Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai pengaruh transfer pricing terhadap penerimaan negara dimana, tindakan transfer pricing tersebut biasa dilakukan oleh perusahaan asing (perusahaan penanaman modal) sebagai praktek bisnis yang sah (tidak melawan hukum).transfer pricing dilakukan dengan cara memindahkan keuntungan perusahaan dengan menjual melalui perusahaan-perusahaan yang didirikan di negara-negara yang mengenakan tarif pajak rendah atau tidak sama sekali dan setelah itu baru perusahaan tersebut menjual kembali kepada pembeli asli. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Hasil penelitian menyarankan bahwa Meskipun negara-negara yang menerapkan tarif pajak rendah atau tidak menerapkan pajak (tax haven) tergolong dalam salah satu bentuk kompetisi pajak yang kurang sehat. Namun, pada dasarnya negara tersebut menjalankan kedaultannya sebagai negara dan menjalankan fungsinya untuk menciptakan kesejahteraan rakyat (welfare State) dimana negara lain tidak bisa mencampuri ataupun merasa keberatan dengan negara lain. Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh negara yang merasa dirugikan hendaknya dilakukan dengan cara mencegah (preventif), dengan membuat Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang memuat mekanisme pertukaran informasi yang baik dan penghindaran pajak berganda dikarenakan dasar berlakunya P3B adalah lebih kuat (lex specialist) daripada undang-undang Pajak Penghasilan di negara tersebut. Dugaan tindak pidana yang dilakukan terhadap perusahaan multinasional melalui mekanisme transfer pricing oleh penyidik Direktorat Jendral Pajak merupakan contoh buruk penanganan pidana pajak di Indonesia. Pada dasarnya kegiatan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah upaya paling akhir (ultimum remidium) dalam usaha penegakan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku setelah upaya lain yang telah dilaksanakan sebelumnya. Tujuan dari aturan-aturan perpajakan yang ada saat ini adalah dengan mengoptimalkan penerimaan negara di bidang pajak. maka sanksi pidana hendaknya dijadikan upaya terkahir dalam pembuktian dugaan transfer pricing di Indonesia.

---

ABSTRACT

This thesis will discuss about the impact from transfer pricing scheme that due by multinational company (MNC) to Indonesian Tax Revenue. Multinationa Enterprises (MNE) usually due transfer pricing as an scheme to reduce tax obligations (either using or attempt to use lawful or unlawful means to escape payment of tax) through the subsidiary or affiliate that established in tax haven countries. The research is based on qualitative method, with descriptive design and judicial normative approach to get secondary data from literature study and the case that examine by Directorate General of Taxation (DJP).

The results of this research emphasizes that even thought the tax haven countries which applies low or non rate taxes in his countries as the strategy for the optimization of their taxes revenues can be categorized as one of their sovereignty practice can be included as an harmful tax competition, another countries only can be committed to a preventive effort by making a bilateral agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion (P3B) which allow competent authorities of the contracting state do exchange such information as in necessary for carrying out the provision of the agreement. The series of act by investigator relating to and in accordance with methodologies regulated by law No.8.of 1981 concerning law of criminal procedure related to uncover a criminal offence in the field of taxation can be done by the investigator as an last resort (ultimum remidium) cause for the purpose of the states revenue."

