Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 206333 dokumen yang sesuai dengan query
cover
cover
Alya Nurhalizah
"Perkembangan kegiatan ekonomi perdagangan di Indonesia memberikan banyak tantangan bagi pihak konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. Wujud dari perkembangan ini tampak dalam hal penawaran dan penjualan produk barang dan/atau jasa oleh pelaku usaha kepada konsumen. Beberapa tahun belakangan ini banyak diberitakan mengenai modus penawaran dan penjualan barang yang merugikan konsumen. Salah satu dari kasus-kasus yang terjadi adalah modus penawaran dan penjualan yang dilakukan oleh Toko Kazuo/ Hiro/ Horvern, yang melakukan praktik iklan pancingan dalam bentuk pemberian hadiah secara cuma- cuma dan penekanan psikis dalam menawarkan dan menjual produk dagangannya. Dari hasil penelitian ini disimpukan bahwa Toko Kazuo/ Hiro/ Horvern telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum atau berupa norma hukum tertulis.

The development of trading activities in Indonesia leaves many challenges to the consumers, businesses, and the government. The realization of this development appears in terms of the sale of goods and/or services by the businesses to the consumers. In the past few years there were reports about the methods of selling products that deceived the consumers. One of the cases was the offering and selling method performed by Toko Kazuo/ Hiro/ Horvern. Toko Kazuo/ Hiro/ Horvern performed the bait advertising in the form of giving out free gifts in order to attract the consumers and then asked them to buy other products in an aggressive way. The result of this research concluded that Toko Kazuo has violated the provisions of the Consumer Protection Law (UU No. 8 Tahun 1999). This research used normative legal research method by examining literatures or other secondary data related to law and any form of written legal norms."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S46554
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Agung Laksana Pranata
"Persaingan dalam dunia usaha yang semakin ketat membuat sebagian dari pelaku usaha melakukan berbagai macam strategi niaga untuk dapat merebut konsumen. Salah satu praktek niaga yang dijalankan oleh pelaku usaha saat ini di tengah persaingan yang ketat adalah dengan ”penjualan suatu produk barang/jasa dengan modus menjual barang/jasa yang disisipkan/dilekatkan pada penjualan barang/jasa lainnya sehingga tampak sebagai satu kesatuan (paket), yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang membeli barang tersebut”. Untuk membuktikan ada atau tidaknya praktek niaga negatif yang dilakukan serta pelanggaran yang dilakukan terhadap Undang-undang perlindungan konsumen, dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap aturan-aturan hukum tertulis dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dan juga wawancara. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tidak ada pengaturan secara eksplisit mengenai praktek penjualan suatu produk barang/jasa disisipkan/dilekatkan pada penjualan barang/jasa lainnya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang membeli barang tersebut. Namun demikian terdapat berbagai ketentuan didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang dapat digunakan untuk menjerat atau memberikan konskwensi hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan praktek niaga negatif tersebut. Agar kepentingan dari konsumen dapat terlindungi dengan sempurna oleh sebab itu diperlukan adanya pengaturan secara spesifik dan tegas di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengenai praktek niaga negatif dengan modus menjual barang/jasa yang disisipkan/dilekatkan pada penjualan barang/jasa lainnya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang membeli barang ter...

Competition in business is looking forward and make a lot of producers effort many kind of way to survive and win the competition in trading their goods/service. This problem causes a lot of negative trade practice which is contrary with Law Number 8 Year 1999 Concering Consumers Protection. One of negative trade practice which is doing by producers is about selling goods/service which is inserted by another goods/service without consumers known about that goods/service. Negative Trade Practice is trade practical which is contrary with the law and causes fanancial loss for consumers. In this research will be analyzed about selling goods/service which is inserted by another goods/service in Lembaga Bahasa & Pendidikan Profesional LIA. To give proof of negative trade practice and infringement in Law Number 8 Year 1999 Concering Consumers Protection which is doing by Lembaga Bahasa & Pendidikan Profesional LIA, author use normative law research method (research about positive law, rules and book/another article about law) and interview with a lot of resource person. In Law Number 8 Year 1999 Concering Consumers Protection there is no direct rules explaining about Selling Goods/Service which is inserted by another goods/service. However there is kind of rules in Law Number 8 Year 1999 Concering Consumers Protection which can use to cover that infringement activity (negative trade practice) who doing by producers. In order that, to give a protect for consumers, need to arrange directly or specific rules of about selling goods/service which is inserted by another goods/service without consumers known about that goods/service."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
S24928
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Yohanes Suhardi S.
