Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan penulisan ini adalah terutama untuk memberi gambaran mengenai Hukum Perikatan Islam dan bagaimana mengaktifkan kembali fungsinya di masyarakat dalam rangka mengupayakan perbaikan sistem perekonomian yang berlangsung dewasa ini. Berlandaskan pada ketentuan Undang-Undang No. l4 Tahun 1967 Bab I pasal l yang mensyaratkan adanya bunga dalam pemberian kredit pada kegiatan usaha lembaga keuangan, seolah-olah telah menutup pintu bagi Hukum Perikatan Islam yang salah satu asasnya adalah "Pengharaman Riba" untuk berfungsi di masyarakat, khususnya dalam bidang usaha yang sangat berpengaruh bagi kehidupan perekonomian negara ini. Akan tetapi dengan dimulainya pelaksanaan prinsip-prinsip Mu' amalat yang berlaku dalam bidang ekonomi serta penggunaan beberapa jenis aqad yang merupakan penerapan terhadap Hukum Perikatan Islam pada model Lembaga Keuangan Islam (Baitut-Tamwil), membuktikan bahwa hukum Perikatan Islam dapat berfungsi dalam kegiatan usaha ini, yang selain memberi ketentraman bagi. umat Islam dalam kepatuhan pada hukum agmanya, juga merupakan langkah awal bagi terciptanya sistem perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 33 UUD. 1945."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan yang ada bahwa angka kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi, Padahal jumlah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang dapat membantu dalam pengentasan angka kemiskinan sudah cukup banyak. Hal ini membuat penulis tertarik untuk menganalisis hubungan antara Lembaga Keuangan Mikro (LKM) / Micro Finance Institutions (MFIs) dan kontribusi Usaha Kecil (UK) / Micro Enterprises Units (MEUs) dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Secara khusus, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh rasio akses, rasio kredit, persentase nasabah, ROA, persentase rentabilitas, dan rasio tabungan berpengaruh terhadap kontribusi usaha kecil (UK) dalam pengentasan kemiskinan penduduk di Indonesia yang dinyatakan dengan percentage of population below the poverty line (%PBPL) .Penelitian ini merupakan penelitian korelasional (correlational research) yang menggunakan variabel terikat %PBPL di Indonesia. Sampel penelitian ini berasal dari 4 (empat) jenis LKM yaitu : Koperasi Simpan Pinjam, Unit Simpan Pinjam, Unit Simpan Pinjam KOPTA dan USP Koperasi Unit Desa (KUD) seluruh Indonesia selama periode tahun 2000 dan 2001. Metode Analisis yang digunakan adalah metode Ordinary Least Squares dan Pooled Least Squares dengan pengolahan data menggunakan SPSS 10. Untuk mendapatkan perbedaan yang nyata antara propinsi-propinsi yang ada di Indonesia dalam hal kekayaan sumber daya alam (SDA), kekayaan sumber daya manusia (SDM), letak geografis yang relatif terisolasi dan kelompok propinsi lainnya maka digunakan 3 (tiga) dummy kriteria propinsi.Kesimpulan dari penelitian ini adalah : (1). analisis secara individual terhadap efektifitas pelayanan UK (rasio aksesbilitas, rasio kredit, persentase nasabah), Internal performace-LKM (return on asset, rentabilitas dan rasio tabungan) serta dummy propinsi (DI, D2 dan D3) berpengaruh secara signifikan terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia (%PBPL) pada signifikansi level 5%, kecuali faktor rasio tabungan, D1, D2, dan D3, (2) analisis pengaruh secara serentak pada model 2(a) dan 2(b) terhadap efektifitas pelayanan UK, Internal performance -LKM, serta dummy propinsi bersama-¬sama berpengaruh secara signifikan terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia (%PBPL) pada signifikansi level 5%, (3). variabel yang dominan adalah R_Akses, R_Kredit, P_Nsb, ROA, dan R_Rent. Faktor R_Akses dan R Kredit adalah indikator efektifitas pelayanan terhadap UK yang berpengaruh positif terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia. Faktor nasabah berpengaruh negatif terhadap efektifitas pelayanan UK, karena LKM yang hanya mengejar banyaknya nasabah akan menjadi usaha yang kontra-produktif terhadap keberhasilan pengentasan kemiskinan di Indonesia.

