Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerumahan sebagai salah satu kebutuhan primer manusia di satu pihak dan pengadaan perumahan di lain pihak, menyebabkan banyak timbulnya masalah dalam masyarakat. Karenanya perlu ada usaha untuk membantu terpenuhinya kebutuhan tersebut, terutama didalam hal pembiayaannya.Sehubungan dengan upaya tersebut, didirikanlah P.T. Papan Sejahtera, suatu lembaga keuangan non Bank yang dikelola secara swasta dan bergerak dalam penyediaan dana bagi pemilikan rumah, dimana sasarannya adalah masyarakat berpenghasilan menengah.Prosedur untuk mendapatkan kredit tersebut :-Pemohon yang memenuhi syarat mengajukan permohonan.-Jika dikabulkan, ia akan menerima SK (Surat Keterangan), berisi kelayakan kreditnya dan dapat memilih rumah.-Setelah rumah disetujui dan down payment dibayar, terbit SPI (Surat Pernyataan).-SPK (Surat Penegasan Kredit) yang berisi penentuan saat pencairan akan terbit, setelah semua syarat dipenuhi dan rumah slap dihuni,-Pada saat pencairan, dibuat surat pengakuan utang dan penyerahan jaminannya.Jaminan yang dibutuhkan dalam kredit pemilikan rumah ini ialah :-Jaminan utama; berupa rumah dan tanah yang nantinya dihipo tikkan, sedangkan Jaminan pihak ketiga dan akta agunan dibutuhkan, sebelum sertifikat diserahkan kepada P.T. Papan Sejahtera.-Jaminan tambahan; yaitu asuransi Jiwa dan asuransi kebakaran serta kuasa pemotongan gajiKesimpulan :Dalam pemberian KPR ini, kreditur mempunyai Jaminan kuat, yaitu hipotik rumah dan tanah. Namun untuk menghemat biaya, sebaiknya pemasangan hipotik baru dilaksanakan, jika ada gejala debitur akan wanprestasi. Untuk Jaminan pendahuluan, sebaiknya jaminan pihak ketiga dibuat notariel."

"Idealnya setiap keluarga memiliki rumah namun kondisi faktual memperlihatkan keluarga yang belum memiliki. Secara nasional, hal ini digambarkan dengan angka backlog yang tetap tinggi dari tahun ke tahun. Guna turut andil dalam menurunkan angka backlog tersebut salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menyediakan rumah sesuai dengan karakter masyarakatnya. karakter masyarakat secara umum dapat dikelompokan berdasarkan generasi. Setiap kelompok generasi memiliki tata nilai, harapan, sikap, dan motivasi yang khas dan berbeda dengan generasi yang lain. Perbedaan inilah yang mendasari pola pikir dan pertimbangan dalam pembuatan keputusan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gamaran pola kepemilikan rumah pertama antar generasi dengan menggunakan metode komparasi."

"Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran secara objektif tentang kehidupan sosial komunitas di rumah susun Bidaracina Jakarta Timur. Isinya mengungkapkan bagaimana keadaan kepentingan bersama permasalahan yang muncul dan mereka hadapi bersama, institusi sosial apa yang diharapkan dapat menanganinya serta faktor sosial yang memiliki peranan di sana. Disamping itu melalui penelitian ini juga untuk mengetahui gambaran komunitas di rumah susun. Kemudian bagaimana aspirasi yang mereka harapkan tentang manajemen pengembangan rumah susun yang akan datang. Manajemen pengembangan tersebut diharapkan menjadi model pengembangan komunitas rumah susun yang akan datang. Penulis melakukan penelitian ini dengan melakukan studi kasus terhadap komunitas penghuni rumah susun Bidaracina Jakarta Timur, Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Metode yang digunakan dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dengan 6 orang informan. Untuk mempertajam analisis penelitian ini didukung oleh data kuantitatif melalui kegiatan survei sampel dengan menyebarkan kuesioner kepada 100 orang responden di samping menggunakan studi kepustakaan. Rumah susun ini secara spesifik merupakan bangunan gedung bertingkat dilengkapi sarana fasilitas dan utilitas, taman terbuka, tempat bermain anak - anak, tempat usaha dan mushola serta halaman parkir semuanya diperuntukkan bagi komunitas penghuni. Rumah Susun Bidaracina merupakan hasil dari program urban renewal DAS Ciliwung dengan membangun kembali sebanyak 688 unit hunian rumah susun. Bila dilihat secara makro program ini telah berhasil mengatasi daerah kumuh daerah perkotaan dan memberikan kontribusi sebanyak 688 unit rumah susun atau 7 % terhadap target Pemda DKI Jakarta sebanyak 9.750 unit rumah susun setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan akan perumahan bagi warga yang berpenghasilan rendah. Sedangkan secara mikro program ini telah berhasil membangun 688 unit (tipe 18 ) hunian rumah susun yang layak huni. Namun hal ini masih dirasakan terlalu sempit terutama bagi keluarga yang jumlahnya lebih dari 3 orang. Mereka mendambakan suatu rumah yang memeperhatikan kepentingan dan kebutuhan penghuninya ( Hayward, 1987 ). Mereka yang sekarang menempati rumah susun memiliki kehidupan sosial yang mencerminkan keanekaragaman asal suku, agama maupun jenis pekerjaan. Sebagai komunitas di rumah susun secara bersama - sama mereka menghadapi permasalahan akan kebutuhan yang yang mendesak seperti : air bersih, keamanan dan kebersihan. Pemenuhan kebutuhan ini diserahkan kepada institusi lokal seperti PPRS maupun RT - RW. Dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa komunitas di rumah susun. Telah berkembang. Namun pengembangannya mengalami beberapa hambatan seperti : adanya kelonggaran aturan dan kurangnya sanksi bagi si pelanggar sehingga menimbulkan konflik antara yang mau tertib dan disiplin dengan mereka yang tidak mau tertib (tak mau membayar iuran wajib ). Konflik ini juga menghambat kelancaran PPRS dan RT - RW. Kendala lain berupa rusaknya sebuah mesin pendorong air sehingga kebutuhan air bersih mengalami hambatan. Gejala lainnya adalah organisasi informal lokal (akar rumput) dapat mengambil peran mengupayakan sebagian kebutuhan komunitas yang tidak dapat dipenuhi oleh organisasi formal. Organisasi ini memberikan kontribusi dalam pengembangan komunitas rumah susun. Atas dasar pengalaman selama ini dan aspirasi para penghuni (individu, rumah tangga dan komunitas) mereka mendambakan pengembangan komunitas rumah susun yang akan datang agar menghiraukan aspek manusia atau memperhatikan kepentingan dan kebutuhan para penghuni. Pengembangan tersebut merupakan manajemen yang dirumuskan dalam suatu Model Pengembangan Komunitas Rumah Susun Yang Hirau Aspek Manusia. Pelaksanaanya meliputi 5 aspek kegiatan pengembangan komunitas (Korten, 1986) dengan berperinsip kepada pelayanan berbasis kebutuhan lokal dan pengembangan masyarakat berbasis organisasi akin rumput. Melalui manajemen pengembangan komunitas tersebut diharapkan komunitas rumah susun berkembang. Pengembangan ini ditandai dengan indikator terpenuhinya kebutuhan komunitas dengan sumber lokal yang ada dan kehidupan komunitas menjadi lebih baik. Akhirnya di sampaikan pula rekomendasi untuk pengembangan komunitas rumah susun yang akan datang agar mempergunakan manajemen pengembangan model tersebut, termasuk untuk pengembangan komunitas di rumah susun Bidaracina."

"Saat ini di Jakarta banyak ditemui perumahan yang berkesan eksklusif karena terlihat seperti sengaja membedakan dan memisahkan diri dari Iingkungan sekitatnya. Kesan eksklusrf yang kita rasakan biasanya muncul akibat hal-hal seperti desain arsitektur yang menonjolkan kesan kemewahan dan kernegahan, penggunaan tembok tinggi sebagai batas kawasan Iengkap dengan portal besi, pos jaga dan satpam di pintu masuk kawasan sehingga menimbulkan kesan tertutup. Hal ini biasanya terjadi pada perumahan-perumahan yang dihuni oleh kelornpok-kelornpok yang tergolong elite dalam masyarakat.Dengan pengkajian teori mengenai adanya sikap dan perilaku eksklusif pada manusia sebagai sebuah kelompok elite lewat sudut pandang sosiologi, adanya kebutuhan rasa aman manusia lewat sudut pandang psikologi, dan bagaimana kedua hal ini dapat diterjemahkan dengan unsur-unsur desain perumahan Iewat sudut pandang arsitektur, serta dari pengamatan Iapangan, dapatlah diketahui bahwa ketiga hal tersebut saling berhubungan dan memiliki peran dalam tedadinya fenomena eksklusivisme pada perumahan."

