Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDi kalangan umat Kristiani perkembangan musik rohani mengalamiperkembangan yang sangat pesat. Penulis ingin mengetahui bagaimanaperlindungan Hak Cipta pencipta lagu rohani dan hak terkait produser rekamanberdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta serta bagaimana peranYayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) sebagai badan yang mengumpulkanroyalti sehubungan dengan perlindungan Hak Cipta di bidang lagu rohani.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitiandeskriptif analistis. Pada musik rohani pun berlaku hal yang sama dimana banyakpencipta lagu maupun produser rekaman rohani mengeluhkan mengenaipelanggaran Hak Cipta. Muncul dilema dari pencipta lagu bahwa mereka tidakperlu melakukan penuntutan karena selain tidak mengetahui hukum juga tidakingin kasus mereka diekspos di media massa. Sampai saat ini belum ada kasuspelanggaran Hak Cipta di bidang lagu atau musik rohani yang sampai pada jalurpengadilan. Umumnya mereka lebih memilih jalur mediasi perdamaian. YKCImempunyai peran mengawasi petforming rights pencipta lagu. Dalam halmenyerahkan kaiya ciptanya ke lembaga pengumpul royalti atau collectingsociety, pencipta lagu rohani ada beberapa yang menyerahkan pengawasannya keYKCI. Tetapi di lapangan seringkali ‘kebablasan’ dalam hal pengawasannya.Dalam hal pengaturan untuk melindungi Hak Cipta dan hak terkait bidang laguatau musik sudah cukup baik. Dengan diberlakukannya UU No. 19 Tahun 2002tentang Hak Cipta, Indonesia mempunyai perangkat perundang-undangannasional yang lebih sesuai dengan kewajiban-kewajiban internasional dan lebihkuat dasar hukumnya bagi penegakan perlindungan hukum. Tetapi dalampelaksanaannya masih ditemukan kendala-kendala penegakan hukum Hak Ciptalagu atau musik.

---

ABSTRACTAmong Christians Gospel Music undergoes rapid development: The purpose thisthesis is to search on Copyright protection for gospel songwriters and theneighboring rights o f recording producers according to UU No 19 Tahun 2002 OnCopyright Law; as well as the role o f YKCI as the collecting society in relation toCopyright protection in gospel music. This is qualitative research using descriptiveanalytic research method. The same goes from gospel music where many songwritersas well as recording producers complain about Copyright infringement. Dilemmasemerge from songwriters who refrain from prosecuting due to ignorance concerningvalid laws and reluctance towards media exposure. To date no cases in gospel musiccopyright infringement has reached the court. In most cases the parties involvedprefer alternative dispute resolutions. YKCI plays the role in scrutinizing theperforming rights songwriters. In licensing there works to royalty collecting societies,some songwriters consign scrutiny to YKCI. However in practice the rules o f thegame are often breached in the scrutiny. In the scrutiny to protect Copyright andneighboring rights in general music, the practice is already satisfactory. With thepassing o f UU No. 19 Tahun 2002 in Copyright Laws, Indonesia has a set o f nationallaws that is more in line with international obligations and a stronger legalfoundation for the enforcement o f the law. However the problems are still found inthe practice o f enforcing copyrights laws in song or music."

"Skripsi ini membahas mengenai kemungkinan perlindungan Surakarta batik motif yang termasuk ke dalam salah satu jenis folklore berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Selain itu, dibahas pula mengenai pemanfaatan motif batik Surakarta secara ekonomis oleh orang nonSurakarta yang berkewarganegaraan Indonesia maupun yang berkewarganegaraan asing. Pembahasan perihal pemanfaatan motif batik Surakarta ini ditinjau dari ketentuan Pasal 10 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Semua pembahasan ini dikaitkan pula dengan tindakan pendaftaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Surakarta atas lebih dari seratus motif batik tradisional Surakarta. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan motif batik Surakarta melalui UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah kurang dimungkinkan. Dalam hal pemanfaatannya, motif batik Surakarta dapat turut dimanfaatkan secara ekonomis oleh orang nonSurakarta, baik yang berkewarganegaraan Indonesia maupun warga negara asing. Namun, pemanfaatan oleh warga negara asing memerlukan izin terlebih dahulu dari negara sebagai pemegang hak cipta. Hasil dari penelitian ini menyarankan agar perlindungan motif batik Surakarta yang merupakan salah satu jenis folklore dilakukan melalui suatu peraturan tersendiri (sui generis) yang terpisah dari ketentuan hukum hak cipta. Selain itu, peraturan yang terpisah tersebut juga harus dapat menjamin dan melindungi hak-hak ekonomi masyarakat lokal.

