Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bekerja pada shift malam adalah periode yang sulit bagi pekerja. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, kerja shift malam dapat menimbulkan gangguan: tidur, neurologis umum, pencernaan dan juga gangguan kehidupan sosial. Gangguan-gangguan itu dapat meningkatkan absentisme pekerja dan merendahkan produktifitas kerjanya. Hal tersebut juga dapat dilihat dari lebih tingginya prosentase absensi karyawan Direct Soap (shift) dari prosentase karyawan Personnel (non shift).Tujuan penelitian ini adalah untuk nengetahui apakah kelompok shift malam mempunyai angka ketidakthadiran yang lebih tinggi dan produktifitas yang lebih rendah daripada kelompok shift-pagi/siang. Jenis penelitian ini adalah studi prospektif dengan pengambilan sampel secara purposif. Data primer tentang gangguan yang diderita diambil dengan cara pengisian kuesioner selama 3 minggu. Data sekunder tentang absensi, produksi dan kecelakaan kerja dari seluruh pekerja Production Line Pabrik Sabun diambil selama 9 minggu. Teknik analisa yang digunakan adalah Chi-Square, Risiko Relatif, Analysis of Variance dan T-tes. Pengolahan data dan perhitungannya dilakukan dengan Statistical Analysis Package.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pekerja shift malam mempunyai risiko menderita gangguan tidur, gangguan syaraf dan kelelahan lebih tinggi dari pekerja shift sore dan pagi. Selain itu pekerja shift malam mempunyai produktifitas kerja lebih rendah dan melakukan kesalahan kerja yang lebih tinggi dari pekerja shift sore dan pagi. Pekerja shift sore mempunyai risiko menderita gangguan kehidupan sosial lebih tinggi dari pekerja shift malam dan pagi. Selain itu angka ketidakhadiran pekerja shift sorepun lebih tinggi daripada shift pagi dan malam. Gangguan pencernaan tidak didapat hubungan nyatanya dengan kerja shift. Kecelakaan kerja tidak terjadi selama masa penelitian, jadi tidak dapat diambil kesimpulan tentang hubungan antara kecelakaan kerja dengan kerja shift.Selanjutnya disarankan untuk membagi dua waktu istirahat shift malam, agar para pekerja shift malam tersebut terhindar dari rasa lelah dan kejenuhan."

"Tenaga kerja merupakan penyumbang panting dalam pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pertumbuhan ekonomi berarti peningkatan pendapatan perkapita, yang secara langsung disebabkan oleh pertumbuhan produktifitas tenaga kerja. Produktifitas tenaga kerja merupakan gambaran mutu modal manusia, karena rnenunjukkan sejumlah output yang dapat dihasilkan oleh seorang individu dalam suatu proses produksi. Menurut McConnel dan Brue (1995), produktifitas tenaga kerja didefmisikan sebagai rasio antara output yang dihasilkan oleh individu dengan jarn kerja yang digunakan untuk memperoleh upah tersebut.Studi ini ditujukan untuk menjelaskan produktifitas tenaga kerja di sektor manufaktur dengan melihat faktor faktor penentu produktifitasnya. Dengan menggunakan data cross section pada kelompok industri besar sedang tahun 1996, hasil estirasi model pada studi ini membuktikan positifnya peran pendidikan tinggi dan menengah dalam menentukan produktifitas tenaga kerja di sektor inanufaktur, dan negatifnya peran pendidikan yang lebih rendah. Tetapi studi ini tidak dapat rnenunjukkan peran tenaga kerja wanita dalam peningkatan produktifitas. Banyaknya tenaga kerja wanita justru akan menurunkan produktifitas dan menurunkan upah yang dibayarkan industri kepada pekerja.Studi ini memperkuat eksistensi teori human kapital Nelson-Phelps(1966), Lucas (1998) dan Aghion dan Howitt(1998). Namun studi ini juga tidak dapat membuktikan terjadinya diskriminasi upah pada tenaga kerja wanita, sebagaimana dikemukakan oleh Byron dan Takahashi (1989) maupun Hansen dan Wahlberg (1997). Hasil studi ini merekomendasikan peningkatan investasi atau alokasi dana pendidikan yang berorientasi kepada penciptaan tenaga kerja berbasis keahlian untuk menunjang produktifitas di sektor manufaktur."