"Tanggung jawab pelaku usaha adalah kewajiban untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Bentuk tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Konsumen dapat mengajukan gugatan kepada pelaku usaha apabila konsumen merasa dirugikan oleh pelaku usaha. Konsumen dapat mengajukan gugatan berdasarkan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum Perlindungan Konsumen seperti, tanggung jawab kontraktual (contractual liability), tanggung jawab produk (produet liabiiity), tanggung jawab profesional (professional liability), serta tanggung jawab mutlak (sirict liability).
Penulisan ini dibuat dengan menggunakan metode Deskriptif Analitis dengan menggunakan pendekatan yang bersifat Yuridis Normatif yang dititikberatkan pada penggunaan data sekunder, yaitu berupa asas-asas hukum dan norma-norma hukum yang berlaku, dalam hal ini asas-asas dan kaidah hukum yang mengatur tentang tanggung jawab pelaku usaha dan tentang perlindungan konsumen.
Tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen dalam UUPK diatur khusus dalam satu bab, yaitu Bab VI, mulai dari Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 Tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran dan kerugian yang diderita konsumen. Sesuai dengan UUPK Bab VI tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha, konsumen mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha yang telah merugikannya berdasarkan prinsip-prinsip tanggung jawab pelaku usaha, yaitu berdasarkan prinsip tanggung jawab kontraktual (contractual liability), tanggung jawab produk (produet liability), tanggung jawab profesional (professional liability) dan tanggung jawab langsung (strict liability).
Mekanisme penyelesaian sengketa konsumen dilakukan melalui peradilan umum dengan pengajuan gugatan melalui gugatan individual dan gugatan kelompok/c/av.v aetion. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan prosedur mediasi/konsiliasi dan arbitrase. Pembalikan beban pembuktian diatur dalam Pasal 28 UUPK sehingga unsur pembuktian kesalahan bukan merupakan beban konsumen, tetapi menjadi beban produsen untuk membuktikan tidak bersalah (shifting burden ofproof)."
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T36567
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mohammad Gadmon Kaisar
"Konsumen dapat meningkatkan perlindungan terhadap kepentingan hukumnya dengan perjanjian yang dibuat konsumen itu ketika bertransaksi dengan pelaku usaha. Skripsi ini membahas permasalahan mengenai upaya peningkatan perlindungan konsumen ketika bertransaksi dengan pelaku usaha dengan adanya Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan perjanjian yang dibuat konsumen yang memperluas pertanggungjawaban pelaku usaha. Skripsi ini juga membahas mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen jika terjadi wanprestasi oleh pelaku usaha dengan adanya perjanjian yang dibuat konsumen ketika bertransaksi dengan pelaku usaha. Penelitian skripsi ini menggunakan metode deskriptif-analisis.
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa landasan hukum dalam pembuatan perjanjian yang dibuat konsumen adalah Perikatan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Selain itu dengan pemahaman hukum yang cukup maka konsumen dapat membuat perjanjian dimana konsumen berperan penuh dalam pembuatannya sehingga dapat lebih melindungi hak-haknya sebagai konsumen di luar perlindungan yang diberikan Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam hal ini konsumen juga dapat mengajukan upaya hukum jika terjadi wanprestasi oleh pelaku usaha terhadap perjanjian yang dibuat konsumen dalam bertransaksi.

Consumers can improve the protection of legal interests through the agreement made by consumer when dealing with businessman. This thesis describes the efforts to increase consumer protection when transacting with businessman through Law No. 8 / 1999 about Consumer Protection and agreements made by consumers that expand businessman accountability. This thesis also discusses the remedies that can be taken by consumers in the event of default by the businessman with the agreement that made by consumers. This thesis research uses descriptive-analytical method.
The results of this study concluded that the legal basis in the making of agreements made by consumers is the Commitments set forth in KUHPerdata. Therefore, the consumer still needs an agreement where the consumer had a full role in the making so it can protect their rights as consumers beside protection from Law number 8 / 1999 on Consumer Protection. In this case, consumers also may file a legal action in case of default by businessman to the agreement that created by the consumer in the transaction.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
S24827
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Rodliyah
"ABSTRAK
Berbicara tentang perempuan haruslah dimulai dengan menempatkan mereka, pertama-tama sebagai manusia. Barulah setelah itu kita bisa lebih arif melihat lakon khusus yang rnereka perankan dalam masyarakat. Hanya dengan kerangka dari dimensi manusianya secara utuh, kajian mengenai perempuan dapat tiba pada terminal pengertian yang memuaskan.
