Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang peran UNHCR dan IOM dalam penanganan pencari suaka dan pengungsi dilihat dari segi kedaulatan negara, kepentingan nasional dan analisa SWOT. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi pustaka, dan observasi. Hasil penelitian menyarankan bahwa Indonesia sebagai negara yang berdaulat mengeluarkan Peraturan Presiden yang mengatur tentang penanganan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia yang di dalamnya memuat ketentuan masalah HAM tetapi juga menegakkan peraturan perundangan, prosedur, dan asas selective policy keimigrasian Indonesia.

---

This thesis discusses the role of UNHCR and IOM in the handling of asylum -seekers and refugees in terms of state sovereignty national interest, anti SWOT analys. The study was a qualitative study with data collection through in -depth interviews, library research, and observation.

The results suggest that Indonesia as a souvereign state issued a Presidential Decree that regulates the handling of asylum seekers and refugees in Indonesia describing the conditions in which human rights issues but also enforce laws and regulations, procedures, principle Indonesian and selective immigration policy."

"Penelitian ini akan berupaya mencermati aktifitas United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), yaitu rezim perlindungan pengungsi internasional, di Nepal. UNHCR yang merupakan salah satu agen profesional dalam tubuh keorganisasian PBB muncul sebagai penerus dari United Nations Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA) dan setelah itu International Refugee Organization (IRO) sebagai organisasi perlindungan pengungsi sebelum UNHCR yang dibentuk oleh LBB (Liga Bangsa-Bangsa). Perpindahan penduduk dalam jumlah besar dari satu negara ke negara lain tentu memberikan dampak yang mencakup berbagai aspek, termasuk aspek kemanusiaan yang dialami para pengungsi, aspek kebijakan host country dalam menangani arus pengungsi yang masuk, serta aspek internasionalisasi isu pengungsi di negara tersebut. Dengan demikian, peran UNHCR dalam menanggulangi dampak-dampak tersebut sangat penting untuk dianalisa.Penelitian ini bersifat deskriptif, memberikan latar belakang sejarah terjadinya kasus pengungsian penduduk Bhutan hingga tiba di Nepal, dan juga kondisi domestik Nepal pada tahap penerimaan populasi pengungsi yang jumlahnya hingga lebih dari seratus ribu jiwa. Selain itu, penelitian ini bertujuan menganalisa peran-peran yang dijalankan oleh UNHCR bagi populasi pengungsi Lhotshampa di Nepal. Pembahasan peran tersebut akan dipaparkan mulai dari kerangka kehadiran UNHCR di Nepal, hingga aktifitas-aktifitas yang mereka laksanakan untuk kaum Lhotshampa sejak tahun 2000 hingga tahun 2004. Berbagai aktor yang terlibat ialah Royal Government of Bhutan (RGOB), Pemerintah Nepal dan badan-badan pemerintahan yang turut terlibat dalam proses perlindungan pengungsi, NGO internasional dan lokal di Nepal, beberapa sister organization UNHCR di dalam tubuh organisasi PBB, dan para pengungsi itu sendiri. Aktoraktor ini memainkan peranan yang saling berkaitan dengan UNHCR, serta dengan satu sama lain.Konsep yang digunakan untuk menjelaskan peran UNHCR di Nepal ialah konsep mengenai peran IGO dalam mengatasi sebuah permasalahan dalam kajian hubungan internasional (Kelly-Kate S. Pease). Berdasarkan konsep tersebut, sebuah IGO hadir dan beroperasi dalam sebuah atmosfir sistem internasional yang sarat akan kerjasama dan konflik, dan dimana karakteristik yang nampak ialah adanya complex interdependence. Aktor-aktor memiliki rasa saling ketergantungan dalam menanggulangi berbagai isu, sehingga melalui suatu bentuk kerjasama mereka membangun sebuah rezim untuk suatu isu tertentu. Rezim itu sendiri memupuk kerjasama beragam aktor, tidak hanya aktor negara, melainkan aktor-aktor non-negara. Peran yang dijalankan sebuah IGO sendiri tersebut terdiri dari lima peran, yaitu: Membantu negara-negara mengatasi masalah inernasional secara kolektif; mengembangkan kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan global; membantu masyarakat internasional menyerap dan mengembangkan nilai-nilai dan norma-norma sosial; sebagai pemersatu masyarakat internasional dengan mekanisme common global market; dan terakhir, menyediakan bantuan kepada ?victims of international politics?.Hasil temuan yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan adalah bahwa UNHCR hanya memainkan empat dari lima peranan dari IGO yang dirumuskan oleh Pease. Tetapi hal tersebut tidak mempengaruhi performa UNHCR dalam melindungi para pengungsi. Meskipun demikian, UNHCR tidak berhasil memenuhi mandatnya untuk mencapai solusi terbaik bagi para pengungsi di Nepal, dan kasus tersebut terus menjadi krisis yang berkepanjangan pula. Hal itu dikarenakan UNHCR tidak memiliki hak untuk mempengaruhi kebijakan dalam pembicaraan-pembicaraan bilateral pemerintah dua negara yang terlibat pada proses pencarian solusi terbaik selama tahun 2000 hingga 2004. UNHCR memang tidak memiliki hak untuk campur tangan dalam pembuatan kebijakan negara, meskipun demikian, hal tersebutlah satu-satunya hambatan bagi para pengungsi untuk mendapatkan solusi terbaik, baik melalui repatriasi sukarela, relokasi ke negara ketiga, ataupun integrasi ke dalam host country.