---

This thesis discusses about possibility of Surakarta batik motif protection as one of type folklore base on Law No. 19 Year 2002 on Copyright. Besides, in this thesis is worked through too about the utilization of Surakarta batik motif economically by nonSurakarta?s person who gets Indonesian civics and also one gets strange civics. Study about this utilization matter of Surakarta batik motif is sighted of article 10 of Law No. 19 Year 2002 on Copyright. All this study is also concerned with registration action that had been done by Local Government of Surakarta toward more than a hundred Surakarta traditional batik motifs. This research is a juridical normative by qualitative analysis method.

The results of this study are the protection of Surakarta batik motif with Law No. 19 Year 2002 on Copyright is insufficiently been enabled. In term its exploit, Surakarta batik motif can terminological to utilize economically by nonSurakarta?s person that gets Indonesian civics and also strange citizen. But, exploit by strange citizen require beforehand permit of state as holding as copyright.

The results of this study suggest that the protection of Surakarta batik motif as one of type folklore should be done with another regulation one (sui generis) that separates from copyright law rule. Besides, the regulation that separately shall also gets to secure and protect economic rights of local society."

"Lagu atau musik rekaman suara, merupakan karya cipta seseorang atau lebih, dimana untuk menciptakannya orang harus mengeluarkan segala daya pikirnya berdasarkan kemampuan, imajinasi, tenaga, ketrampilan,dan waktu. Disamping mempunyai nilai moral, karya musik/lagu mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi, karena mempunyai segmen pasar yang sangat luas, namun dalam- era globalisasi saat ini dan diiringi dengan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat, maka orang lebih mudah untuk dapat merekam lagu tersebut baik untuk didengarkan sendiri maupun untuk kepentingan komersial, selain itu perkembangan media televisi atau radio di Indonesia serta tumbuhnya tempat-tempat hiburan menyebabkan suatu karya cipta musik/lagu sepertinya sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia.Tujuan dari penulisan tesis ini adalah sejauh mana keefektifan suatu perangkat perundang-undangan dalam hal ini Undang-undang Hak Cipta dalam mencermati perlindungan hak cipta yang terkait dalam perlindungan terhadap Hak Mengumumkan dan Hak Memperbanyak, karena sebagimana yang kita ketahui bahwa saat ini Indonesia dikenal sebagai Negara yang menjadi surga baik pelanggar hak cipta khususnya dibidang hak cipta musik dan lagu, banyaknya kaset,CD, DVD bajakan yang dapat mudah diperoleh dimanapun, menyebabkan kita bertanya bagaimanakah perlindungan hukum bagi pencipta lagu dalam Undang-undang Hak Cipta, dan sejauh mana peran Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) sebagai satu-satunya badan administrative yang mempunyai hak untuk memungut royalty sekaligus mendistribusikannya kepada Pencipta lagu, serta untuk mengetahui hal-hal yang menjadi kendala bagi YKCI dalam menyelesaikan segala permasalahan sengketa hak cipta di tanah air serta bagaimana penyikapan dari aparat hukum di Indonesia dalam penegakan hak cipta di Indonesia, terutama yang menyangkut berbagai kasus pelanggaran hak cipta terutama yang menyangkut hak memperbanyak dan hak mengumumkan."