---

There is a wide range of poverty incidence in Indonesia. The poverty rate for self-employed micro enterprises units (MEUs) is contrary to the facts in which many MFIs in Indonesia have programs to reduce percentage of population below the poverty line (%PBPL). This research is aimed to analyze the relationship between the MFIs and contribution of micro enterprises units (MEUs) in order to reduce %PBPL in Indonesia. This study have two purposes; first, to know how the influences of effectiveness of MFIs'services to micro enterprise (accessibility ratio, credit ratio, percentage of clients) and internal performance of MFIs (ROA, return on self capital and savings ratio) in order to reducing poverty, and second, to know how well MFIs contribute to reduce poverty.

This research is a correlation research in which %PBPL constitute a dependent variable. The Independent variables consist of accessibility ratio, credit ratio, client?s ratio, ROA, return of self capital and deposit ratio. These researches are used samples from 4 MFIs categories of savings and loan cooperatives (KSP & LISP) in Indonesia. The methods of analysis which are in the research used are ordinary least square and polled least square with SPSS 10 software. The dummy variables (3 categories by province) are used to get differentiation of the MFIs `s origin (rich in natural resource, rich in human resource and isolated Geographic's province).

In the conclusion of this research it can be proved that : (1). accessibility ratio, credit ratio, percentage of clients, ROA, and return on self capital have significantly individual impacts to reducing % PBPL when 5 independents are based on individual analysis of predictors in the models in significant level 5%, (2) effectiveness of MFIs' services, internal performance and dummy by province have significantly simultaneous impacts to reducing % PBPL when based on equation models 2 (a) and 2 (b) in significant level 5%, and (3) percentage of clients has negative impacts to poverty when accessibility ratio and credit ratio have positive impacts to poverty in Indonesia."

"Dalam situasi pandemi COVID-19 di Indonesia, terjadi penurunan aktivitas perekonomian di Indonesia. Kegiatan usaha yang semakin rendah berdampak pada keuangan negara yang memungkinkan untuk terjadinya krisis sistem keuangan. Dengan demikian, dibentuklah UU No. 2 Tahun 2020 tentang Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (UU 2/2020) sebagai langkah luar biasa untuk menangani krisis sistem keuangan akibat COVID- 19, yang memuat kewenangan Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penyesuaian dengan kondisi COVID-19. Skripsi ini membahas bagaimana kewenangan Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan dan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan UU 2/2020 dan implikasinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang. Penulis menggunakan bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa kewenangan Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan dan Otoritas Jasa Keuangan dalam pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan diberikan sesuai dengan kedudukan tiap lembaga, dan UU 2/2020 mengakibatkan berbagai perubahan kewenangan. Saran yang diberikan adalah lembaga terkait perlu untuk memberikan rasionalisasi mengenai perubahan kewenangan tersebut, serta KSSK untuk menginformasikan indikator kesuksesan dalam pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan pandemi COVID-19.

---

In COVID-19 pandemic, economic activities in Indonesia has taken a downfall and can lead to a financial system crisis. Therefore, Law Number 2 of 2020 concerning Perppu Number 1 of 2020 on State Finance Policy and Financial System Stability for the Handling of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) and/or in the Framework of Dealing with Threats Endangering National Economy and/or Financial System Stability (Law 2/2020) is ratified as an extraordinary step to handle the financial system crisis due to COVID-19, which includes the authority of Bank Indonesia, Indonesia Deposit Insurance Corporation and Financial Services Authority in order to adapt to the conditions of COVID-19. This paper discusses the authority of Bank Indonesia, Indonesia Deposit Insurance Corporation and Financial Services Authority according to Law 2/2020 and the implications. This research used normative legal research method with legislation approach. The author uses primary, secondary, and tertiary legal materials using a qualitative approach. From this research it can be concluded that the authority of Bank Indonesia, Indonesia Deposit Insurance Corporation and Financial Services Authority in preventing and handling financial system crisis is given according to their functions, and Law 2/2020 resulted in various changes in authority. The suggestions given are that related institutions need to provide a rationalization regarding the changes of authority, as well as KSSK needs to inform the indicators of success in preventing and handling financial system crisis due to COVID-19."

