Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada dasarnya teknologi yang memungkinkan dan memudahkan manusia saling berhubungan dengan cepat, mudah, terjangkau dan memiliki potensi untuk mendorong pembangunan masyarakat. Ditambah dengan adanya konvergensi teknologi yang menjadikan teknologi untuk memberikan layanan secara elektronik, modern, efisien, sehingga pada gilirannya masyarakat yang mendapat manfaatnya.Call center sebagai salah satu wujud dari konvergensi telah dimanfaatkan untuk memberikan Iayanan kepada pelanggan perusahaan. Departemen Komunikasi dan Informatika sebagai instansi pemerintah, yang mempunyai tugas antara lain memberikan layanan informasi kepada masyarakat menerapkan call center sebagai salah satu sarana untuk layanan.Lantas apakah penyelenggaraan call center tersebut telah melalui lima tingkatan adopsi, yaitu awareness, minat, evaluasi, trial dan adopsi di dalam implementasinya. Kemudian apakah telah memenuhi karakteristik inovasi dalam rangka meningkatkan kinerja layanan informasi instansi tersebut.Penelitian ini mencari jawabannya dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode desktiptif. Jenis penelitiannyasStudi kasus karena peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki. Sejak diresmikan pada Februari 2005, call center Depkominfo terhenti operasionalnya pada April 2005 karena rusaknya peralatan. Data diperoleh dengan cara melakukan interview terfokus kepada Dirjen, Tenaga Ahli Menteri, Direktur dan agent call center Depkominfo, pakar call center serta praktisi call center. Konsep penelitian mengacu kepada lima tingkatan adopsi yaitu awareness, interest, evaluation, trial dan adoption. Serta lima karakteristik inovasi yaitu realtive advantage compatibility, complexity, trialability, dan observability dari teori Difusi lnovasi.Hasil penelitian tesis ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan call center di Depkominfo untuk tingkatan adopsi tidak dikenali pada tahap awareness sampai interest dan mulai dikenali pada tahap evaluasi sampai adopsi. Sedangkan untuk kelima karakteristik inovasi, penyelenggaraan call center dimaksud mempunyai kesesuaian dalam masing-masing karakteristik."

"PT Indosat Tbk merupakan perusahaan operator penyedia jasa seluler berbasis GSM yang hingga saat ini masih terus mengembangkan bisnis seluler tersebut dengan baik. Sebagai salah satu operator terbesar di Indonesia kepuasan pelanggan atas kualitas pelayanan adalah sangat penting sehingga banyak kiat yang dilakukan PT Indosat Tbk dalam memenuhi harapan tersebut. Di sisi lain merujuk kepada upaya yang dilakukan PT Indosat Tbk disadari bahwa dalam pengembangan bisnis tersebut mempunyai risiko yang cukup tinggi untuk kelangsungan kinerja perusahaan. Sehubungan dengan itu, PT Indosat Tbk khususnya bidang pemasaran perlu melakukan antisipasi terhadap risiko-risiko yang hendak timbul agar kestabilan perusahaan tetap tenjaga.Dengan menggunakan metode pengendalian dan pengolahan risiko yang tepat, dimaksud adalah pengendalian secara fisik maupun secara keuangan dihaarapkan kendala dari situasi internal maupun eksternal, baik terhadap asset perusahaan maupun kompetitor bisnis dapat diminimalisasikan. Identifikasi dan pengolahan risiko terhadap ragam kegiatan maupun kebijakan yang hendak dilakukan sangatlah penting dilakukan kajian karena dengan melakukan penganalisaan terhadap risiko-risiko dapat menghindari maupun memperkecil tingkat risiko yang ada, sehingga menghasilkan suatu strategi yang tepat dalam meminimalisasikan kerugian yang dapat berdampak pada kestabilan bisnis seluler PT Indosat Tbk.Dari penerapan metode pengendalian dan pengolahan risiko terhadap kerugian pada risiko jenis kegiatan promosi untuk peluncuran produk dengan melakukan strategi pengalihan risiko kepada pihak ketiga (dalam hal ini adalah Pcmsahaan Asuransi), hasil yang didapat diantaranya PT Indosat Tbk dapat menghemat biaya untuk penanggulangan risiko kerugian yang timbul sehingga PT Indosat Tbk tidak dihadapkan kepada kerugian yang lebih besar dalam melakukan kegiatan bisnis seluler berbasis GSM.

