Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Scientific Investigation on evidence sangat membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap suatu tindak pidana. Pemeriksaan tersebut dapat menerangkan arti dari keberadaan silent witness atau evidence yang ditemukan. Beberapa evidence yang dapat diperiksa melalui scientific investigation antara lain darah dan DNA. Pemeriksaan atas darah dan DNA ini memiliki akurasi yang cukup tinggi. Dengan pemeriksaan tersebut, maka hasilnya akan sangat berperan dalam proses pembuktian suatu sidang peradilan pidana. Apabila scientific investigation on evidence itu dituangkan dalam bentuk tertulis misalnya dalam bentuk Visum et Repertum maupun bentuk tertulis lainnya, maka kedudukannya akan menjadi alat bukti surat sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHAP jo. Pasal 187 butir c KUHAP dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 133 KUHAP jo. penjelasan Pasal 133 KUHAP. Apabila scientific investigation on evidence tersebut diberikan keterangannya oleh ahli di persidangan, maka kedudukannya akan menjadi alat bukti keterangan ahli sebagaimana termuat dalam Pasal 186 KUHAP. Agar dapat melakukan scientific investigation on evidence dengan benar, maka aparat penegak hukum maupun pihak lainnya yang terkait harus tetap memperhatikan syarat yang berlaku. Hal itu penting agar tidak ada pihak yang dirugikan, terutama terdakwa. Hasil scientific investigation on evidence yang sudah tertuang dalam bentuk laporan sebagaimana termuat dalam Pasal 186 KUHAP akan membantu Hakim dalam memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa karena hasil scientific investigation on evidence Cukup akurat. Selain itu, Hakim juga dapat memperoleh keyakinan karena scientific investigation tersebut diberikan oleh ahli yang berkompeten. Berdasarkan Pasal 181 KUHAP, Hakim dapat menilai barang (bukti) dengan menanyakan kepada terdakwa maupun saksi. Namun dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP, kewenangan Hakim dalam menilai barang (bukti) tersebut tidak diikutsertakan sebagai sumber alat bukti petunjuk. Oleh karena itu, peranan scientific investigation on evidence sangat penting."

"Persesuaian antara alat-alat bukti, barang bukti dan keyakinan hakim merupakan kesatuan organ yang sangat penting dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkotika, artinya tidak dapat dipisah-pisahkan satu dengan yang lainnya. Dalam proses pemeriksaan tindak pidana narkotika di persidangan sangat perlu keyakinan hakim yang didukung oleh dua alat bukti yang sah, yaitu persesuaian alat-alat bukti dengan alat bukti serta alat-alat bukti dengan barang bukti. Pembahasan dalam penelitian ini setidak-tidaknya mencakup dua masalah penting, yaitu (1) Permasalahan apa saja yang timbul dalam membuktian unsur tindak pidana narkotika yang diatur dalam Pasal 78 dan Pasal 82 Undang-Undang No.22 Th.1997 tentang narkotika dan bagaimana hakim mengatasi masalah tersebut di persidangan, (2) Bagaimana keterkaitan antara alat bukti, barang bukti dan keyakinan hakimdalam memutuskan perkara tindak pidana narkotika yang diatur dalam Pasal 78 dan 82 Undang-Undang No.22 Th.1997 tentang narkotika. Penelitian ini menggunakan metode wawancara, pengamatanan, dan kepustakaan. Sementara itu, pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Penanganan barang bukti narkotika pada tahap pengadilan menurut ketentuan Undang-undang Kitab Hukum Acara Pidana yang berkaitan tentang alat bukti petunjuk dengan jumlah yang besar atau kecil disertakan untuk dihadirkan di persidangan merupakan salah satu dasar bagi Majelis Hakim di dalam membuat keputusan apakah terdakwa terbukti pengedar atau pemakai narkotika. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa alur penyelesain dalam penanganan barang bukti pada kasus narkotika, ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika saling berhubungan. Untuk mengatasi hal ini Majelis Hakim selaku yang bertanggung jawab untuk memeriksa kasus pidana narkotika di pengadilan, sebelum dijatuhkannya hukuman terhadap terdakwa diperlukan penerapan hukum benar dan bijaksana, baik menyangkut jumlah barang bukti, keterangan saksi yang dihadirkan dan pengakuan terdakwa jujur serta jelas."

"Analisis ekonomi atas hukum adalah melihat aspek efisiensi dalam upaya meminimalisasi cost terhadapberoperasinya (aturan) hukum yang telah disusun agar tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi dantidak efisien. Tulisan ini hendak membahas mengenai relevansi penggunaan pendekatan ekonomiterhadap praktik Hukum Persaingan Usaha Sebagai Undang-undang yang mengatur masalah ekonomiUndang-undang Persaingan Usaha memerlukan bantuan ilmu-ilmu lain diluar hukum untuk menginterpretasikanmakna aturan hukum Penggunaan prinsip rule of reason dalam Undang-undang PersainganUsaha merupakan proses pembuktian yang membutuhkan bantuan faktor nonhukum (non legal factor)seperti ilmu ekonomi."

"Dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional salah satu tugas pemerintah adalah melindungi sektor usaha kecil yang banyak muncul di masyarakat, namun kenyataannya banyak usaha kecil yang dijalankan khususnya oleh perempuan pada tahap permulaan usaha ataupun dalam tahap pengembangan usahanya sering mengalami berbagai hambatan. Adapun hambatan yang dihadapi oleh UKM perempuan, yaitu kurangnya permodalan, kesulitan dalam pemasaran, persaingan usaha ketat, kesulitan bahan baku, kurangnya teknis produksi dan keahlian, kurangnya keterampilan manajerial, kurangnya pengetahuan manajemen keuangan dan iklim usaha yang kurang kondusif (perijinan, aturan/perundangan). Berdasarkan hal tersebut pemerintah harus mampu memberdayakan UKM Perempuan dalam upaya meningkatkan tingkat perekonomian keluarga dan masyarakat sekitar. Apalagi sebelumnya pemerintah sudah memiliki landasan hukum dan operasional dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005 tentang Pengesahan International Convenant On Economic, Social And Cultural Rights (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya), Keputusan Presiden RI (Keppres) Nomor 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah Atau Besar Dengan Syarat Kemitraan, Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2004-2009) dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.14/Per/M.KUKM/VII/2006 tanggal 27 Juli 2006 tentang Petunjuk Teknis Dana Penjaminan Kredit dan Pembiayaan untuk KUKM. Hambatan-hambatan untuk memperoleh akses terhadap pembiayaan tersebut, terbukti berdampak buruk bagi pemberdayaan kegiatan usaha kecil yang dijalankan oleh perempuan. Untuk itu penulis mencoba melakukan penelitian lebih lanjut tentang hal ini. Penulisan dibuat dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu suatu penelitian terhadap norma atau hukum, antara lain tentang peraturan perundang-undangan yang terkait. Data yang diperlukan dalam penelitian ini mencakup peraturan perundang-undangan terkait, dan pendapat para ahli hukum. Cara pengumpulan data yaitu dengan menggunakan metode pengumpulan data studi pustaka, dan menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Adanya peraturan perundang-undangan tersebut, diharapkan dapat memberikan pedoman dalam memberdayakan UKM Perempuan antara lain dengan diberikan suatu skim penjaminan yang dapat menjadi alternatif dalam penyelesaian kredit untuk usaha kecil. Untuk itu harus didukung dengan adanya Undang-Undang yang mengatur penjaminan kredit, peningkatan kapasitas modal perusahaan penjaminan kredit, perluasan jaringan kantor dan lain sebagainya.

---

To increase economic national, one task the government should given more protection to the interest of small enterprises that emerge plenty in the society, however as matter of fact, there some small business which is run by, in particularly, women at the first stage of their business and at the phase of starting to develop their business. The difficulties are experienced by the women on small and business middle enterprises, among others, lack of capital, have difficulties to sell their product in marketplace, tight business competition, have problem in obtaining raw materials, lack of production technique and skill. Lack of managerial skills, lack of financial management knowledge and less conducive climate (licensing, roles/regulations). Based on those factors above, the government in point of fact, could empower women on small and business middle enterprises in its attempt to augment the economic of households and people surroundings. Most of all, previously, the government has already had the legal and operational foundation and in the form of law and regulations, that is, Law Number 9 of 1995 on Small Business and Law Number 11 0f 2005 on the ratification of International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights, Presidential Decree Number 127 of 2001 on the types/kinds of business which open to middle or big business with partnership requirement, Government regulation number 7 of 2005 on National Middle Development Plan (2004-2009), and the regulation of State Minister for Cooperative Small and Medium Enterprises Number 14/per/M.KUKM/VII/2006 dated 27 July 2006 on Technical Manual for Funds of Credit Guarantee and Financing the Cooperative Small and Medium Enterprises. The barrier to get access for financing the Cooperatives Small and Medium Enterprises have provided an evidence to have bad impact for empowering the small business running by especially women. Of course, we cannot allow this happen continuously. For that reason, the writer makes an effort to conduct research in the field. This paper will be written by using the normative jurisdiction law research method, that is a research toward norms and law, among others, related law and regulations. Data needed for this research include, related law and regulations, and the opinion of law experts. The data will be collected qualitatively by library research and will be analyzed quantitatively. It is hoped with the existence of up coming law and regulation, could give a guidance in empowerment women on cooperatives small and medium enterprises among others by given a scheme of guarantee which could be alternative regarding credit resolution for the small business. This action should be supported by law which regulates credit collateral, enhancing the financial capacity of the credit assurance companies, and the extended of office branches etc."

"Perkembangan pertanggungjawaban pidana sebagai pelaku tindak pidana adalah sesuai dengan tujuan dan fungsi hukum untuk memberikan sarana perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat, sebab kecenderungan melakukan pelanggaran hukum untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya telah menjadi realita masyarakat. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya, penyiaran radio merupakan salah satu bagian dari Telekomunikasi. Perizinan adalah hal utama dari pengaturan mengenai penyiaran.Dalam rangka daur proses pengaturan penyiaran, perizinan menjadi tahapan keputusan dari negara (melalui KPI) untuk memberikan penilaian (evaluasi) apakah sebuah lembaga penyiaran layak untuk diberikan atau layak meneruskan hak sewa atas frekuensi. Dengan kata lain, perizinan juga menjadi instrumen pengendalian tanggungjawab secara kontinyu dan berkala agar setiap lembaga penyiaran tidak menyimpang dari misi pelayanan informasi kepada publik. Dalam sistem perizinan diatur berbagai aspek persyaratan, yakni mulai persyaratan perangkat teknis (rencana dasar tekhnik penyiaran dan persyaratan tehnis perangkat penyiaran, termasuk jaringan penyiaran), proses dan tahapan pemberian, perpanjangan atau pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran."