Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengusahaan Hutan Tanaman Industri dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan kayu yang tidak dapat dipenuhi hanya dengan mengandalkan hutan alam. Karakteristik pengusahaan HTI yang memiliki proses produksi yang panjang dan beresiko tinggi menimbulkan praktek-praktek akuntansi dan pelaporan keuangan yang berbeda-beda antara nap perusahaan. Praktek tersebut menyangkut perlakuan atas biaya-biaya yang terjadi pada pelaksanaan kegiatan pengusahaan HTI. Karakteristik tersebut memunculkan Pemyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 32 yang kemudian diperjelas melalui Pedoman Pelaporan Keuangan Pengusahaan Hutan (PPKPH). PSAK No. 32 dan PPKPH diharapkan mampu memberikan kerangka yang lebih baik mengenai pelaporan keuangan oleh perusahaan pengusahaan hutan sehingga mendorong timbulnya laporan keuangan yang informatif dan dapat diperbandingkan. Skripsi ini bertujuan untuk melihat bagaimana kerangka akuntansi yang ada melaporkan biaya-biaya dalam pengusahaan HTI dan implikasi perlakuan akuntasi tersebut pada pelaporan keuangan. Selain itu, ditinjau pula kerangka perlakuan akuntansi atas biaya pengusahaan HTI diluar konsep akuntansi yang berlaku selama ini. Penelitian dilakukan dengan metode studi literatur, dimana karena keterbatasan literatur mengenai akuntansi pengusahaan hutan, penulis menggunakan konsep-konsep perlakuan biaya yang dipakai oleh industri yang memiliki karakteristik serupa, yaitu industri sumber daya alam secara keseluruhan. Kesimpulan yang didapat menunjukkan bahwa cara yang ada sekarang (yang ditetapkan melalui PSAK No. 32 dan PPKPH) cukup dapat mengatasi masalah pengakuan dan pelaporan biaya pengusahaan hutan, terutama dalam kondisi dimana ukuran nilai moneter selalu berubah. Semoga karya tulis ini dapat berguna bagi pihak lain yang membutuhkan, sebagai acuan untuk penyusunan dan pelaksanaan penelitian lain yang lebih baik di masa mendatang untuk perkembangan dunia akuntansi."

"PenuliSan Skripsi ini bertujuan: Pertama, memperoleh gambaran perusahaan dibidang kehutanan, khususnya mengenai perlakuan akuntansinya dalam proses pengakuan pendapatan pada perusahaan pemegang HPH; Kedua, mengevaluasi metode pengakuan pendapatan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut; dan Ketiga, untuk menambah perbendaharaan tulisan mengenai akuntansi kehutanan. Penelitian meliputi studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cam mengumpulkan informasi serta bahan referensi dan menelaah buku-buku bacaan, makalah dan berbagai literatur lain yang berhubungan dengan penelitian. Studi lapangan dimaksudkan untuk mentahami perusahaan tersebut dalam menerapkan proses pengakuan pendapatan, dilakukan dengan card melakukan pengamatan langsung penerapan metode pendapatan pada PT X serta wawancara dengan pihak manajemen dan pihak-pihak yang bersangkutan. Berdasarkan hasil penelitian kepustakaan, timing dari pendapatan dapat terjadi pada berbagai waktu, yaitu selama berlangsungnya produksi, pada saat produksi telah selesai, pada saat penjualan dan pada saat kas diterima. PT X menganut kebijakan akrual, dimana pendapatan diakui pada saat realisasinya atau pada saat telah terjadinya pertukaran antara PT X dengan pelanggannya dan tidak menunggu sampai diterimanya pembayaran. Penjualan kayu hasil hutan hanya boleh dilakukan kepada perusahaan yang memiliki keterikatan saham dengan PT X. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya penebangan liar. Penulis menyarankan agar PT X memperbaiki manajemen piutangnya dengan cara membuat kontrak perjualan yang memuat perjanjian-perjanjian tertulis mengenai cara, waktu dan jumlah pembayaran serta konsekuensi yang akan terjadi apabila perusahaan pembeli tersebut gagal memenuhi kewajiban yang telah disetujui dalam kontrak peijanjian tersebut."

"ABSTRAKAfter 70 years of Indonesias independence, the development of Indonesias forestry remains complex and complicated. Forests, that have contributed significant economic growth, nowadays are facing some challenges. Many issues come across, such as deforestation, forest concessions bankrupt, and land conflicts. Many experts claim that the underlying cause of these problems is related to the uncertainty of forest area and forest tenure. These problems do not only bring negative effects to society but also hinder other development agendas. Thus, Indonesia needs to reform its forest area and forest tenure. This idea is knowing as forest reform or agrarian reform or forest tenure reform. This article explains the facts of forest unfair tenure, the fact of forest cover in Indonesia, pros and cons about forest tenure reform, using strategic environmental assessment to evaluate forest tenure reform, and also proposal policy framework. Currently, the government is preparing the mid term development plan, later we call it as RPJMN, 2020 until 2024. As forest tenure reform is important as an enabling condition for the development in the forestry sector, thus the forest tenure reform should be included as national project priority in RPJMN 2020 until 2024."