Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Anjungan Tunai Mandiri (ATM) merupakan fasilitas transfer uang secara elektronik yang paling banyak beredar di masyarakat hal ini dikarenakan penggunaannya yang lebih efisien, dimana nasabah tidak perlu datang ke bank untuk menarik dana. Terhadap penggunaan fasilitas ATM memunculkan permasalahan mengenai bagaimana pelaksanaan perlindungan konsumen nasabah pengguna Bank X ditinjau dari ketentuan perlindungan konsumen yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/17/DASP tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) dan bagaimana perlindungan konsumen didalam Surat Edaran Bank Indonesia No.14/17/DASP tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) dibandingkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, didukung dengan hasil wawancara dengan narasumber. Pengaturan perlindungan konsumen didalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/17/DASP tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) telah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Materi yang dimuat dalam perubahan Surat Edaran Bank Indonesia ini antara lain mencakup: prinsip perlindungan nasabah, prinsip kehati-hatian, standar keamanan APMK, kerjasama antara penyelenggara APMK dengan pihak lain, dan penyampaian laporan. Akan tetapi pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap nasabah pengguna Bank X tidak sesuai ketentuan perlindungan konsumen yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

---

Automatted teller machine (ATM) is a facility to transfer money electronically and it is the most widely circulated in the community, this is due to its efficiency, where the customer does not need to come to the bank to withdraw money. Against the use of ATM facilities eliciting the problem of how to the implementation of consumer protection customers users Bank X review of the terms of consumer protection that is listed in the law on Consumers’ Protection and Bank Indonesia circular letter No. 14/17/DASP about Organizing activities of the means of payment using the card (APMK) and how consumer protection in the circular letter of Bank Indonesia No. 14/17/DASP about Organizing activities of the means of payment using the card (APMK) compared with the provision in the Act No. 8 of 1999 on the protection of consumers. The research method used is the juridical normative research, supported by interviews with the speakers. Consumer protection arrangements in the circular letter of Bank Indonesia No. 14/17/DASP about Organizing activities of the means of payment using the card (APMK) were in accordance with the consumer protection act. The material contained in the circular letter of Bank Indonesia changes include the following: the principle of customer protection, the principle of prudence, APMK security standards, cooperation between the organizers of the APMK with the other side, and the submission of the report. However, the implementation of consumer protection against the client user Bank X does not match the consumer protection provisions set forth in Act No. 8 of 1999 on the protection of consumers."

"Skripsi ini adalah penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif dan perspektif analitis. Dalam skripsi ini membahas mengenai bagaimana pengaturan tindak pidana di bidang perbankan dalam Undang-Undang perbankan dan peraturan lainnya. Selain itu skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum yang diberikan oleh bank kepada nasabah dalam hal terjadinya tindak pidana perbankan. Khususnya tindak pidana pencurian yang terjadi pada bank BCA melalui ATM. Dan dapat disimpulkan bahwa perlindungan yang diberikan kepada nasabah bank adalah berupa perlindungan secara tidak langsung dan perlindungan secara langsung. Perlidungan yang pasti diberikan kepada nasabah dalam hal terjadinya tindak pidana di bidang perbankan adalah dengan ganti rugi yang diberikan oleh pihak bank secara langsung.

---

This thesis is the study of law with the normative juridical approach is descriptive and analytical perspective. In this thesis discusses about how the criminal setting in banking in banking law and other regulations. Additionally this thesis discusses the legal protection granted by banks to customers in case of banking crimes. In particular offense of theft which occurred at a bank through ATM BCA. And it can be concluded that the protections afforded to customers of the bank is an indirect form of protection and the protection directly. Protection is certainly given to customers in the event of criminal acts in the field of banking is the compensation provided by the bank directly. "

