Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan dan pembangunan ekonomi negara kita tentu tidak lepas dari campur tangan Pemerintah, antara lain dalam bentuk kebijaksanaan moneter. Langkah yang baru-baru ini diambil oleh Pemerintah, yang dikenal dengan nama Pakto 27, ternyata telah memberikan peluang bagi tumbuhnya bank-bank swasta dan lembaga-lembaga keuangan bukan bank. Keadaan tersebut menimbul kan persaingan yang ketat diantara bank-bank yang ada, baik pada bank pemerintah maupun bank swasta asi g/nasional, untuk menjaring nasabah sebanyak-banyaknya. Persaingan dalam bidang perbankan tersebut secara jelas dapat terliat melalui promosi yang dilakukan secara besar- besaran oleh pihak bank. Bentuk kegiatan yang ditawarkan untuk menarik nasabah bank, antara lain berupa tawar an pelayanan yang cepat dan efisien, pemberian fasilitas kemudahan berupa proses birokrasi yang biasanya berbelit-belit, perangsang tabungan dalam bentuk undian berhadiah yang jumlahnya menggiurkan, penurunan suku bunga pinjaman dan penaikan suku bunga tabungan/deposito/jasa giro serta bentuk hadiah langsung bagi nasabah proyek tertentu, misalnya hadiah perlengkapan sholat/pakaian ihrom bagi nasabah penyetor O.N.H.Dalam kegiatan perkreditan sendiri, pihak bank banyak memberi kemudahan kepada masyarakat (debitur) yaitu dengan mengurangi persyaratan pemberian kredit, termasuk aturan birokrasi yang memerlukan waktu relatif lama. Sedangkan mengenai syarat pokok pembenian kredit, bahwa kredit tidak dapat diberikan t anpa a danya jaminan, tidak dapat dikurangi atau dihilangkan oleh pihak bank karena hal itu diatur dalam pe aturan perundang-undangan. Pasal 24 Undang-undang no. 14/1967 mengatur secara jelas tentang penyediaan jaminan atas kredit yang diberikan. Hal ini terasa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi di negara kita. Walaupun secara yuridis tidak mengalami hambatan, teeapi bila dilihat lebin jauh mengenai hubungannya dengan perkembangan ekonomi negara, maka peraturan tersebut diatas, khususnya tentang keharusan penyediaan jaminan bagi kredit yang diberikan, adalah sangat menghambat. Atau dengan perkataan lain, perkembangan ekonomi negara kita tidak diikuti oleh perkembangan hukum, sehingga aturan yang ada tidak dapat mengcover perkembangan ekonomi yang terjadi. Contoh yang paling aktual adalah mengenai berkembangnya konglomerat yang menguasai perekonomian masyarakat kecil/lemah. Dipihak lain, aturan itu sendiri tidak sesuai dengan idea kredit yang berarti kepercayaan, juga tidak sesuai tujuan pemberian kredit untuk membantu permodalan masyarakat terutama golongan ekonomi lemah/pribumi mengembangkan usahanya.Hal-hal tersebut diatas merupakan pokok tulisan ini, dan ia dimaksudkan sebagai usaha untuk meninjau masalah jaminan dalam perkreditan, baik menurut teori maupun praktek."

"Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan yang sebagian besar dari yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam-meminjam. Kegiatan pinjam-meminjam yang dilakukan oleh pemberi pinjaman dan penerima pinjaman memerlukan perlindungan hukum melalui sebuah lembaga jaminan yang mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum baik kepada pemberi pinjaman maupun penerima pin jaman. Dengan disahkannya rancangan Undang-undang oleh Presiden mengenai Jaminan Fidusia, maka terbentuklah undang-undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia, secara komperhensif, memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap berada dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggung yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan keadilan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum, maka jaminan fidusia ini mewajibkan adanya pendaftaran bagi benda yang akan dijaminkan dengan jaminan fidusia ini. Adanya pendaftaran Fidusia membuat jaminan ini menjadi dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan yang berkaitan dengan perikatan jaminan tersebut, dan untuk memenuhi asas spesialitas dan publisitas."

