Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKAdanya kebijakan penangguhan upah telah melahirkan suatu ketidakpastianhukum, dimana Upah Minimum sebagai safety net yang ditetapkan pemerintahmenjadi tidak pasti karena dimungkinkan untuk menyimpangi ketentuan tersebut.Dampak terhadap penetapan upah minimum tersebut biasanya dialami olehpekerja/buruh dan pengusaha. Pekerja/buruh menganggap bahwa besaran UMPyang ditetapkan Gubernur terlalu kecil sehingga tidak mencukupi kebutuhanhidup mereka. Tak jarang mereka melakukan usaha-usaha seperti mogok kerjaatau unjuk rasa agar Gubernur meninjau ulang besaran upah minimum. Di sisilain, banyak pengusaha menganggap UMP tersebut terlalu tinggi. Sehingga,kesulitan untuk membayarnya. Namun, ada upaya lain yang dapat dilakukanuntuk mengantisipasi beban pengusaha tersebut, yaitu pengusaha dapatmengajukan permohonan penangguhan kepada Gubernur sesuai denganKeputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.231/MEN/2003tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum.Dalam putusan PTUN Jakarta Nomor 62/G/2013/PTUN-JKT dan PutusanBanding No. 10/B/2014/PT.TUN.JKT, terkait lingkup perburuhan, pengaturanmengenai penangguhan UMP masih perlu ditinjau ulang, khususnya terkait bataswaktu kelengkapan berkas dalam mekanisme pengajuan penangguhan UMP.Dalam hal kesepakatan antara pengusaha dengan serikat/pekerja sebagaiprasayarat kerap dilalui dengan upaya intimidasi yang dilakukan oleh pengusahayang bertentangan dengan hukum. Ada terobosan yang dikeluarkankan majelishakim. Salah satunya, serikat pekerja dianggap sebagai subjek hukum yang dapatmenggugat ke PTUN.Penyelesaian hukum terhadap pembatalan penangguhan upah minimum, selainmemberikan kepastian hukum terhadap kelompok buruh/pekerja, jugamenimbulkan konsekuensi lain dan bentuk penyelesaian konsekuensi tersebutakan melalui proses di Pengadilan Hubungan Industrial apabila pihak perusahaanyang dinyatakan batal keputusan pelaksanaan penangguhan upah tidakmenjalankan kewajibannya yaitu untuk membayarkan upah sebesar UMP di tahun2013