"Rumah hadir sebagai suatu pelengkap dalam memenuhi kebutuhan manusia selain sandang dan pangan. Perkembangan suatu perumahan tidak bisa lepas dengan perkembangan penduduk yang membutuhkan rumah tersebut. Akibatnya jika suatu perkembangan perumahan tidak diikuti dengan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat maka akan terjadi backlog. Pemenuhan kebutuhan akan perumahan yang kurang atau disebut backlog ini tidaklah mudah karena pemerintah hanya menyediakan seperempat dari kekurangan perumahan yang ada. Selain itu mahalnya perumahan yang ditawarkan pemerintah menjadi kendala bagi kaum berpenghasilan rendah untuk memenuhi kebutuhan akan rumah. Sehingga perlunya adanya usaha masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan rumahnya sendiri yang biasa disebut dengan swadaya. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak perumahan yang kurang disuatu kawasan dan apa saja program pemerinta dalam menutupi kekurangan perumahan tersebut. Metode yang dipakai dalam penulisan yaitu dengan membaca berbagai refrensi untuk menganalisis kasus yang ada dilapangan.

---

House functions as a supplementary thing in fulfilling the human need in addition to cloth and food. Development of housing cannot be separated from development of population needing the house. Consequently, if a housing development is not kept up with the growth of population which is getting increased then it will result in backlog. Fulfilling the shortage of housing or so called backlog is not easy since the government only provides one-fourth of the existing shortage of housing. Besides, expensive price of housing as offered by the government has become constraint for those of low-income people to afford the house. So that people need to exert its best to fulfill the need for their own house which is usually called self-help. Writing of this paper is aimed at identifying how much housing which is still lacking in a cerain are and what program already adopted by government in covering the shortage for housing. Method used in writing is reading variety references to analyze case existing in field."

"Penelitian ini bertujuan untuk memberikan masukan kepada kebijakan Pemerintah di bidang perumahan. Tujuan penelitian antara lain :1. Mengetahui perkiraan kebutuhan rumah (permintaan potensial) di wilayah Jabodetabek.2. Mencari hubungan antara pengeluaran (konsumsi) rumah dengan income, ukuran keluarga dan harga rumah.3. Mencari hubungan antara harga rumah dengan income, jumlah penduduk, laju pengangguran, PDRB, luas kawasan yang sudah digunakan untuk permukiman serta luas kawasan yang tidak digunakan untuk permukiman.Untuk menjawab tujuan pertama digunakan pendekatan dengan rumus yang diperkenalkan oleh L. Chatterjee, sedangkan untuk menjawab tujuan kedua dan ketiga digunakan pendekatan analisis regresi berganda.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan antara lain :1. Kebutuhan rumah di wilayah DKI Jakarta dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan yang meningkat, sedangkan di wilayah Bodetabek kebutuhan rumah cenderung meningkat stabil. Total kebutuhan rumah untuk DKI Jakarta secara kumulatif dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2010 adalah sebanyak 1.825.101 unit rumah. Sedangkan kebutuhan rumah untuk wilayah Bodetabek secara kumulatif dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2010 adalah sebanyak 2.643.601 unit rumah yang terbagi atas wilayah Bogor dan Depok 1.046.361 unit, wilayah Tangerang 936.043 unit dan wilayah Bekasi 661.197 unit. Kebutuhan rumah rata-rata per tahun untuk wilayah DKI Jakarta menunjukkan peningkatan yang sangat tinggi yaitu dari 106.898 unit rumah per tahun pada periode tahun 2000-2002 menjadi 188.051 unit rumah per tahun pada periode tahun 2003-2010. Kebutuhan rumah rata-rata per tahun untuk wilayah Bogor dan Tangerang menunjukkan peningkatan yang sangat kecil yaitu hanya sekitar 4 ribu unit rumah per tahun antara kedua periode waktu tersebut. Sedangkan untuk wilayah Bekasi justru terjadi penurunan kebutuhan rumah rata-rata per tahun pada kedua periode waktu tersebut.2. Hasil perumusan model pengeluaran untuk rumah di wilayah Bodetabek tidak sepenuhnya sesuai dengan hipotesa awal karena pengeluaran (konsumsi) rumah hanya dipengaruhi oleh income dan harga rumah secara positif dan tidak dipengaruhi oleh ukuran rumah tangga. Perumusan model pengeluaran untuk rumah dengan pembagian wilayah atas Bogor, Tangerang dan Bekasi maupun Bodetabek secara keseluruhan, menghasilkan penaksiran model yang tidak banyak berbeda kecuali untuk wilayah Tangerang. Hal ini terlihat dari nilai elastisitas pendapatan dan elastisitas harga rumah dalam model. Berdasarkan nilai elastisitas pendapatan yang berkisar antara 0,1 sampai dengan 0,5 menunjukkan bahwa rumah masih merupakan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat di Bodetabek.3. Hasil penelitian model harga rumah tidak sepenuhnya sesuai dengan hipotesa awal karena harga rumah dari hasil penelitian hanya dipengaruhi oleh income, jumlah penduduk dan luas kawasan yang sudah digunakan untuk permukiman. Sedangkan variabel bebas PDRB, luas kawasan yang tidak digunakan untuk permukiman dan laju pengangguran tidak mempengaruhi harga rumah. Nilai koefisien regresi semua variabel bebas pada model harga rumah RS tipe 36/72 lebih besar daripada nilai koefisien regresi semua variabel bebas pada model harga rumah RSS tipe 21/60. Hal ini menyatakan bahwa semakin mahal harga sebuah rumah, pengaruh dari faktor pendapatan, jumlah penduduk dan luas kawasan yang sudah digunakan untuk permukiman semakin besar.Rekomendasi kebijakan yang penting dari hasii penelitian antara lain :1. Pembangunan rumah perlu terus dilakukan di sekitar wilayah DKI Jakarta untuk memenuhi kebutuhan rumah di DKI Jakarta yang terus meningkat. Oleh karena ketersediaan lahan di DKI Jakarta yang sangat terbatas, perlu dikembangkan pembangunan rumah vertikal (rumah susun).2. Pembangunan rumah juga perlu ditingkatkan di wilayah Bodetabek untuk menampung limpahan penduduk dari DKI Jakarta. Di wilayah Bogor, karena stok rumah yang belum mencapai 100% jika dibandingkan jumlah rumah tangga, perlu lebih didorong untuk mengejar ketertinggalan dari wilayah Tangerang dan Bekasi dengan membangun lebih banyak rumah di wilayah Bogor. Konsentrasi pembangunan di Bogor juga direkomendasikan berdasarkan penelitian model pengeluaran untuk rumah di Bogor yang menghasilkan elatisitas pendapatan yang terkecil.3. Dari hasil penelitian mengenai harga rumah di Bodetabek, disarankan supaya Pemerintah bersama swasta lebih banyak membangun rumah tipe yang lebih kecil (RS dan RSS) daripada tipe menengah ke atas. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa semakin mahal harga sebuah rumah, pengaruh dari income, jumlah penduduk dan luas kawasan yang sudah dibangun untuk permukiman semakin besar."