---

This research is observing the activities of United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), which is the international refugee protection regime, in Nepal. UNHCR as one of the many professional agency in the United Nations (UN) is the predecessor of two prior organizations concentrating on refugee assistance, United Nations Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA) and International Refugee Organization (IRO), both formed by the League of Nations. The enormous amount of people migrating from one country to another definitely poses some significant impact on so many levels. These levels include humanitarian crises suffered by the refugees, host country?s policy on how to manage the refugee influx, and the internationalization of the certain country`s refugee problem. Hence, UNHCR?s role in assisting such impacts is critical to be analyzed.The nature of this research is descriptive, portraying a historical background on how the Bhutanese refugee crises emerged up to the point of which they arrived in Nepal, also the domestic situation in Nepal on the emergency phase when the refugee influx of more than 100,000 people poured in to the country. In addition, this research aims to analyze the roles UNHCR played for the Lhotshampa (Bhutanese) refugees in Nepal. It will be elaborated starting from the framework of UNHCR?s presence in Nepal, and the activities it has executed for the Lhotshampas during year 2000 up to year 2004. Actors involved in the refugee crises are Royal Government of Bhutan (RGOB), Nepalese government and its agents that is related to the refugee protection effort, international and local NGOs, some of UNHCR?s sister organization in the UN, and the refugees themselves. Each of these actors play interrelated roles with UNHCR and with each other as well.To clarify the roles of UNHCR in Nepal, the concept used is the role of IGO in international problem-solving (Kelly-Kate S. Pease). According to the concept, an IGO exists and operates in an international system that consists of cooperation and conflict among the actors, in which the evident characteristic of such interactions is a complex interdependence. Actors feel mutually dependent in solving issues with international impacts, that they unite and establish regimes for certain issues. These regimes foster cooperation among, not only inter-state, but also involves non-state actors. There are five roles that IGO s play: Help countries respond to international problems in a collective manner; developing economic prosperity and global welfare; assist international community absorb and generate social values and norms; unite international community with common global market mechanism; and last, provide assistance for the ?victims of international politics?.Main findings obtained from this research is that UNHCR only played four, out of five IGO roles elaborated by Pease. However, it didn?t affect UNHCR`s performance in protecting the refugees. Even so, UNHCR could not attain the intended durable solution for the Bhutanese refugees as it is mandated, and in fact, it kept on being a protracted refugee situation. This happens because UNHCR did not have the right to influence the policies made under bilateral talks held by Bhutanese and Nepalese government on the process of determining the best durable solution, during 2000 to 2004. It is true that UNHCR cannot interfere with a country?s policy, yet it still is the one obstacle for the refugees to get a durable solution, whether through voluntary repatriation, third country resettlement, or integration to the host country."

