Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam kegiatan pinjam meminjam (pemberian kredit), jaminan merupakan faktor yang sangat penting bagi Kreditur untuk mendapatkan kepastian dilunasinya hutang oleh Debitur. Jaminan yang umumnya dikehendaki dalam praktek adalah yang berbentuk jaminan kebendaan berupa tanah berdasarkan pertimbangan nilai benda jaminan. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT), tanah dan benda-benda yang berkaitan atas tanah dijaminkan dengan suatu lembaga jaminan Hipotik. Dalam praktek Hipotik saat itu, jarang sekali para pihak menempuh pembebanan Hipotik secara langsung, yang hampir selalu terjadi adalah melalui kuasa memasang Hipotik. Namun, pada dasarnya Surat Kuasa Memasang Hipotik hanya merupakan sarana ke arah pembebanan Hipotik. Kreditur baru akan memasang Hipotik apabila ada indikasi Debitur akan cidera janji. Hal itu dilakukan dengan pertimbangan bahwa melalui kuasa memasang Hipotik, Kreditur dapat sewaktu-waktu memasang Hipotik pertama, kedua, dan seterusnya. Selain itu pula, proses penandatanganan Akta Hipotik sampai dengan keluarnya sertipikat Hipotik memerlukan waktu yang lama serta biaya yang mahal. Sesuai dengan Pasal 1168 KUH Perdata, pembebanan Hipotik hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkuasa memindahtangankan benda yang dibebani Hipotik, dan menurut Pasal 1171 KUH Perdata hanya dapat dilakukan dengan suatu akta otentik (akta Notaris). Agar dapat dijadikan sebagai alas hukum yang sah, terhadap pembebanan Hipotik harus dilakukan pendaftaran pada Badan Pertanahan untuk dibuatkan aktanya, dan kemudian dibuatkan sertipikatnya. Sertipikat inilah yang kemudian menurut hukum dapat digolongkan sebagai suatu lembaga jaminan yang dapat dieksekusi secara serta merta untuk memperoleh pelunasan hutang Debitur. Tanpa dilakukannya pendaftaran, Hipotik/Hak Tanggungan tidak memiliki kekuatan hukum apapun baik terhadap Kreditur ataupun pihak ketiga."

"Dalam tesis ini akan dibahas mengenai penggunaan surat kuasa yang dibuat di bawah tangan yang tidak sesuai dengan isi daripada surat kuasa tersebut. Padahal dengan diaturnya secara jelas mengenai isi dari suatu surat kuasa, maka tindakan yang tidak dikuasakan kepada penerima kuasa tidak dapat dilaksanakan oleh penerima kuasa atau dengan kata lain bahwa perbuatan hukum yang tidak dimuat di dalam suatu surat kuasa adalah batal demi hukum. Dengan menganalisa studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 666/PID/B/2012/ PN.JKT.PST, yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa karena terbukti melakukan tindakan penipuan dan pemalsuan. Adapun surat kuasa tersebut dengan sengaja dibuat oleh pihak yang ingin memperkaya diri sendiri dengan menggunakan kop surat dan logo perusahaan yang lama, padahal perusahaan telah beralih kepada pihak lain karena pemindahan seluruh hak atas saham perseroan. Dasar pemindahan hak atas saham ini adalah dengan keputusan sirkuler yang mengesampingkan ketentuan mengenai menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham yang ada dan mengatur pengalihan secara langsung tanpa melalui Direksi Perseroan. Kasus ini dianalisis secara eksplanatoris analitis yang mana penelitian tesis ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat penelitian eksplanatoris, dengan menggunakan cara analisis data secara kualitatif. Penelitian hukum normatif ini menggunakan penalaran deduktif yang mengandung kebenaran koheren. Kesimpulan dari tesis ini adalah penyelenggaraan RUPS diluar rapat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 91 UUPT dan perlindungan hukum bagi pihak ketiga sebagai implikasi hukum dengan adanya cacat yuridis di dalam surat kuasa.