---

PT lndosat Tbk is a GSM-based Cellular Service Provider Operator Company that is continuously developing its cellular business. As one of the biggest cellular operators in Indonesia, customer fulfillment is highly significant for PT Indosat Tbk and therefore the company has been doing many means to carry out such expectations. With all the efforts, PT lndosat Tbk realizes there are high point risks for the company's continuity of performance.The company's Marketing Department needs to anticipate all possible risks in order to maintain its stability by using the Right Controlling and Processing Method, which Consists of physical and financial controls in an attempt to internal or external constraints in regards to the company's assets or competing businesses. Identification and processing of risks on various activities or policies that are to be conducted pr implemented are very essential for analysis in order to avoid or minimize the level of risks so as to produce the right strategy in minimizing losses that may have an effect on PT Indosat Tbk's cellular business stability.From the application of controlling methods and risk processing concerning loss on promotion activities for product launching by implementing the risk-transfer strategy to a third party (in this case would be an Insurance Company), has produced results where one of them is the ability of PT lndosat Tbk to cut down on the cost of risk-handling of loss on a bigger scale in conducting its GSM-base cellular business."

"Pengelolaan kinerja secara efektif merupakan salah satu faktor kunci untuk meningkatkan kinerja bisnis organisasi. Pengukuran kinerja yang efektif mencakup proses pengukuran hasil kerja secara objektif melalui serangkaian indikator kinerja yang tepat. Indikator ini disebut dengan Key Performance Indicator (KPI) yang diselaraskan dengan strategi organisasi yang disusun melalui BSC. BCS organisasi dapat diturunkan atau cascade menjadi BSC departemen, sehingga masing-masing bagian dalam organisasi memahami apa peran yang harus diberikan guna mencapai tujuan organisasi. Dengan menggunakan studi literatur dan studi kasus pada karya ilmiah ini akan menjelaskan lebih lanjut mengenai bagaimana menurunkan BSC organisasi menjadi BSC departemen dengan menggunakan framework strategy map atau peta strategi hingga dapat ditetapkan sasaran strategi, KPI, target dan inisiatif dari departemen. Studi kasus karya ilmiah ini adalah yayasan XZY, dimana akan dilakukan cascading BSC yayasan XYZ menjadi BSC direktorat TI hingga memperoleh sasaran strategi, KPI, target dan inisiatif direktorat TI.

---

Effective performance management is one of the key factors to improve the organization's business performance. Effective performance measurement includes measurement of result objectively through a series of appropriate performance indicators. This indicator is called as Key Performance Indicator (KPI) that is aligned with the organizational strategy developed through the BSC. BCS organization can be cascaded into BSC departments, so each part of the organization understands what role should be given to achieve organizational goals.

By literature and case studies, this research will explain more about how to cascade organization BSC become department BSC to obtain strategic objectives, KPIs, targets and initiatives strategy of the department. Case study of this research is XZY IT directorate, which will cascade XYZ BSC become BSC IT directorate to obtain strategic objectives, KPIs, targets and initiatives strategy IT directorate."