---

ABSTRACTThe policy for wage suspension bring out a legal insecuties, whereas theminimum wage that sould act as a safety net set by the government becomesuncertain because it is possible to rule out those law. The effect of minimum wageact usually affect worker/labourer and business owner. Worker/labourer areassuming that the amount of Provincial Minimum Wage (PMW) that set bygovernor is too low comparing the cost of living they regularly spent. It is notinfrequently they make efforts to protest those such as act of strikes ordemonstrationsso that the Governor can review the amount of minimum wage. Onthe other hand, many business owner considering that the PMW is too high andthat makes it hard to cover.But there is still a way to anticipate the business ownerload such as apply a suspension request addressed to the Governor in accordancewith the Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi NomorKEP.231/MEN/2003 on Procedures for the Suspension of Minimum WageImplementation.In a Jakarta Civil Court of Justice (PTUN) judgment No. 62/G/2013/PTUN-JKTand its appeal on No. 10/B/2014/PT.TUN.JKT related to the scope of labor,regulation for PMW suspension is still in need of reviewing, specifically on thedeadline for submission of the complete file in the mechanism of PMWsuspension. In the case of illegal business owner intimidation that often found onworker/labour union and business owner agreement as a prerequisite, abreakhtrough are issued by the judges, such as labour union is now considered asa legal subject that have right to file a suit to PTUN.Legal settlement against Suspension of Minimum Wage Implementation, not onlygiving a legal security for worker/labour but also gives another consequencies andthose consequency settlement will be processed in Industrial Relations Court ifthe business owner is declared void to cancel the suspension of minimum wageimplementation if business owner is not perform their duties to pay theworker/labour wage according to PMW in 2013."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi fungsi penawaran tenaga kerja individu berstatus buruh/karyawan serta faktor-faktor yang mempengaruhi jam kerja dari tenaga kerja individu berstatus buruh/kaxyawan di Indonesia. Untuk analisis data, digunakan data yang bcrsumbcr dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas} Tahun 2005 dengan sampel individu yang temlasuk dalam angkatan kerja yaitu responden yang berusia 15 Tahun atau lebih dan difokuskan pada responden yang bekerja sebagai buruhfkaryawan. Namun demikian gmma menghindari adanya seleksi bias dalam mengestimasi, rnaka dalam mclakukan regresi dimasukkan juga angkatan kerja yang tidak bekelja sebagai buruh/kazyawan di Indonesia. Sedangkan alat analisis yang digunakan adalah dengan mengunakan metode sample selection yang dibangun oleh Hackman Disamping upah, variabel yang akan dianalisis dalam penelitian ini meliputi : usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status perkawinan, konsumsi, penggunaan sumber air bersih, lapangan usaha scrta tempat tinggal. Dalam kaitannya dengan variable upah, dari hasil regresi diperoleh kesimpulan bahwa fungsi penawaran tenaga kcrja individu berstatus buruh/karyawan di Indonesia berbentuk Backward Bending. Pada awalnya, semakin tinggi upah yang diterima, maka penawaran jam kerjanya akan semakin bertambah pula. Akan tetapi setelah upah yang diterima mencapai titik maksimurn, maka jika teljiadi kenaikan upah lagi akan mengakibatkan penawaran jam kerjanya menjadi berkurang, dalam hal ini buruh/karyawan lebih cenderung untuk menambah waktu "santa". Dari penelitian ini juga ditemukan bahwa penawaran jam kerja individu bcrstatus buruh/karyawan di Indonesia temyata dipengaruhi juga oleh faktor : usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status perkawinan, konsumsi, penggunaan sumber air bersih, lapangan usaha maupun tempat tinggal."

"Dalam menentukan upah minimum, Dewan Pengupahan Provinsi setiap kali perlu melakukan survei untuk mendapatkan nilai KHL. Namun setelah adanya PP 78. Tahun 2015 tentang Pengupahan, untuk menentukan upah minimum tidak perlu dilakukan survei setiap tahun, cukup menggunakan rumus untuk menghitung upah minimum. Ketiadaan survei yang dilakukan setiap tahun karena survei KHL yang dilakukan Dewan Pengupahan Daerah tidak kredibel. Meskipun terdapat rumus penghitungan upah minimum, namun Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta tetap melakukan survei setiap tahun untuk mendapatkan nilai KHL, khususnya untuk KHL tahun 2018. Untuk itu, skripsi ini akan membahas secara tuntas bagaimana penetapan tahun 2018 tersebut. UMP DKI Jakarta dan Cara Penggunaan KHL dalam Penetapan UMP DKI Jakarta Tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Jenis data yang penulis gunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka dan wawancara dengan informan. Hasil dari penelitian ini bersifat deskriptif analitik, sehingga diharapkan dapat menemukan permasalahan yang terjadi selama ini dan menghasilkan rekomendasi solusi atas permasalahan tersebut. Kesimpulan dari tugas akhir ini adalah penetapan UMP DKI Jakarta tahun 2018 sudah tepat menggunakan rumus tetapi nilai KHL yang diperoleh dari hasil survei KHL tidak dijadikan acuan dalam penetapan UMP DKI Jakarta tahun 2018, melainkan hanya digunakan sebagai "angka pembanding".