---

This thesis will discuss about the use of power of attorney issued under the hand that does not comply with the content rather than the power of attorney. And with the regulation clearly about the contents of a power of attorney, then the action is not authorized to receiver power can not be implemented by the proxyin other words that the legal act that is not contained in a letter of authority is null and void. By analyzing case study of Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 666/PID/B/2012/ PN.JKT.PST, that convicted the defendant for committing acts of fraud and forgery. The power of attorney is deliberately created by those who want to enrich themselves by using the old letterhead and the old logo of the company, whereas the company has switched to other parties for the transfer of all rights over the shares of the company. The basis transfer of these shares is the circular resolutionwhich override the provisions of the offer prior to the existing shareholdersand arrange transfer directly without going through the Board of Directors. This caseis analyzed where the explanatory analytical study of this thesis is a normative legal research explanatory researchby using qualitative data analysis. This normative legal research uses deductive reasoning containing coherent truth. The conclusion of this thesis is the implementation of a general meeting of shareholders outside the meeting in accordance with the provisions of Article 91 of the Company Law and legal protection of third parties as legal implications with the juridical defect in the power of attorney."

"Dewi Kaniawati. 0585007039. Beberapa Masalah dariSurat Kuasa Memasang Hipotik sebagai Pra PengikatanJaminan, Contoh Kasus pada Bank Bumi Daya, Skripsi,1992.Pengikatan jaminan secara formal sempurna tanpa ada cacat-cacat hukumnya merupakan kunci terakhir untuk dapat menyelamatkan kredit yang diberikan bank kepada debiturnya. Namun dalam prakteknya, belum semua pengikatan jaminan telahdilakukan secara sempurna, masih ada celah-celah yang dapat menimbulkan sengketa antara bank dengan debiturnya. Skripsi ini akan mengungkapkan beberapa masalah yang dapat timbul dari pengikatan jaminan yang belum sempurna, khususnya surat kuasa memasang hipotik, karena secara yuridis barang jaminan belum diikat. Demikian pula dengan obyek jaminan yang diikat dengan surat kuasa memasang hipotik sebagai pra pengikatan jaminan. Langkah-langkah pengamanan terhadap kredit yang dilakukan oleh bank ternyata masih menimbulkan masalah. Penyelesaiannya masih memerlukan campur tangan pengadilan, yang membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit."

"Tesis ini membahas tanggung jawab Notaris terhadap cover note yang dikeluarkan olehnya sedangkan surat kuasa memasang hipotik belum ditandatangani oleh debitur. Cover note tersebut berisi keterangan yang menyatakan bahwa Notaris sedang mengurus hipotik kapal milik debitur di departemen terkait. Notaris mengeluarkan cover note atas desakan dan untuk kepentingan kreditur sedangkan debitur belum menandatangani surat kuasa memasang hipotik. Notaris tersebut telah melakukan pelanggaran yaitu memihak salah satu pihak (kreditur) dan telah memberikan keterangan palsu kepada pihak lain yang mer.unjukan ketidakjujuran Notaris. Tindakan tersebut melanggar kode etik notaris, Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris, dan sumpah jabatan Notaris. Notaris bertanggung jawab secara pribadi atas tindakannya tersebut kepada para pihak. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa setiap Notaris sebaiknya tegas dalam bersikap, dan tidak membuat covemote yang tidak sesuai dengan kenyataan, terlebih gunanya hanya untuk memenuhi kepentingan salah satu pihak karena covemote sebagai surat keterangan keadaan yang sudah terjadi bukan keadaan yang akan terjadi. Sebaiknya, Notaris membuat suatu keterangan tertulis yang berisi mengenai semua yang telah terjadi dan keterangan tersebut dapat dijadikan acuan oleh Bank untuk mengetahui perkembangan dalam proses jaminan kebendaan.