"Kemajuan dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang berlangsung dengan sangat cepat serta tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat untuk bertelepon sekaligus akses internet tanpa ketinggalan informasi memicu adanya konvergensi TIK. Meskipun konvergensi akan menimbulkan implikasi, namun kehadiran konvergensi tidak dapat ditolak dan memang harus diadopsi. Sebagaimana tertuang dalam arah pembangunan jangka panjang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025, pembangunan telematika diarahkan pada antisipasi implikasi dari konvergensinya TIK baik mengenai kelembagaannya maupun peraturannya. Dari sekian banyak implikasi konvergensinya TIK yang berkembang di Indonesia, satu diantaranya adalah penyelenggaraan TIK dimana perijinan/penyelenggaraan merupakan salah satu instrumen pengaturan yang penting. Dari aspek hukum, Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang komprehensif yang mengatur keberadaan TIK serta mengendalikan penggunaan TIK sehingga perlu diatur/direncanakan suatu strategi kebijakan pemerintah di bidang penyelenggaraan telekomunikasi untuk mengantisipasi implikasi konvergensi TIK tersebut. Dengan menggunakan analisis SWOT dan benchmarking negara lain diperoleh strategi menggunakan kekuatan yang dimiliki yaitu peran pemerintah yang direpresentasikan dalam sebuah kebijakan dan regulasi yang tepat. Strategi kebijakan pemerintah di bidang penyelenggaraan TIK untuk mengantisipasi implikasi dari konvergensinya TIK adalah menciptakan sebuah Undang-Undang yang bersifat konvergen yang mencakup struktur penyelenggaraan telekomunikasi menjadi 4 penyedia/penyelenggara yaitu : penyedia layanan jaringan, penyedia layanan konten, penyedia layanan aplikasi dan penyedia fasilitas jaringan. Agar dalam implementasi Undang-Undang yang bersifat konvergen dan aturan turunannya berjalan tanpa hambatan maka implementasinya dapat dilakukan secara bertahap. Migrasi menuju konvergensi melalui tahapan sebagai berikut : Tahap ke-1 : masih menggunakan Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik beserta aturan turunannya, Tahap ke-2 : perubahan Undang-Undang terkait TIK yang ada ke satu Undang-Undang yang bersifat konvergen beserta aturan turunannya dan Tahap ke-3 : tahap implementasi Undang-Undang yang bersifat konvergen beserta aturan turunannya.

---

The development of information communication and technologies (ICTs) which grow rapidly and people needs for both of telephone service and internet access without any information missed triggering the ICT convergence. Although the convergence will lead to the implication, but the presence of convergence cannot be denied and must be adopted. As stated in the direction of long-term development of the National Long Term Development Plan of 2005-2025, directed the development of telematics in anticipation of the implications of ICT convergence both of the institutions and rules. Of the many implications of ICT convergence that developed in Indonesia, one of which is the implementation of ICT where licensing / operation is one of the important regulatory instruments. From the legal aspect, Indonesia does not have legislation governing the existence of a comprehensive ICT as well as controlling the use of ICT so that should be set / planned a strategy of government policy in the telecommunications sector to anticipate the implications of ICT convergence. With SWOT analysis and benchmarking from other countries it was obtained that using the strategy of strength that the role of government is represented in a policy and appropriate regulation. Government strategic policy in ICT sector to anticipate the convergenge implication is to create the new convergent Act which includes telecommunication services into 4 (four) providers consist of : network service providers, content service providers, application service providers and network facilities provider. In order for the implementation of the Act which is convergent and its derivatives rule goes without a hindrance, the implementation should be done gradually. Migration towards convergence through the following stages: Stage-1: still using Law No. 36 of 1999 on Telecommunications, Law No. 32 of 2002 on Broadcasting and Law No.11 of 2008 concerning Electronic Transactions and Information derivative rules, Stage-2: changes the Act relating to an existing ICT Act which is convergent and its derivatives rules and Stage-3: The implementation phase of the Act which is convergent and its derivatives rules."