"ATM sebagai bentuk fasilitas yang disediakan oleh bank untuk kemudahan dan kenyamanan nasabah dalam melakukan transaksi keuangan ternyata tidak selamanya aman. Kasus pembobolan ATM yang terjadi di Bali dan kota-kota lain membuktikan bahwa hak-hak nasabah selaku konsumen terutama hak atas keamanan masih belum dipenuhi oleh pihak bank. Dengan kesadaran adanya ketidakseimbangan kedudukan antara nasabah selaku konsumen dan pihak bank selaku pelaku usaha maka dibutuhkan peraturan-peraturan yang melindungi kepentingan nasabah. Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang berbasis pada analisis norma hukum dan bersifat deskriptif dengan menggunakan studi kepustakaan.Hasil penelitian ini berupa analisis dan saran mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah bank korban pembobolan ATM ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsmen dan beberapa Peraturan Bank Indonesia serta menjelaskan bagaimanakah tanggung jawab dan ganti rugi yang diberikan oleh pihak perbankan kepada para korban pembobolan ATM.

---

ATM facility, which is provided by bank to comfort the customers in doing financial transaction, is not always save. ATM fraud in Bali and other cities proofs that the rights of the customers especially right of safety can not be fulfilled by bank. Realizing the unbalance position between customer as consument and bank as business player, some rules which give protection to the customers is needed. This research is a normative and descriptive law research which uses study of literature.

The result of the research is analysis and suggestions on how to give legal protection for victims of ATM fraud based on Act Number 8 year 1999 About Protection Law and some Indonesian Banking Rule. In addition, the research explains the responsibility and procedure to compensate financial loss given by bank for the victims of ATM fraud."

"Tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum tentang penyelenggaraan sistem pembayaran elektronik menggunakan kartu. Perlindungan yang diatur pada undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengamanatkan pelaksanaan transaksi elektronik yang andal, aman dan bertanggung jawab. Pada prakteknya pelaksanaan ini belum terlaksana dengan baik. Tesis ini mencoba membahas peraturan-peraturan yang terkait dengan aspek perlindungan pengguna sistem pembayaran elektronik dengan alat pembayaran menggunakan kartu.

---

This thesis describes about the legal protection implemented on the enforcement of electronic payment system using payment card. The legal protection that are regulated in the law of Information and Electronic Transaction number 11 year 2008 is mandating for an electronic transaction practice that are secure, reliable and responsible. On the field this practice of regulation has not been well applied. This thesis will try to look other regulation that are related with the aspect of user protection on electronic payment system used with payment card."

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap keamanan data pribadi nasabah pada kasus card skimming Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK). Perkembangan jumlah pemakaian kartu kredit, kartu debet, dan/atau kartu ATM yang pesat di Indonesia dijadikan peluang oleh para oknum tidak bertanggungjawab untuk mengeruk dana dari rekening nasabah dengan berbagai modus kejahatan yang salah satunya adalah card skimming. Keamanan teknologi yang rentan ditambah sistem pengawasan penyelenggaraan yang lemah merupakan dua faktor utama penyebab maraknya kejahatan pencurian dana dengan cara card skimming. Belum adanya aturan komprehensif tentang perlindungan data pribadi membuat proses pertanggungjawaban kerugian nasabah menjadi memiliki berbagai ketersinggungan. Maka dari itu dalam penelitian ini akan dibahas mengenai konsep perlindungan konsumen, perlindungan data pribadi, privasi, penjelasan APMK, upaya hukum nasabah, serta tanggung jawab para penyelenggara terhadap card skimming fraud di Indonesia.

---

Over a decade, credit card fraud has been a major problem in the Indonesian payment system. Those attackers have used the increasing number of card-based payment instrument usage to be a chance for unlawfully making money. On this thesis will be discussed the highlighting of personal data protection against skimming fraud on card-based payment instrument in Indonesia. As a payment instrument that evolves fraud cases rapidly over time, personal data protection is sure to be a serious concern. The vulnerable technology security and weak implementation of surveillance systems are the two main factors causing the rampant fraud perpetration of stealing funds by way of card skimming. The absence of comprehensive rules on the protection of personal data losses make the accountability process customer becomes have a variety of offenses. Therefore, in this study will be discussed on the concept of consumer protection, personal data protection, privacy, as well as the responsibility of the card-base payment organizers against card skimming fraud in Indonesia."