Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Export Credit represent one of alternative financings used for procuring goods/service in around Dephan/TNI. Basically, export credit loan represent a loan prepared by exporter states to the concerned state export and also for fulfilling good needs for importer state. Said loan represents the credit granted to importer state for settling good procurement bought from the exporter company of the concerned credit provider state and therefore it cannot be used feely. The requirements of export credit during this time refer to the rules issued by states joined in OECD called OECD guidelines. In said rules it is mentioned that export credit loan is not purposed for military and agriculture needs. But factually export credit loan is still one of the important financings for goods/service procurement in around Dephan/TNI. In this thesis, it was conducted legal analysis on export credit agreement in line with the existence of standard requirements stipulated in OECD Guidelines and legal analysis of goods/service procurement export credit agreement in around Dephan/TNI."

"Kegiatan pengadaan dan penguasaan tanah khususnya untuk keperluan transmigrasi adalah salah satu kegiatan yang masih banyak menimbulkan masalah, baik masalah yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun masalah di luar peraturan perundang-undangan. Tata cara perolehan tanah untuk keperluan transmigrasi telah cukup diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian hal tersebut ternyata belum cukup untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada para transmigran, karena dalam pelaksanaannya ternyata masih banyak timbul masalah-masalah di bidang pertanahan. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dan metode wawancara, penulis menemukan bahwa masalah-masalah tersebut biasanya timbul pada tahap pertama pelaksanaan program transmigrasi yaitu pada saat dilaksanakannya pembukaan tanah (land clearing). Adanya masalah-masalah tersebut membawa akibat timbulnya berbagai macam tuntutan berkaitan dengan penguasaan tanahnya oleh para transmigran, termasuk terhadap tanah yang telah dikuasai oleh para transmigran dengan status hak milik yang telah bersertipikat, yang diajukan oleh masyarakat setempat. Tuntutan tersebut seringkali disertai dengan kekerasan fisik kepada para transmigran, seperti yang terjadi pada penyelenggaraan transmigrasi yang berada di desa Kertasari, kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung. Adanya masalah-masalah tersebut mengakibatkan perlunya diketahui sejauhmana cara perolehan tanah dan pemberian tanah kepada para transmigrasi dilaksanakan sesuai menurut hukum yang berlaku, apa yang melatarbelakangi timbulnya permasalahan hukum berkaitan dengan pengadaan dan penguasaan tanah transmigrasi serta bagaimana penyelesaian atas masalah-masalah tersebut dilakukan. Sehubungan dengan hal tersebut setidaknya diperlukan adanya pembahasan yang mendalam mengenai bagaimana sesungguhnya permasalahan hukum berkaitan dengan pengadaan dan penguasaan tanah transmigrasi pads umumnya dan khususnya di Desa Kertasari."

"Usaha dengan sistem waralaba sudah mempunyai pengaturansendiri dengan ditetapkannya PP No. 16 Tahun 1997 tentangWaralaba dan Keputusan Menteri Perdagangan No.12 MDAG/PER/3/2006 tentang Pengaturan dan Prosedur PenerbitanRegistrasi Identitas dari Waralaba. Di samping peraturanyang ada tersebut, isi dari perjanjian waralaba yang dibuatoleh franchisor selaku pemberi waralaba dan franchiseeselaku penerima waralaba, diatur berdasarkan kesepakatankedua belah pihak. Hal tersebut, memberikan peluang lahirnyakonsep Mitra Laba sebagai pengembangan dari waralabakonvensional dengan mengedepankan prinsip syariah dalamwujud mudharabah muqayaddah kewajiban yang harus dipenuhioleh Penerima Waralaba (franchisee) sebagai kompensasikepada Pemberi Waralaba (franchisor). Pokok masalah yangdihadapi adalah mengenai Bagaimanakah pengaturan mengenaiwaralaba dalam Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 1997 danKeputusan Menteri Perdagangan No.12 M-DAG/PER/3/2006 ?,Apakah yang menjadi dasar hukum bagi perubahan dari konsepwaralaba menjadi konsep mitra laba? dan Apakah keunggulandan kelemahan dari konsep mitralaba bila dibandingkan dengankonsep waralaba konvensional. Pokok permasalahan tersebutdijawab dengan menggunakan metode penelitian normatif yangmenghasilkan kesimpulan bahwa PP No. 16 Tahun 1997 danKepmendag No.12 M-DAG/PER/3/2006 lebih mengatur mengenaiteknis operasional usaha waralaba dimana pengaturan mengenaipengembangan waralaba sendiri masih melihat kepada Buku IIIKUHPerdata, dan bahwa keunggulan utama Mitra Laba atasWaralaba adalah Mitra Laba lebih adil karena pembagian hasiluntuk semua pelaku (share holder) didasarkan atas keuntunganbersih, sementara kelemahan utamanya adalah Konsep MitraLaba merupakan konsep Perjanjian baru yang masih perludiatur lebih lanjut hak dan kewajiban dari masing-masingpihak. (WNM)"