Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dengan ditetapkannya Undang-undang No. 23 tahun 1999, maka tujuan Bank Indonesia menjadi lebih terfokus untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah tersebut mencakup kestabilan terhadap barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi dan kestabilan terhadap mata uang negara lain yang diukur dengan perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Sudut pandang term structure theory mengatakan bahwa ekspektasi masyarakat terhadap inflasi di masa akan datang dapat dilihat dari perkembangan suku bunga nominal perbankan. Secara umum, dikatakan bahwa suku bunga nominal mencerminkan suku bunga riil ditambah ekpektasi inflasi. Dengan demikian, perkembangan suku bunga nominal dapat digunakan sebagai indikator ekspektasi inflasi masyarakat. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk menilai kemungkinan penerapan pergerakan suku bunga untuk dijadikan sebagai indikator ekspektasi inflasi di masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif grafik yield curve suku bunga deposito dan metode kuantitatif makro sederhana untuk memperoleh informasi suku bunga yang memiliki kemampuan menjelaskan pergerakan ekspektasi inflasi. Hasil analisa menunjukkan spread suku bunga deposito 6 dan 1 bulan, spread suku bunga deposito 6 dan 3 bulan, dan spread suku bunga deposito 6 dan SBI 1 bulan memiliki kemampuan menjelaskan ekspektasi inflasi, dengan kemampuan koreksi (penyesuaian) tercepat dimiliki oleh suku bunga deposito 6 dan 3 bulan. Namun, model ini belum dapat digunakan untuk proyeksi ekspektasi inflasi."

"This paper analyzes the impact of regional fiscal and monetary, economic crisis and local-government autonomy on the inflation and regional economic growth in North Moluccas, from the period of 1995:I-to the period of 2007:IV...."

"ABSTRAKRomer (1993) bahwa terdapat hubungan yang negatif antara keterbukaanperdagangan dengan inflasi. Untuk melihat konsistensi dari hubungan tersebut,nilai exchange rate pass-through (ERPT) yang telah diestimasi diikutsertakansebagai salah satu determinan penting untuk menjelaskan inflasi. Penelitian inimenggunakan data panel kuartalan yang bersifat unbalanced dari 6 (enam) negaraAsia terpilih pada kurun waktu 1994 sampai dengan 2013. Hasil regresi penelitianini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara keterbukaanperdagangan dengan inflasi, tetapi hasil ini menjadi tidak signifikan ketika ERPTdimasukkan ke dalam persamaan regresi yang sama dengan keterbukaanperdagangan. Sementara itu, nilai ERPT selalu bersifat positif dan signifikandalam menjelaskan inflasi di setiap model regresi yang digunakan. Hasil empirisini membuktikan bahwa hipotesis Romer ditolak di negara-negara Asia danpergerakan nilai tukar terhadap harga impor bersifat penting untuk menjelaskankenaikan inflasi pada kawasan ini.

---

ABSTRACTThis research tests the hypothesis first cited by Romer (1993) that there exists anegative relationship between trade openness and inflation. To verify theconsistency of the relationship sign, estimated values of exchange rate passthrough(ERPT) to import prices are taken into account as an importantdeterminant of inflation. This research examines the answer by employingunbalanced quarterly panel data in 6 (six) selected Asian countries under theperiod of 1994 to 2013. The result indicates that there exists a negativerelationship between trade openness and inflation; however, it becomes notsignificant when ERPT values are included in the same regression equation withtrade openness. On the other hand, ERPT is always positive and significant toexplain inflation in every regression model employed. The empirical resultconfirms the rejection of Romer?s hypothesis in Asian countries and thereforehighlights the importance of exchange rate movements towards import prices as afactor that brings inflationary effect within this region."

"Pengalaman inflasi Indonesia yang tinggi dan tidak efektifnya penerapan nominal anchor menggunakan besaran moneter telah membuat Bank Indonesia untuk beralih kepada kerangka kebijakan moneter menggunakan nominal anchor target inflasi (inflation targeting framework). Proses ini diawali oleh perubahan UU No. 13 tahun 1968 tentang Bank Indonesia menjadi UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dalam undangundang tersebut secara eksplisit dinyatakan bahwa Bank Indonesia diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang telah ditetapkan. Sejalan dengan itu, sejak tahun 2000 Bank Indonesia mulai menempuh langkah-langkah penerapan kerangka kerja kebijakan moneter berdasarkan suatu kerangka yang dikenal dalam literatur ekonomi dan praktek-praktek bank-bank sentral lain dengan sebutan Inflation Targeting Framework. Penelitian ini menguji variabel-variabel makro ekonomi ( government external debt, narrow money (M1), stock market capitalization, inflasi, PDB riil dan nilai tukar Rupiah terhadap US dollar (RP/$US)) yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap perkembangan Inflation Targeting Framework Indonesia. Diharapkan penelitian ini dapat memberi pengaruh terhadap perkembangan Inflation Targeting Framework Indonesia menjadi lebih baik."

