Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penulisan bertujuan memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah risiko, yaitu bagaimana pengaturannya menurut hukum dan bagaimana pelaksanaannya dalam praktek perjanjian Jual beli komputer IBM. Penulis mempergunakan metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan teknik wawancara. Risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian yang disebabkan oleh karena timbulnya suatu kejadian di luar kesalahan salahsatu pihak. Risiko diatur dalam Kitab Undang - Undang Hukum Perdata Buku ketiga dan dapat digolongkan menjadi 2 (dua) macam risiko yaitu, risiko pada perjanjian sepihak dan risiko pada perjanjian timbal balik. Ada hubungan antara keadaan memaksa dan risiko yaitu tidak setiap keadaan memaksa akan selalu membebaskan debitur dari tanggung Jawab atas beban kerugian. Para pihak dapat menentukan dalam perjanjian bahwa apabila terjadi keadaan memaksa debitur tetap dibebani untuk memikul risiko yang timbul. Pada pihak mana yang memikul beban kerugian terbesar jika ada risiko, adalah dapat diketahui dari isi standard kontrak yang dibuat oleh kreditur dan harus disetujui oleh debitur. Penulis menyarankan agar pada pembentukan Hukum Perikatan yang akan datang masalah pembebanan risiko diatur secara khusus."

"Untuk mengimbangi la.ncarnya roda perekonomian dan teknologi dibutuhkan kecepatan dan ketepatan waktu, karena itu peranan perhubungan adalah sangat penting khususnya angkutan udara, maka diadakanlah pengangkutan udara oleh PT. Garuda Indonesian Airways. Dimana didalamnya terdapat perjanjian pengangkutan udara. Yang menjadi obyek dari perjanjian pengangkutan udara ini adalah fasilitas angkutan udara dengan pesawat udara oleh penumpang dan biaya angkutan yang di tetapkan oleh Garuda. Melihat pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian angkutan udara tersebut, terlihat bahwa kedudukan penumpang lebih lemah dibandingkan kedudukan Perusahaan Garuda (pengangkut). Keadaan demikian diciptakan demi terselenggaranya kepentingan umum. Dari hubungan ini terdapat kemungkinan timbulnya kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum maupun karena wanprestasi. Untuk menghindari kesimpangsiuran, maka dalam penuntutan ganti rugi harus jelas dasar penuntutan ganti rugi tersebut. Demikian pula perlu dipikirkan tentang perlindungan terhadap konsumen, agar para pemakai jasa angkutan udara mengetahui hak-haknya."

"Tesis ini menganalisis terhadapat penerapan asas kebebasan berkontrak bagi para pihak dalam perjanjian jual beli secara online serta perbandingan pengaturannya antara Indonesia dengan Singapura dan proses penyelesaian sengketa dalam hal pihak penjual melakukan wanprestasi atas perjanjian jual beli online. Penelitian ini didasarkan atas perkembangan dunia bisnis yang pada awalnya berbasis di dunia nyata lalu beralih ke dunia digital yang melahirkan berbagai macam permasalahan hukum salah satunya adalah maraknya tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh penjual. Perjanjian jual beli online atau yang biasa dikenal dengan E-Commerce merupakan perdagangan yang dilakukan melalui perangkat dan prosedur berbasis elektronik. E-commerce bukanlah sekedar suatu mekanisme penjualan barang atau jasa melalui medium internet, tetapi juga terhadap terjadinya sebuah transformasi bisnis yang mengubah cara pandang perusahaan dalam melakukan aktivitas usahanya Pada saat pelaksanaan prestasi, penjual kadang kala tidak dapat atau tidak mau melaksanakan kewajibannya. Terdapat dua kemungkinan tidak terpenuhinya kewajiban pembeli, dikarenakan penjual melakukan kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja dan adanya keadaan memaksa, dimana penjual tidak melakukan kesalahan namun dikarenakan adanya hal yang terjadi diluar kemampuan penjual seperti salah satu contohnya adalah bencana alam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penilitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian melihat bahwa perjanjian jual beli online merupakan salah satu bentuk perwujudan asas kebebasan berkontrak berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, dimana pada setiap perjanjian jual beli online tersebut terdapat kesepakatan antara para pihak, kekuatan yang mengikat kesepakatan tersebut dan adanya itikad baik atas perjanjian jual beli online tersebut serta apabila terjadi wanprestasi maka penjual yang telah melakukan wanprestasi diwajibkan untuk membayar ganti kerugian kepada pembeli.

---

This thesis analyses the application of freedom of contract for the parties in an online sales and purchase agreement as well as a comparison of the regulations between Indonesia and Singapore and the dispute resolution process in the event that the seller did not fulfil their obligations on an online sales and purchase agreement. The significance of this research lies on the development of the business world which was previously real in character and then shifted to digital transaction thus gave birth to various legal problems, one of the which was the rampant default by the sellers. Online sales and purchase agreement or commonly known as E-Commerce is a trade carried out through electronic-based devices and procedures. E-Commerce is not just a mechanism for goods or services via the internet, but also for the occurrence of a business transformation that changes the company’s perspective in carrying out activities. When carrying out activities, sellers are sometimes unable or unwilling to carry out their obligations. There are two possibilities for non-fulfillment of obligations, because the seller made a mistake that they did or did not do and there were compelling circumstancesm where the seller did not do this but because of something that happened outside the seller’s capability, in example is a natural disaster. The method used in this research is a normative legal method in the framework of statute approach and comparative study approach. The results of the study sees that the online sale and purchase agreement is a form of embodiment as freedom of contract in accordance to Article 1338 of the Indonesia Civil Code, where in each online sales and purchase agreement there is an agreement between the parties, the binding power of the agreement and the good faith of the online sales and purchase agreement, and in the event of a default, the seller who defaulted is requires to pay compensation to the buyer."