"Kebutuhan akan perumahan adalah merupakan kebutuhan yang primer.Demikian halnya bagi Pegawai Negeri Sipil yang juga membutuhkan rumah sebagai tempat tinggal untuk menunjang pengabdiannya. Beranjak dari keinginan dasar tersebut maka pemerintah mencoba untuk memenuhi kebutuhan itu. Disadari bahwa perumahan dinas adalah milik Negara. Dalam rangka pemikiran yang menjadikan rumah tersebut menjadi Hak Milik pribadi, tentu melalui prosedur penjualan yang lain dari penjualan rumah pada umumnya. Oleh karena itu melalui Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1994 tentang Rumah Negara, diadakan proses pengalihan Rumah-Negara dengan cara sewa beli. Dalam sewa beli, Pegawai Negeri Sipil membayar harga Rumah Negara tersebut dengan cara mengangsur. Untuk menjamin agar hal itu dapat terlaksana,maka dibuat dengan suatu perjanjian. Perjanjian sewa bell Rumah Negara merupakan suatu transaksi baru dan sebagai sarana terwujudnya jual bell rumah dengan bentuk khusus. Untuk itu harus diketahui secara khusus apa yang dimaksud sewa beli, syarat-syarat bagi si penyewa beli dan prosedur pengalihannya serta permasalahan yang timbul sebelum dan pada saat pengalihan dilaksanakan.Metodelogi yang digunakan bersifat deskriptif analitis yaitu memberi gambaran tentang prosedur pengalihan Rumah Negara dari Pemerintah kepada Pegawai Negeri Sipil dan juga menganalisis perbedaan sewa bell dengan sewa,menyewa secara mendalam. Perjanjian sewa bell Rumah Negara mempunyai karateristik tersendiri dibandingan perjanjian sewa bell pada umumnya, baik dari subjeknya, objeknya maupun prosedur pengalihannya. Akan tetapi dalam perjanjian ini harus tetap memperhatikan kepentingan si penyewa bell walaupun pembelinya adalah Pegawai Negeri Sipil yang merupakan pegawai (bawahan) dari pemerintah."