---

In determining the minimum wage, the Provincial Wage Council needs to conduct a survey every time to obtain the KHL value. However, after PP 78. 2015 concerning Wages, to determine the minimum wage it is not necessary to conduct a survey every year, it is enough to use the formula to calculate the minimum wage. The absence of a survey that is conducted every year is because the KHL survey conducted by the Regional Wage Council is not credible. Even though there is a formula for calculating the minimum wage, the DKI Jakarta Provincial Wage Council still conducts a survey every year to get the KHL value, especially for the KHL in 2018. For this reason, this thesis will thoroughly discuss how the determination of 2018 is. UMP DKI Jakarta and How to Use KHL in Determining UMP DKI Jakarta Year 2018. The research method used in this research is normative juridical. The type of data the writer uses is secondary data obtained from literature studies and interviews with informants. The results of this research are descriptive analytic, so it is hoped that it can find problems that have occurred so far and produce recommendations for solutions to these problems. The conclusion of this final project is that the determination of the UMP for DKI Jakarta in 2018 is correct using the formula but the KHL value obtained from the KHL survey results is not used as a reference in determining the UMP for DKI Jakarta in 2018, but is only used as a "comparison figure"."

"Penulisan tesis ini secara umum memiliki tujuan untuk menganalisis faktor kenaikan upah minimum sebagai variabel utama yang dikontrol oleh pertumbuhan ekonomi, jumlah pekerja, dan partisipasi perempuan terhadap kesenjangan upah pada setiap provinsi di Indonesia. Penelitian ini juga akan menganalisis kesenjangan upah di sektor Pertanian, Manufaktur, dan Jasa, serta menganalisis kesenjangan upah di Tingkat Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi. Menggunakan data panel, 33 provinsi di Indonesia selama periode tahun 2007 hingga 2013. Hasil estimasi dengan metode fixed effect yang memungkinkan adanya perbedaan kesenjangan upah pada setiap provinsi di Indonesia, menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum mempengaruhi kenaikan kesenjangan upah di seluruh model.

