Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan konsumen terhadap perubahan status badan hukum Rumah Sakit Pemerintah Pasar Rebo dari suatu Unit Pelaksana Teknis menjadi sebuah Perseroan Terbatas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus serta wawancara. Pembahasan dalam skripsi ini terkait dengan dampak yang akan dialami oleh konsumen sebagai pasien dari rumah sakit Pasar Rebo akibat perubahan status badan hukumnya. dimana dalam kasus tersebut Pemerintah Daerah secara tidak langsung mengalihkan tanggung jawab dan kewajiban yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan khusunya Undang-undang tentang Peraturan Daerah, serta Undang-undang Perlindungan Konsumen.

---

This thesis is try to analyze the impact of the alteration the Pasar Rebo Hospital body corporate from Governor Technical Implementation Unit to Limited Liability Company through the consumer protection law aspect. The method of this thesis is a normative legal study using law and regulations, also Case approach and using a directed interview with eligible person. The discussion for this thesis concerned to the impact of the alteration of the hospital body corporate in Pasar Rebo hospital for consumer as a patient at the hospital. In the related case where the Governor is irresponsible shift their obligation and duty indirectly appropriate to the regulation especially Indonesian law for Local Government and consumer protection law."

"Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh keadaan perekonomian Indonesia yang timpang dan tidak sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945. Skripsi ini membahas mengenai pembagian Sisa Hasil Usaha dalam Koperasi, pembagian keuntungan dalam Perseroan Terbatas serta perbandingan antara keduanya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pembagian Sisa Hasil Usaha Koperasi didasarkan pada jasa usaha tiap anggota sedangkan pembagian keuntungan dalam Perseroan Terbatas didasarkan pada jumlah kepemilikan saham. Penelitian ini juga memberikan saran kepada pemerintah agar berperan lebih besar dalam mendukung dan mengembangkan badan usaha Koperasi di Indonesia.

---

The thesis is based on the unbalanced condition of Indonesian economic and not aligns with the article 33 of Indonesian Constitution (UUD 1945). The focus of this study is about distribution of Cooperative surplus, distribution of Limited Liability Company profit, and comparison between both of them. This research is using normative law research method. The outcome of this research showed that distribution of Cooperative surplus is based on contribution of each members, meanwhile distribution of Limited Liability Company profit is based on the ownership of shares. The research also give suggestion to the government to take a bigger role in supporting and developing Cooperative enterprise in Indonesia"

"Responsibilites of shareholders, board of directors, and board of commissioners according to Indonesian law on limited liability company."

"Tanggung jawab terbatas bagi pemegang saham, direksi, dan komisaris dalam Perseroan Terbatas (PT) telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, di sisi lain Undang-undang tersebut juga mengatur mengenai hal-hal tertentu yang dapat mengakibatkan pertanggungjawaban pribadi pemegang saham, direksi, dan komisaris.Pada kenyataannya, sifat dan tanggung jawab "terbatas" suatu perusahan (PT) bukanlah suatu harga mati yang absolut karena terdapat suatu potensi yang mendatangkan bahaya dan kerugian apabila karateristik tersebut disalahgunakan. Penyalahgunaan status badan hukum perseroan akan merugikan pihak lain dalam hal ini pihak yang mempunyai kepentingan terhadap perseroan, bukan hanya terbatas pada pemegang saham termasuk karyawan, pemasok (supplier), pelanggan/nasabah, distributor, bahkan juga termasuk masyarakat yang ikut memberi kontribusi terhadap keberhasilan perusahan yang nantinya akan menanggung dampak dan kerugian operasional dari perusahaan.Sampai batas-batas tertentu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 mengakui berlakunya teori piercing the corporate veil. Penerapan teori piercing the corporate veil ke dalam tindakan suatu perseroan menyebabkan tanggung jawab hukum tidak hanya dimintakan dari perseroan tersebut (meskipun dia berbentuk badan hukum), tetapi pertanggungjawaban hukum dapat juga dimintakan terhadap pemegang sahamnya, bahkan penerapan teori piercing the corporate veil dalam pengembangannya, juga membebankan tanggung jawab hukum kepada organ perusahaan yang lain seperti direksi atau komisaris.Prinsip piercing the corporate veil yang melegitimasi pemindahan kewajiban hukum dari pundak suatu perusahaan perseroan ke pihak lain seperti pemegang saham direksi, dan komisaris tersebut, mempunyai tujuan utama yaitu untuk melindungi pihak stakeholders dari tindakan yang salah oleh pemegang saham, komisaris dan direksi meskipun tindakan-tindakan tersebut dilakukan untuk dan atas nama perseroan. Dilihat dari sudut pandang masyarakat, pada umumnya adanya lembaga penyingkap tabir perseroan atau penerobosan pertanggungjawaban pribadi tersebut merupakan suatu kemajuan yang berarti. Hal itu disebabkan karena masyarakat pada umumnya akan mendapat perlindungan dari tindakan-tindakan pemegang saham maupun pengurus perseroan yang dapat merugikan mereka. Keadaan tersebut menunjukan bahwa suatu Perseroan Terbatas tidak boleh digunakan semata-mata sebagai alat oleh yang bersangkutan mencapai tujuannya. Selain itu juga, prinsip tersebut akan meningkatkan kehati-hatian pemegang saham serta pengurus-pengurus Perseroan Terbatas dalam berusaha."