"Hyperlink merupakan salah satu fitur utama dari teknologi world wide web.Terhubungnya satu website dengan website lainnya memudahkan pengguna internet untuk menemukan berbagai informasi yang diinginkan. Disamping kegunaannya yang besar, hyperlink dapat memicu implikasi hukum dalam kondisi-kondisi tertentu, khususnya dalam ranah hukum hak cipta. Di berbagai negara seperti negara - negara Eropa dan Amerika Serikat, tipe - tipe dari hyperlink seperti deeplinking, framing dan inlining menjadi objek dari sengketa - sengketa hak cipta. Pemilik website yang menjadi target dari hyperlink menggugat pihak-pihak yang membuat atau menyediakan hyperlink tersebut dengan basis pelanggaran hak cipta. Mereka berpendapat bahwa tindakan pembuatan atau penyediaan hyperlink merupakan bentuk dari tindakan memperbanyak ataupun mengumumkan konten milik mereka. Di sisi lain, Internet Service Provider seperti penyedian jasa hosting ataupun search engine juga juga tidak luput dari gugatan pemegang hak cipta karena dinilai turut menyebarkan ciptaan milik mereka yang sebelumnya disebarkan oleh orang tanpa izin, oleh karena itu ISP secara tidak langsung bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh orang lain. Skripsi ini mencoba menganalisis berbagai kasus pelanggaran hak cipta yang berkaitan dengan hyperlink yang terjadi diberbagai negara berdasarkan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

---

Hyperlink is known to be one of main features of World Wide Web. The way that all website on internet linking each other with hyperlink makes users so easy to find informations that they want because they can move from one to another website without the needs to remembering its URL Address. Despite their clear utility, hyperlinks can raise legal liability issues in certain circumstances especially copyright area. In many countries, like European Country and US, the types of hyperlink like deeplinking, framing and inlining have been subject of copyright litigation because the owner of linked site sued the provider or creator those hyperlink based on copyright infringement. They argue that the act of providing or creating those hypelinks constitute the act of reproduction or dissemination their copyrighted content without autorization. In the other hand,Internet Service Provider like the one who providing web hosting service and search engine also been sued by copyright owner because they argue that the ISP have contribution to find or locate their copyrighted work that have been disseminated without their authorization by others, so they have secondary liability from copyright infringement that done by the others. This thesis try to discuss those many hyperlinking case that happened in foreign country based on Law No.19 Year 2002 Concerning Copyright."

"Sebagai sebuah karya seni, film cerita mempunyai nilai ekonomis atau nilai jual yang dapat mendatangkan keuntungan bagi pihak-pihak yang menciptakan, memproduksi, dan menayangkannya kepada khalayak. Oleh karenanya Undang-undang Hak Cipta mensyaratkan adanya ijin dari pencipta atau pemegang hak cipta sehubungan akan dilakukannya perbanyakan film cerita. Perbanyakan film cerita dapat dibuat dalam media cakram optik dengan format DVD dan VCD, dan perbanyakan dalam format ini sangat rawan terhadap tindakan pembajakan. Tindakan pembajakan film cerita dalam format DVD dan VCD sudah sangat sulit dibendung. Hal ini terlihat dari maraknya perdagangan barang ilegal tersebut di setiap sudut kehidupan masyarakat, dan masyarakat sudah semakin terbiasa untuk mengkonsumsinya. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta tidak membawa dampak yang positif bagi perlindungan hak cipta. Pada saat inilah penegakan hukum mengambil peranan. Pada kasus pembajakan film cerita melalui format DVD dan VCD, telah dilakukan berbagai macam upaya penanggulangannya namun kenyataannya tindakan pembajakan tidak menjadi berkurang, malah semakin meningkat. Menghadapi kenyataan tersebut maka sudah seharusnya penegakan hukum hak cipta lebih diintensifkan, baik oleh pemerintah, produsen film cerita, maupun oleh masyarakat end-user yang berbudaya malu untuk menggunakan produk produk bajakan. Penegakan hukum hak cipta pada dasarnya mengandung arti bagaimana menjadikan masyarakat dan para penegak hukum sadar akan arti pentingnya hak cipta. Tindakan pembajakan tidak hanya merugikan pencipta atau pemegang hak cipta tetapi juga mengakibatkan hilangnya sebagian pendapatan negara dari sektor pajak karena pembajak tidak memungut, melaporkan, dan menyetorkan pajak yang terutang pada setiap jalur produksi, distribusi, dan perdagangan film cerita dalam format DVD dan VCD. Selama ini belum ada langkah konkrit dari Direktorat Jenderal Pajak dalam menghadapi efek hilangnya sebagian pendapatan negara dari sektor pajak karena tindakan pembajakan hak cipta, terutama apabila dikaitkan dengan peranan Direktorat Jenderal Pajak sebagai primadona dalam membiayai pembangunan nasional."