"ABSTRAKWP PMA sebagai bagian dari perusahaan multinasional, terutama yang dikendalikan perusahaan induk di luar negeri (Foreign Control Company-PMA FCC) mempunyai kesempatan dan kemudahan dalam melakukan manipulasi transfer pricing, yaitu salah satu modus penghindaran pajak dengan cara merendahkan atau meninggikan harga transaksi (non arm length price) denganperuahaan afiliasi di luar negeri dengan kebijakan pajak yang berbeda, teruatama yang berdomisili di negara taxheaven.Untuk membuktikan dugaan tersebut, beberapa variabel WP PMA FCC akan dibandingkan variabel yang sama dari sampel WP PMA Indonesia Control Company (PMA ICC). Perbandingan secara deskriptif dan statistik membukatikan dugaan WP PMA FCC melakukan manipulasi transfer pricing. Sedangkan variabel kinerja (ROS), transaksi dan ugi mempengaruhi secara signifikan probabilitas perusahaan adalah perusahaan PM FCC. Artinya, bila sebuah perusahaan PMA dengan ROS rendah atau negatif, volume ransaksi tinggi dengan perusahaan afiliasi di luar negeri dan mengalami rugi berutrut-turut, maka probabilitas perusahaan tersebut adalah perusahaan PMA FCC semakin tibggi, sedemikian, maka perusahaan PMA tersebut juga diduga melakukan manipulasi transfer pricing."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan kondisi antara perusahaan tested-party (PT A) yang sudah terdampak pandemi Covid-19 dengan perusahaan pembanding independen yang belum terdampak pandemi Covid-19 dan atas perbedaan ini perlu dilakukannya penyesuaian kesebandingan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penyesuaian kesebandingan dengan pendekatan Break Even Point (BEP) yang dilakukan oleh PT A sebagai perusahaan multinasional yang terdampak pandemi Covid-19 pada Tahun Pajak 2020 yang ditinjau dari asas kewajaran dan kelaziman usaha. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini, bahwa pada Tahun Pajak 2020 setelah dilakukan penyesuaian kesebandingan dengan pendekatan BEP yang ditinjau dari Asas Kewajaran dan Kelaziman Usaha menunjukkan hasil yang wajar atau arm’s length. Secara spesifik, Net Cost Plus (NCP) PT A Tahun Pajak 2020 secara aktual adalah -19,51% yang disebabkan oleh rendahnya permintaan barang akibat pandemi Covid-19 dan setelah dilakukan penyesuaian kesebandingan dengan pendekatan BEP, NCP PT A yang telah disesuaikan menjadi 3,03% atau berada di dalam rentang interkuartil perusahaan pembanding eksternal untuk tahun pajak 2016-2018, yaitu sebesar 1,78% sampai dengan 3,74%, dengan median sebesar 2,41%. Penyesuaian Kesebandingan dengan pendekatan BEP ini masih belum lazim untuk ditemui, ditemukan dua pendekatan lain yang lebih lazim untuk digunakan berdasarkan rekomendasi dari OECD, yaitu dengan Penggunaan Internal Comparable dan Capacity Adjustment. Dilakukan simulasi pengujian kewajaran dan kelaziman usaha atas kedua pendekatan yang direkomendasikan oleh OECD dengan hasil yang wajar atau arm’s length.

---

This research is motivated by differences in conditions between tested-party company (PT A) that has been affected by the Covid-19 pandemic and independent comparison companies that have not been affected by the Covid-19 pandemic and for this difference it is necessary to make comparability adjustments. The purpose of this study is to analyze comparability adjustments with the Break Even Point (BEP) approach carried out by PT A as a multinational company affected by the Covid-19 pandemic in the Fiscal Year 2020 (FY 2020) in terms of the Arm’s Length Principle (ALP). This study used a qualitative approach with in-depth interviews and literature study. The results of this study, that in the FY 2020 after adjusting the comparability with the BEP approach in terms ALP, it shows arm’s length results. Specifically, the actual Net Cost Plus (NCP) of PT A for the FY 2020 was -19.51% due to the low demand for goods due to the Covid-19 pandemic and after making a comparability adjustment with the BEP approach, the NCP of PT A which has been adjusted to 3.03% or within the interquartile range of external comparison companies for the FY 2016-2018, namely from 1.78% to 3.74%, with a median of 2.41%. Comparability Adjustment with the BEP approach is still not common to find, two other approaches are found that are more common to use based on recommendations from the OECD, namely the Use of Internal Comparable and Capacity Adjustment. A simulation of the ALP with the two approaches recommended by the OECD was carried out with arm's length results."

"Penelitian ini membahas mengenai analisis sengketa pajak transfer pricing atas transaksi pembayaran royalti terhadap know-how yang digunakan oleh PT X. Penelitian ini berfokus pada analisis apakah koreksi yang dilakukan DJP sudah memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atau tidak. Selain itu, penelitian ini juga melihat bagaimana penyelesaian sengketa pajak tahun 2012 antara DJP dan PT X di tingkat banding dilihat dari ketentuan yang berlaku. Hasil penelitian ini adalah koreksi yang dilakukan oleh DJP sudah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Terlepas dari putusan hakim di pengadilan pajak nantinya, penyelesaian sengketa di tingkat banding apabila dilihat dari ketentuan yang berlaku dapat ditinjau dari empat sudut pandang masalah yakni prosedur verifikasi, pengkategorian know-how, pembuktian eksistensi dan kepemilikan know-how, hingga koreksi biaya royalti yang juga harus dilakukan pada pos PPh Pasal 26 dan PPN.

---

This research analyze tax dispute on transfer pricing of royalty payment in use of know how by PT X. This research focuses on to analyze the suitability between royalty expense correction with arm rsquo s length principle. This research also focuses on how to solve tax dispute in tax court based on the prevailing tax regulations existed in 2012.