"ABSTRAKSebagai salah satu lembaga negara yang lahir di era reformasi, Mahkamah Konstitusi terus berusaha menciptakan pelayanan profesional dalam mewujudkan pelayanan yang ramah, terbuka dan modern bagi masyarakat para pencari keadilan. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, berbagai upaya modernisasi dilakukan dengan tujuan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabillitas layanan Mahkamah Konstitusi. Salah satu terobosan dilakukan dengan membuat kebijakan pemeriksaan persidangan jarak jauh dengan menggunakan fasilitas video conference yaitu sebuah teknologi informasi dan komunikasi yang memberikan dukungan bagi persidangan di MK sehingga memberikan kemudahan akses kepada masyarakat untuk dapat melakukan persidangan tanpa harus hadir di ruang sidang Gedung MK. Namun sejak diresmikan penggunaannya pada tahun 2008 hingga saat ini pemanfaatannya masih relatif rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi “Video Conference” dalam pemeriksaan persidangan, respon serta perilaku pihak-pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi dan aspek eksternal apa saja yang berpotensi menghambat maupun mendorong pemanfaatannya. Dengan menggunakan pendekatan post positivis dan desain kualitatif deskriptif, penelitian ini memberikan gambaran bahwa rendahnya tingkat pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi “Video Conference” dalam pemeriksaan persidangan dipengaruhi oleh aspek budaya dan kepercayaan (trustworthiness) masyarakat.

---

ABSTRAKAs one of the state institutions that were born in the era of reform, the Constitutional Court keep trying to create a professional service that is friendly, open and modern for those whom seeking justice. In line with the developmental progressof information and communication technology, modernization efforts are carried out with the aim of improving the efficiency, effectiveness, transparency and accountability services. One of the answer is by making a policy that allows witnesses to give evidence without the need to attend court using video conferencing facilities. Video conference is an information and communication technology which provides support for the trial to provide easy access to the public to be able to conduct the trial without the need to attend in the courtroom.But since inaugurated in 2008 to the present utilization is still relatively low. This study aims to analyze the utilization of information and communication technology "Video Conference" in the proceedings, and the response behavior of the parties litigant in the Constitutional Court and the external aspects that could potentially inhibit or encourage it. By using a post-positivist approach and qualitative descriptive design, this research suggests that the low level of utilization of information and communication technology "Video Conference" in the proceedings is influenced by cultural aspects and beliefs (trustworthiness) community."

"Salah satu faktor yang dapat dijadikan sebagai indikator perkembangan suatu negara adalah perkembangan di sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Upaya keras pemerintah Indonesia untuk membangun di sektor TIK ini kian gencar, pemerintah ingin agar sektor TIK ini dapat dinikmati hingga seluruh lapisan masyarakat. Industri Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) kian hari kian berkembang, Ketidakpuasan manusia dalam ber-eksplorasi dalam bidang TIK membuat perkembangan dunia TIK semakin cepat. Selama ini industri perangkat TIK di Indonesia masih di dominasi oleh industri TIK asing Mereka seakan sepenuhnya menguasai seluruh perangkat teknologi di Indonesia sehingga kita serasa tersuapi teknologi oleh bangsa asing, Apapun bentuknya, sepertinya kita hanya menerima perangkat teknologi tersebut dari mereka, kemudian langsung melemparnya kepada penduduk Indonesia.Hasilnya adalah teknologi yang mahal untuk dinikmati secara merata oleh seluruh penduduk Indonesia. Bagaimana dengan peluang kemampuan industri perangkat TIK nasional, sudah sanggup dan siapkah industri perangkat TIK nasional kita bersaing dengan industri bangsa asing, Sehingga dapat memberikan manfaat nasional dan sekaligus menimbulkan kebanggaan memiliki dan menggunakan produk nasional. Hal ini bisa dapat memberikan inspirasi kerja tersendiri. Dan ada baiknya dipertanyakan seberapa besar perhatian pemerintah pusat atas industri perangkat TIK nasional.

