Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKMasalah Pokok Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi masalah pokok adalah perjanjian kredit pada Bank Negara Indonesia 1946, Mengingat sekarang ini sedang giat-giat dilaksanakan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya sesuai dengan pola dasar pembangunam Nasional berdasarkan trilogi pembangunan. Salah satu dari pemerataan tersebut adalah Pemerataan kesempatan berusaha yang di tujukan baik ke pada pengusaha besar maupun kepada pengusaha kecil yaitu masyarakat ekonomi lemah. Untuk usaha-usaha itulah peranan bank penting sekali bilamana pihak-pihak diatas membuka perjanjian kredit dengan bank untuk menambah modalnya dalam meningkatkan usahanya Pihak bank didalam memberikan kredit berusaha untuk mengamankannya dengan jalan memikat jaminan agar secara juridis mempunyai posisi yang kuat dalam penguasa jaminan tersebut hal ini penting untuk menjaga terjadi kemacetan kredit demi keselamatan uang yang di pinjamkan itu. Methode Research untuk memperoleh data dalam membahas mestilah yang telah diuraikan diatas penulis telah mengadakan research dengan mempergunakan beberapa methode yaitu field research dan library research, sehingga data terkumpul dapat Hal-hal yang ditemukan: 1. Didalam memberikan kredit pihak bank haruslah diutamakan pengamanan dari pinjaman yang telah diberikan dan salah satu bentuk pengamanan yang lazim ialah pengikatan barang jaminan 2. Dalam penyelesaian masalah-masalah kredit yang macet maka PUPN dalam pengurusannya harus mampu mengadakan pelaksanaan peradilan khusus dan pemberian tugas ini dimaksudkan agar PUPN dapat melaksanakan hal itu dan sesuai dengan fungsinya secara efektif dan efisien berdasarkan norma norma keadilan. Kesimpulan: Masalah jaminan kredit ini pada hakekatnya sekarang ini belum dapat diatasi sebagaimana diharapkan karena masih adanya berbagai faktor yang sulit untuk dipecahkan misalnya kurangnya penegetahuan pengalaman masyarakat dalam masalah perbankan serta hubungan dengan bank. 2 Adanya suatu ketentuan yang mengatur secara tegas mengenai lembaga peradilan yang berfungsi judikatif yang mempunyai wewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan khusus perkara yang menyangkut masalah jaminan dari pinjaman yang macet. Saran-saran: 1. Dalam memberikan kredit haruslah diusahakan seselektif mungkin, agar para nasabah/debitur yang memberikan kredit benar-benar nasabah/debitur yang sungguh-sungguh bonafide. 2. Perlu ditingkatkan penyuluhan dan bimbingan dibidang perkreditan kepada calon peminjam yang belum pernah/baru sekali berhubungan dengan bank agar tidak ada salah pengertian· dan mengarah lancarnya pelayanan bank terhadap masyarakat."

"ABSTRAKDalam proses pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah di segala bidang, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan merata. Peranan masyarakat dalam pembangunan tersebut sangat dibutuhkan, terutama dalam bidang kegiatan ekonomi antara lain perdagangan Nasional maupun Internasional, kegiatan persarana produksi, industri, perdagangan, transportasi, lalu lintas Devisa dan Iain-lain. Juga untuk memanfaatkan tenaga kerja sebanyak mungkin dengan tidak mengenyampingkan penemuan-penemuan teknologi modern. 01eh karena itu di tunjuk Bank Negara Indonesia 1946 sebagai lembaga yang bergerak dibidang Jasa perbankan, untuk melayani supaya roda pembangun an di sektor perekonomian tersebut dapat berjalan lancar, serta dapat tercapai pemerataan pendapatan masyarakat. Salah satu kegiatan Bank Negara Indonesia 1946 untuk menunjang/meningkatkan keseJahteraan masyarakat adalah memberi modal agar supaya masyarakat bisa berkerja dan berusaha, dengan melalui perjanjian kredit. Tujuan pemberian kredit tersebut adalah untuk meningkatkan usahanya dengan harapan usahanya semangkin bertambah maju dan dapat mengembalikan uang yang dipinjamnya pada Bank tanpa menganggu kelancaran usahanya."

"Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk apakah wesel dapat digunakan sebagai jaminan kredit dalam praktek perbankan dewasa ini. Bank di dalam mmberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya mengharuskan adanya jaminan (pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan). Di Indonesia, dikenal berapa lembaga jaminan untuk suatu pinjaman kredit. Lembaga jaminan untuk benda bergerak dikenal dalam bentuk gadai dan fiducia sedangkan untuk benda tak bergerak di kenal dalam bentuk hipotik dan credietverband. Obyek gadai adalah benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tak berwujud wesel merupakan suatu piutang yang dapat dengan mudh dialihkan kepada orang lain. Oleh karena itu wesel termasuk dalam kelompok. surat berharga. Dihubungkan dengan hukum kebendaan, termasuk dalam benda bergerak tak berwujud menurut penetapan undang-undang (pasal 511 KUHPer). Bila wesel tersebut dijadikan jaminan kredit, maka harus diikat secara gadai (pasal 1150 KUHPer). Jadi secara yuridis, wesel dapat dijadikan jaminan. Menurut ketentuan perkreditan Bank BNI, wesel dapat dijadikan jaminan kredit dan pengikatannya secara gadai. Namun dalam prakteknya di Bank BNI dewasa ini , wesel jarang sekali dipergunakan sebagai jaminan kredit juga kurang populer. Bank lebih menyukai jaminan berbentuk benda berwujud, mempunyai nilai tertentu dan marketable. Oleh karena itu, pihak Bank BNI menjadikan wesel sebagai alternatit terakhir untuk dijadikan jaminan kredit dan merupakan jaminan tambahan. Maka syarat-syarat yang harus dipenuhi wesel tersebut, antara lain yaitu nilai wesel harus mengcover fasilitas kredit yang diberikan, tersebut harus wesel bank. Wesel bank pada umumnya berklausul "kepada pengganti", oleh karena i tu cara penggadaiannya yaitu harus ada perjanjian gadai setelah itu dilakukan andosemen dan penyerahan wesel bank kepaa penerima gadai."