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hak cipta yang diberikan atas penayangan potongan-potongan gambar atau video dari YouTube pada program-program televisi di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang mengkaji rumusan masalah dari sudut pandang perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian didapat bahwa pihak televisi tidak menghargai hak cipta dari video-video dari YouTube yang mereka gunakan dengan tidak mencantumkan nama pemilik video-video tersebut namun menggunakannya untuk kepentingan komersial serta mendapatkan keuntungan atas itu. Pencantuman "courtesy of YouTube" tidak melegalkan tindakan pihak televisi dalam memanfaatkan video-video dari YouTube tersebut. Pihak televisi harus menghargai hak cipta yang melekat pada video-video yang mereka gunakan.

---

This thesis discusses the giving copyright protection of broadcasting the pieces of pictures or videos from YouTube on television programs in Indonesia. This is a normative study that examines the formulation of the problem from the point of view of the applicable legislation.

Based on the results obtained that the television does not respect the copyright of the videos from YouTube that they use by not include the name of the owner of these videos, but use them for commercial purposes and get benefit from them. The phrase "courtesy of YouTube" not legalize the act of television on utilizing the videos from YouTube. Television must respect copyright attached to the videos they use."

"Realita yang terjadi saat ini, iklan merupakan sarana pemasaran pemegang peranan penting, bahkan utama dalam mempromosikan suatu produk yang ditawarkan oleh sebuah Perusahaan. Jarang sekali suatu Perusahaan, terutama yang menghasilkan produk berupa barang konsumsi, tidak menggunakan sarana periklanan untuk memasarkan keberadaan produknya kepada masyarakat. Dan untuk mendukung sarana pemasaran iklan tersebut. Perusahaan memesan iklan yang mereka inginkan kepada Biro Iklan melalui suatu Perjanjian Pemesanan Iklan. Perjanjian Pemesanan Iklan ini harus dibatasi oleh asas kebebasan berkontrak dan itikad baik baik dari Perusahaan maupun Biro Iklan. Oleh karena itu, pada Perjanjian Pemesanan Iklan harus seimbang antara hak dan kewajiban para pihak dengan melindungi kepentingan Perusahaan dan Biro Iklan. Namun, pada praktek yang terjadi sekarang ini adalah Perusahaan yang membayar pembuatan iklan yang mendaftarkan iklan tersebut dengan mereka sebagai Pemegang Hak Cipta atas iklan. Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, belum tentu Perusahaan yang berhak atas Hak Cipta tersebut, ada kemungkinan justru Biro Iklanlah Pemegang Hak Cipta, sebagai pihak yang menciptakan (Pencipta). Hal ini tentunya tidak melindungi Biro Iklan sebagai Pencipta. Karena Biro Iklan yang mengerjakan keseluruhan proses pembuatan karya iklan. Pada Perjanjian Pemesanan Iklan yang akan dianalisa ini, kepentingan Biro Iklan sebagai Pencipta tidak di lindungi oleh Perjanjian Pemesanan Iklan. Perusahaan menginginkan agar seluruh Hak Cipta atas iklan di alihkan dari Biro Iklan kepada Perusahaan dan Perusahaan menginginkan agar hak moral dikesampingkan. Hal ini tentunya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Oleh karena itu, Perjanjian Pemesanan Iklan harus melindungi hak-hak Perusahaan dan Biro Iklan dengan memperhatikan asas kebebasan berkontrak dengan tidak bertentangan undang-undang terkait, ketertiban umum, dan kepatutan."