---

One of the factors that indicates the development of a nation is the advances of Information and Communication Technology Sector (ICT). The hard and full efforts in developing Information and Communication Technology Sector has shown by the government of Indonesia. This development is aimed to all levels of people throughout Indonesia. The hard efforts of the Indonesian government for establishing this ICT sector is intensifying, the government expect that this ICT sector could be benefited by all levels of society. The Information Technology and Communication Industry (ICT) has shown its continuous progress throughout days. The human dissatisfaction in exploring in the field of ICT has resulted in the rapid development of this industry. For the meantime, the hardware and software industry for information technology and communication is occupied by the foreign companies. It also gives impact emotionally to the local industry as well as the Indonesian people. Namely, we just accept the foreign hardware and software technology as the most divine technology.Finally, this condition results in the development of high-cost technology that will be used for all Indonesian people. The next question is about the chances of local information technology. Can our local information technology industry and how far is the local industry able to compete with foreign companies? Furthermore, this is expected to contribute national benefits as well as inspire for national pride of using local products. Not only building up the nationalism, but also it will inspire the working. For this reason, it is also compulsory for us to question the government?s attention toward the development of the local information and communication technology."

"Jaringan Pintar Teknologi Informasi (JAPATI) merupakan salah satu bentuk kemajuan teknologi telekomunikasi yang memberikan berbagai bentuk layanan Baru yang beraneka ragam dengan memanfaatkan saran telekomunikasi yang sudah ada sekarang ini dengan menggunakan teknologi (IN). Di Indonesia bisnis ini dikelola oleh TELKOM dimana Divisi Network (DIVNET) sebagai penyelenggara JAPATI Nasional telah memasarkan produk jasa Iayanan FreeCaIf (0-800) dan PremiumCall (0-809). Kedua jenis Iayanan tersebut mempunyai peluang bisnis yang dapat meningkatkan pendapatan TELKOM pada umumnya dan khususnya untuk Divisi Network (DIVNET) sebagai pengelola JAPATI. Namun Bila ditinjau dari sisi pertumbuhan pendapatan menunjukkan kurangnya minat pelanggan (service user) untuk memanfaatkan dan menggunakan produk jasa Iayanan JAPATI. Hal ini dapat dilihat dari hasil pendapatan rata-rata yang diperoleh TELKOM (DIVNET) yang menunjukkan pertumbuhan sangat rendah. Tujuan dari penulisan tesis ini adalah memberikan usulan mengenai strategi pemasaran untuk mendapatkan nilai tambah kepada TELKOM khususnya maupun pelanggan pada umumnya. Usulan tersebut dengan mempertimbangkan aspek kebutuhan dan keinginan masyarakat pelanggan PSTN yang diperoleh dari hasil analisa. Metode analisa yang digunakan adalah matrik internal dan ekstemal, SWOT, matrik grand strategy, BGG dan hasil survei, serta analisa persaingan. Dan dari hasil seluruh analisa tersebut diperoleh altematif strategi yang dianalisa dengan menggunakan matrik QSPM. Berdasarkan hasil analisa diperoleh strategi pemasaran yang diusulkan, yaitu : strategi pembenahan dan peningkatan mutu isi produk dengan tarif yang disesuaikan berdasarkan isi kandungan informasi ataupun manfaat produk yang dijual ke pelanggan atau pengguna layanan.

---

One of telecommunication technologies which is provide a various advanced and new services in Indonesian telecommunication is Jaringan Pintar Teknologi Informasi; Information Technology intelegent Network (JAPATI).

In Indonesia, this service managed and operated by Network Division (DIVNET), one of Divisions of PT Telekomunikasi Indonesia (TELKOM). As a provider, DIVNET has already marketed FreeCali (0-800) and PremiumCall (0-809).

These two kinds of services have a big business opportunity, which can improve TELKOM revenue's, particulary DIVNET's. Unfortunately, this opportunity has not had enough impact yet in revenue. Market is still not interest to use this service. Revenue growth of this service still low.

Based on this fact, the goal of this research is to provide solution in marketing strategy, hopefully, it can boost the revenue of TELKOM and value for customers. This solution considered needs and wants of fixed telephone customer (PSTN).

By using internal and external matrix, SWOT analysis, grand strategy matrix, BCG matrix and the result of survey analysis, also the competitive analysis methode, this thesis trying to find alternative strategy for DIVNET which analysed by QSPM matrix.

Finally, this thesis concludes that in order to leading in this service, DIVNET has to improve its quality and services content which is depend on pricing strategy based on information content and value of product to customer or user."