Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"P2TL yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) dalam rangka mengurangi adanya susut daya yang disebabkan faktor non teknis. Dalam pelaksanaannya, PT. PLN diduga sering kali melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku. Terutama mengenai hak-hak konsumen yang terdapat dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen. Skripsi ini membahas mengenai ketentuan yang mengatur P2TL terkait dengan perlindungan konsumen. Salah satu contoh kasus pelanggaran pelaksanaan P2TL adalah sengketa konsumen yang melibatkan Drs. Wahidin Purba dan PT. PLN AJ Cempaka Putih yang harus diselesaikan melalui proses arbitrase di BPSK. Bagaimanakah sebenarnya dasar hukum pelaksanaan P2TL yang dilakukan oleh PLN? Apakah putusan Arbitase dalam kasus tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang belaku? Skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif dengan metode penelitian analitis dekskriptif. Sebagai pelaku usaha dalam penyediaan listrik, sudah seharusnya PLN mentati peraturan-peraturan yang berlaku dan menghormati hak-hak yang dimiliki oleh konsumennya.

---

P2TL performed by PT. PLN (Persero) in order to reduce the power losses caused by non-technical factors. In practice, PT. PLN frequently alleged for violating the regulations. Especially regarding the consumer rights which are contained in the Consumer Protection Act. This thesis discusses about the rules of P2TL related to consumer protection. An example case relating this problem is dispute between Drs. Wahidin Purba and PT. PLN AJ Cempaka Putih which took an arbitration process on BPSK to resolve this problem. How is the legal basis for implementation of P2TL which is executed by PLN? Is the arbitration decision of this case had complied with the regulations? This thesis is a juridical normative research with analytic descriptive research methods. As business operator in the electricity supplies, PLN should comply to the regulations and respects the rights possessed by the consumers."

"Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 15 tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan, dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, maka pada tahun 1990 sudah ada beberapa ketentuan Pemerintah dan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) yang diterbitkan sebagai aturan untuk melaksanakan perlindungan konsumen pada jasa ketenagalistrikan.Jasa ketenagalistrikan yang diberikan kepada konsumen listrik harus berdasarkan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang tentang Ketenagalistrikan, dan perundang-undang lainnya. Ada beberapa hal yang dibahas dalam penulisan ini, yaitu bagaimana tanggung jawab PT PLN (Persero) berdasarkan kontrak terhadap konsumen listrik ?, dan bagaimana praktek penyelesaian sengketa konsumen listrik ?.Dalam penelitian yang bersifat yuridis normatif ini, yang gunanya untuk mengetahui dan memahami bagaimana tanggung jawab PT PLN (Persero) berdasarkan kontrak terhadap konsumen listrik, dan faktor-faktor apa yang saja menyebabkan timbulnya suatu sengketa antara konsumen dengan PT PLN (Persero), dan bagaimana praktek penyelesaian sengketanya?.Dari hasil penelitian di PT PLN (Persero) didapat data bahwa PT PLN (Persero) bertanggung jawab dalam melaksanakan pelayanannya kepada konsumen listrik adalah berdasarkan kontrak yang disebut Surat Peijanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak yang tidak mengandung klausa Eksonarasi , dan PT PLN (Persero) telah berusaha menerapkan 13 (tiga belas) indikator tingkat mutu pelayanan yang berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 08LK/010/DIR/ 2002 tanggal 25 Juni 2002 , sedangkan praktek penyelesaian sengketa dilakukan melalui class action.B anyak konsumen listrik yang bukan sebagai pelanggan listrik, karena konsumen listrik tersebut bukanlah sebagai pihak yang menanda tangani kontrak, sehinga mereka bukanlah pihak yang berhak menggugat PT PLN (Persero) yang mengakibatkan gugatannya ditolak di Peradilan."

"Skripsi ini membahas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) atas terjadinya pemadaman listrik dan juga upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen yang dirugikan atas padamnya listrik ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hasil penelitian menghasilkan dua kesimpulan. Pertama, PT. PLN (Persero) telah melakukan pelanggaran hukum terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sehubungan dengan pemadaman listrik yang terjadi. Kedua, konsumen yang dirugikan dapat menyelesaikan sengketa melalui pengadilan ataupun di luar pengadilan.

---

The focus of this study is about law infringements that has been done by PLN Ltd. on the occurrence of blackout and also legal efforts that can be conducted by consumers who aggrieved by this blackout. There are two conclusions as the outcome of this research. Firstly, PLN Ltd. has infringed the consumer protection act in connection with the occurrence of blackout. Secondly, the aggrieved consumers can resolve disputes through the court or out of court dispute settlement."

"Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara PLN dengan perjanjian baku. dalam membuat perjanjian, para pihak babas menentukan sendiri isi perjanjian dengan berdasar pada asas kebebasan berkontrak. Kebebasan tersebut tidak terlepas dari syarat sahnya perjanjian, dimana harus rnemenuhi salah satu syarat, yaitu unsur kesepakatan. Kata sepakat merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi, agar perjanjian dianggap sah dan mampu mengikat. Kedudukan para pihak dalam Perjanjian Jual Bali Tenaga Listrik, dalam kenyataannya bias dikatakan tidak seimbang. Hal ini menimbulkan berbagai masalah dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Bali Tenaga Listrik. Apalagi PLN masih mecantumkan klausula eksemsi. Oleh karena itu diperlukan perlindungan hukum yang seimbang bagi para pihak, terutama pihak konsumen. Perjanjian Jual Bali Tenaga Listrik dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan. Penelitian ini bersifat explanatoris. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, sedangkan cara pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Penerapan asas kebebasan berkontrak tidak dapat dilaksanakan secara mutlak, karena adanya klausula baku, sehingga kedudukan para pihak tidak seimbang. Oleh karena itu diperlukan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak, yaitu dengan memberlakukan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Ketenagalistrikan. Pada dasarnya klausula baku boleh dimuat dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik, asalkan tidak memuat klausul baku yang memberatkan dan merugikan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. dalam proses persidangan di pengadilan, akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang lebih kuat dibandingkan dengan akta di bawah tangan."

"Skripsi ini membahas tentang penerapan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang dikenakan PT. PLN (Persero) kepada konsumen pengguna jasa ketenagalistrikan. Tarif Dasar Listrik (TDL) yang berlaku di Indonesia sesuai amanat Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan adalah diatur oleh Pemerintah dalam bentuk Keputusan Presiden. Di Indonesia pelanggaran terhadap penetapan Tarif Dasar Listrik (TDL) dilakukan oleh PT. PLN (Persero) dengan mengeluarkan SK. Direksi Nomor 101A.K/DIR/2008 tentang Ketentuan Pelaksanaan Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik Oleh Pelanggan PT. PLN (Persero) dan Edaran Direksi Tahun 2005. Dengan dikeluarkannya SK. Direksi dan Edaran Direksi 2005 PT. PLN (Persero) banyak konsumen mengeluhkan mengenai Tarif Dasar Listrik ( TDL) yang lebih mahal daripada yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Presiden. Dapat dilihat bahwa SK. Direksi dan Edaran Direksi 2005 PT. PLN (Persero) telah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Perlu adanya campur tangan Pemerintah lebih lanjut mengenai penerapan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang di kenakan kepada konsumen untuk melindungi dari kerugian yang mungkin timbul.

---

This thesis explains about the Basic Electricity Tariff (TDL) Impelemented by PT.PLN (Persero) to the consumers as electricity service users. This implemented tariff which stated as presidential decree complies with Law no. 15 of 1985 which regulates about electricity . In Indonesia violation to basic electricity tariff (TDL) conducted by PT. PLN (Persero) by issuing SK. Direksi Nomor 101A.K/DIR/2008 and Director’s circulation letter in 2005. The issuance of these letters concerned many consumers since they have to pay higher tariff compared to the Basic Electricity Tariff (TDL) based on Presidential Decree. Thus, these letters are in opposition to the higher rules. To solve this problem, the government need regulate the Basic Electricity Tariff (TDL) implemented to the consumer in order to protect the consumer rights from any arising damage."