---

The thesis has generally the purpose to analyze the effect of the increase in the minimum wage on the wage gap in each province in Indonesia. It also analyzed other factors such as economic growth, employment, and the women's participation as control variable on the wage gap. Beside that the wage gap in Agriculture, Manufacturing, and Services and the wage gap in the Basic Education Level, Medium and High also to be analyzed. The data used is panel data of 33 provinces in Indonesia between 2007 to 2013. The estimation result with fixed effect model that allow for differences in the wage gap in every province in Indonesia indicates that the increase in minimum wage affects the increase in the wage gap in all models."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dan struktur kepemilikan, ukuran perusahaan, dan praktek corporate governance terhadap pengelolaan laba dan kekeliruan penilaian pasar. Struktur kepemilikan, ukuran perusahaan, dan praktek corporate governance diduga akan mempengaruhi besaran pengelolaan laba, penilaian pasar atas pengelolaan laba, dan jenis pengelolaan laba (efisien atau oportunis). Selain itu, karena terdapat perbedaan persistensi dari komponen-komponen laba (arus kas operasi, akrual non diskresioner, dan akrual diskresioner) maka pasar seharusnya juga mengantisipasi adanya perbedaan persistensi tersebut dan memperhitungkannya dalam pembentukan harga saham. Jika pasar tidak mampu mengantisipasi hal tersebut maka akan terjadi kekeliruan penilaian pasar. Struktur kepemilikan, ukuran perusahaan, dan praktek corporate governance diduga mempengaruhi kekeliruan penilaian pasar tersebut.Akrual dapat dibedakan menjadi dua komponen yaitu akrual diskresioner dan akrual non diskresioner. Akrual diskresioner adalah akrual yang berasal dari diskresi manajemen sedangkan akrual non diskresioner adalah akrual yang besarnya tergantung kegiatan operasional perusahaan. Akrual diskresioner dalam penelitian ini digunakan sebagai proxy dari pengelolaan laba.Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda, uji F, dan Mishkin Test, dan menggunakan data empiris di Bursa Efek Jakarta dengan sampel sebanyak 144 perusahaan untuk periode non krisis (1995-1996, 1999-2002).Berdasarkan hasil pengujian, ditemukan bahwa ukuran perusahaan dan kepemilikan keluarga adalah variabel yang mempengaruhi pengelolaan laba. Semakin besar ukuran perusahaan semakin kecil pengelolaan labanya, serta pengelolaan laba pada perusahaan dengan kepemilikan keluarga tinggi dan bukan perusahaan konglomerasi lebih tinggi dibandingkan pengelolaan laba pada perusahaan lain.Kesimpulan mengenai jenis pengelolaan laba yang dilakukan oleh perusahaan masih mixed, walaupun lebih cenderung efisien. Hasil ini tidak konsisten dengan anggapan selama ini bahwa pengelolaan laba di Indonesia adalah oportunis. Faktor yang terbukti secara signifikan mempengaruhi jenis pengelolaan laba adalah kepemilikan keluarga. Pengelolaan laba pada perusahaan dengan kepemilikan keluarga tinggi dan bukan perusahaan konglomerasi lebih efisien dibandingkan pengelolaan laba pada perusahaan lain. Sedangkan variabel kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, dan praktek corporate governance tidak terbukti secara konsisten berpengaruh signifikan terhadap jenis pengelolaan laba.Pengelolaan laba terbukti dinilai signifikan positif oleh pasar, tetapi hasil ini tidak selalu didukung karena dalam pengujian sensitivitas terdapat hasil pengujian yang menunjukkan bahwa akrual diskresioner tidak berhubungan signifikan dengan imbal hasil saham. Variabel struktur kepemilikan, ukuran perusahaan, dan praktek corporate governance tidak terbukti secara konsisten mempengaruhi penilaian pasar terhadap pengelolaan laba. Tidak signifikannya variabel-variabel tersebut menunjukkan bahwa dalam melakukan penilaian, pasar tidak mempertimbangkan motif dan kesempatan yang berbeda-beda dari perusahaan dalam melakukan pengelolaan laba.Pengujian persistensi laba menunjukkan adanya perbedaan persistensi dari komponen laba, dimana arus kas operasi lebih persisten dibandingkan akrual diskresioner dan akrual non diskresioner lebih persisten dibandingkan akrual diskresioner. Hasil pengujian Mishkin Test menunjukkan terdapat kekeliruan penilaian pasar pada komponen arus kas dan akrual non diskresioner, tetapi tidak terdapat kekeliruan penilaian pasar untuk akrual diskresioner. Adanya bukti mengenai kekeliruan penilaian pasar atas komponen laba mengindikasikan bahwa pasar modal di Indonesia tergolong tidak efisien dalam bentuk setengah kuat (semi strong form).Pengujian lebih lanjut untuk melihat apakah kekeliruan penilaian pasar tersebut dipengaruhi oleh kepemilikan keluarga, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, kuaiitas audit, komisaris independen, dan komite audit, menunjukkan bahwa variabelvariabel tersebut tidak mempengaruhi kekeliruan penilaian pasar atas akrual diskresioner.

---

ABSTRACT

The purpose of this study is to investigate the affect of ownership structure, firm size, and corporate governance practices on earnings management and market mispricing. We predict that ownership structure, firm size, and corporate governance practices have significant influence on the level of earnings management, the pricing of earnings management, and type of earnings management (efficient or opportunistic). In addition, the stock prices should reflect the differential persistence of earnings components (cash flow from operation, non-discretionary accruals, and discretionary accruals). Market mispricing occurs if market fails to reflect that differential persistence. We expect ownership structure, firm size, and corporate governance practices have significant influence on market mispricing.

Accruals consist of two components: discretionary accruals and non-discretionary accruals. Discretionary accruals are accruals from management discretion, whereas non-discretionary accruals are those accruals, which amount, are depending on company's operational activity. This study use discretionary accruals as a proxy of earnings management.

