSAK 19 Intangible assets. The analysis of this paper, give conclusion that The company have to change their accounting policy to meet the requirement of IFAS 29 and apply it as soon as possible."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana tata cara pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan wajib pajak dengan disertai penjelasan mengenai peraturan yang mengatur tata cara pemeriksaan pajak beserta prosedur pengujian yang dilaksanakan. Studi kasus digunakan untuk memberi gambaran pelaksanaan pemeriksaan pajak secara nyata di Kantor Pelayanan Pajak.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak dapat muncul sebagai akibat instruksi Kantor Pusat maupun usulan dari Kantor Pelayanan Pajak yang salah satu penyebab usulan itu adalah SPT Lebih Bayar yang disampaikan Wajib Pajak. Saran yang diajukan penulis adalah supaya pemeriksa pajak lebih memperhatikan manajemen waktu penyelesaian pemeriksaan sehingga pemeriksaan pajak dapat dilakukan secara efektif.

---

The focus of this study is to describe procedure of tax audit to assess tax compliance of tax payer completed by regulation of tax audit. Case study used to describe how tax officer perform tax audit in practice. Result of this study conclude that tax audit may happened by order from DJP or By suggestion from KPP. KPP may suggest an audit because of tax overpayment. This study suggest tax auditor to give more concern about time management of tax audit."

"Skripsi ini membahas mengenai kegiatan impor serta praktik perpajakan atas kegiatan impor yang dilakukan oleh PT Kewalram Indonesia serta menganalisis masalah dan kendala yang dihadapai oleh perusahaan terkait kegiatan impor dan praktik perpajakannya. Dari analisis hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa dalam melaksanakan kegiatan impor dan praktik perpajakan, PT Kewalram Indonesia selain telah mengikuti peraturan mengenai penghitungan PPh 22 impor, PPN dan PPnBM yang berlaku umum, juga telah mengikuti Peraturan Menteri Keuangan No. 147/PMK.04/2011 dan Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai No. 57/BC/2011 tentang Kawasan Berikat, terkait status perusahaan sebagai PDKB.

---

The focus on this study is import activity and taxation practice related to import transaction conducted by PT Kewalram Indonesia and also analize the problem and constraints faced by the company. From the research, we conclude that PT Kewalram Indonesia has followed the rules regarding the calculation of income tax 22 import, VAT and VAT on Luxury Goods and also followed regulation of Ministry of Finance No. 147/PMK.04/2011 and Directorate General of Custom and Excise No. 57/BC/2011 about Bonded Zone, related to company?s status as a PDKB."

"Tujuan penelitian ini adalah meneliti faktor-faktor yang membentuk perbedaan laba akuntansi dengan laba pajak atau book-tax different (BTD) dan menganalisis pengaruh BTD serta kepemilikan keluarga terhadap persistensi laba. Penelitian ini menggunakan data panel dengan populasi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keseluruhan faktor pembentuk BTD mempengaruhi BTD secara signifikan. Uji persistensi laba menunjukkan bahwa BTD dengan besar dan/atau sumber yang berbeda memberikan pengaruh berbeda pula terhadap persistensi laba.Penelitian ini dapat menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga mengurangi persistensi laba kecuali saat perusahaan memiliki nilai BTD besar dan negatif karena aktivitas manajemen laba dan pajak.

---

The aims of this study are to examine the factors affecting book-tax difference (BTD) and analyze the influence of BTD and family ownership to earning persistence. This research use panel data with population of listed company in Indonesia Stock Exchange. The result shows significant correlation for all factors affecting BTD to BTD. Earning persistence test shows that both different value and/or sources in BTD give different implications to earning persistence.This research also find evidence that family ownership significantly influence the persistence of earning exclude when the value of BTD is large negative-coming from earning management and tax avoidance activity."

"Kegiatan usaha jasa teknik dan manajemen harus dipisahkan dari kegiatan usaha jasa lainnya. Prosesperh-itungan dan analisa berbagai biaya serta dampak perpajakan sesuai dengan Undang-undang perpajakandan peraturan-peraturan perpajakan lainnya.Menggunakan penelitian kepustakaan gunà melengkapi latar belakang teori serta penelitian lapangan untuk studi kasus jasa teknik pada PT1E.Tarip PPh jasa teknik dikenakan Pasal 23 semula sebesar 15% x Penghasilan bruto diubah menjadi 15% x perkiraan penghasilan netto (60%x penghasilan bruto) sejak 1 Januari 1992. Studi kasus jasa teknik pada PT1E mi untuk tahun buku 1991 sedangkan untuk thn1992 dan seterusnya diberikan illustrasi. Untuk thn 1991 P1IE lebih bayar PPh dan minta restitusiakibatnya Wajib Pajak tersebut diperiksa. Pada saat pemeriksaan, kelemahan dokumen pembuktian kepada fiskus menempatkan Wajib Pajak pada posisi yang lemah sehingga terdapat banyak koreksi fiskal positif akibatnya untuk tahun 1991 PT"IE" bukan memperoleh kembali restitus.i tetapi masih kurang bayar dan ditagih dengan SKP. Dokumen pembuktian harus dapat diandalkan dan lengkap. Diharapkan adanya kesamaan persepsi antaraWajib Pajak dengan Fiskus didalam menafsirkan ketentuan perpajakan. Ketentuan perpajakan harus terus menerus direvisi dalam menyesuaikan din dengan perkembangan dunia usaha dewasa ini."