"Labor productivity could be direct measurement of human capital quality as it shows the amount of output that the labor can produce. McConnel and Brue (1995) define labor productivity as ratio between produced output and working hour at certain level of wage. Our research try to analyze the labor productivity on manufacture sector and its explanatory variables by applying cross section data of medium scale industries on 1996 in Indonesia. The estimation result shows the positive significance of education level, the more educated labor will yield higher productivity. We also try to internalize gender issue and we find the more female worker employed, the less productivity of labor force, and consequently will lowering the wage level. Those findings conform not only Human Capital theory by Nelson-Phelps (1966), Lucas (1998) and Aghion and Howitt (1998), but also conform the theory of wage discrimination based on gender as previously stated by Byron and Takahashi (1989) and Hansen and Wahlberg (1997)."

"Kesepakatan Kerja Bersama merupakan suatu peraturan induk atau peraturan bagi perjanjian kerja. Dalam suatu masyarakat modem musyawarah untuk Kesepakatan Kerja Bersama merupakan lembaga yang penting karena melalui musyawarah untuk mufakat inilah terjalin hubungan pengusaha dan para tenaga kerja bahkan pemerintah.Di Indonesia hubungan tersebut dinamakan hubungan industrial Pancasila karena dilandasi dan dijiwai nilai-nilai Pancasila. Dilihat dari materi muatan peraturan perundangan ketenagakerjaan didalam ketentuanketentuannya lebih dominan mengatur kewajiban pengusaha untuk melindungi tenaga kerja karena dianggap pihak tenaga kerja selalu dalam posisi yang dirugikan bahkan diperkuat dengan pengaturan mengenai Hak untuk berorganisasi dan Hak untuk berunding bersama serta pembentukan dan pembinaan serikat pekerja diperusahaan. Namun dalam pelaksanaannya, seiring dengan era reformasi dan krisis ekonomi dewasa ini, tumbuh kesadaran dan semangat demokrasi untuk menuntut perbaikan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat pekerja, transparansi dan kepemerintahan yang baik. Timbulnya unjuk-rasa dan kerusuhan karena tidak tertampungnya aspirasi pekerja adalah akibat dari keadaan belum sepenuhnya pihak pengusaha maupun pihak pekerja menyadari rasa tanggungjawab terhadap kelangsungan hidup perusahaan serta kurangnya pemahaman mengenai perundang-undangan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan oleh pelaku hubungan industrial. Dengan demikian kehadiran peraturan tentang pelaksanaan tata cara pembuatan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) akan merupakan sarana bagi pihak pekerja untuk memperjuangkan hak dan kepentingan kaum pekerja dan keluarganya serta masing-masing pihak baik pihak pengusaha maupun pihak pekerja mengetahui hak dan kewajibannya sehingga tercipta suasana kerja yang serasi, dinamis, aman dan mantap serta kebebasan mengeluarkan pendapat terjamin. Di samping itu melalui Kesepakatan Kerja Bersama mampu mewujudkan penetapan segala hal baik mengenai pengeluaran biaya perusahaan khususnya mengenai biaya tenaga kerja ( labor cost ) maupun mengenai kedisiplinan sehingga akan mengurangi keresahan dan tuntutan-tuntutan kesejahteraan. Masing-masing pihak bertanggung jawab atas kelangsungan perusahaan yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas. Upaya kesepakatan kerja bersama dalam hal menciptakan hubungan industrial yang harmonis tersebut, haruslah didukung oleh kerjasama yang baik antara pihak manajemen dan pihak pekerja melalui program komunikasi timbal balik. Demikian pula dalam hal. penyelesaian perselisihan mengenai hak, kepentingan,Pemutusan Hubungan Kerja serta perselisihan antar Serikat Pekerja mendasar pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957, yang mewajibkan penyelesaian melalui forum bipartit dan dapat diteruskan ke forum tripartit bahkan sampai ke tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara kemudian berakhir sampai tingkat kasasi di Mahkamah Agung, hanyalah semata-mata untuk mencapai perasaan adil dan kepuasan para pihak yang berselisih demi terwujudnya industrial peace."