Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Putusnya hubungan perkawinan karena perceraian selain berakibat bagi bekas suami dan isteri, juga membawa akibat terhadap anak dibawah umur. Perceraian suami isteri dapat terjadi karena berbagai upaya yang dilakukan kedua belah pihak untuk mengakhiri konflik yang terjadi mengalami jalan buntu, maka perceraian merupakan jalan keluar yang paling baik bagi pasangan suami isteri yang tidak mungkin lagi dapat hidup rukun, sebagaimana yang dituju oleh ikatan perkawinan. Salah satu akibat dari perceraian antara suami isteri terhadap anak dibawah umur menimbulkan perwalian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada 3 macam perwalian, perwalian oleh suami/isteri, Perwalian dengan surat wasiat dan perwalian yang diangkat oleh hakim, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ada 2 macam, perwalian yang diangkat oleh hakim dan perwalian dengan surat wasiat. Akibat perceraian terhadap anak dibawah umur menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 229 ayat 1 Perwalian diserakan kepada seorang dari kedua orang tuanya sebagai wali, ini merupakan kekuasaan yang bersifat individual, sedangkan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 (a) perwalian oleh bapak atau ibu, ini merupakan kekuasaan yang bersifat kolekti£. Tanggung jawab orang tua, terhadap anak dibawah umur berbeda antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa kewajiban itu bukan hanya sampai pada dewasa tetapi sampai mereka mampu untuk berdiri sendiri walaupun telah terjadi ikatan perkawinan antara orang tuanya putus."

"Data perceraian orang tua nampaknya mengalami kenaikan dari tahun ketahun. Penelitian terdahulu telah menemukan bagaimana perceraian orang tua dapat memberikan berbagai dampak negatif pada emerging adults. Penelitian ini menyoroti peran self-acceptance terhadap tingkat flourishing pada emerging adults yang orang tuanya bercerai serta bagaimana self-acceptance berhubungan dengan setiap dimensi dari flourishing. Penelitian ini menduga self-acceptance pada emerging adults yang orang tuanya bercerai dapat membantu untuk berperan sebagai faktor protektif yang mempromosikan pemaknaan positif terhadap peristiwa perceraian orang tua mereka, yang pada akhirnya membantu tingkat flourishing mereka untuk berkembang. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah adaptasi bahasa Indonesia Unconditional Self-Acceptance Questionnaire (USAQ) dan adaptasi bahasa Indonesia The PERMA-Profiler. Analisis dilakukan dengan menggunakan analisis korelasi dan analisis regresi linear dua variabel. Penelitian ini melibatkan 323 partisipan emerging adults dengan rentang usia 18 – 25 tahun (M = 21.1, SD = 2.24). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat self-acceptance mampu memprediksi tingkat flourishing pada emerging adults yang orang tuanya bercerai sebesar 23% (R² = 0.232, F(1, 321) = 96.9, p < .001, b = .936). Penelitian ini juga menemukan bahwa self-acceptance memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan setiap dimensi dari flourishing.

---

Parental divorce rates appear to be increasing year by year. Previous research has found that parental divorce can have various negative impacts on emerging adults. This study highlights the role of self-acceptance on flourishing among emerging adults with divorced parents and examines the relationship between self-acceptance and each dimension of flourishing. The study hypothesizes that self-acceptance in young adults can help to serve as a protective factor, promoting positive meaning making regarding their parents' divorce, thereby contribute to enhancing their flourishing. The instruments used in this study include the Indonesian adaptation of the Unconditional Self-Acceptance Questionnaire (USAQ) and the Indonesian adaptation of The PERMA-Profiler. Analysis is done using correlation analysis and linear regression of two variables. This study involved 323 emerging adults participants aged 18 – 25 years (M = 21.1, SD = 2.24). The results show that self-acceptance accounts for 23% (R² = 0.232, F(1, 321) = 96.9, p < .001, b = .936) of the variance in flourishing among emerging adults whose parents have divorced. The study also found that self-acceptance has a positive and significant relationship with each dimension of flourishing."