"Praktek perjanjian nominee masih seringkali dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) untuk memperoleh objek tanah Indonesia, yaitu perjanjian tersembunyi dengan meminjam nama Warga Negara Indonesia (WNI) untuk perolehan Hak Milik. Perjanjian nominee dapat dilakukan secara tidak langsung dengan menggunakan pranata hukum nasional, dan sejauh ini belum ada pengaturan hukum Indonesia yang mengatur mengenai pencegahan nominee. Tesis ini mengangkat Putusan Mahkamah Agung Nomor 391/K/Pdt/2020 yang meliputi seorang WNA menggunakan nominee tidak langsung dengan menguasakan kepada WNI untuk melakukan PPJB untuk memperoleh tanah yang akan dipergunakan untuk investasi usaha. Sehingga PPJB sebagai salah satu bentuk pranata hukum nasional dibuat dengan unsur nominee. Penerima kuasa WNI lalu membuat pembatalan sepihak, dan WNA menganggap hal tersebut sebagai wanprestasi dan mengajukan kasus ini ke Pengadilan. Dalam kasus ini tercontoh bahwa bentuk pranata hukum nasional dapat digunakan sebagai perjanjian nominee secara tidak langsung, yang mempertanyakan status keabsahan perjanjian tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian doktrinal dengan analisis berupa pendekatan kualitatif. Penelitian memiliki hasil bahwa terdapat beberapa bentuk pranata hukum nasional yang dapat digunakan dengan unsur nominee sehingga keabsahannya adalah batal demi hukum karena kausa pembuatannya tidak halal sehingga pemulihan hak seakan perjanjian tersebut pernah terlahir tetap harus terlaksana. Pencegahan dapat dilakukan untuk meminimalisir penggunaan nominee dengan mencatatkan PPJB ke kantor pertanahan sehingga jelas bahwa proses kepemilikan sedang dalam peralihan.

---

Foreign nationals (WNA) often want to invest in Indonesia, but when acquiring land they enter into a nominee agreement, namely a hidden agreement by borrowing the name of an Indonesian citizen (WNI) to obtain ownership rights. Nominee agreements can be carried out indirectly using national legal institutions, and by far there are no Indonesian legal regulations that regulate the prevention of nominees. The research raises the Supreme Court Decision Number 391/K/Pdt/2020 which includes a foreigner using an indirect nominee by authorizing the Indonesian citizen to carry out a PPJB to obtain land that will be used for business investment. So PPJB as a form of national legal institution is made with nominee elements. The Indonesian citizen's proxy then made a unilateral cancellation, and the foreigner considered this to be a breach of contract and submitted the case to the court. In this case, it is demonstrated that the form of a national legal institution can be used as a nominee agreement indirectly, which questions the legal status of the agreement. This research was conducted using a doctrinal research method with analysis in the form of a qualitative approach. Research has shown that there are several forms of national legal institutions that can be used with nominee elements so that their validity is null and void because the cause of its creation is non-halal so that the restoration of rights as if the agreement had never been born must still be implemented. Prevention can be done to minimize the use of nominees by registering the PPJB with the land office so that it is clear that the ownership process is being transferred."

"Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yang menggunakan data sekunder sebagai sumber data, dimana dikaji secara mendalam mengenai norma-norma hukum pada hukum perikatan atau perjanjian, dan memenggali bagaimana penerapan syarat cakap dalam perjanjian jual-beli online terhadap kedua belah pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal. Pertama, untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum perjanjian pada transaksi jual-beli online. Kedua, untuk mengetahui bagaimana penerapan syarat cakap dalam perjanjian jual-beli online terhadap kedua belah pihak. Dalam perjanjian jual-beli online sulit menentukan kecakapan seseorang, karena dalam perjanjian jual-beli online tidak terjadi pertemuan antara para pihak. Hal mengenai unsur cakap merupakan hal yang sangat penting terkait konsekuensi hukum dalam hal syarat sahnya perjanjian mengenai kecakapan subyek hukum yang berakibat pada kemungkinan adanya pembatalan perjanjian. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa syarat cakap sudah diatur secara jelas di dalam peraturan-perundang-undangan seperti yang tercantum dalam pasal 1320 KUHPerdata. Akan tetapi dalam prakteknya, syarat cakap dalam perjanjian jual-beli online belum benar-benar bisa diaplikasikan karena perjanjian tersebut tidak dilakukan secara tatap muka. Sehingga, dibutuhkan itikad baik para pihak untuk memastikan terpenuhinya unsur cakap tersebut.

---

This research is a normative juridical research which uses secondary data as its main data, whereas consulted about law norms on an agreement law and to discover how to applicate the competent elements in online sales agreement for both parties. The research’s aim is to discover two things. First, to discover the application of competent elements in online sales agreement. It’s hard to decide whether a person competent or not in online sales agreement, it’s because there are no meeting between the sales and the buyer. The competent element is an important thing connected to the law consenquences of competent elements in an agreement about the competent of a law subject which causes the probability of agreement cancellation. Base on this research, we can know that competent element has been regulated in article 1320 of Burgerlijk Wetboek. However in practical, competent element in online sales agreement still can’t be apply in it yet because there is no meeting between both parties. So that, it needs a goodwill from both parties to ensure that competent elements has been fulfilled."