"Saat pengakuan pendapatan menentukan besarnya laba usaha yang dilaporkan perusahaan dalam suatu periode. Untuk perusahaan konstruksi, di mana. jasa konstruksi dilakukan meliputi masa yang relatif lebih lama dibandingkan dengan jenis usaha. lainnya, maka metode pengakuan pendapatan yang digunakan perusahaan akan sangat menentukan perhitungan laba usaha. Metode pengakuan pendapatan ini, pada akhirnya juga akan mempengaruhi besarnya pajak penghasilan yang terutang pada suatu tahun pajak. Metode pengakuan pendapatan yang digunakan oleh perusahaan konstruksi, pada. dasarnya tidak berbeda dengan metode yang diwajibkan oleh ketentuan Perpajakan, yaitu metode persentase penyelesaian. Dengan metode ini, pendapatan dan laba usaha dapat secara proporsional diakui selama masa konstruksi, demikian Pula dengan pajak penghasilan yang terutang. Aspek perpajakan lain yang terkait dalam perusahaan konstruksi adalah mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN dikenakan atas impor, dan penyerahan barang atau jasa kena pajak. Sceara. umum, PPN terutang pada saat penyerahaan barang atau jasa kena pajak. Untuk'perusahaan konstruksi, penyerahan jasa kena Pajak baru dilakukan pada saat proyek telah diselesaikaan yaitu pada saat pembuatan Berita Acara Penyerahan (BAP). Sementara itu selama masa konstruksi, perusahaan telah menerima pembayaran berupa uang muka atau pembayaran termin sesuai tahap penyelesaian pekerjaan. Berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, PPN terutang pada saat pembayaran bila pembayaran dilakukan lebih dahulu dari pada penyerahan barang atau jasa kena Pajak. Dengan demikikan, untuk perusahaan konstruksi PPN terutang pada saat penerimaan uang muka, penerimaan termin dan pada saat pembuatan BAP. Untuk yang terakhir ini, PPN terutang atas seluruh pembayaran yang belum dilunaskan oleh pihak pemberi kerja, termasuk pembayaran atas retensi yang biasanya bare diterima beberapa bulan setelah BAP. Dari perusahaan yang penulis analisa, mekanisme pembayaran PPN masukan dan pemungutan PPN keluaran cukup mempengaruhi arus kas perusahaan. Terutama dalam hal pemungutan PPN atas retensi, di mana perusahaan sepertinya "meminjamkan" kepada pemerintah PPN atas retensi yang belum dibayar oleh pemberi kerja. Hal ini memang merupakan konsekuensi dari ketentuan perpajakan yang ada."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang beberapa aspek pajak dalam kegiatan bisnis telekomunikasi PT Indosat meliputi sewa satelit, telekomunikasi selular, dan jasa outsourcing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa aspek pajak di PT Indosat yang meliputi sewa satelit, selular, dan jasa outsourcing dijabarkan poin-poin dari segi pajaknya, baik berupa Pajak Penghasilan maupun Pajak Pertambahan Nilai, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait. Beberapa saran yang disampaikan antara lain adalah menyesuaikan aspek pajak tersebut dari segi pajaknya dengan regulasi perpajakan terkait, dan melihat kemungkinan-kemungkinan lain yang muncul dari kegiatan bisnis PT Indosat yang berpotensi menjadi aspek pajak lainnya agar lebih lengkap.

---

ABSTRACTThe objective of this study is to discover some tax aspects of business activities at PT Indosat, such as satellite rental, cellular communication, and outsourcing services. The result shows that the tax aspects of each business activities described by their regulations that related to the tax aspects of PT Indosat’s business activities. Several inputs from the writer to company are to adjust the tax aspects with the related regulations of tax, and explore the possibilities of another aspects that related with the business activities of PT Indosat to complete the research."

"ABSTRAKLaporan ini menguraikan analisis dari perhitungan pajak penghasilan jika wajib pajak kawin memiliki status kewajiban perpajakan yang berbeda. Jika istri memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri, maka diperlukan perhitungan pajak penghasilan terutang berdasakan perhitungan status kewajiban Pisah Harta dan Memilih Terpisah PH-MT . Dasar dari perhitungan PH-MT adalah penghasilan neto gabungan. Lain halnya jika istri memilih untuk menggunakan NPWP suami untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Pendapatan istri dari satu pemberi kerja akan dianggap sebagai pendapatan suami yang dikenai pajak penghasilan final yang akan dilampirkan pada lampiran II SPT Tahunan suami.

---

---

ABSTRACTThis report explains about individual income tax calculation if married individual have different tax liability status. If wife choose to meet her tax right and obligation separately, then they need to calculate their tax payable based on husband and wife rsquo s net income. In other condition, if wife choose to use her husband rsquo s tax ID, then her income from one employer is considered as her husband income subject to final tax which will be attached to attachment II of husband rsquo s annual tax return."