Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai bagaimana tanggung jawab hukum dari pedagang perantara sebagai penyelenggara sistem perdagangan elektronik khususnya dalam perjanjian konsinyasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan preskriptif-analitis. Penelitian ini meneliti bagaimana perdagangan secara konvensional dan elektronik, serta melihat bagaimana KUHPerdata mengatur mengenai pedagang perantara dan perjanjian konsinyasi. Dalam skripsi ini juga dibahas mengenai bentuk tanggung jawab dari pedagang perantara yang sekaligus penyelenggara sistem elektronik di Indonesia dilihat dari beberapa peraturan yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Telematika, Peraturan Pemerintah Tahun 2012, dan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informasi No. 5 Tahun 2016. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan Tanggung Jawab Pedagang Perantara dalam Konsinyasi melalui E-Commerce adalah sama dengan sebagaimana layaknya tanggung jawab Pelaku Usaha baik merchant maupun provider. Provider dapat membatasi tanggung jawab terhadap pembeli sepanjang jika sudah mencantumkan secara tegas pembatasan itu secara adil, seperti menyediakan sarana notice and take down.

---

This thesis discusses how the legal responsibilities of intermediary traders as organizers of electronic trading systems, especially in consignment agreements. This research uses prescriptive analytical approach. This study examines how trade is conventional and electronic, and looks at how the Civil Code regulates brokers and consignment agreements. In this thesis is also discussed about the form of responsibility of intermediary traders and electronic system providers in Indonesia seen from several regulations namely the Consumer Protection Act, Information and Telematics Act, Government Regulation Year 2012, and Circular Letter of the Minister of Communication and Information No . 5 Year 2016. This study finds that the application of liability of intermediate traders in consignment model of business through E Commerce is the same as the responsibility of business actor either merchant or provider. The Provider may limit the liability to the buyer insofar as they have expressly imposed the restriction fairly, such as providing a notice and take down means."

"Tanggung Jawab Akuntan Publik Dalam Pemberian Opini Akuntan atas laporan keuangan. Perusahaan Kepada Pihak Yang Berkepentingan, Skripsi, Juli, 1991. Tanggung jawab adalah bagian dari kehidupan manusia dimana setiap kita bersikap tindak harus mampu mempertanggungjawabkannya. Profesi akuntan publik tidak luput dari tanggung jawab yang disandangnya, baik terhadap profesinya maupun terhadap hukum. Permasalahan hukum yang timbul dalam profesi akuntan publik di Indonesia sekarang, belum banyak mendapat perhatian dari kalangan hukum kita. sementara itu di lain pihak, perlu adanya perlindungan hukum bagi masyarakat yang berkepentingan dengan hasil pekerjaan akuntan dan bagi akuntan publik sendiri dalam melaksanaKan tugas profesinya. Untuk memahami tentang "permasalahan hukum yang timbul dalam profesi akuntan publik, perlu adanya penelitian, baik dengan metode kepustakaan maupun dengan metode lapangan. Dari buku-buku yang berhubungan dengan ilmu akuntansi (khususnya auditing) dapat diketahui prosedur audit yang harus dilakukan serta opini yang seharusnya diberikan atas laporan keuangan perusahaan oleh seorang akuntan publik. Sedangkan melalui metode lapangan dapat diketahui praktek dan permasalahan hukum yang timbul dalam profesi akuntan publik yang ada sekarang. Hasil kerja akuntan publik yang berada di bawah standar dapat menimbulkan kerugian kepada pihak yang berkepentingan. Apabila ditinjau dari segi hukum, perbuatan akuntan publik yang merugikan orang lain dapat diminta pertanggungjawabannya. Dalam prakteknya hingga saat sekarang belum ada keputusan pengadilan yang berhubungan dengan gugatan terhadap akuntan publik oleh pihak yang dirugikan. Keadaan ini terjadi karena masih kurangnya pengetahuan tentang profesi akuntan publik dari masyarakat serta kalangan hukum sendiri. Akhirnya, semuanya terpulang kembali kepada profesi akuntan untuk tetap mendapat kepercayaan dari masyarakat dalam melaksanakan pekerjaannya, masyarakat serta kalangan hukum kita."

