Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang strategi penyelenggaraan rumah tahanan di lingkungan Badan Narkotika Nasional dalam rangka mewujudkan pelayanan yang manusiawi dan bebas dari KKN.Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan fakta bahwa persoalan yang dihadapi dalam pelayanan di Rutan BNN yaitu : 1. Beberapa kebutuhan mendasar dari penghuni Rutan BNN tidak dipenuhi oleh BNN, hal tersebut berdampak terjadinya KKN antara petugas dan penghuni rumah tahanan BNN; 2. Fasilitas yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh PP No. 58 tahun 1999 dan peraturan internasional tentang standar minimum layanan tahanan (PBB dan ICRC); 3. Petugas penjaga Rutan merupakan petugas kontrak sehingga pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola tahanan sangat minim.Strategi dapat dilaksanakan dengan: 1.Pemenuhan Kebutuhan dasar Penghuni Rutan BNN; 2. Pembenahan fasilitas Rutan BNN; 3. Penempatan tahanan dan narapidana; 4.Peningkatan fasilitas kesehatan, pemeriksaan berkala serta pemisahan tahanan yang sakit; 5.Adanya Kegiatan tahanan dan narapidana selama di Rutan BNN; dan 6.Pembinaan Petugas Rutan BNN.Kendala-kendala yang akan dihadapi dalam melaksanakan strategi tersebut yaitu: 1. Kurangnya dukungan penentu Kebijakan dan keterbatasan anggaran dalam pengelolaan Rutan BNN sesuai standar; dan 2. Lokasi dan status kepemilikan lahan untuk pengembangan sarana Rutan di komplek BNN Cawang yang masih belum jelas.

---

This thesis discusses the implementation of the strategy within the detention National Narcotics Agency in order to realize the humane care and freedom from corruption. The research method is descriptive qualitative approach. Based on the results of the study found that the problems faced by the ministry on BNN detention are: 1. Some basic needs of residents are not met by detention BNN, it affects the occurrence of corruption among officials and residents BNN arrest; 2. Facilities that do not conform to the standards set by the PP number 58 of 1999 and international regulations on minimum standards of detention services (UN and ICRC); 3. Prison guards are contract workers so that their knowledge and skills in managing resistance are minimal.Strategies can be implemented: 1. Fulfillment the basic needs of the BNN detention occupants; 2. Settling the BNN detention facility; 3. To allocate between detainees and prisoners; 4. Improving health facilities, periodic inspection and separation of prisoners who are sick; 5. Activities for detainees and prisoners held in BNN detention, and 6. Coaching BNN Prison Officers.Constraints that will be faced in implementing the strategy are: 1. Lack of support for policy makers and budget constraints in the management of BNN detention standards; 2. Location and land tenure for the development of facilities in the BNNcomplex detention Cawang are still unclear."

"ABSTRAKHukum adalah rangkaian peraturan-peraturan yang raengafurtingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarkat yang ber -tujuan untuk mengadakan keseimbangan antara berbagai kepen . rtingandari seluruh anggota masyarkat, sehingga keadilan danketertibanakan menciptakan ketentraman dalam kehidupan raasya.-rakat.Demikian pula bahwa perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukanoleh orang-orang untuk dapat'mencapai keseimbangan antara berbagai kepentingan dari seluruh anggota masyarakat. yangmempunyai hubungan timbal balik satu sama lainny'a,. walaupun -mempunyai kepentingan yang berbeda.Apabila orang perorangan melakukan hubungan tirnbal balikdan mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada, sudahtentu diantara raereka tidak terjadi kegoncangan, akan tetapiapabila salah satu pihak tidak mentaati peraturan perundangundangantimbul kegoncangan yang salah satu aspeknya adalahmasalahGanti Rugi.Selain orang perorangan, Badan Hukum dan Negara dapatpula melakukan perbuatan raelanggar hukum dan perbuatan itudapat pula dituntut ganti ruginya, yang sesuai dengan perbuatan melanggar hukum apa yang dilakukannya.

---

"