Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSistem kewarisan di Minangkabau sangat berbedadengan sistem kewarisan adat yang lain. Minangkabaumengenal adanya harta pusaka kaum yaitu harta pusakatinggi dan harta pusaka rendah. Orang yang sangatberpengaruh dan mempunyai kuasa penuh terhadap hartapusaka kaum adalah mamak kepala waris atau lebihdikenal dengan sebutan Mamak. Mamak di Minangkabaupada umumnya adalah seorang laki-laki yang dituakanmemangku jabatan sebagai pemimpin dari suatu paruik.Mamak mempunyai tanggung jawab besar terhadapkesejahteraan dan keselamatan semua kemenakan. Manfaatdari harta pusaka adalah untuk keselamatan nagari,menjaga keselamatan kaum, melindungi anak-anak kecildan menjaga nagari dari orang-orang yang ingin berbuatjahat. Oleh sebab itu sangat tidak diperbolehkan hartapusaka itu dijual, digadaikan apalagidihilanglenyapkan oleh siapapun yang menjadi anggotakaum Kecuali untuk kepentingan yang sanagat mendesak.Dalam hal ini timbul suatu permasalahan yangmemerlukan pembahasan yakni: Bagaimana bentukpengawasan yang dilakukan oleh mamak kepala waristerhadap harta pusaka kaum menurut hukum waris adatMinangkabau, dan Bagaimana kedudukan mamak kepalawaris terhadap harta pusaka kaum menurut hukum warisadat Minangkabau? Metode yang digunakan adalahkepustakaan yang bersifat normatif dengan menggunakantipe penelitian eksplanatoris dengan tujuan evaluatif.Setelah melihat kenyataannya dapat disimpulkan bahwapengawasan dan kedudukan mamak kepala waris yangditemukan sekarang ini hanya sebatas pada harta pusakatinggi, yaitu dalam bentuk Ganggam bauntuak yaitu hakuntuk mengelola, menikmati hasil dari apa yang telahdikelola oleh seseorang atas tanah yang dikuasai dandigunakan untuk keperluan kaum. Karena semakinberkurangnya harta pusaka, sementara jumlah kemenakansemakin bertambah maka sebaiknya mamak kepala warismempergunakan ranji dalam hal pemakaian harta pusakayang dipergenggam bauntuakkan, tujuannya agar semuakemenakan dapat menikmati pemakaian ganggam bauntuaktersebut secara nyata."

"Tanah harta pusaka tinggi di Minangkabau merupakan tanah warisan turun temurun dari nenek moyang masyarakat Minangkabau yang tidak boleh diperjualbelikan, hanya boleh digadaikan dengan syarat-syarat tertentu yang dibenarkan secara adat. Gadai yang dimaksud adalah perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah yang bersifat sementara, dimana sipenggadai atau disebut juga dengan sipenjual gadai, untuk sementara waktu bukanlah pemilik tanah itu lagi sampai Ia menebus gadainya itu dari sipembeli gadai. Karena pemegang atau pembeli gadai adalah pemilik tanah itu makanya ia berhak melakukan perbuatan apapun atas tanah itu, batasannya hanya satu yakni ia tidak boleh menjual lepas tanah itu kepada orang lain untuk selama-lamanya. Konsep gadai tanah di Minangkabau ini perlu untuk dipahami, karena pada dasarnya konsep gadai tanah di Minangkabau berbeda dengan konsep gadai tanah biasa. Hak gadai atas tanah di Minangkabau bukanlah berupa hak jaminan atas tanah sebagaimana berlaku pada hak tanggungan/hipotik, sebab dalam gadai-menggadai tanah di Minangkabau yang digadaikan beralih kekuasaannya (hak miliknya) dan beralih pula penikmatannya kepada pembeli gadai selama masa sebelum ditebusi secara sempurna, sedangkan dalam hak tanggungan tanahnya tetap dinikmati oleh pemilik asal. Hukum tanah adat Minangkabau mempunyai aturan sendiri yang mengatur tentang gadai termasuk mekanisme penyelesaian perkaranya jika terjadi sengketa dikemudian hari akibat gadai tersebut.