Multiple regressions, F-test, and Mishkin Test are used to test hypothesis developed in this study. Sample consists of 144 firms listed in Jakarta Stock Exchange over non-crisis period (1995-1996, 1999-2002).

I find that firm size and family ownership have significant influence on level of earnings management. The bigger firm sizes the lesser the earnings management and earnings management on firms with high proportion of family ownership and non business-group is higher than that of other firms.

The evidence regarding type of earnings management is mixed, although it has a tendency to efficient earnings management. This evidence is inconsistent with usual view that an earnings management in Indonesia is opportunistic. Family ownership is found has significant influence on earnings management type. Earnings management on firms with high proportion of family ownership and non business-group is more efficient than that of other firms. There is no consistent evidence that institutional ownership, firm size, and corporate governance practices have that significant influence.

I also found that the market prices earnings management positively, but this evidence is not always supported in sensitivity analysis. Some of sensitivity analysis results show that earnings management does not have significant influence on market return. There is no consistent evidence that ownership structure, firm size, and corporate governance practices have significant influence on market pricing of discretionary accruals. This evidence indicates that market valuation is not considering that firms have different chance and motives of doing earnings management.

Test of differential earnings components persistence shows that cash flow from operation significantly has higher persistence than non-discretionary accruals and discretionary accruals and non-discretionary accruals significantly has higher persistence than discretionary accruals-Mishkin Test shows that market misprices cash flow from operation and non-discretionary accruals, but it correctly prices discretionary accruals. This evidence on market mispricing indicates that Jakarta Stock Exchange is not efficient in semi-strong form.

Further tests are performed to investigate whether market mispricing is influenced by ownership structure, firm size, and corporate governance practices. Those tests show that those variables do not significantly affect market mispricing on discretionary accruals."

"Skripsi ini membahas perbedaan perlakuan atas biaya tenaga kerja di perkebunan kelapa sawit antara pajak (Kebijakan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 249/PMK.03/2008) dengan akuntasi (Standar Akuntansi Keuangan Nomor 16), dampak implementasi dan solusi alternatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian eksplanatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan konsep aset yang dibangun sendiri, biaya dan penghasilan, implementasi biaya tenaga kerja berdasarkan Kebijakan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 249/PMK.03/2008 tidak sesuai diterapkan di industri perkebunan kelapa sawit.

---

The focus in this research is about the difference treatment of labor cost in palm plantations between tax regulation ( Republic of Indonesia finance ministerial policy number 249/PMK.03/2008) and accounting ( Financial Accounting Standart number 16), implementation impact and alternative solution in PT X. This research using explanative research for qualitative approach. This research result conclude by the concept of asset self-construction, cost and income, labor cost implementation base on Republic of Indonesia Finance Ministerial Policy number 249/PMK.03/2008 is not appropriate on palm plantations industry implementation."

"Dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi dan dalam mendukung kesinambungan usaha jangka panjang, Manajemen Perusahaan telah menetapkan perubahan visi dan misi jangka pendek maupun jangka panjang, yaitu menjadi Operational Excellent Enteprise dan Infratructure Solution Enterprise. Hal ini menuntut adanya perubahan pada berbagai seluruh kegiatan organisasi, khususnya perubahan pengelolaan SDM yang memiliki posisi strategis dalam mendukung pencapaian sasaran perusahaan tersebut. Salah satu masalah pengelolaan SDM yang paling panting dalam hal ini adalah sistem penggajian. Untuk itu perusahaan telah melakukan penyempurnaan terhadap sistem penggajian yang selama ini diberlakukan. Namun dalam penyempurnaan yang dilakukan Perusahaan belum melakukan kajian secara analitis baik terhadap sistem penggajian lama maupun sistem penggajian baru berdasarkan teori-teori kompensasi. Berdasarkan hal-hal tersebut Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemenuhan kriteria konsistensi internal dalam sistem penggajian berdasarkan nilai realtif suatu jabatan dalam organisasi, mengkaji pemenuhan kriteria konsistensi internal dalam sistem penggajian berdasarkan kontribusi individu serta mengkaji daya saing sistem penggajian PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk pada pasar tenaga kerja berdasarkan teori kompensasi.Metode dan pendekatan serta pengambilan populasi/sampel yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang besifat kuantitatif dan kualitatif. Untuk mengkaji kriteria konsistensi internal terhadap nilai relatif jabatan dilakukan tahapan-tahapan analisis sebagai berikut : pelaksanaan evaluasi jabatan dengan menggunakan metode point system, penetapan struktur penggajian tanpa dan dengan penggolongan dengan menggunakan konsep Hay : Y = ax + b (dimana Y = besaran gaji, X = nilai jabatan dan a,b = konstanta) pengkajian , penetapan nilai gaji (mid point, minimum dan maksimum) dan penyebaran gaji. Sedangkan pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan menggunakan seluruh populasi (sampel jenuh). Pengkajian kriteria konsistensi internal terhadap kontribusi individu dilakukan dengan menggunakan metode analisis secara deskriptif dengan membandingkan sistem penggajian lama dengan sistem penggajian baru. Sedangkan pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan purposive sampel (sampel yang dipilih dengan sengaja). Pengkajian terhadap daya saing pada pasar tenaga kerja dilakukan metode analisis secara deskriptif dengan membandingkan tingkat penggajian yang ada dengan hasil survey penggajian. Sedangkan pengambilan sampel yang dilakukan dengan menggunakan metode multiple stage sampling berdasarkan jabatan.Dari analisis data penelitian diperoleh hasil bahwa pada kondisi awal struktur penggajian lama yang ditetapkan perusahaan tidak ditetapkan melalui evaluasi jabatan dan apabila dipetakan dalam sumbu x dan y, garis strtuktur tidak membentuk garis lurus dan memiliki trendline yang memotong pada sumbu x > 0 (pada nilai x tertentu memiliki nilai Y < 0). Kondisi ini tidak sesuai dengan konsep kompensasi. Sedangkan struktur penggajian baru yang ditetapkan Perusahaan melalui hasil evaluasi jabatan baru merupakan Struktur Penggajian untuk Gaji Dasar (hasil perkalian Indeks dengan nilai jabatan), dimana untuk jabatan yang sama akan memperoleh Gaji Dasar yang sama .Dalam sistem penggajian baru Gaji Dasar merupakan salah satu komponen dari Gaji Pokok, disamping Tunjangan Prestasi dan Tunjangan Masa Kerja. Kondisi ini tidak dapat membantu Perusahaan untuk melakukan monitoring terhadap sistem penggajian yang sebenarnya dalam menjaga keseimbangan internal. Dengan kedua kondisi tersebut, sulit untuk membandingkan apakan sistem penggajian baru lebih baik dari sistem penggajian lama, terlebih lagi untuk melihat konsistensi internal terhadap nilai relatif jabatan. Dengan menggunakan pendekatan konsep Hay diperoleh persamaan garis kedua struktur penggajian tersebut. Hasil yang diperoleh adalah struktur penggajian baru memiliki nilai slope (a) yang lebih besar dari struktur penggajian lama (persamaan garis lebih vertikal). Dimana perubahan terbesar terjadi pada tahun 2000 ke tahun 2001 pada saat dilakukan perubahan struktur gaji pokok dari satu komponen menjadi tiga komponen. Kondisi penyebaran gaji menunjukan adanya perubahan kearah yang lebih baik, khususnya semakin meningkatnya kondisi gaji yang berada dalam struktur dan berkurangnya kondisi underpaid Namun dalam struktur penggajian tanpa penggolongan maupun dengan penggolongan kondisi gaji yang overpaid masih menunjukan adanya peningkatan. Dikaitkan dengan pertanyaan penelitian, dengan menggunakan penetapan struktur penggajian yang dibuat berdasarkan teori kompensasi, sistem penggajan baru yang ditetapkan perusahaan sudah memenuhi konsistensi internal terhadap nilai reiatif jabatan. Hal ini ditunjukan oleh persamaan garis gaji yang berada diatas sumbu x. Pemenuhan konsistensi internal terhadap kontribusi individu sudah dipenuhi dengan dimunculkannya tunjangan prestasi dan tunjangan masa kerja dalam komponen gaji pokok. Demikian pula dengan posisi sistem penggajian yang ditetapkan perusahaan dalam pasar tenaga kerja sudah memiliki daya saing yang cukup tinggi dan secara keseluruhan berada pada nilai median dan kuartil atas.Dari hasil yang analisis data yang diperoleh, saran dari hasil penelitian ini adalah pertama, mengingat bahwa struktur penggajian yang ditetapkan baru struktur Gaji Dasar, perusahaan perlu membuat struktur penggajian berdasarkan gaji pokok agar mampu melakukan monitoring sistem penggajian yang ditetapkan untuk menjaga keseimbangan internal. Kedua, mengingat bahwa masih adanya kondisi penyebaran gaji pokok yang overpaid dan adanya kecenderungan persamaan garis struktur penggajian yang lebih vertika, perusahaan perlu melakukan monitoring terhadap kebijakan penyesuaian gaji tahunan pada tahun-tahun mendatang dengan memperhatikan rasio antara gaji tertinggi dan terendah. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan konsep "compa ratio". Untuk lebih melengkapi referensi dalam penyempurnaan sistem penggajian yang akan datang, sebaiknya dilakukan pula pengkajian yang lebih komprehensif terhadap total kompensasi dan benefit untuk seluruh eselon/golongan. Pada tahapan yang lebih strategis, hasil ini dapat digunakan untuk mengkaji efektivitas sistem kompensasi dan benefit yang diberikan dikaitkan dengan revenue, produktivitas ataupun kinerja perusahaan dari perspektif lainnya."