---

This thesis deals with the responsibility of Notary Public against cover note issued by him/her while power of attorney to place mortgage hasn’t been signed by the debtor. Such cover note contains Information stating that Notary Public is arranging mortgage belonging to the debtor’s ship at the relevant ministry. Notary Public issues cover note at the insistence of and for the interest of the creditor while the debtor hasn’t signed power of attorney to place the mortgage. Such Notary Public has committed violation namely takes sides one of parties (creditors) and has given false Information to other party which indicates the fraudulence of Notary Public. Such action violates Notarial code of ethics, Law number 30/2004 on Notarial Title, and oath Notarial Title. Notary Public shall be responsible personally upon his/her action to other party. This research is a qualitative research with descriptive design. Results of research suggest that each Notary Public should be assertive in behaving and not make any cover note that conflicts with the reality, moreover it has just been used to fulfiil interest of one of parties since cover note as a certificate on condition that has happened not condition to happen. It is better Notary Public to draw up explanation in writing containing all that have happened and such explanation may be made a reference by the Bank to identify development in collateral security process."

"Tesis ini membahas tanggung jawab Notaris terhadap cover note yang dikeluarkan olehnya sedangkan surat kuasa memasang hipotik belum ditandatangani oleh debitur. Cover note tersebut berisi keterangan yang menyatakan bahwa Notaris sedang mengurus hipotik kapal milik debitur di departemen terkait. Notaris mengeluarkan cover note atas desakan dan untuk kepentingan kreditur sedangkan debitur belum menandatangani surat kuasa memasang hipotik. Notaris tersebut telah melakukan pelanggaran yaitu memihak salah satu pihak (kreditur) dan telah memberikan keterangan palsu kepada pihak lain yang mer.unjukan ketidakjujuran Notaris. Tindakan tersebut melanggar kode etik notaris, Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris, dan sumpah jabatan Notaris. Notaris bertanggung jawab secara pribadi atas tindakannya tersebut kepada para pihak. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa setiap Notaris sebaiknya tegas dalam bersikap, dan tidak membuat covemote yang tidak sesuai dengan kenyataan, terlebih gunanya hanya untuk memenuhi kepentingan salah satu pihak karena covemote sebagai surat keterangan keadaan yang sudah terjadi bukan keadaan yang akan terjadi. Sebaiknya, Notaris membuat suatu keterangan tertulis yang berisi mengenai semua yang telah terjadi dan keterangan tersebut dapat dijadikan acuan oleh Bank untuk mengetahui perkembangan dalam proses jaminan kebendaan.

---

This thesis deals with the responsibility of Notary Public against cover note issued by him/her while power of attorney to place mortgage hasn’t been signed by the debtor. Such cover note contains Information stating that Notary Public is arranging mortgage belonging to the debtor’s ship at the relevant ministry. Notary Public issues cover note at the insistence of and for the interest of the creditor while the debtor hasn’t signed power of attorney to place the mortgage. Such Notary Public has committed violation namely takes sides one of parties (creditors) and has given false Information to other party which indicates the fraudulence of Notary Public. Such action violates Notarial code of ethics, Law number 30/2004 on Notarial Title, and oath Notarial Title. Notary Public shall be responsible personally upon his/her action to other party. This research is a qualitative research with descriptive design. Results of research suggest that each Notary Public should be assertive in behaving and not make any cover note that conflicts with the reality, moreover it has just been used to fulfiil interest of one of parties since cover note as a certificate on condition that has happened not condition to happen. It is better Notary Public to draw up explanation in writing containing all that have happened and such explanation may be made a reference by the Bank to identify development in collateral security process."