"Dengan semakin kompleksnya permasalahan ekonomi di suatu negara baik itu negara berkembang maupun itu negara maju, berarti sasaran yang harus dituju oleh otoritas moneter menjadi lebih kompleks juga, artinya hasil yang dicapai menjadi tidak maksimal lagi. Inflasi yang menjadi masalah di setiap negara di dunia, merupakan satu masalah yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum masalah lainnya. Pengendalian inflasi menjadi target utama karena infiasi menyebabkan perekonomian menjadi tidak stabil dan tidak bisa diprediksi dengan baik. Indonesia sebagai negara berkembang tentunya tidak luput dari permasalahan inflasi, bahkan menjadi momok yang menakutkan bagi Bank Indonesia selaku otoritas pengendali moneter di Indonesia. Studi yang berusaha mengidentifikasikan komponen - komponen penyumbang inflasi telah banyak dilakukan oleh penulis - penulis sebelumnya. Kali ini pembahasan diarahkan untuk mengidentifikasikan komponen - komponen penyumbang inflasi yang termasuk trend dan cyclical. Penulis menggunakan peralatan analisa metode VAR (Vector AutoReggressive) yang menguji hubungan kausalitas lebih dari 2 variabel dan bertujuan untuk menguji apakah data-data inflasi yang ada mampu menjelaskan hasil berupa inflasi aktual yang terjadi dan kalaupun tidak, variabel - variabel pendukung infiasi harus di uji kembali untuk melihat komponen - komponen mana yang menjadi penyumbang terbesar atas ketidakstabilan variabelnya. Variabel yang diuji ada 4 dimana menurut penulis mampu mewakili kondisi inflasi di Indonesia yaitu IHK, GDP Riil, Kurs dan M1. Kemudian dilanjutkan dengan prosedur peramalan sehingga di dapatkan hasil yang mampu menjelaskan kondisi inflasi trend dan aktual beserta masalah yang didaptkan apabila trend dan aktualnya tidak sama."

"Dalam perkembangan dunia perakuntansian di Indonesia, akuntansi inflasi atau akuntansi perubahan tingkat harga adalah salah satu isu yang selama ini kurang mendapatkan perhatian. Oleh sebab itu pula, hingga saat skripsi ini ditulis belum terdapat suatu standar yang mengatur penerapan akuntansi inflasi di Indonesia, yang secara otomatis menvebabkan tidak diterapkannya akuntansi inflasi di dalam praktek. Kondisi laju inflasi yang tinggi di Indonesia merupakan suatu "panggilan" bagi penerapan akuntansi inflasi. Secara khusus, hal ini semakin mendesak pada masa-masa gejolak laju inflasi yang sangat tinggi pada saat krisis ekonomi 1997/98 yang telah membawa Indonesia ke ambang hiperinflasi. Dalam kondisi laju inflasi yang sedemikian tinggi, laporan keuangan konvensional yang berbasis biaya historis sudah tidak dapat diandalkan lagi. Pelaporan menghasilkan gambaran yang semu dan menyesatkan bagi para pengambil keputusan ekonomi, sebagai akibat distorsi efek-efek inflasi yang telah menurunkan daya beli rupiah sebagai satuan yang digunakan untuk mengukur unsur-unsur laporan keuangan. Skripsi ini akan berusaha menunjukkan bagaimana suatu laporan keuangan konvensional yang telah terdistorsi efek inflasi dapat menuntun kepada pengambilan keputusan ekonomi yang keliru. Di samping itu, skripsi ini juga akan meninjau bagaimana persepsi negara lain terhadap akuntansi inflasi yang dapat digunakan sebagai bahan pembanding dengan kondisi di Indonesia. Secara keseluruhan, skripsi ini bertujuan untuk menyemangati perkembangan akuntansi inflasi di Indonesia, yang menuntun kepada terbentuknya suatu standar dan praktek akuntansi inflasi yang dapat mengembalikan keandalan laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi pada masa-masa laju inflasi tinggi. Sebagai pelengkap, skripsi ini menyertakan suatu model aplikasi akuntansi inflasi yang berjudul Model Laporan Daya Beli Umum (DBU) dalam sebuah disket. Model ini memungkinkan pembaca untuk melakukan analisa terhadap laporan keuangan yang spesifik seperti analisa yang akan dilakukan penulis pada Bab V. Petunjuk penggunaan model disertakan dalam skripsi ini sebagai Lampiran V."

"Hasil penelitian menunjukan bahwa ukuran bank berpengaruh negatif terhadap pembiayaan bermasalah dan inflasi tidak memoderasi hubungan antara ukuran bank dengan pembiayaan bermasalah. "