Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pasar Modal di Indonesia sangat berkembang termasuk dengan instrumen-instrumen yang terdapat di dalamnya. Salah satu instrumen yang mengalami perkembangan adalah Reksa Dana. Reksa Dana dinilai lebih mudah untuk digunakan oleh calon investor yang masih awam akan penginvestasian. Terdapat beberapa produk yang terdapat pada Reksa Dana, salah satunya adalah Reksa Dana Terproteksi. Reksa Dana Terproteksi sendiri dinilai menjadi salah satu produk Reksa Dana yang paling aman dikarenakan dapat memberikan suatu proteksi terhadap nilai awal investasi yang dimasukkan oleh investor. Walaupun dinilai aman dan dapat memberikan proteksi kepada investor atau pemegang Unit Penyertaan, ternyata Reksa Dana Terproteksi memiliki beberapa risiko. Beberapa risiko yang dimiliki oleh Reksa Dana Terproteksi adalah risiko Nilai Aktiva Bersih yang berkurang jika investor menjual Reksa Dana Terproteksinya sebelum jatuh tempo, risiko Manajer Investasi yang tidak seratus persen menginvestasikan dana pada instrumen obligasi, dan risiko yang paling harus diantisipasi dan paling berbahaya yaitu risiko gagal bayar yang dilakukan oleh perusahaan penerbit obligasi yang dijadikan sebagai aset dasar dari Reksa Dana Terproteksi. Penulis menggunakan penelitian hukum dikarenakan landasan ilmu pengetahuannya adalah ilmu hukum. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Dalam penelitian yang dilakukan penulis, belum terdapat pengaturan yang khusus mengatur mengenai bagaimana mekanisme penyelesaian jika terdapat kondisi gagal bayar pada produk Reksa Dana Terproteksi. Akan tetapi penyelesaian gagal bayar dapat dilakukan dengan mekanisme penyelesaian gagal bayar pada obligasi dikarenakan aset dasar pada Reksa Dana Terproteksi adalah obligasi. Hal ini menimbulkan ketidakpastian perlindungan hukum bagi investor pada Reksa Dana Teproteksi. Oleh karena itu harus ada regulasi yang khusus mengatur mengenai mekanisme penyelesaian risiko pada Reksa Dana Terproteksi khususnya risiko gagal bayar.

---

The capital market in Indonesia is very developed, including the instruments contained therein. One instrument that has developed is mutual funds. Mutual Funds are considered easier to use by potential investors who are new to investing. There are several products in Mutual Funds, one of which is Capital Protected Funds. Capital Protected Funds themselves are considered to be one of the safest Mutual Fund products because they can provide protection for the initial investment value entered by investors. Even though it is considered safe and can provide protection to investors or Participation Unit holders, it turns out that Capital Protected Funds have several risks. Some of the risks that are owned by Capital Protected Funds are the risk of reduced Net Asset Value if the investor sells the Capital Protected Funds before maturity, the risk of the Investment Manager not one hundred percent investing funds in bond instruments, and the risk that must be anticipated and the most dangerous, namely the risk of failure payments made by the bond issuer company which is used as the underlying asset of the Protected Mutual Fund. The author uses legal research because the basis of his knowledge is the science of law. The methodology used is a normative juridical approach. In the research conducted by the author, there are no specific regulations governing the settlement mechanism if there is a default condition on Protected Mutual Fund products. However, the settlement of default can be done with the mechanism of settlement of default on bonds because the basic asset in Capital Protected Funds is bonds. This raises the uncertainty of legal protection for investors in Capital Protected Funds. Therefore there must be regulations that specifically regulate the mechanism of risk settlement in Capital Protected Funds, especially the risk of default.

"

"Skripsi ini membahas mengenai analisis yuridis terhadap kebijakan pembayaran rekening listrik dengan sistem Payment Point Online Bank yang dicanangkan oleh PT. PLN (Persero), ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan kasus. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan pembayaran rekening listrik dengan sistem Payment Point Online Bank oleh PT. PLN telah sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Perlindungan Konsumen dan telah memenuhi hak-hak pelanggan listrik selaku konsumen.

---

This thesis describes the legal analysis due to the payment of consumer’s electricity account policy using the Payment Point Online Bank System by PT. PLN (Persero), from the perspective of the Consumer’s Protection Law. This thesis is a normative legal study and employs statutes, a comparative approach, and a case study in its analysis. This thesis concludes that the Payment of Costumers Electricity Account Policy using the Payment Point Online Bank System by PT. PLN (Persero) has comply to the provisions set forth in the Consumers Protection Law and fulfilled the rights of PT. PLN (Persero) customers as consumers."

"Tulisan ini bertujuan mengetahui aspek pelindungan konsumen dalam transaksi Meterai Elektronik dan kualifikasinya berdasarkan UU PK, potensi kegagalan sistem elektronik yang timbul, serta tindakan dan pertanggungjawaban dari para pihak atas kegagalan dan potensi pemalsuan. Dengan metode penelitian berjenis doktrinal, tulisan ini menganalisis bagaimana UU PK, UU ITE sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 1 Tahun 2024, dan UU Bea Meterai diterapkan dalam kasus-kasus kegagalan pada Meterai Elektronik. Hasil dari analisis UU PK adalah bahwa para pihak dapat dinyatakan sebagai konsumen dan pelaku usaha serta pembubuhan Meterai Elektronik sebagai jasa. Berdasarkan kasus-kasus kegagalan, timbul kerugian dari konsumen yang harus diganti rugi dan kenyataannya tidak terdapat penyelesaian atau ganti rugi. Selain itu, terdapat ketidaksesuaian dalam prosedur ganti rugi dengan peraturan perundang-undangan sehingga Perum PERURI dan Distributor sebagai pelaku usaha juga harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengajuan ganti rugi oleh konsumen. Berdasarkan temuan tersebut, tindakan preventif, represif, dan pertanggungjawaban dari para pihak harus dilaksanakan dari para pihak dengan mengikuti ketentuan UU PK, UU ITE, PP PSTE, dan PP PMSE. Sehingga, transaksi yang adil dan efektif dalam transaksi Meterai Elektronik dapat tercapai.

---

This paper intends to understand the consumer protection aspect in the transaction of Electronic Duty Stamp as to comply with Consumer Protection Law, electronic systems’ tendency to fail, and actions and liability from the parties in response to electronic system failure and electronic duty stamp forgery. This paper is subject to doctrinal legal research, which analyzes the implementation of Consumer Protection Law, Electronic Information and Transaction Law last revised in 2024, and Stamp Duty Law to cases of electronic system failure. The analysis of Consumer Protection Law finds that Electronic Duty Stamp stamping process is similar to services. The parties also resemble consumer and business actors. According to the cases of electronic system failure, consumers sustain economic losses and business actors are liable to give compensation but, on some cases, business actors did not give any. The analysis finds an indication of nonconformity in compensation-request procedure among Perum PERURI and Distributors that is also subject to Consumer Protection Law. In conclusion, preventive and repressive actions, as well as liability from every party should be in force by referring to Consumer Protection Law, Electronic Information and Transaction Law last revised in 2024, as well as Government Regulation No. 71 of 2019 and Government Regulation No. 80 of 2019. With the regulations and actions in effect, the transaction of Electronic Duty Stamp should proceed lawfully and effectively."

