Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengaturan batas usia dewasa dalam sistem hukum Indonesia menurut Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Administrasi Negara serta pengaruh penetapan batas usia dewasa dalam administrasi kependudukan dihadapkan pada masalah kewarganegaraan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa pengaturan batas usia dewasa dalam sistem hukum Indonesia berbeda-beda. Perbedaan tersebut mengakibatkan ketidakpastian hukum yang berimplikasi negatif terhadap penegakan hukum di Indonesia. Pembatasan hak pilih anak kewarganegaraan ganda yang berindikasi pada pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlu penyelarasan batas usia dewasa di dalam sistem hukum, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Hukum Administrasi Negara.

---

ABSTRACTThis thesis is to describe and analyze determination of adult age limit on Indonesia legal system according to the Civil Law, Criminal Law, Constitutional Law, Islamic Law, Customary Law and Administrative Law as well as the effect of the determination of adult age limit on the population administration faced with the problem of citizenship. Based on the results of research shows that determination of adult age limit on Indonesian legal system is different. Such differences lead to legal uncertainty which has negative implications on the law enforcement in Indonesia. Restrictions on voting rights of child who has dual citizenship which indicate the violation of human rights. Therefore, it is necessary harmonization of the adult age in the law system, especially legislation in the field of Administrative Law."

"ABSTRAKBatas Usia Dewasa Sebagai Bentuk Kemampuan Bertindak Dalam Hukum Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Di samping itu, juga untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai batas usia dewasa untuk melakukan perbuatan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Karena di dunia ini, mengenai hukum perdata terdiri dari berbagai macam sistem hukum negara nasional sehingga tidak ada keseragaman dalam pengaturan batas usia dewasa. Begitu juga di Indonesia, di mana Hukum Perdatanya bersifat pluralistik, tidak ada keseragaman dalam pengaturan batas usia dewasa bagi seseorang seperti halnya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perkawinan. Pada hakikatnya, dalam semua sistem hukum seseorang dianggap mampu untuk bertindak dalam hukum apabila ia sudah dewasa. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian kepustakaan yang bersifat hukum normatif. Karena Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan Yurisprudensi telah menentukan batas usia dan kemampuan bertindak dalam hukum adalah 18 tahun, maka hal itu haruslah diterima sebagai ketentuan/patokan umum (ius generalis) tentang batas usia dewasa dalam hukum perdata.Sedangkan dengan perundang-undangan khusus (ius specialis) dapat ditentukan batas usia dewasa lain sebagai pengecualian, misalnya batas usia ikut pemilihanumum, memperoleh kewarganegaraan, untuk melakukan perkawinan atau tindakan hukum tertentu menurut Undang-Undang. Tetapi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat di Indonesia apabila menghadapi perjanjian dengan orang asing, maka ia dianggap mempunyai kemampuan hukum atau kemampuan hukum terbatas sepanjang menurut hukum Indonesia ia dianggaplah demikian.

---

"

"ABSTRAKSelama ini sebagian masyarakat mengenal notaris hanya sebagai profesi pembuat akta saja. Sebagian masyarakat lainnya mengenal notaris juga sebagai pemberi nasehat di bidang hukum perdata. Banyak yang belum tahu kalau notaris itu seorang penegak hukum juga, khususnya di bidang hukum perdata. Untuk itu metode penelitian yang digunakan adalah eksplanatoris, diagnostik dan preskriptif. Di dalam menjalankan tugasnya notaris akan berusaha agar jasa yang diberikan dapat menjadikan para pihak terhindar dari masalah hukum (perdata). Di sini notaris telah berperan membantu menegakkan hukum. Sebagai contoh, dalam membuat akta notaris akan selalu berpegang pada peraturan yang berlaku. Sedangkan untuk masalah hukum yang tidak ada dasar hukumnya maka notaris akan melakukan penemuan hukum.Dalam melakukan penemuan hukum, selain menggunakan metode tertentu notaris harus dibekali dengan ilmu pengetahuan lain. Itulah sebabnya notaris dituntut untuk selalu menambah wawasan dan pengetahuannya. Sebagai seorang penegak hukum, notaris sedikit berbeda dengan penegak sebagai pejabat publik, dan bagaimana tanggung jawab notaris dalam menentukan batas usia dewasa.Dalam penulisan tesis ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, termasuk bantuan dalam pengumpulan data lapangan. Untuk itu penulis ucapkan banyak terimakasih kepada: Prof. Wahyono Darmabrata, SH, MH, selaku pembimbing tesis ini yang telah bersedia meluangkan waktunya, memberikan bimbingan serta masukannya terhadap substansi tesis ini. Selanjutnya, terima kasih yang secara khusus penulisan sampaikan kepada Prof. Dr. Herman Rajagukguk, SH, LLM, yang telah memberikan bantuan pemikiran dan dorongan kepada penulis dalam rangka pencerahan kembali intelektual penulis.Akhirnya, ucapan terimakasih disampaikan kepada rekanrekan notaris yang dipilih sebagai nara sumber yang bersedia diwawancarai dalam rangka melengkapi data .lapangan tesis ini, antara lain: Tetty Subroto, SH, Nurhayati Yunus, SH, Erni Nasution, SH, Siti Maryam, SH, Isciyati Supeno, SH, Nazli Alida Lubis, SH, Liek Lestiyowati, SH dan lainlainnya yang tidak mungkin disebutkan satu persatu pada kesempatan ini."