Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKMasalah Pokok. Kesibukan-kesibukan manusia setiap harinya untuk mencari nafkah adalah usaha-usaha memenuhi berbagai kebutuhan nya. Diantara berbagai kebutuhan manusia tersebut kebutuhan terhadap perumahan adalah kebutuhan primer yang harus segera dipenuhi, Tetapi tidak semua manusia dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan akan perumahan tersebut, Kesulitan manusia dalam memenuhi kebutuhan akan perumahan tersebut di sebabkan karena berbagai hal, Pokok permasalahannya adalah adanya kenyataan bahwa kekurangan dalam jumlah besar akan perumahan, mengingat jumlah perumahan yang ada belum cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh warganya. Diantara rumah yang sudah adapun tidak semua warga masyarakat dapat memperolehnya, mengingat bahwa sebagian besar warga masyarakat adalah berpenghasilan rendah, Peliknya masalah perumahan ini bagi kota-kota besar seperti Jakarta masih ditambah dengan beberapa hal lagi, yaitu ; Pertama adanya urbanisasi, yaitu: berpindahnya penduduk dari desa.ke kota, Kedua, pada kenyataannya ada kesulitan pembangunan rumah murah di kota besar. Hal ini disebabkan karena harapir seluruh areal tanah di perkotaan telah direncanakan peruntukan tanahnya, sehingga pembangunan perumahan sederha na, murah serta terjamin kesehatannya harus berada dalam areal perumahan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Metode Penelitian. Didalam penulisan skripsi ini sebagai suatu karangan ilmiah penulis rnenggunakan 2 ( dua ) cara, yaitu : Pertama, penelitian kepustakaan ( library rasearch ) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempergunakan bahan - bahan pustaka yang mencakup peraturan perundang - undangan, dokumen - dokumen resmi, buku - buku dan lain - lain, Kedua penelitian Idpangan ( field research ) yaitu peneli tian yang dilakukan dengan cara langsung terjun ke lapangan berhubungan dengan pihak - pihak yang dianggap perlu, Hal - hal yang ditemukan 1, Dalam hal debitur wanprestasi, sanksi yang diterapkan adalah eksekusi barang jaminan pokok, apabila barang jaminan pokok tidak mencukupi maka kekurangannya akan dibebankan pada benda jaminan tambahan, yang biasanya berbentuk gaji debitur, Hal yang deraikign terlampau raemberatkan debitur, kesimpulan dan Saran. Kesimpulan, Dengan mempergunakan perjanjian. sewa beli untuk mendapatkan rumah Perum Perumnas berbagai pihak dapat mem - peroleh kemanfaatan, Pemerintah dapat meraenuhi kebutuhan pokok dari rakyatnya. Pemerintah dapat memenuhi kebutuhan pokok dari rakyatnya. Perum Perumnas mendapatkan pembayaran dari penjualan rumahnya secara kontan. Bank Tabungan Negara mendapat keuntungan bunga dan jaminan bahwa kreditnya akan kembali karena jaminan kreditnya adalah rumah debitur yang merupakan kebutuhan primernya. Penyewa beli mendapat keuntungan memiliki rumah, Saran, 1, Perumnas hendaknya lebih selektif dalarn mernilih calon pembeli dari ruraahnya. 2, Sanksi dalara hal debitur cidera janji sebaiknya perlu ditinjau kembali, sehingga tidak terlampau memberatkan debitur."

"ABSTRAKMelihat pertumbuhan penduduk yang cepat dewasa ini masalah perumahan dirasakan semakin penting. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan antara jumlah penduduk dengan jumlah perumahan sangat berbeda, oleh karena itu harus mendapat perhatian dari pemerintah. Salah satu perhatian pemerintah adalah membangun rumah-rumah negara untuk tempat tinggal pegawai negeri sipil bersama dengan keluarganya. Selanjutnya, titik berat masalah terletak pada proses pengalihan rumah negara kepada pegawai negeri sipil dengan cara sewa bell. Pokok permasalahan adalah mengapa proses pengalihan rumah negara harus dengan sewa beli tidak dengan pengikatan jual beli?, dan bagaimana pelaksanaan pengalihan rumah negara apabila menggunakan sewa beli?. Dalam penelitian ini digunakan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, memakai studi dokumen atau studi kepustakaan sebagai alat pengumpulan data, sedangkan studi dokumen tersebut menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Lalu setelah dilakukan analisa, kesimpulam dalam penelitian adalah bahwa berdasarkan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara, pengalihan rumah negara kepada pegawai negeri sipil dilakukan dengan cara sewa beli, sedangkan rumah negara yang dapat dialihkan adalah rumahnegara golongan III saja, dan syarat-syarat dari pengalihan rumah negara dapat dilihat dari subjek dan objek perjanjian sewa beli rumah negara yang mempunyai kekhususan. Saran dalam penulisan ini adalah, sewa beli dalam masyarakat Indonesia lebih baik diatur dalam suatu undang-undang, karena dengan adanya undang-undang sewa bell, maka terdapat suatu pegangan yang pasti bagi semua pihak guna menghindari kesimpang siuran, dalam merumuskan isi perjanjian sewa beli walaupun pembelinya pegawai negeri sipil harus tetap perlu dipertimbangkan, supaya tidak menimbulkan kerugian yang berlebihan dipihak penyewa beli dan penyeleksian calon pembeli rumah negara hendaknya dilakukan dengan teliti oleh pihak yang berwenang dan memprioritaskan kepada mereka yang belum mempunyai rumah."

"ABSTRAKDidorong oleh keadaan pada masyarakat umumnya dan pegawai negeri secara khusus pemerintah memutuskan untuk menjual sebahagian dari rumah rumah negerinya kepada pegawai negeri Kebijaksanaan ini dilaksanakan dengan bentuk perjanjian sewa - beli rumah negeri Didalam penelitian ini bertujuan mengungkapkan segala sesuatu mengenai perjanjian sewa beli dilihat dari teori hukum - perdata Indonesia . Penggambaran ini sifatnya normatif sehingga seluruh data yang diambil berasal dari data sekundair melalui study kepustakaan Putusan pemerintah untuk memakai peraturan perjanjian - sewa beli sebagai pelaksanaan dari penjualan rumah rumah itu - ternyata salah Karena berdasarkan Undang Undang Pokok Agraria no. 5 Tahun 1960 hukum yang mengatur penjualan rumah adalah Hukum Adat sedangkan perjanjian sewa beli tidak dikenal di dalam bentuk perjanjian hukum Adat Kesalahan didalam mengambil kebijaksanaan dan segala kekurangan yang terdapat di dalam pengaturan perjanjian sewa beli memperlihatkan bahwa pihak pemerintah kurang memperhatikan segi hukum perdata didalam memutuskan suatu kebijaksanaannya Hendaknya dimasa yang akan datang pemerintah dapat menjadikan masalah ini sebagai suatu pelajaran."