"ABSTRAKIndonesia dengan potensi geografis dan demografi memiliki kesempatan untuk dapat lebih mensejahterakan masyarakatnya yang berada di kawasan perbatasan dan pulau-pulau terpencil dengan memanfaatkan teknologi keuangan financial technology untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kemampuan finansial secara lebih merata di seluruh wilayah Indonesia. Penulisan tesis ini membahas mengenai bagaimana akses masyarakat terhadap layanan keuangan serta strategi pemerintah dalam menghubungkan fragmentasi serta kesenjangan dalam kesejahteraan masyarakat diantara pulau- pulau di Indonesia melalui sektor jasa keuangan yang menggunakan teknologi sebagai jembatan penghubung dalam menjangkau masyarakat hingga ke pelosok nusantara. Melalui metode penelitian normatif dalam mengkaji regulasi yang dimiliki serta komparasi terhadap peraturan yang ada di negara-negara lain sebagai pembanding. Hasil penelitian menyarankan agar ditingkatkannya pemahaman masyarakat terhadap literasi keuangan untuk memahami penggunaan financial technology agar lebih tepat sasaran serta merata di seluruh wilayah. Kemudian percepatan terhadap pembangunan infrastruktur pendukung layanan keuangan yang berbasis teknologi tersebut agar penetrasi layanan lebih berkualitas dan tidak menghambat perkembangan perekonomian di dalam masyarakat.

---

ABSTRACTIndonesia with geographical and demographic are potentially to be more prosperous from the border areas through remote islands by utilizing financial technology to meet their needs of life and improving financial capability across Indonesia. This thesis discusses how public access to financial services and government strategies in connecting fragmentation and gaps in the welfare among islands in Indonesia through the financial services sector that uses technology as a bridge in reaching the community through the corners of the archipelago. Through normative research methods by reviewing the regulation and comparative regulations from other countries as a comparison. The results suggest that enhancing the public understanding of financial literacy to use financial technology more effective and distributed throughout the region. Then the acceleration of the development of technology based financial services support infrastructure so that service penetration is more qualified and does not hinder the development of the economy in the community."

"Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap industri jasa keuangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, menganalisis lembaga Otoritas Jasa Keuangan, kedudukan lembaga Otoritas Jasa Keuangan dalam struktur ketatanegaraan termasuk hirarkhinya terhadap lembaga Negara lainnya serta kedudukan lembaga Otoritas Jasa Keuangan dalam struktur administrasi Negara Republik Indonesia termasuk melakukan analisis mengenai independensi lembaga Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga independen baik dari aspek institutional independence, functional independence meliputi goals independence dan instrument independence, serta administrative independence meliputi financial independence dan personeel independence. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga Negara, dalam struktur ketatanegaraan digolongkan sebagai lembaga Negara lapis kedua, sedangkan dalam administrasi Negara, merupakan lembaga Negara yang berada di luar pemerintah dan bukan bagian dari kekuasaan eksekutif. Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga Negara independen yang memerlukan perhatian pada aspek administrative independence.

---

The Indonesia of the Financial Services Authority is an independent of the other party, which has function, duties, and authority to manage, control, examine, and investigate the financial service industries. This research adopts a normative juridical method, analyzing the Financial Services Authorities Institution, the position of Financial Services Authorities Institution in State Administration structure including its hierarchy to the other State institutions and the position of the Financial Services Authorities institutions in the administrative structure of the Republic of Indonesia including conducting analysis regarding the independence of the Financial Services Authorities institution, functional independence aspects including goals independence and instrument independence and administrative which includes financial independence and personnel independence. This study concludes that the Indonesia Financial Services Authority is a State institution, classified in the state organization as the second stratum State institution, whereas in the State administration, it is a State institutionoutside the Government and not constituting the part of the executive power. The Financial Serivices Authorities is an Independent State institution whose administrative independence shall be observed."