"Peningkatan kompetensi karyawan sekarang menjadi isu penting bagi perusahaan untuk menjaga kemampuan berkompetisi guna menghadapi tantangan bisnis dalam era perdagangan babas yang akan segera datang. Undang-undang Ketenagalistrikan (baru) akan mengatur kompetisi antar pelaku bisnis tenaga listrik seperti PT PLN (Persero), swasta, termasuk koperasi dan BUMN yang lain. Melalui pembahasan bersama institusi terkait, maka Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral secara bertahap mempersiapkan standarisasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan. Analisis kompetensi K3 pada Pengawas kegiatan penyediaan tenaga listrik di PT PLN (Persero) bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat kompetensi K3 pada Pengawas pada beberapa Unit pengelola instalasi yang dipilih untuk melakukan penelitian yang dapat mewakili kegiatan penyediaan tenaga listrik di PT PLN (Persero), sekaligus untuk menggambarkan tingkat kompetensi pada kegiatan pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik. Dengan menggunakan referensi elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja dari kompetensi K3 umum (generik) untuk Pengawas (NOHSC, Australia) sebagai instrumen penelitian, dilakukan wawancara kepada para Pengawas serta kuisioner kepada para Pelaksana, kelompok kerja pengelola instalasi dan kepada para Pejabat pengelola instalasi, diperoleh bahwa rata-rata tingkat kompetensi K3 pada Pengawas kegiatan penyediaan tenaga listrik di PT PLN (Persero) dapat diklasifikasikan antara "rendah" sampai "kurang dari cukup", di mana pada kegiatan pembangkitan lebih baik dari pada kegiatan transmisi dan pada kegiatan transmisi lebih baik dari pada kegiatan distribusi. Saran pembinaan untuk meningkatkan kompetensi dengan menambah wawasan pengetahuan, ketrampilan dan sikap K3 pada Pengawas, keharusan terdapatnya komitmen yang kuat terhadap K3 dari top manajemen (dukungan manajemen) dan memperhatikan tempat kerja (tantangan kegiatan atau pengaruh lingkungan).

---

The Analysis on Occupational Safety and Health Competency for Supevisor of Electric Energy Supply in PT PLN (Persero)

Employee competency improvement is now becoming the important issues for corporations to maintain its competitive ability to meet business challenges for incoming free trade era. The (new) Electricity Act regulates the competition of electricity business players such as PT PLN (Persero), the private sector including ccoperative and other state owned corporations. Through agreements with related institutions, The Department of Mine and Energy is progressively set the standards to be used for technician competencies in electricity.

The analysis on occupational health and safety (OHS) competency for Supervisor of electric energy supply in PT PLN (Persero) aims at identifying the competency level of OHS of Supervisors in a number of units chosen to investigate matters that may represent the activities of electricity supply in PT PLN, while also describing the competency levels in electricity generation, transmission and distribution.

With reference to the competency elements and performance criteria for generic OHS c^mnPfencies for Supervisors (NOHSC, Australia) as research tool, interviews were conducted with Supervisors and questionnaires were given to Working groups who directly in charge for instalation maintenance administering installation and the respected Officers. The result obtained indicates that the average competency level of OHS among Supervisor of electric energy supply in PT PLN (Persero) can be classified ranging from "low" to "inadequate", whereas electricity generating activities scored higher than transmission activities, and distribution activities have the lowest score among them.

Suggestions to improve competency include supplementary information of OHS knowledge, skill and attitude of Supervisors, need a strong commitment from the top management on OHS (managerial support) and awareness of the work location (in term of challenging activities and or environmental influence)."

"Pentanahan pada sistem distribusi diperlukan untuk mengalirkan arus gangguan ke tanah bila terjadi gangguan sehingga kerusakan dapat diminimalisir. Pentanahan yang baik harus memiliki nilai resistansi pentanahan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan perhitungan, sistem pentanahan eksisting gardu beton TB 54 dengan sistem grid dan 5 buah rod diperoleh resistansi pentanahan sebesar 0.9159 Ohm yang dapat dikatakan masih memenuhi standar yang berlaku yaitu 1 Ohm. Kemudian setelah dilakukan beberapa variasi terhadap disain pentanahan yang ada, rekomendasi perbaikan disain pentanahan adalah dengan menggunakan grid berukuran 4 x 4 dengan total panjang konduktor grid 55 m tanpa menambahkan rod yang menghasilkan resistansi pentanahan sebesar 0.9876 Ohm. Nilai tersebut juga masih memenuhi standar yang berlaku. Dengan menggunakan disain yang direkomendasikan, PT. PLN (Persero) dapat menghemat biaya bahan pembuatan pentanahan gardu betonnya yang berupa konduktor BC 50 mm2 dan pipa galvanis yaitu sebesar Rp. 927.881,7.

---

Grounding in distribution system is needed to drain the ground fault current in the event of distruption so the damage can be minimized. Good grounding should have a grounding resistance value in accordance with applicable regulations. Based on calculations,the grounding resistance for the existing grounding system in TB 54 concrete substation with a grid system and 5 rods is 0.9159 Ohm that meets the applicable standard which is 1 Ohm.

Then after a few variations to the design of the existing grounding system, recommendation for its grounding system design is a 4 x 4 grid with a 55 m for total length of conductor grid without adding rod that produces 0.9876 Ohm of grounding resistance. This value is also still meets the applicable standards. By using the recommended design, PT. PLN (Persero) is able to save Rp.927.881,7 from the cost of BC 50 mm2 and galvanized pipe for grounding construction in concrete substation."