"Skripsi ini membahas mengenai tinjauan hukum mengenai klausula dalam polis asuransi unit link, khususnya mengenai masalah pengalihan tanggung jawab perusahaan asuransi dan membahas tanggung jawab perusahaan asuransi yang mengalami kerugian dalam melakukan investasi, yang dibahas melalui sudut pandang Undang-Undang No. Tahun 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Undang- Undang Asuransi) dan peraturan perundang-undangan lainnya di bidang asuransi yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Produk asuransi jiwa modern menawarkan keleluasaan kepada pemegang polis untuk turut serta dalam melakukan pilihan-­‐pilihan investasi, misalnya di pasar uang, obligasi, saham, atau campuran ketiganya. Akibatnya, imbal hasil investasi tidak lagi dijamin oleh penanggung. Dengan skema ini, pemegang polis turut bertanggung jawab atas imbal hasil investasi yang diinginkan, karena penanggung hanya berperan sebagai manajer investasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, sedangkan analisis datanya adalah metode kualitatif. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ada beberapa klausula yang mengandung unsur pengalihan tanggung jawab yang tidak sesuai di dalam polis asuransi jiwa unit link, klausula yang efisiensinya secara mendasar telah mengalihkan tanggung jawab penanggung kepada tertanggung asuransi.

---

This thesis discusses about the legal aspects of the clause in unit-linked insurance policies, particularly on the question of transferring the responsibility of insurance companies and analysis the responsibility of insurance companies that suffered losses in investment, which is discussed through the perspective of Law Number 2 of 1992 on Insurance Business (Insurance Act) and others legislation in the field of insurance related to the issues discussed.

Modern life insurance products offer the flexibility to policy holders to participate in the conduct of investment choices, for example in the money market, bonds, stocks, or a mixture of all three. As a result, return on investment is no longer guaranteed by the insurer. With this scheme, policyholders are also responsible for the desired Return on Investment, because the underwriter only acted as an investment manager.

This research is normative research methods, while data analysis is a qualitative method. From this research, it can be concluded that there are several clauses that contain elements of the transfer of responsibilities that do not fit in the unit-linked life insurance policy, the efficiency is a fundamental clause has transferred responsibility to the insured's insurance underwriter."

"Listrik merupakan salah satu kebutuhan penunjang utama bagi manusia, terutama di era modern seperti sekarang ini. Penggunaan listrik bukan hanya untuk penerangan tetapi terlebih lagi untuk seluruh aspek kebutuhan rumah tangga terutama yang menggunakan alat elektronik. PT PLN sebagai satu-satunya Perusahaan Listrik Negara yang mempunyai tugas untuk menyediakan dan mengupayakan tenaga listrik untuk masyarakat luas dituntut untuk selalu meningkatkan kuantitas dan kualitas ketenaga listrikannya bagi masyarakat. Akan tetapi dalam prakteknya, sering terjadi keluhan keluhan dari masyarakat pengguna listrik atau konsumen listrik terhadap pelayanan dan atau kinerja dari PT. PLN selaku pelaku usaha penyedia jasa listrik. Salah satu keluhan yang sangat meresahkan masyarakat pengguna listrik ialah terjadinya pemadaman secara bergiliran tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu. Di dalam penelitian ini, penulis meneliti kemungkinan adanya indikasi perbuatan melawan hukum dalam pemadaman listrik secara bergiliran ini, karena telah mengakibatkan kerugian di kalangan konsumen listrik. Selain itu juga melihat bagaimana hubungan hukum antara PT. PLN selaku pelaku usaha dengan masyarakat pengguna listrik selaku konsumen yang terjadi atas dasar kontrak penyambungan listrik, yang dimana hubungan hukum tersebut memberikan tanggung jawab kepada PT PLN sebagai pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan dan kerugian akibat pemakaian tenaga listrik termasuk kerugian akibat pemadaman listrik. Dalam rangka mendapatkan ganti rugi atas apa yang telah mereka alami, maka kemudian para masyarakat pengguna listrik dapat mengajukan beberapa upaya hukum. Salah satu upaya hukum tersebut adalah gugatan secara Class Action. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang menggunakan data sekunder berupa bahan kepustakaan."