"ABSTRAKPedoman umum seorang hakim dalam perkara perdata untuk menentukan beban pembuktian adalah ketentuan di dalam Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBG dan Pasal 1365 KUHPerdata. Pasal 163 HIR berbunyi : "Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu , atau untuk membantah hak orang lain harus membuktikan adanya hak itu atau kejadian itu. Ketentuan mengenai Pembuktian dalam hukum acara perdata juga diatur dalam Pasal 1865 yaitu : "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Pada kasus dalam tesis ini , penulis menjelaskan bahwa Pihak Penggugat selaku pihak yang dirugikan, mengajukan gugatan atas terbitnya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham No. AHU-146.AH.Ol.06 tahun 2009. Untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat menyampaikan alat bukti yaitu Akta No.84/2008 yang dikeluarkan oleh Notaris Dr. Irawan Soerodjo Sarjana Hukum, Msi., Notaris di Jakarta, Akta No. 84/2008 kemudian menjadi dasar pengesahan anggaran dasar PERPIT dan perubahan pengurPuERPIT melalui Surat Kepmenkumham No. AHU-146.AH.Ol.06 Tahun2009 tentang Pengesahan Perhimpunan tertanggal 30 Desember 2009 atas nama paraTERGUGAT. Atas terbitnya Surat Kepmenkumham No. AHU-146.AH.Ol.06 Tahun 2009Penggugat menggugat dan memohon pada pengadilan agar Akta Notaris No. 84/2008 dibatalkan karena akta notaris dibuat secara melawan hukum. Perbuatan melawan hukum yang lebih merupakan bentuk struktur norma daripada substansi terdapat dalam Pasal 1365KUH Perdata yaitu "tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Berdasarkan Pasal 53 dan Pasal64 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris harus bertanggungjawab terhadap akta yang dibuatnya.

---

Abstract General guidelines for a judge in a civil case to determine the burden of proof is on the provision in Article 163 HIR, Article 283 and Article 1365 Civil Code RBG. HIR Article 163 reads: "He who says he or she has the right to mention an act to strengthen thereto, or to deny the right of others to prove the existence of that right or incident. Terms of proof in civil procedural law also provided for in Article 1865 that: "Anyone who argues that he has something right, or to affirm its own right or a privilege denied to others, pointing to an event, are required to prove the existence of rights or event. In the case in this thesis, the author explains that the Parties to the injured party as plaintiff, filed a lawsuit over the publication of Decree No Minister of Justice and Human Rights. AHU-146.AH.Ol.06 in 2009. To strengthen the argument of the Plaintiff delivered his complaint that the evidence Deed. 84/2008 issued by the Notary Dr. Irawan Soerodjo Bachelor of Law, Msi., Notary in Jakarta, Deed. 84/2008 and then became the basis PERPIT basic budget approval and board changes Kepmenkumham Letter No. PERPIT through. AHU-146.AH.Ol.06 of 2009 on Ratification of the Association, dated December 30, 2009 on behalfofthe Defendants. Upon the issuance of LetterNo. Kepmenkumham. AHU-146.AH.Ol.06 plaintiffs sued in 2009 and pleaded in court for No. Deed. 84/2008 was canceled because the deed was made in contravention of the law. Unlawful act that is more the norm than the structural form of the substance contained in Article 1365 Civil Code as "any illegal acts that bring harm to others, requires that the person who published the loss was his fault, replace those losses.11 Based on Article 53 and Article 64 of Law No. 30 of 2004 on the Notary, the Notary must be responsible for the deed he made"

"Kuasa bertalian dengan adanya asas nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse haberet, yang berarti bahwa seseorang tidak dapat mengalihkan hak kepada orang lain lebih daripada hak yang dimilikinya, sehingga pemberi kuasa tidak dapat memberikan kuasa lebih daripada hak atau kewenangan yang dimilikinya. Kuasa diberikan melalui tindakan hukum sepihak. Sebagai suatu tindakan hukum, tindakan itu hanya dapat dilakukan oleh orang yang cakap hukum. Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan harus hati-hati dan penuh tanggung jawab sesuai dengan prinsip reasonable diligent in all circumstances. Pada prinsipnya setiap anggota Direksi berwenang memberikan kuasa kepada karyawan perseroan atau orang lain untuk pengurusan kepentingan perseroan apabila tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UUPT dan anggaran dasar. Namun, sifat kuasa yang boleh diberikan Direksi berdasarkan ketentuan Pasal 103 UUPT adalah "kuasa khusus" untuk melaksanakan pengurusan kepentingan perseroan, dengan demikian kuasa yang dapat diberikan oleh Direksi hanya terbatas pada surat kuasa khusus untuk perbuatan tertentu. Direksi dalam hal ini dilarang atau tidak dibenarkan memberikan kuasa umum. Hasil penelitian menggunakan 2 (dua) posisi kasus. Bentuk cacat hukum kuasa Direksi Perseroan Terbatas disebabkan oleh adanya ketidakwenangan bertindak bagi si penerima kuasa dan isi dari kuasa tersebut bertentangan dengan UUPT dan anggaran dasar perseroan sehingga implikasi hukurnnya mengakibatkan akta kuasa tersebut batal demi hukum. Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang beritikad baik dalam hal ini yaitu Bank, terhadap perbuatan hukum yang didasarkan pada kuasa Direksi yang cacat hukum yakni berdasarkan ketentuan Pasal 1873 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa bentuk peljanjian kredit yang telah dibuat berdasarkan surat kuasa Direksi Perseroan Terbatas yang cacat hukum, tidak batal demi hukum hanya surat kuasanya yang batal demi hukum, karena perjanjian kredit tersebut tidak mengandung kausa yang terlarang tetapi surat kuasanya yang mengandung kausa terlarang.