"Bayi yang lahir prematur atau bayi yang mengalami masalah kesehatan harus segera dipindahkan ke tempat yang memiliki fasilitas yang lebih memadai seperti ruang perina atau ruang perawatan intensif neonatus (NICU). Sebelum dilakukan transfer, bayi harus dipastikan dalam keadaan stabil agar tidak terjadi kejadian merugikan selama proses transfer. Kejadian merugikan yang dapat terjadi selama proses transfer bayi antara lain hipotermia, hipoksia, hipoglikemia, ketidakstabilan hemodinamik, bahkan kematian. Proses stabilisasi sebelum dilakukannya transfer dapat dilakukan dengan metode STABLE yang terdiri dari pemeriksaan sugar and safe care, temperature, airway, blood pressure, lab work, dan emotional support. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi efektivitas transfer intra rumah sakit dengan pendekatan metode STABLE terhadap respons fisiologis bayi baru lahir dan status emosional orang tua. Penelitian ini menggunakan desain randomized controlled trial parallel design. Responden pada penelitian ini adalah bayi baru lahir secara spontan ataupun operasi caesar di RSUD Bandung Kiwari pada bulan Maret-April 2024 yang berjumlah 52 bayi. Intervensi dilakukan pada bayi baru lahir dan orang tua sesuai metode STABLE berdasarkan hasil pemeriksaan. Pengukuran respons fisologis bayi baru lahir menggunakan monitor ECG, glukometer, dan termometer axilla digital, sedangkan status emosional orang tua diukur menggunakan kuesioner State Anxiety Inventory (SAI). Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan signifikan respons fisiologis bayi baru lahir pada variabel glukosa darah, suhu tubuh, frekuensi napas, dan saturasi oksigen (p < 0.05); sedangkan pada variabel denyut nadi, CRT (capillary refill time), dan status emosional orang tua tidak menunjukkan hasil yang signifikan (p > 0.05). Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan oleh perawat perina dalam melakukan stabilisasi bayi baru lahir dengan kondisi khusus agar proses transfer lebih aman dan tidak terjadi kejadian merugikan.

---

Preterm baby or babies with health problems should be immediately transferred to a place with more adequate facilities such as the perina room or neonatal intensive care unit (NICU). Before the transfer, the baby must be ensured to be in a stable state so that no adverse events occur during the transfer process. Adverse events that can occur during the transfer process include hypothermia, hypoxia, hypoglycemia, hemodynamic instability, and even death. The stabilization process before transfer can be done with the STABLE method which consists of checking sugar and safe care, temperature, airway, blood pressure, lab work, and emotional support. This study aims to identify the effectiveness of intra-hospital transfer with the STABLE method approach to newborn physiological responses and parents' emotional status. This study used a randomized controlled trial parallel design. Respondents in this study were newborns born spontaneously or by cesarean section at Bandung Kiwari Hospital in March-April 2024, totaling 52 babies. Interventions were carried out on newborns and parents according to the STABLE method based on the results of the examination. Measurement of newborns' physiological responses used ECG monitors, glucometers, and digital axilla thermometers, meanwhile parents' emotional status was measured using the State Anxiety Inventory (SAI) questionnaire. The results showed significant differences in physiological responses of newborns on variables of blood glucose, body temperature, respiratory rate, and oxygen saturation (p < 0.05); meanwhile on variables of heart rate, CRT (capillary refill time), and emotional status of parents did not show significant results (p > 0.05). The results of this study can be used as a reference by perina nurses in stabilizing newborns with special conditions so that the transfer process is safer and no adverse events occur."

"Tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta dapat melanjutkan generasi dan memperoleh keturunan. Akan tetapi dalam kenyataannya tidak sedikit perkawinan yang putus karena terjadinya perceraian. Perceraian dianggap telah terjadi, beserta segala akibat-akibat hukumnya sejak saat pendaftaran pada Kantor pencatat perceraian di Pengadilan Negeri, kecuali bagi yang beragama Islam sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.Putusnya perkawinan karena perceraian menimbulkan berbagai persoalan, bukan hanya mengenai harta benda dalam perkawinan, tetapi juga mengenai tanggung jawab orang tua dalam menjalankan kekuasaannya, khususnya terhadap anak yang masih dibawah umur.Permasalahan dalam penulisan tesis ini yaitu pelaksanaan hak penguasaan dari orang tua terhadap anak sebagai akibat dari perceraian dan apakah yang dapat dilakukan jika kekuasaan orang tua setelah terjadinya perceraian tidak dapat berlaku effektif. Kemudian dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif, dengan data utama yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.Sementara itu, metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara kualitatif, yaitu mengacu pada data penelitian yang diteliti oleh peneliti. Sedangkan kesimpulan berdasarkan permasalahan di atas adalah pelaksanaan hak penguasaan dari orang tua terhadap anak sampai anaknya kawin atau dapat berdiri sendiri yang merupakan kewajiban orang tua meskipun hubungan perkawinan orang tua putus akibat perceraian meliputi sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan merupakan nafkah anak (alimentasi) yang harus dipenuhi orang tua, terutama ayah, baik dalam masa perkawinan atau pun setelah terjadi perceraian. Upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan hak penguasaan dari orang tua terhadap anak sebagai akibat perceraian tidak dapat berlaku effektif, yaitu selagi anak belum berusia 18 tahun atau belum menikah, orang tua tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap milik anaknya, Jika orang tua melalaikan kewajibannya atau berkelakuan yang sangat buruk, kekuasaannya terhadap anak dapat dicabut untuk waktu tertentu dan seseorang atau badan hukum yang memenuhi syarat dapat ditunjuk menjadi wali melalui penetapan pengadilan.