"ABSTRAKPT. GKD adalah sebuah pennsahaan yang bergerak di bidang perakitan casis I kerangka kendaraan Salah satu Sub Divisi yang ada adalah Sub Divisi Assy Mix Mitsubishi, yang merakit kerangka kendaraan jenis Fe-119 dan Fe-449. Jenis Casis ini sangat diminati konsumen dan permintaan tems meningkat setiap tahunnya. Untnk memenuhi permintaan tersebut salah satu caranya adalah dengan memberikan upah perangsang pada pekerja. Tujuannya adalah agar pekeda dapat bekerja lebih produktif] sehingga output yang dihasilkan bertambah besar.Untuk merencanakan suatu sistem upah perangsang, perlu dicari dulu waktu standar dari sctiap pekerjaan. Setelah itu menentukan produksi nonnal dan standar produksi yang harus dicapai pekerja agar mendapatkan upah perangsang.Sistem upah perangsang yang digunakan adalah menurut metode kelompok untuk pekerja yang melampui standar produksi yang ditetapkan dan bagi pekerja yang mencapai atau kurang dari standar produksi.Setelah dibandingkan antara sistem upah lama ( sebesar Rp_ 6.400 / hari ) dengan sistem upah perangsang yang diusulkan maka pendapatan pekerja meningkat rata-rata 28.2% , sedangkan untuk perusahaan, terjadi kenaikan jumlah produlcsi rata-rata 76.65 %.. Selain itu terjadi penumnan ongkos pekerja langsung per satuan produk rata-rata 26.185 %. Hal ini dapat membantu perusahaan untuk menumnkan harga pokok produksi sehingga dapat lebih bersaing.

---

"