---

The power of attorney is related to the principle of nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse haberet, which means that one person could not divert the rights to someone else more than his rights, thus the authorizer could not give his power more than his rights or his authority. The power of attorney is given by the unilateral law of action. As the unilateral law of action, the action is only can be done by the competence person. Board of Directors shall be prudent and full liability to do the management of the companies according to the principle of reasonable diligent in all circumstances. Basically, each member of Board of Directors has the authority to give the power of attorney to the employee or some other person(s) if it is not contrary with Limited Liability Companies Act and the article of associations. Nevertheless, the characteristic of the power of attorney that should be given by Board of Directors based on Article 103 of Limited Liability Companies Act (Law Number 40 of 2007) is a "special power of attorney" to do the management of the companies, thus the power of attorney that can be given by the Board of Directors is confined to special power of attorney for special actions. Board of Directors are not allowed or can not be right to give the general power of attorney.

The end of the research used 2 (two) case position. The form of The power of attorney from the Board of Directors which is having defect in law is caused by the existence of incompetence in act of the attorney and the content of its power of attorney is contrary with Limited Liability Companies Act and the article of associations so that the implication of law has caused the deed is null and void. Law protection for the third party in this case is Bank means the third party which in a good faith toward the power of attorney from the Board of Directors which is having defect in law, based on Article 1873 Indonesian Civil Code that the loan agreement deed and the collateral deed which are made by virtue of the power of attorney from the Board of Directors which is having defect in law are not null and void, only for the power of attorney, and the form of loan agreement afore mentioned is not contain of forbiding motives but only its power of attorney."

"Artikel ini membahas mengenai permasalahan implikasi hukum terhadap perjanjian, akta kuasa menjual dan akta jual beli yang dibuat oleh Notaris/PPAT (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 57/Pdt.G/2018/PN.Dps. Tahun 2018). Pokok permasalahan tesis ini adalah akibat hukum dan tanggung jawab Notaris selaku PPAT dalam pembuatan perjanjian, dimana salah satu pihak memberikan cap jempol di surat-surat yang tidak dibacakan dan dijelaskan isinya oleh Notaris dan/atau PPAT, kemudian terbit perjanjian jual beli, akta kuasa menjual dan akta jual beli. Jenis penelitian yang Penulis lakukan adalah yuridis normatif, sifat penelitiannya deskriptif analitis, teknik pengumpulan datanya melalui studi kepustakaan dan dokumen, teknik analisis datanya secara kualitatif, serta cara pengambilan kesimpulannya dengan silogisme melalui logika deduktif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa akibat hukum atas perjanjian jual beli, akta kuasa menjual dan akta jual beli yang dibuat oleh Notaris dan/atau PPAT yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Mengenai tanggung jawab Notaris selaku PPAT dalam pembuatan perjanjian jual beli, akta kuasa menjual dan akta jual beli, dari segi hukum perdata, Notaris dan/atau PPAT dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng, dan dalam kedudukannya sebagai Notaris dan/atau PPAT tersebut dapat dikenakan sanksi administratif.