"[Adanya gugatan perdata yang diajukan oleh Sumatra Partners LLC melawan advokat pada kantor hukum Ali Budiarjo, Nugroho, Reksodiputro (ABNR) atas pembuatan legal opinion telah menunjukkan potensi gugatan klien yang tidak puas akan pelayanan jasa hukum yang diberikan oleh advokat, khususnya dalam hal pembuatan legal opinion. Sampai saat ini belum terdapat putusan pengadilan yang dapat dijadikan yurisprudensi berkaitan dengan hal ini. Penelitian ini mencoba untuk menjawab mengenai isu bagaimana pertanggungjawaban advokat atas pembuatan legal opinion, baik secara etika profesi, perdata, dan pidana. Melalui pendekatan yuridis normatif diketahui bahwa terdapat batasan-batasan yang mengharuskan seorang advokat untuk bertanggung jawab, dan pada dasarnya advokat dapat dimintai pertanggungjawaban atas pembuatan legal opinion, baik secara etika profesi yang didasarkan pada ketentuan kode etik profesi advokat Indonesia yang diputuskan olehdewan kehormatan advokat, secara perdata maupun pidana apabila terlebih dahulu dapat dibuktikan adanya itikad tidak baik pada diri advokat dalam menyusun legal opinion, serta mampu membuktikan dalil-dalil gugatan yang diajukan pada jenis pertanggungjawaban secara perdata ataupun membuktikan bahwa advokat tersebut telah memenuhi unsur delik tertentu yang berkaitan dengan penyusunan sebuah legal opinion. Selain itu, untuk memitigasi risiko pertanggungjawaban hukum yang dimiliki advokat, kedepannya advokat dapat melakukan penutupan asuransi tanggunggugat hukum.

---

Civil lawsuits by Sumatra Partners LLC against some advocates in Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro (ABNR) law offices on matter malpractice in rendering legal opinion showed trends in clients to take lawsuit against their lawyer, who are not satisfied with the legal services provided by the lawyers, particularly in terms of

rendering legal opinion. Until today, there is no court decision that can be used as jurisprudence on this matter. This study tries to answer on the issue of advocate's

liability in rendering a legal opinion, based on professional ethics, civil, and criminal approach. Based on normative juridical approach is known that there are any restrictions that require a lawyer to be responsible, and basically advocates liable for rendering a legal opinion, based on professional ethics refer to provisions of the Indonesia advocates code ethics, and it will decided by the advocates board of honors, while, for civil and criminal liability, intially must be proven that there is no existence of good faith in advocates when he/she drafting legal opinions, and the plaintiff must be able to prove the arguments of the lawsuit or prove that the advocates has met the elements of criminal provision regarding to rendering a legal opinion. Furthermore, in order to mitigate legal risk from rendering opinion letter, an advocates shall be has legal risk insurance., Civil lawsuits by Sumatra Partners LLC against some advocates in Ali Budiardjo,

Nugroho, Reksodiputro (ABNR) law offices on matter malpractice in rendering legal

opinion showed trends in clients to take lawsuit against their lawyer, who are not

satisfied with the legal services provided by the lawyers, particularly in terms of

rendering legal opinion. Until today, there is no court decision that can be used as

jurisprudence on this matter. This study tries to answer on the issue of advocate’s

liability in rendering a legal opinion, based on professional ethics, civil, and criminal

approach. Based on normative juridical approach is known that there are any

restrictions that require a lawyer to be responsible, and basically advocates liable for

rendering a legal opinion, based on professional ethics refer to provisions of the

Indonesia advocates code ethics, and it will decided by the advocates board of honors,

while, for civil and criminal liability, intially must be proven that there is no

existence of good faith in advocates when he/she drafting legal opinions, and the

plaintiff must be able to prove the arguments of the lawsuit or prove that the

advocates has met the elements of criminal provision regarding to rendering a legal

opinion. Furthermore, in order to mitigate legal risk from rendering opinion letter, an

advocates shall be has legal risk insurance.]"

"Rumah sakit merupakan institusi yang memberikan pelayanan di bidang kesehatan. Sebagai suatu institusi, berdasarkan hukum perdata maka rumah sakit mempunyai tanggung jawab atas segala tindakan dari personalianya yang terjadi di rumah sakit. Tanggung jawab terhadap personalia itu meliputi pula tanggung jawab atas malpraktek tenaga kesehatan. Terhadap tanggung ja ab tersebut maka rumah sakit dapat dituntut oleh pasien/keluarganya untuk memberikan ganti rugi atas segala kerugian yang timbul akibat malpraktek tersebut. Tuntutan ganti rugi itu umumnya adalah berupa tuntutan sejumlah uang tertentu. Apabila terhadap tuntutan tersebut pengadilan memberikan putusan yang mewajibkan rumah sakit untuk membayar ganti rugi kepada pasien/keluarganya, maka rumah sakit mau tidak mau harus menjalaninya. Apabila terjadi hal demikian, maka rumah sakit sebagai suatu unit sosio ekonomis tentunya akan sangat rugi, karna hal ini akan menambah pengeluaran bagi rumah sakit. Untuk menghindari kemungkinan terjadinya kerugian tersebut, maka rumah sakit mengasuransikan dirinya. Dengan mangasuransikan diri, maka segala risiko. kerugian tadi beralih dari rumah sakit kepada perusahaan asuransi. Dan karenanya segala hak dan kewajiban rumah sakit, yang berkaitan dengan tuntutan atas malpraktek tadi, beralih kepada perusahaan asuransi. Peralihan hak dan kewajiban rumah sakit tersebut terjadi, apabila rumah sakit mengajukan klaim atas tuntutan malpraktek tenaga kesehatannya kepada perusahaan asuransi, dan perusahaan asuransi setuju untuk menanggung/menyelesaikan klaim tersebut."

"Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi dalam berbagai sektor, termasuk industri asuransi. Pemasaran dan penjualan polis asuransi secara online melalui platform digital memberikan kemudahan akses bagi konsumen, namun juga menimbulkan tantangan baru terkait tanggung jawab perusahaan asuransi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum dan etika perusahaan asuransi dalam proses pemasaran dan penjualan polis melalui platform digital, dengan fokus pada perlindungan konsumen dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pendekatan penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan menggunakan analisis terhadap regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan regulasi terkait asuransi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan asuransi memiliki tanggung jawab untuk menyediakan informasi yang transparan, akurat, dan mudah dipahami oleh konsumen, serta memastikan keamanan data pribadi yang dikumpulkan melalui platform digital. Selain itu, diperlukan pengawasan lebih lanjut dari regulator untuk memastikan kepatuhan perusahaan asuransi terhadap standar yang ditetapkan. Studi ini memberikan kontribusi dalam memperkuat aspek hukum dan praktik terbaik dalam pemasaran asuransi digital, yang pada akhirnya mendukung kepercayaan konsumen terhadap industri asuransi.

---

The advancement of digital technology has driven transformation across various sectors, including the insurance industry. Online marketing and sales of insurance policies through digital platforms provide consumers with easier access but also pose new challenges related to the responsibility of insurance companies. This study aims to analyze the legal and ethical responsibilities of insurance companies in the process of marketing and selling policies through digital platforms, focusing on consumer protection and compliance with applicable regulations. This research adopts a normative juridical approach by analyzing relevant regulations, such as the Consumer Protection Act and insurance-related regulations in Indonesia. The findings reveal that insurance companies are responsible for providing transparent, accurate, and easily understandable information to consumers while ensuring the security of personal data collected through digital platforms. Furthermore, enhanced regulatory oversight is required to ensure compliance with established standards. This study contributes to strengthening legal aspects and best practices in digital insurance marketing, ultimately fostering consumer trust in the insurance industry."

"Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi dalam berbagai sektor, termasuk industri asuransi. Pemasaran dan penjualan polis asuransi secara online melalui platform digital memberikan kemudahan akses bagi konsumen, namun juga menimbulkan tantangan baru terkait tanggung jawab perusahaan asuransi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum dan etika perusahaan asuransi dalam proses pemasaran dan penjualan polis melalui platform digital, dengan fokus pada perlindungan konsumen dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pendekatan penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan menggunakan analisis terhadap regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan regulasi terkait asuransi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan asuransi memiliki tanggung jawab untuk menyediakan informasi yang transparan, akurat, dan mudah dipahami oleh konsumen, serta memastikan keamanan data pribadi yang dikumpulkan melalui platform digital. Selain itu, diperlukan pengawasan lebih lanjut dari regulator untuk memastikan kepatuhan perusahaan asuransi terhadap standar yang ditetapkan. Studi ini memberikan kontribusi dalam memperkuat aspek hukum dan praktik terbaik dalam pemasaran asuransi digital, yang pada akhirnya mendukung kepercayaan konsumen terhadap industri asuransi.

---

The advancement of digital technology has driven transformation across various sectors, including the insurance industry. Online marketing and sales of insurance policies through digital platforms provide consumers with easier access but also pose new challenges related to the responsibility of insurance companies. This study aims to analyze the legal and ethical responsibilities of insurance companies in the process of marketing and selling policies through digital platforms, focusing on consumer protection and compliance with applicable regulations. This research adopts a normative juridical approach by analyzing relevant regulations, such as the Consumer Protection Act and insurance-related regulations in Indonesia. The findings reveal that insurance companies are responsible for providing transparent, accurate, and easily understandable information to consumers while ensuring the security of personal data collected through digital platforms. Furthermore, enhanced regulatory oversight is required to ensure compliance with established standards. This study contributes to strengthening legal aspects and best practices in digital insurance marketing, ultimately fostering consumer trust in the insurance industry."