"Perkembangan financial technology dan perangkat mobile di Indonesia menjadi peluang besar bagi mobile payment untuk terus bertumbuh dengan pesat. Sebagai mobile-first country, situasi ini mendapat sambutan yang baik dari masyarakat Indonesia, khususnya bagi mereka yang menganut tren cashless society. Hal ini mendorong masifnya pengadopsian aplikasi mobile payment di kalangan masyarakat Indonesia. Seiring dengan fenomena tersebut, penelitian ini hendak menganalisis perilaku continuance intentions masyarakat dalam menggunakan aplikasi mobile payment dengan melibatkan variabel customer-perceived satisfaction with mobile payment applications’ qualities, customer-perceived satisfaction with mobile payment applications’ securities, customer use experience, customer-perceived expectations, customer brand loyalty, rewards sebagai anteseden. Penelitian ini dilaksanakan melalui survei dengan judgemental sampling yang melibatkan 318 responden berusia 19 – 54 tahun yang berdomisili di Jabodetabek dan menggunakan aplikasi mobile payment dalam satu bulan terakhir. Peneliti mengolah data dengan menggunakan metode structural equation modelling (SEM) melalui software LISREL 8.8. Hasil penelitian menunjukkan bahwa customer-perceived satisfaction with mobile payment applications’ qualities dan customer-perceived satisfaction with mobile payment applications’ securities berpengaruh positif terhadap customer use experience. Selanjutnya, customer use experience berpengaruh positif terhadap customer-perceived expectations. Di samping itu, customer-perceived expectation berpengaruh positif terhadap customer brand loyalty yang juga berpengaruh positif terhadap continuance intentions. Demikian pula continuance intentions dipengaruhi secara positif oleh rewards.

---

The development of financial technology and mobile devices became a great opportunity for the rapid growth of mobile payment in Indonesia. As a mobile-first country, this situation got favorable responses from Indonesians, especially for those who adhere to cashless society trend. This led to a massive adoption of mobile payment applications among Indonesians. In line with this phenomenon, this study intended to analyze continuance intentions in using mobile payment involving the variable customer-perceived satisfaction with mobile payment applications’ qualities and securities, customer use experience, customer perceived expectations, customer brand loyalty, and rewards as antecedents. This research was conducted through judgmental-sampling survey involving 318 respondents aged 19 - 54 years who were domiciled in Jabodetabek and used the mobile payment application in the past month. The researcher processed the data using the structural equation modeling (SEM) method through LISREL 8.8 software. The results of the study show that customer-perceived satisfaction with mobile payment applications 'qualities and securities have positive effect on customer use experience. Furthermore, customer use experience has positive effect on customer-perceived expectations. In addition, customer-perceived expectation has positive effect on customer brand loyalty which also has positive effect on continuance intentions. Likewise, continuance intentions are positively influenced by rewards."

"Tesis ini membahas bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah dalam transaksi derivatif perbankan di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang ( ) yang melakukan analisis deskriptif. Penelitian ini menerapkan teori asas kebeb san berkontrak dan sistem terbuka dari hukum perjanjian Indonesia, yang mana memungkinkan para pihak dalam transaksi derivatif perbankan di Indonesia untuk membu perjanjian apa saja, baik mengenai isi, bentuk maupun jenis perjanjiannya, namun dibatasi oleh norma-norma hukum yang terdapat dalam KUH Perdata, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Bank Indonesia, dan PBI Transaksi Derivatif. Penelitian ini menemukan ahwa keistimewaan derivatif sebagai instrumen finansial ada ah kemampuannya dalam mengalihkan risiko tanpa memperdagangkan aset itu sendiri kepada pihak lain yang lebih mampu mengelola risiko secara lebih efisien. Sel njutnya, meskipun secara normatif keberadaan transaksi derivatif di Indonesia diatur dalam PBI Nomor 7/31/PBI/2005 tentang Transaksi Derivatif sebagaimana elah diubah dengan PBI Nomor 10/38/PBI/2008, namun keberadaannya dimungkinkan karena sistem hukum di Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak, yang memungkinkan para pihak untuk membuat perjanjian apa saja, baik mengenai isi, bentuk maupun jenis perjanjiannya, sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan, dan memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, serta dilakukan dengan itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Perlindungan hukum terhadap nasabah dalam transaksi derivatif perbankan di Indonesia telah diatu dalam Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Bank Indonesia, PBI Transaksi Derivatif, PBI Transparansi Informasi Produk Bank, dan PBI Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Mekanisme perlindungan hukum terhadap nasabah dalam transaksi derivatif di sekt perbankan adalah melalui keharusan adanya pedoman transaksi derivatif, penerapan prinsip transparansi informasi mengenai produk bank, keharusan pembuatan kontrak, penerapan manajemen risiko, serta mekanisme pengawasan d n pemberian sanksi."