"Dasar hukum kepemilikan tanah dan bangunan bagi warga negara asing dan badan hukum asing di Indonesia adalah UUD Tahun 1945 Pasal 33 Ayat (3), Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 1 Ayat (2) dan Pasal 2 Ayat (1). Peraturan pelaksanaannya adalah PP Nomor 40 tahun 1996 tentang HGU, HGB, HP Atas Tanah dan PP Nomor 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing. Ditindak lanjuti dengan KepMen. Agraria/Kepala BPN No. 7 Tahun 1996 tentang Persyaratan Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing dan diganti dengan PerMen Agraria/Kepala BPN Nomor 8 Tahun 1996 tentang Persyaratan Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing, diikuti dengan SE Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 110-2871 tentang Pelaksanaan PP 41 Tahun 1996, yang pada prinsipnya sudah secara komprehensif mengatur tentang kepemilikan tanah dan bangunan oleh warga negara asing dan badan hukum asing di Indonesia. Setelah disahkannya UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pada Pasal 22 yang mengatur tentang kemudahan pelayanan dan/atau perizinan hak atas tanah. Pangkal permasalahannya adalah perbedaan jangka waktu pemberian HGU, HGB, dan HP Atas Tanah, hal inilah yang memicu ketidakserasian. Penulis berpendapat, pemberian hak atas tanah dalam jangka waktu yang lama dan dikhawatirkan akan memicu kepemilikan tanah dan bangunan oleh warga negara asing dan badan hukum asing yang berlebihan sehingga merusak rasa keadilan masyarakat dan menyalahi landasan filosofis negara Republik Indonesia sebagai negara agraris. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang arif dan bijaksana dalam menyikapi kedua perbedaan ini, sehingga investor asing dapat meyakini bahwa peraturan tentang kepemilikan tanah dan bangunan oleh WNA dan BHA benar-benar memberikan manfaat bagi bangsa Indonesia dalam mensejahterakan rakyatnya, tanpa suatu keragu-raguan dan kekhawatiran atas keberadaan mereka.

---

The legal basis of ownership of land and buildings for foreigners and foreign legal entities in Indonesia is the Constitution of 1945 Article 33 Paragraph (3), the Basic Agrarian Law Article 1 Paragraph (2) and Article 2 Paragraph (1). Implementing regulations are PP No. 40 year 1996 on HGU, HGB, HP on Land and the Regulation No. 41 of 1996 on Housing Home Ownership or occupancy by Foreigner. Followed up by ministerial decree. Agrarian Affairs / Head of BPN No.. 7 / 1996 on Requirements for Residential Housing or Shelter by Foreigner and replaced with candy Agrarian Affairs / Head of BPN No. 8 of 1996 on Requirements for Residential Housing or Shelter by The Stranger, followed by SE Minister for Agrarian Affairs / Head of BPN No. 110-2871 on the implementation of PP 41 of 1996, which in principle has been comprehensively regulates the ownership of land and buildings by foreign citizens and foreign legal entities in Indonesia. After the enactment of Law No.25 of 2007 concerning Investment, Article 22 which regulates the ease of service and / or licensing rights to the land. The base problem is the difference in term of provision of HGU, HGB, and HP on Land, this is what triggers the incompatibility. The author argues, the granting of rights to land in a long period time and it is feared will lead to ownership of land and buildings by foreign citizens and foreign legal entities that excessive and damage the public sense of justice and violates the philosophical foundation of the Republic of Indonesia as an agricultural country. Therefore, necessary steps are wise and prudent in dealing with these two differences, so that foreign investors can be confident that the rules on ownership of land and buildings by foreigners and BHA truly benefit the nation of Indonesia in its people prosper, without a doubt- doubts and fears for their existence."

"Tesis ini membahas mengenai bagaimana ketentuan-ketentuan dalam Production Sharing Contract atau disebut fiscal term di pengusahaan minyak dan gas bumi di Indonesia antara lain FTP, investment credit, bonus, cost recovery, bagi hasil dan perpajakan dapat mengoptimalkan penerimaan Negara dari sumber daya alam yang dimilikinya. Selama ini minyak dan gas bumi masih merupakan penghasil penerimaan Negara yang utama. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain analisa deskriptif.Hasil penelitian menyarankan bahwa masih ada ketentuan dalam Production Sharing Contract yang masih harus diperbaiki dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara. Selain itu Pemerintah melalui BPMigas harus terus melakukan kontrol atas cost recovery dan terus menelaah kebijakan-kebijakan terkait dengan cost recovery agar efisiensi yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Negara namun juga harus memperhatikan kepentingan lainnya.

---

The focus of this study is fiscal term in production sharing contract for oil and gas upstream activities. The purpose of this study is to understand how fiscal terms (FTP, investment credit, bonus, cost recovery, oil and gas split, and taxation) in production sharing contract for oil and gas activities can optimize government revenue from natural resources. The oil and gas contribution for state?s revenue is still significant for this years. This research is qualitative descriptive interpretive.

The researcher suggested that the government should improve the fiscal term in production sharing contract for optimizing state?s revenue. And government should control the cost recovery implementation and improve cost recovery policy decision so that the efficiency can raise the state?s revenue, but also consider the other interest."