"ABSTRAKFidusia adalah salat satu bentuk Jaminan Kebendaan, khususuntuk benda-benda bergerak, yaitu jaminan dari debitor yangmemberikan kepada kreditor suatu kebendaan milik debitor,hak untuk memanfaatkan benda tersebut apabila debitormelakukan wanprestasi.Leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalambentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan olehsuatu perusahaan, untuk suatu jangka waktu tertentu,berdasarkan pembayaran secara berkala disertai dengan hakpilih (optie) bagi perusahaan tersebut untuk membelibarang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjangjangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telahdisepakati bersama.Lahirnya Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang Fidusiatelah membawa perubahan penting dalam pemberian jaminanuntuk benda-benda bergerak, khususnya pada perusahaanperusahaanleasing yang banyak melakukan praktek fidusia.Apakah obyek leasing dapat difidusiakan? Apakah PendaftaranFidusia telah dapat menjamin kepentingan Penerima Fidusia?Dengan memakai metode penelitian kepustakaan diskriptifdengan type normative, ternyata bahwa pada Leasing, hakmilik atas obyek leasing adalah tetap pada Lessor(perusahaan leasing), sedangkan pada Fidusia, hak miliktelah ada pada Pemberi Fidusia tetapi kemudian diberikansecara kepercayaan (constitutum possesorium) kepadaPenerima Fidusia.Obyek leasing dapat sekaligus menjadi jaminan bagiperusahaan leasing, karena apabila debitor wanpretasi, makaperusahaan leasing dapat menjual langsung obyek leasingdimaksud karena ia telah diberi kuasa untuk itu, apalagimengingat bahwa hak kepemilikan masih berada di tangannyaNamun ada putusan Mahkamah Agung yang mengatakan bahwaapabila debitor telah membayar lebih dari 50% maka hakmilik atas obyek leasing telah berpindah kepadanya.Jaminan di dalam leasing yang seperti ini adalah tidaktermasuk Fidusia, meskipun itu untuk benda bergerak karen;?unsur kepemilikannya tidak sesuai dengan ketentuan fidusiaTetapi perjanjian leasing dapat diikuti dengan perianiianfidusia sebagax paminan tambahan. Namun obyek leasinatidak dapat dijadikan sebagai obyek fidusia.Fidusia lahir setelah dilakukan Pendaftaran di KantorPendaftaran Fidusia, yang bertujuan untuk mendapatkankepastian hukum melalui asas publisitas, sekaligus mencegah terjadianya fidusia ulang tanpa sepengetahuan kreditor.Dengan demikian maka Pendaftaran Fidusia memberikan jaminan bagi penerima fidusia bahwa obyek yang dijadikan jaminan fidusia tersebut tidak akan dipindahtangankan kepada pihak lain ataupun dijadikan lagi sebagai jaminan atas hutang yang lain. Untuk mencapai maksud tersebut ada baiknya Kantor Pendaftaran Fidusia membuka sebuah website di internet yang memudahkan masyarakat umum melihat daftar dari kendaraan yang telah dibebani dengan fidusia."

"ABSTRAKLembaga Jaminan yang diatur oleh Undang-Undang seperti hipotik dan gadai yang terdapat dalam KUHPerdata maupun credietverband yang terdapat dalam peraturan khusus teryata sudah tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memperoleh kredit. Hal ini dirasakan sekali oleh pengusaha kecil dan pengusaha golongan ekonomi lemah, sehingga mereka menggunakan lembaga fiducia yaitu suatu lembaga jaminan yang lahir dari yurisprudensi dan telah dikukuhkan oleh doktrin. Penggunaan lembaga fiducia ini benar-benar telah memenuhi kebutuhan masyarakat, dimana disamping mereka memperoleh kredit. juga barang jaminan masih tetap dapat digu nakan untuk kegiatan bidang usahanya. Lembaga fiducia ini tidak saja menguntungkan debitur juga menguntungkan kreditur selaku pemberi kredit. Dalam praktek perbankan lembaga fiducia ini telah berkembang dengan pesatnya dan diakui eksistensinya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, namun demikian lembaga ini baik secara teoritis maupun secara praktis dapat menimbul kan berbagai permasalahan. Akhirnya dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan fasilitas kredit serta untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam rangka pembinaan hukum nasional, kiranya sudah tiba waktunya lembaga fiducia ini diatur dalam suatu perundang-undangan. Dalam rangka pembentukan Undang-undang tersebut, maka yurisprudensi yang telah ada serta segala peraturan yang telah ditetapkan oleh dunia perbankan mempunyai arti yang cukup penting untuk menunjang terwujudnya Undang-undang tersebut."