"ABSTRAKIndonesia dikenal sebagai negara yang mempunyai warisan budaya yang beragam.Warisan budaya tersebut merupakan kekayaan tidak berwujud bagi Indonesiakarena sifatnya yang tradisional dan turun temurun. Salah satu warisan budayaIndonesia adalah batik motif parang rusak. Pemeliharaan dan pelestarianpengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional atau folklor Indonesiasaat ini diatur di dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002Negara memegang Hak Cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yangmenjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu,kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya dan Di dalamPasal 10 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 menyatakan bahwauntuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaan tersebut pada ayat (2), orangyang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dariinstansi yang terkait dalam masalah tersebut. Perlindungan folklor yang dimaksuddalam tulisan ini adalah pengumuman atau perbanyakan Ciptaan folklor olehorang yang bukan Warga Negara Indonesia. Hal ini untuk mencegah pemanfaatanoleh pihak asing tanpa izin dari instansi yang terkait dalam masalah ini. Dengandiakuinya batik sebagai Intangible Cultural Heritage of Humanity pada tanggal 2Oktober 1999, Pemerintah Indonesia harus mengantisipasi bagaimana apabila adapihak lain (asing) yang akan melakukan pengumuman ataupun perbanyakan daribatik motif parang rusak untuk kepentingan komersial mereka sendiri. Tulisan inimembahas perlindungan Hak Cipta batik motif parang rusak menurut UndangundangNomor 19 Tahun 2002, upaya hukum yang dapat dilakukan pemerintahRepublik Indonesia dalam rangka melindungi folklor terutama Batik Motif ParangRusak dan Efektifitas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Ciptadalam memberikan perlindungan atas Batik Motif Parang Rusak. Untukmenjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian normatif terhadap UndangundangNomor 19 Tahun 2002. Selain itu sebagai pelengkap juga dilakukanwawancara dengan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Pengolahandata dilakukan secara kualitatif, sedangkan pengambilan kesimpulan dilakukandengan menggunakan metode deduktif.

---

ABSTRACTIndonesia is known as a country that has a diverse cultural heritage. The culturalheritage is intangible property for Indonesia because it is traditional andhereditary. One of the cultural heritage of Indonesia is batik motif parang rusak.The maintenance and preservation of traditional knowledge and traditionalcultural expressions or folklore in Indonesia is regulated in Article 10 paragraph(2) of Act Number 19 of 2002, The State holds the Copyright on folklore and folkculture results that belong together, like the story, saga, fable, legend, chronicle,songs, crafts, choreography, dance, calligraphy and other works of art and inArticle 10 paragraph (3) of Act Number 19 of 2002 states that in order to publishor reproduce the works referred to in paragraph (2) , people who are notIndonesian citizens must first obtain permission from the institution related to theproblem. The protection of folklore are referred to in this paper is the creationfolklore announcement or multiplication by non Indonesian citizen. This is toprevent the use by a foreign party without the permission of the institution relatedto this issue. With the recognition of batik as an Intangible Cultural Heritage ofHumanity on October 2, 1999 , the Indonesian government must anticipate what ifthere is another party (foreign) who will do the announcements or reproduction ofdefective parang motif for their own commercial interests. This paper discussesprotection parang motif Copyright damaged by Act Number 19 of 2002, the lawattempts to do the Indonesian government in order to protect folklore especiallyBatik Motif Parang Rusak and Effectiveness of Act Number 19 of 2002 onCopyright in giving protection of Batik Motif Parang Rusak. To answer theseproblems carried normative study of the Law Number 19 of 2002. In addition tocomplement the interviews were conducted by the Directorate IntellectualProperty Right. Data processing is done qualitatively, while the deduction is doneby using the deductive method."