---

The high inheritance land in Minangkabau is a land of hereditary heritage from ancentors of Minangkabau that should not be in traded, shall only be pawned with certain conditions which agreed customarily. That pawning means the tentative legal act of transfer over the land rights, where the people who take in pawn for several time are not the owner of that land until he/she redeem that pawn from the pawn buyer. Because of the pawn buyer is an owner of that land, so he/she get a right to do anything to that land, and the only limit is do not trade that land to anybody else freely at the longest. The concept of pawn in Minangkabau must be understood, because basically the concept of pawn in Minangkabau is different with the usual pawn. The pawn of land rights in Minangkabau wasn?t ledge rights like in mortage, because in pawn of the land in Minangkabau is transfering the ownership and the proprietary and the enjoyment to the pawn buyer as long as redeem?s time not be redeemed perfectly, in whereas in the mortage of land rights still enjoyed by the original owner. The law of the customary land in Minangkabau has own rules whichis governing the pawn including the mechanism of the dispute settlement if there?s happened in the future because of that pawn."

"Tesis ini membahas tentang eksistensi Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan Tanggal 24 Desember 2001 Nomor 42. Penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif evaluatif. Hasil penelitian dalam tesis ini mengatakan bahwa dalam proses pembuatan Akta Nomor 42 tersebut Notaris telah memenuhi syarat prosedural dan substansial sebuah akta otentik. Tapi dalam memutus perkara No.85/Pdt.G/2008/PN.PL yang menyangkut gugatan terhadap Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan Tanggal 24 Desember Nomor 42 tersebut hakim kurang tepat dalam menerapkan hukum dan tidak memperhatikan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku sehingga akta tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Palu.

---

This thesis discusses the existence of Deed of Statement Letter Assets Division of Assets And Inheritance On December 24, 2001 No. 42. The research in this thesis is normative legal research with the nature of descriptive evaluative research. The results in this thesis says that in the process of making the Notary Deed of No. 42 has fulfilled the procedural and substantive requirements an authentic deed. But in the deciding a case No.85/Pdt.G/2008/PN.PL which involving a lawsuit against Deed affidavit of division Assets and Inheritance Assets No. 42 Date December 24, the judge is less precise in applying the law and not paying attention to the provisions of applicable legislation so that the deed was canceled by the Palu District Court."

"Penelitian ini berangkat dari suatu asumsi bahwa masyarakat adat Minangkabau menganut sistem matrilineal, yaitu suatu ketertiban masyarakat dimana kekerabatan dihitung menurut garis ibu semata-mata. Salah satu ciri sistem ini adalah hak-hak dan pusaka diwariskan oleh mamak kepada kemenakannya yaitu saudara laki-laki ibu kepada anak dari saudara perempuan. Termasuk dalam hal ini harta pencaharian.Seiring dengan perubahan struktur sosial yang terjadi menyebabkan pegeseran sistem pewarisan harta pencaharian dalam masyarakat adat Minangkabau. Pergeseran struktur keluarga luas ke keluarga inti disebabkan faktor-faktor masuknya agama Islam, ekonomi, pola menetap, serta pergeseran hubungan mamak dan kemenakan. Harta pencaharian tidak lagi diwariskan oleh mamak kepada kemenakan tetapi pada anaknya.Dalam memahami masalah penelitian yang telah dirumuskan, digunakan pendekatan kualitatif. Untuk memperoleh data primer dan sekunder digunakan pengamatan dan wawancara. Tekhnik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif.Kesimpulan hasil penelitian ini adalah bahwa Pergeseran ini telah menjadi kenyataan yang diterima dan hidup serta diterapkan secara umum dalam masyarakat adat Minangkabau dimana semakin pentingnya kedudukan harta pencaharian dalam kelangsungan hidup sehari-hari. Salah satu ekses dari pergeseran ini adalah meningkatnya sengketa antara mamak dengan kemenakan maupun antara anak dan kemenakan mengenai harta pencaharian di Sumatera Barat pada umumnya."