"Lembaga Perkreditan Desa Adat merupakan lembaga keuangan desa adat di Provinsi Bali yang didirikan dengan syarat memiliki awig-awig sebagai pedoman bagi desa adat tersebut. Lembaga Perkreditan Desa Adat Sesetan menjalankan kegiatan usahanya, salah satunya yaitu memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat adat Sesetan. Salah satu syarat untuk mengajukan kredit di Lembaga Pekreditan Desa Adat Sesetan ini yaitu adanya jaminan kredit, yaitu jaminan fidusia. Skripsi ini menggunakan metode analisis data kualitatif dan metode penelitian normatif. Dari penelitian ini diketahui bahwa dalam menjalankan perjanjian jaminan fidusia tersebut, pihak Lembaga Perkreditan Desa Adat Sesetan dan debitur tidak melakukan pengikatan jaminan fidusia secara notaril. Pihak Lembaga Perkreditan Desa Adat Sesetan hanya melakukan pengikatan dengan akta bawah tangan. Hal ini tidak sesuai dengan pengaturan yang telah diatur dalam Pasal 5 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Sedangkan dalam hal ini terkait dengan perjanjian kredit yang dibuat oleh Lembaga Perkreditan Desa Adat Sesetan ini tidak bertentangan dengan aturan hukum perjanjian yang berlaku.

---

Lembaga Perkreditan Desa Adat is a financial Adat institution located in the Province of Bali, duly established with a condition that it has obtained awig-awig as a guideline for such Desa Adat. Lembaga Perkreditan Adat Sesetan runs its business activities, such as giving a credit loans to the community of Sesetan. One of the obligations to apply for credit loans in Lembaga Perkreditan Desa Adat Sesetan is having a collateral upon the credit loans, which is Fiducia. This thesis is using analytical and qualitative method and informative research method. From this research, it is known that in terms of conducting the credit loans agreement with fiduciary, Lembaga Perkreditan Desa Adat Sesetan and its Debtor are not bound by Notarial deed. Lembaga Perkreditan Desa Adat Sesetan and its Debtor is only bound by the privately made deed. This is not conformed with the provisions in the Article 5 Regulation No. 42 Year 1999 on Fiduciary. But on the other hand, the credit loans agreement that made by Lembaga Perkreditan Desa Adat Sesetan is actually not violate the applicable law regarding agreement."

"Berdasarkan praktek di lapangan dan prinsip kehati-hatian, dalam memberikan kredit bank mensyaratkan adanya jaminan, dimana Salah satu bentuk jaminan yang diberikan oleh debitor untuk menjamin pelunasan hutang atas kreditor adalah fidusia sebagaimana ternyata dalam Undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Fidusia yang lahir dan berkembang melalui yurisprudensi di Indonesia sangat terasa dibutuhkan dikarenakan adanya kekurangan dari lembaga gadai ataupun hipotik versi KUH Perdata ataupun undang-undang.Adanya tingkat persaingan antar bank yang semakin tinggi, membawa pengaruh terhadap pelaksanaan pengikatan jaminan fidusia, dimana dapat diketahui bahwa pada prakteknya pelaksanaan pengikatan jaminan dilakukan selain mengacu pada Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia juga melibatkan pertimbangan bisnis tertentu yang menyebabkan pelaksanaan pengikatan jaminan fidusia dilaksanakan tidak secara konsisten."