Lebih lanjut dikatakan oleh Marwah Daud Ibrahim bahwa dengan bertumpu pada titik pandang kemanusiaan, kitaakan melihat perempuan dan lelaki pada dasarnya sama cerdas otaknya, sama mulia budinya, dan sama luhur cita-ci-tanya. Mereka juga sama-sama memiliki impian dan harapan, juga sama-sama di dera oleh kekhawatiran dan ketakutan. Keduanya mempunyai beban alamiah untuk memenuhi kebutuhan dasar sebagai makhluk hidup, sama-sama butuh makan dan minum, tidur dan pergaulan, cinta dan penghargaan.
Dengan beranjak pada pemikiran di atas, maka (masalah) wanita dalam masyarakat mempunyai peranan yang sama pentingnya dengan kaum pria. Hanya ada hal-hal yang spesifik atau khusus dalam diri perempuan atau wanita. Hal ini berkaitan dengan sifat dan kodrat pada wanita sebagai ibu yang akan melahi rkan anak-anak nantinya.
Namun demikian dalam masyarakat sama-sama mempunyai peranan yang penting yang tidak dapat diabaikan begitu saja terutama dalam era globalisasi informasi di akhir abad ke-20 ini. Isu mengenai perempuan atau wanita dalam peranan, fungsi dan masalahnya, merupakan isu yang tidak hanya menarik untuk dibicarakan akan tetapi juga sangat relevan untuk dikaji dan disimak lebih dalam.
John Naisbiti dan Patricia Aburdene dalam bukunya Meqatrends, 2000 (1990) mengatakan bahwa dasawarsa 1990-an menjelang abad ke-21 akan menjadi dasawarsa yang paling menantang yang pernah di hadapi oleh inasyarakat bisnis, dan peranan wanita akan semakin menonjol dan sangat dibutuhkan baik sebagai sumber daya manusia yang penting dalam pemikiran maupun pengambiI keputusan.
Dari pendapat tersebut, di atas dapat diketahui bahwa dalam dasawarsa I990-an ini perempuan atau wanita akan muncul sebagai pemimpin di segala bidang dan turut meningkatkan perhatian terhadap berbagai masalah dalam bisnis ekonomi, politik, social budaya, dan lain sebagainya, sehingga dasawarsa tersebut merupakan dasawarsa yang sangat penting bagi wanita.
Kartini Syahrir mengatakan bahwa perempuan Indonesia dengan wawasan pemikiran yang luas, dengan atau tanpa pendidikan formal yang tinggi, semakin banyak jumlahnya dewasa ini. Keiikutsertaan perempuan Indonesia dalam berbagai aktivitas social, ekonomi, politik, menjadikan mereka lebih tanggap terhadap berbagai perubahan yang terjadi di sekelilingnya.
Di samping itu, perubahan teknologi yang begitu cepat memungkinkan terjadinya pertukaran arus informasi yang cepat, sehingga mau tidak mau mendorong semakin terbukanya wawasan pemikiran kaum wanita di Indonesia?.
"
1992
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
S6359
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Diaudin
"Pada saat sekarang ini dimana teknologi berkembang sangat cepat, telah banyak menimbulkan inovasi dalam produk elektronika, salah satunya adalah produk elektronik komunikasi. salah satu produk smartphone yang terkenal pada saat ini adalah Blackberry. Peredaran perangkat Blackberry di Indonesia tidak terlepas dari peran distributor yang mendistribusikan dan memasarkan Blackberry kepada konsumen. Namun di dalam praktiknya terdapat Peredaran Blackberry rekondisi atau yang lebih di kenal dengan Blackberry BM rekondisi yang sudah cukup mencemaskan,karena telah merugikan banyak pihak baik produsen maupun konsumen, oleh karena itu. Konsumen dan pelaku usaha mempunyai hubungan yang sangat penting dimana keduanya saling membutuhkan. Dari hubungan keduanya terdapat kedudukan yang tidak seimbang antara konsumen dan pelaku usaha dimana kedudukan konsumen lebih rendah daripada pelaku usaha. Oleh karena itu diperlukan perlindungan hokum terhadap konsumen agar tidak dirugikan oleh pelaku usaha.

At the present time where technology is developing very fast, has generated a lot of innovation in electronics products, one of which is electronic communication products. one of the famous smartphone product at the moment is Blackberry. distribution of Blackberry devices in Indonesia can not be separated from the role of distributors who distribute and market the Blackberry to consumers. But in practice there Distribution Blackberry reconditioned or more in the know with BM reconditioned Blackberry is quite worrying, because it has hurt many people both producers and consumers. Consumers and businesses have a very important relationship which both need each other. Of the relationship between the two positions are not balanced between consumers and businesses where consumers notch lower than businesses. It is therefore necessary legal protection to consumers that are not harmed by firms.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S45809
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>