Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Teks berisi daftar laporan desa dari pemeriksaan hukum tanah yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1868. Beberapa dari laporan, atau procesverbaal itu juga tersimpan pada koleksi FSUI, ialah naskah HU.12 dan HU.19 s/d HU.32. Naskah hanya terdiri dari dua halaman, oleh karena itu tidak dimikrofilm. Teks tidak mencantumkan keterangan nama penulis/penyalin, maupun keterangan tarikh penulisan/penyalinan naskah."

"Daftar kata bahasa Jawa dialek Banyuwangi, dipetik dari sumber yang tidak disebutkan. Daftar ini disiapkan untuk diserahkan kepada R. Binata atau Sudira, untuk didefinisikan. Lihat FSUI/BA.346a untuk daftar kata yang isinya mirip dengan naskah ini."

"Daftar kata bahasa Jawa dialek Banyuwangi, dipetik dari KBW I. Naskah berpautan yang berisi definisi kata-kata ini belum ditemukan. Belum jelas siapa penyusun bahan leksikografis ini, yang berasal dari bundel catatan tentang bahasa Banyuwangi dari R. Binata. Bandingkan FSUI/BA.216-218, BA.337, BA.346, BA.346a."

"Daftar kata bahasa Jawa dialek Banyuwangi, dipetik dari KBW II. Naskah berpautan yang berisi definisi kata-kata ini adalah BA.346, sedangkan BA.346a berisi daftar yang sama, buatan Pigeaud. Belum jelas siapa yang menyusun bahan leksikografis ini, tetapi berasal dari bundel catatan tentang bahasa Banyuwangi dari R. Binata. BandingkanFSUI/BA.216-218."

"Daftar kata bahasa Jawa dialek Banyuwangi, dipetik dari FSUI/BA.213 dengan maksud akan disiapkan definisinya oleh R. Binata atau M. Sudira. Daftar ini hampir persis sama dengan BA.214."

"Agricultural material piracy as an illegal and imperialistic act may cause negative impacts such as: (a) violation on a country's sovereignty, (b) negatively affects the economics of local communities, and (c) decrease or even destroy particular species or plant varieties. Such a piracy may be prevented by developing related laws and rules as well as enforcement policy. In a center-periphery relation, the primary problem of Indonesian scientific community lies on weak discursive power and lobbying capability. Furthermore, Indonesia's position on socio-politics, economy and technology is also weak. Some alternatives to prevent biological piracy are developing related laws and rules, applying affirmative policy and social campaign on related action program."