"Perkembangan dunia investasi dan perdagangan Indonesia seperti diuraikan diatas tersebut menyebabkan hukum jaminan menempati kedudukan yang semakin penting. Kegiatan investasi dan perdagangan memerlukan pembiayaan. Pembiayaan tersebut antara lain diperoleh melalui kredit. Kebutuhan akan kredit dan pemberian fasilitas kredit memerlukan jaminan, karena pemberian kredit sering meniznbulkan permasalahan bagi kreditur, jika pengembalian pinjaman dari debitur tidak sesuai perjanjian kredit. Masalah pengamanan jaminan kredit dari aspek hukum adalah sebagai tindakan preventif dalam pemberian kredit.Jaminan Fidusia merupakan suatu jaminan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan. Benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda, yang diserahkan sebagai jaminan kepada kreditur adalah hak milik, sedang barangnya tetap dikuasai oleh debitur, karena itu perlu dilakukan pendaftaran untuk memperoleh kepastian hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Fidusia. Berkaitan dengan hal tersebut, Penulis milakukan kajian terhadap Hukum Jaminan dengan penekanan mengenai Standarisasi Prosedur Pendaftaran Fidusia. Di mana dengan terbitnya Surat Edaran Nomor:C.HT.01.10-22 terutama pada ketentuan angka 2, 3 dan 7 dari surat edaran tersebut. Di samping itu akan dilihat implementasinya dalam praktek.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan data yang bersifat yuridis¬normatif yang ditambahkan dengan wawancara yang dilakukan oleh pihak terkait dengan masalah pendaftaran fidusia. Hasil penelitian ini berbentuk eksplanatoris-analistis karena analisa datanya menggunakan metode deskriptif yang bersifat kualitatif. Dimana dalam kesimpulannya akan mengetahui tujuan dari diterbitkannya surat edaran terutama ketentuan angka 2, 3 dan 7 untuk memperoleh kepastian hukum mengenai benda yang didaftarkan dengan jaminan fidusia sesuai dengan apa yang disebutkan dalam ketentuan-ketentuan tersebut. Sedangkan implementasinnya dalam praktek bahwa ketentuan dalam surat edaran tersebut meberikan penafsiran yang berbeda dari berbagai praktisi hukum.

---

The dynamic development in the realm of investment and trade in Indonesia has made the growing importance of the law of guarantee. Investment and trade activities need financing, one way of which is through credit rendering. The need for credit rendering as well as its facilities needs a guarantee, particularly in the side of the creditor, in order to avoid any risk of loosing the investment profit expected in case the debtor doesn't comply with the agreement made before. Regarded from the law point of view, security on the credit guarantee is considered as a preventive act in lending a credit.A fiduciary right is defined as the guarantee of the transfer of ownership based on trust. The transfer merely happens in the ownership, while the real control still lies on the debtor, the reason of which it is necessary to register it in order to ensure the legal certainty which is in accordance with the Fiduciary Law. With respect to that matter, the writer would like to conduct a research towards the Guarantee Law with emphasis on the Standardization of the Fiduciary Registration Procedures, which is based on the Verdict No. C.HT.OI.10-22, particularly regarding to the one mentioned in number 2, 3 and 7 within. The implementation also will be one of the matter addressed in this thesis.This this research is conducted by applying the library study method, using the juridical normative data, supported by in-depth interview with the party concerned on the fiduciary registration matter. The result takes form in an explanatory-analytical, since the data analysis applying the qualitative descriptive method. Based on the elaboration, a conclusion will be drawn that is expected to be able to identify the purpose of the issuing of the verdict, particularly related to the number 2, 3 and 7, in attaining a legal certainty concerning the material registered under the fiduciary guarantee, whether it is already in accordance with the one mentioned in the law or not. Meanwhile concerning the matter of implementation, it will try to address whether the verdict opens any possibility to a different interpretation among the law practitioners."