"Menurut Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1998 :Perusahaan Perseroan, untuk selanjutnya disebut PERSERO, adalah Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 yang berbentuk Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 yang seluruh atau paling sedikit 51% saham yang dikeluarkannya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan modal secara langsung. Adanya perseroan ini juga tidak terlepas dari semangat menjalankan Pasal 33 UUD 1945. Kewenangan Menteri Keuangan juga telah dialihkann kepada menteri negara pendayagunaan BUMN oleh Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1998. Sehinga permasalah yang akan dibahas adalah bagaimana asas-asas hukum yang melekat pada pemegang saham dan RUPS perusahaan persero, serta apakah kedudukan negara selaku pemegang saham tunggal atau pemegang saham mayoritas yang diwakili menteri negara pendayagunaan badan usaha milik negara menempatkannya pada kedudukannya yang "absolut", mengingat adanya prinsip cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. sifat penelitian untuk penulisan tesis ini adalah penelitian deskriptif dan mengunakan data-data sekunder. Kesimpulannya adalah, Perusahaan Perseroan (PERSERO) indentik dengan perseroan terbatas. Pemegang saham perusahaan perseroan hanya mempunyai hak dan kewajiban sebagai mana tertuang dalam UUPT dan bukan merupakan perangkat yang dapat menentukan kebijakan perseroan."

"ABSTRAKAnggota direksi dalam melaksanakan tugasnya memiliki resiko bertanggung jawab secara pribadi. Saat ini terdapat kecenderungan anggota direksi melakukan perjanjian pisah harta untuk membatasi tanggung jawab pribadinya. Tesis ini mengkaji tentang keberadaan perjanjian pisah harta untuk membatasi pertanggung jawaban anggota direksi dalam hal perseroan terbatas merugi akibat kelalaian anggota direksi tersebut dan perlindungan hukum terhadap kreditur apabila anggota direksi tersebut memiliki perjanjian pisah harta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pisah harta yang dilakukan anggota direksi yang bersalah atau lalai yang menyebabkan perseroan terbatas rugi dapat membatasi tanggung jawab anggota direksi tersebut apabila perjanjian pisah harta dibuat sebelum perkawinan dilakukan dan dalam bentuk akta notaries. Kreditur memang tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dalam hal anggota direksi memiliki perjanjian pisah harta. Namun demikian kreditur tetap dapat melakukan upaya hukum lainnya agar kepentingannya terlindungi dengan meminta dibuatnya asuransi jabatan direksi atau melakukan gugatan Actio Pauliana. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif, dengan bahan hukum sekunder sebagai bahan utama

---

ABSTRACTBoard of directors in carrying out their duties have personal responsibility risk. Currently, there is a tendency of the directors entered into a separation of property agreement to limit personal liability. This thesis examines the existence of separate property agreement to limit liability of the directors in terms of a limited liability company lost due to the negligence of the directors and the legal protection of creditors if the board member has a separate property agreement. The results showed that the separation of property agreement of the members of the board of directors at fault or negligence which causes loss of limited liability may limit the liability of directors when the separation of property agreement made ​​before marriage done and in a notary deed. The lender did not obtain adequate legal protection in the event a director has an agreement separate property. However, lenders can still make other remedies that protected its interests by requiring insurers made ​​the position of directors or making claims Actio Pauliana. The research was conducted by using normative juridical, with secondary materials as the main materials"