---

The goal of the marriage is happy to found a family on the basis of the belief That the one true God and can continue generations and obtain offspring. But in reality not a bit disheartened because of the occurrence of marital dissolution. Divorce is considered to have taken place, with all its legal consequences since the moment of registration in the Office of the clerk of the District Court of divorce, except for the Muslim Religious Court ruling since the fall have had the force of law. The breakdown in the marriage as divorce raises a variety of issues, not just about material possessions in marriage, but also regarding the responsibility of the parents in the exercise of its powers, especially against children still under age.

Problems in the writing of the thesis is to take the implementation of the rights of parents towards the child as a result of a divorce and whether that can be done if powers of the parents after the divorce was not able to apply effective. Then in doing research, authors use research methods in library which is juridical-normative, with the main data used i.e. secondary data obtained from the materials in library of legal materials, primary and secondary legal materials of tertiary law. In the meantime, the methods of data analysis used in this research was conducted by means of qualitative, i.e. referring to the research data was examined by researchers.

Whereas the conclusion based on the above issue is the implementation of rights of parents towards the child until the child marries or can stand alone which is the duty of the parents even if the parents marital relationship break up due to divorce include textiles, food, education and health is a living child (alimentation) must meet the parents, especially fathers, both during marriage or after divorce. The efforts made in the implementation of rights of parents towards the child as a result of divorce cannot apply effective, i.e. as long as the child is not yet 18 years old or unmarried, parents should not move right or to pawn the goods remain the property of his son, if the parents neglect their obligations or act that was so bad, its power against children can be revoked for a certain time and a person or legal entity that is eligible to be appointed guardians through the establishment of the Court."

"Pasal 41 jo. Pasal 45 Undang-undang No. 1 Tahun 1945 mewajibkan orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya meskipun orang tua mereka telah bercerai. Hai ini semata-mata adalah untuk kepentingan si anak. Anak sebenarnya bukan hanya dambaan orang tua tetapi juga generasi penerus bangsa. Demikian pentingnya kedudukan anak baik untuk keluarga maupun umtuk bangsa dan negara, karenanya tidaklah berlebihan bahwa semua pihak harus melindungi kepentingan enak. Dasar hukum Yang manentukan bahwa seorang anak tidak harus terlantar apabila kedua orang tuanya bercerai terdapat dalam klausula keputusan hakim. Dengan keputusan tersebut hakim dapat memaksakan isi dari putusannya. Tetapi dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa ternyata tidak semua anak mendapatkan hak-haknya. Hal ini dikarenakan memang tidak diminta ataupun diberikan oleh orang tuanya melalui upaya pengadilan. Dari hasil penelitian dapat diketahui pula bahwa klausula keputusan hakim yang adapun ternyata tidak dilaksanakan dengan baik. Kalaupun diberikan paling-paling hanya bulan-bulan pertama dari putusan hakim tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi adalah tidak adanya sanksi yang tegas apabi1a hak enak tersebut tidak diberikan terlebih bila si bapak telah mempunyai keluarga baru. Faktor-faktor yang mendukung dalam arti dipatuhinya klausula hakim adalah kesadaran dan kepatuhan si bapak sendiri."

"Terjadinya perkawinan antar bangsa di era globalisasi saat ini tidak dapat lagi dihindari mengingat semakin berkembangnya wadah komunikasi dan kegiatan yang melibatkan banyak negara yang membuat masuknya aneka budaya luar yang turut mewarnai perkembangan bangsa ini. Namun demikian hal ini tidak perlu dirisaukan karena Undang-Undang No 1/1974 tentang perkawinan mengatur hal ini.Pasal yang mengatur mengenai perkawinan campuran adalah terbatas pada perkawinan terhadap mereka yang berbeda kewarganegaraan dan salah satunya adalah Warga Negara Indonesia yang tunduk pada Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Dan bagi mereka yang berbeda warga negara dan hendak melangsungkan perkawinan tidak memiliki kendala kecuali diantara mereka terjadi juga perbedaan agama yang hal ini tentu saja bertentanggan dengan ketentuan yang ada.Kendala diantara mereka yang melakukan perkawinan campuran ini baru akan timbul pada saat perkawinan tersebut berakhir dengan perceraian, hal ini dikarenakan apabila ada anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut dimana hak asuh dan kekuasaan orang tua ada pada kedua orang tua anak-anak tersebut, sebagaimana telah diatur didalam Undang-undang No 1/1974 tentang perkawinan, namun tidak demikian dengan masalah kewarganegaraan anak-anak tersebut yang berdasarkan perundangan kewarganegaraan mengikuti kewarganegaraan ayahnya.Masalah-masalah yang timbul dapat menyebabkan seorang ibu kehilangan anaknya yang secara otomatis menjadi warganegara asing yang apabila tidak memiliki surat-surat resmi dapat terancam deportasi, sedangkan ia tidak dapat melindungi anak tersebut dengan memberikan kewarganegaraannya kecuali anak tersebut telah berusia 18 tahun sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang kewarganegaraan. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana undang-undang No. 1/1974 dapat melindungi hak ibu dan seorang anak untuk tinggal bersama ibunya dan seorang ibu dalam memberikan perlindungan dan pengasuhan terhadap anak tersebut."