The result of this research is correction made by DGT suitable with the arm rsquo s length principle for transfer pricing. Apart from judges decision, dispute between DGT and PT X in tax court can be analyze from four problems which are verification procedures, the categorization of know how, analysis on existence and ownership of know how, and correction made by DGT must be inline with correction on income tax art 26 and VAT."

"Sengketa terjadi atas koreksi biaya royalti penggunaan trademark antara Direktorat Jenderal Pajak dan PT A Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian koreksi biaya royalti dengan Arm’s Length Principle  (ALP) dan kesesuaian dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Konsep yang digunakan adalah ALP atas transfer harta tidak berwujud menurut ketentuan perpajakan domestik dan OECD Transfer Pricing Guideline. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa koreksi yang dilakukan oleh DJP tidak sesuai dengan ALP dan dasar pertimbangan Majelis Hakim telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Saran dari penulis agar ketentuan TP di Indonesia lebih diperjelas guna mencegah terjadinya sengketa.

---

The dispute arise upon the correction to royalty expense for the use of trademark between PT A Indonesia and Directorate General of Taxes (DGT). This research aims to analyze comfirmity between the correction to royalty expense and the ALP. Also it is to analyze the consideration basis of the Judges at the Indonesia Tax Court in settling  the appeal dispute according to the prevailing tax regulation. The consept use in this research is the ALP of intangible asset transfer according to the domestic tax regulation and OECD Transfer Pricing Guideline. This research use the quantitative method approach. The result shows that the correction to royalty expense conducted by DGT is not complied with ALP and the consideration basis of the Judges’s decision in appeal dispute is in accordance with the prevaling tax regulation. This research suggested it is important to make clearer transfer pricing regulation in Indonesia to avoid any unnecessary disputes."

"Skripsi ini membahas mengenai pencarian data pembanding dalam dokumentasi transfer pricing. Pencarian data pembanding ini terkait dengan kewajiban dokumentasi harga transfer untuk membuktikan kewajaran transaksi. Analisis dalam penelitian adalah mendeskripsikan langkah-langkah pencarian data pembanding dalam dokumentasi harga transfer yang sesuai dengan arm's length principle dan membahas kendala-kendala yang dihadapi dalam pencarian data pembanding tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskripstif. Hasil dari penelitian ini adalah melakuka 5 faktor kesebandingan, melakukan pemilihan data eksternal dan internal, melakukan pemilihan metode harga transfer dan menerapkannya dalam mencari data pembanding yang sesuai dengan transaksi dan kondisi PT ABC berdasarkan peraturan yang berlaku serta OECD TP guidelines.

---

The focus of this study is to describe about the search for comparable data in transfer pricing documentation. The search for this comparable data related to obligation of transfer pricing documentation to prove the arm's length transaction. PT ABC is a multinational company, engaged in the distribution od polyethylene (PE) and polypropylene (PP) in Indonesia. PT ABC carried out several intercompany transactions with its related parties, such as: purchase of PE from ABM for relase to third-party customers in Indonesia, and purchase of PP from ABM to ABN in Indonesia (hereinafter referred to as "Trading Business"). The research problem of this study is to search for comparable data to prove that the transaction which carried out by PT ABC and it's related parties is in line with arm's lenght principle.

This analysis describe the step and constrait of searching for comparable data related to transfer pricing documentation in accordance with arm's length principle. The approach used in this study is a qualitative descriptive approach.

The result of this study is to determine five factors comparability, selection of internal and external data, selection of transfer pricing method, an apply them in searching for comparable data in accordance with the transaction and condition of PT ABC based on regulation and OECD TP Guidlines."

"Skripsi ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan dokumentasi transfer pricing berdasarkan ketentuan terbaru di Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.03/2016 dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi pihak Wajib Pajak dan pihak pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini ditentukan oleh dua hal yaitu isi kebijakan dan lingkungan implementasi yang jika dilihat dari keduanya belum secara keseluruhan terpenuhi sehingga terdapat masalah-masalah yang timbul dalam pengimplementasiannya. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Wajib Pajak dan pemerintah antara lain adalah keterbatasan sumber daya, kurangnya kepastian hukum hingga tingginya biaya-biaya yang dikeluarkan.

---

This thesis aims to analyze the implementation of the latest transfer pricing documentation policy in Indonesia as stipulated in Regulation of the Minister of Finance No. 213/PMK.03/2016 and the problems faced by the Taxpayer and the government in implementing the policy. The research method used in this study is qualitative method with data collection technique through literature study and field study. This research indicates that the implementation of this policy is determined by two things which are content of the policy and context of implementation which if seen from both has not been fully fulfilled, resulting problems arise in the implementation. The problems faced by both Taxpayer and government includes limited human resources, the lack of legal certainty also the high cost incurred"