---

This article discusses the legal implications of the agreement, the power of attorney to sell and the deed of sale made by a Notary / PPAT (Case Study: Decision of the Denpasar District Court Number 57 / Pdt.G / 2018 / PN.Dps. 2018). The main problem of this thesis is the legal consequences and the responsibility of the Notary Public as the PPAT in making the agreement, where one party gives a thumbprint on the letters which are not read and the contents are explained by the Notary and / or PPAT, then a sale and purchase agreement is issued, the power of attorney to sell and deed of sale and purchase. The type of research that the author does is normative juridical, descriptive analytical nature of the research, data collection techniques through literature and document studies, qualitative data analysis techniques, and how to draw conclusions with syllogism through deductive logic. The results showed that the legal consequences of the sale and purchase agreement, the deed of sale authorization and the deed of sale and purchase made by a Notary and / or PPAT who were proven to have committed an illegal act, were declared invalid and null and void by law. Regarding the responsibilities of the Notary Public as a PPAT in making a sale and purchase agreement, the deed of power of attorney to sell and the sale and purchase certificate, in terms of civil law, the Notary and / or PPAT are punished to pay all case costs incurred jointly and in their position as a Notary and / or The PPAT may be subject to administrative sanctions."

"Dalam suatu pelayanan kesehatan, timbul suatu hubunganhukum antara dokter dan pasien. hubungan ini merupakansuatu perikatan yang obyeknya berupa pelayanan medis untukpenyembuhan pasien yang dilakukan oleh dokter yang dikenalsebagai hubungan terapeutik yang digolongkan kedalaminspanningsverbintenis yaitu suatu perikatan yangprestasinya berupa suatu usaha yang sungguh-sungguh danusaha keras. Dalam hal tenaga medis melakukan suatutindakan yang bertentangan dengan standar profesi maupunperaturan perundangan yang menimbulkan kerugian padapasien, maka tenaga medis tersebut telah melakukan suatuperbuatan malpraktek. Malpraktek merupakan suatu bentukperbuatan melawan hukum dalam hukum perdata yang padaumumnya melibatkan banyak pihak seperti dokter, perawat,rumah sakit dan bahkan pemerintah selaku instansipenyelenggara pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Dalamtulisan yang berbentuk case study ini penulis membahasmengenai perlindungan terhadap pasien di Indonesiaberdasarkan hukum positif yang ada dan bagaimanapertanggungjawaban pihak yang melakukan malpraktek. Dalamputusan pengadilan yang dibahas dalam tulisan ini penulismenemukan bahwa gugatan yang diajukan ke pengadilanseringkali tidak dapat diterima karena adanya kekurangandalam gugatan tersebut yang pada umumnya terkait dengantidak lengkapnya para pihak yang digugat, tidak jelasnyakesalahan para tergugat dan kurang lengkapnya alat buktiyang dibutuhkan dalam persidangan."

"Skripsi ini membahas gejala penipisan perbedaan konsep wanprestasi dengan konsep perbuatan melawan hukum yang ditandai dengan penggunaan konsep perbuatan melawan pada pembatalan perjanjian sepihak. Di dalamnya akan dibahas mengenai bagaimana suatu konsep perbuatan mealwan hukum dapat diterapkan pada sengketa pembatalan perjanjian sepihak, selain itu juga akan dibahas mengenai konsep ganti rugi yang digunakan. Untuk lebih memahami penerapan gugatan perbuatan melawan hukum ini, akan dianalisa beberapa putusan dari sengketa pembatalan perjanjian sepihak yang digugat dengan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini adalah penelitian yuridisnormatif, yaitu penelitian dengan lebih mengutamakan data sekunder, khususnya terhadap bahan hukum primer berupa putusan pengadilan.

---

The focus of this study is discussing the differences decrease phenomenon of the default concept and the tort concept which indicated by the application of the Tort concept in some disputes of agreement partially cancellation. This study also discuss about how a concept of tort can be applied in such cases and what compensation concept can be applied. To see the application of this tort, this study also included some decrees of the agreement partially cancellation dispute using tort concept, completed with the analyses. This is a juridical - normative research which means that this research is more emphasize to the secondary data, specially the primary material law, such as court decrees."