"Salah satu kewajiban suami yang sekaligus merupakan hak seorang istri adalah pemberian nafkah yang berlangsung tidak hanya selama dalam perkawinan, tapi juga Pasca perceraian. Namun, walaupun sudah ada peraturan Yang mengaturnya, yakni Unang-undang NO.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap saja masih terjadi. kasus-kasus pelanggaran terkait nafkah istri pasca perceraian. Skripsi ini secara umum bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan secara hukum mengenai pemberian nafkah oleh suami kepada istri pasca perceraian. yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (Library research) yaitu Penelitian any dilakukan untuk memperoleh data sekunder di bidang hukum dengan cara melihat dan mempelajari buku-buku dan dokumen-dokumen atau peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik penelitian serta artikel-artikel dari majalah dan internet, yang berhubungan dengan judul dan pokok bahasan an diteliti. Pada akhirnya, berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat ditarlk kesimpulan bahwa walaupun telah terjadi perceraian namun rmntan suami dapat diwajibkan oleb Pengaddlan untuk membayar nafkah pada mantan istrinya. Pertimbang. yang dipakai Majelis Hakim diantaranya adalah ada atau tidaknya tuntutan nafkah, kesalahan istri, anak hasil perkawinan, dan mata pencaharian mantan istri. Terhadap pelanggaran dalam kasus nafkah ini, upaya yang dapat ditempuh adalah pengajuan permohonan eksekusi ke Pengadilan oleh pihak mantan istri."

"Perlindungan anak akibat perceraian perkawinan berdasarkan analisis putusan pengadilan agama di Jakarta, status dan kedudukan yang dibahas dalam tesis ini adalah status dan kedudukan anak dimata hukum akibat perceraian yang dilakukan oleh kedua orang tuanya terhadap nasib anak di mata hukum negara. Perceraian sering dianggap sebagai salah satu jalan keluar apabila sudah tidak ada keharmonisan berumah tangga antara seorang suami dan istri, hal ini dapat mengakibatkan ketidakpastian mengenai kedudukan serta penguasaan anak terhadap kepada siapa anak berhak mendapatkan pengasuhan diantara kedua orang tuanya. Dengan demikian terhadap putusan-putusan pengadilan agama di Jakarta melalui penelitan ini, penulis ingin menunjukkan bagaimana perlindungan anak terhadap perceraian serta apakah putusan hakim sudah memenuhi aspek-aspek perlindungan anak sesuai dengan hukum di Indonesia. Menyikapi permasalahan di atas, metode yang dipergunakan dalam penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif Dengan menyesuaikan diri pada ruang lingkup dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, pendekatan yang bersifat yuridisnormatif tersebut akan dilakukan dengan mempergunakan bahan hukum primer yaitu bahan pustaka dan dan bahan hukum sekunder yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer. Setelah melakukan penelitian ditemukan bahwa peraturan yang melindungi anak sudah diatur di Indonesia dan tersebar di beberapa peraturan. Dari kasus-kasus yang dianalisa menurut pendapat penulis, hakim telah tepat memutus dengan pertimbangan hukum berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

---

Protection of children due to divorce of marriage based on the analysis of religious court in Jakarta, the status and position were discussed in this thesis is the status and position of the children as the consequences of divorce by the parents towards the fate of the children within the state of law. Divorce is often regarded as one way out if there is no harmony of marriage between husband and wife, this situation can be effected to uncertainty status and controls of custody of the children between both parents. This against the decisions of religious courts in Jakarta through this research, the authors wanted to demonstrate how the protection of children of divorce as well as whether the judge has met the child protection aspects in accordance with the law in Indonesia. Addressing the above problems, the methods in this paper using a normative juridical approach by adjusting the scope and identification of problems mentioned above, the juridical normative approach will be conducted with the use of primary legal materials and library materials and secondary legal materials that contain information about the primary material. After doing some research, found that the regulations that protect the child is set up in Indonesia and spread over a few rules. Of the cases analyzed in the opinion of the author, a judge has decided the precise legal reasoning based on the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law."