"ABSTRAKDengan adanya Deregulasi Perbankan 1 Juni 1983, setiap kebebasan sepenuhnya, berdasarkan tingkat efisiensi dan efektivitas masing-masing bank untuk menetapkan tingkat bunga giro, deposito, dan tabungan serta dilain pihak bebas untuk menetapkan tingkat bunga kredit, sehingga dirasakan adanya persaingan dalam memasarkan produk atau jasa bank diberi juga perbankan. Sesuai dengan tugas pokoknya yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat, maka permasalahan pokok yang dihadapi adalah bagaimana atau usaha-usaha apa yang dilakukan BNI 1946 cabang Menteng dalam memasarkan kredit dan produk untuk menarik sumber dana masyarakat dalam lingkungan pasar yang semakin kompetitif. Penelitian ini dilakukan secara studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara yang dilakukan mulai bulan Maret 1988 sampai dengan bulan Desember 1988. Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa BNI 1946 cabang Menteng telah berusaha mengembangkan kegiatan pemasaran, yang pada dasarnya dibagi menjadi dua kegiatan pokok yaitu pertama, melakukan segmentasi pasar setelah mengetahui struktur pasarnya, dan kedua mengembangkan kegiatan yang menyangkut bauran pemasaran. BNI 1946 cabang Menteng menetapkan nasabah retail market sebagai segmen pasar utamanya, dengan tetap melayani segmen middle market dan whale sale market. Dengan demikian dalam mengelola bauran pemasaran BNI 1946 cabang Menteng cenderung menekankan pada nasabah retail market ini. Untuk mendukung kegiatan pemasaran produk atau jasa BNI 1946 cabang Menteng, maka usaha untuk mengembangkan dan menciptakan produk baru hendaknya diikuti dengan upaya un tuk menyesuaikan bahkan bila perlu mengubah produk yang telah ada agar sesuai dengan keinginan dan kebutuhan nasabah. Dalam menetapkan tingkat bunga kredit dan sumber dana masyarakat, BNI 1946 cabang Menteng agar menyesuaikan dengan penetapan tingkat bunga yang dilakukan oleh bank swasta nasional atau bank swasta asing lainnya. Mengingat bahwa peranan bagian pemasaran cukup besar dalam melaksanakan kegiatan promosi, maka perlu dilakukan usaha untuk meningkatkan jumlah petugas dan mutu bagian tersebut dengan mengirim mereka untuk belajar ke lembaga pendidikan agar dapat meningkatkan kemampuannya dai am menganalisa kredit maupun meningkatkan pengetahuan."

"Perkembangan dan pembangunan ekonomi negara kita tentu tidak lepas dari campur tangan Pemerintah, antara lain dalam bentuk kebijaksanaan moneter. Langkah yang baru-baru ini diambil oleh Pemerintah, yang dikenal dengan nama Pakto 27, ternyata telah memberikan peluang bagi tumbuhnya bank-bank swasta dan lembaga-lembaga keuangan bukan bank. Keadaan tersebut menimbul kan persaingan yang ketat diantara bank-bank yang ada, baik pada bank pemerintah maupun bank swasta asi g/nasional, untuk menjaring nasabah sebanyak-banyaknya. Persaingan dalam bidang perbankan tersebut secara jelas dapat terliat melalui promosi yang dilakukan secara besar- besaran oleh pihak bank. Bentuk kegiatan yang ditawarkan untuk menarik nasabah bank, antara lain berupa tawar an pelayanan yang cepat dan efisien, pemberian fasilitas kemudahan berupa proses birokrasi yang biasanya berbelit-belit, perangsang tabungan dalam bentuk undian berhadiah yang jumlahnya menggiurkan, penurunan suku bunga pinjaman dan penaikan suku bunga tabungan/deposito/jasa giro serta bentuk hadiah langsung bagi nasabah proyek tertentu, misalnya hadiah perlengkapan sholat/pakaian ihrom bagi nasabah penyetor O.N.H.Dalam kegiatan perkreditan sendiri, pihak bank banyak memberi kemudahan kepada masyarakat (debitur) yaitu dengan mengurangi persyaratan pemberian kredit, termasuk aturan birokrasi yang memerlukan waktu relatif lama. Sedangkan mengenai syarat pokok pembenian kredit, bahwa kredit tidak dapat diberikan t anpa a danya jaminan, tidak dapat dikurangi atau dihilangkan oleh pihak bank karena hal itu diatur dalam pe aturan perundang-undangan. Pasal 24 Undang-undang no. 14/1967 mengatur secara jelas tentang penyediaan jaminan atas kredit yang diberikan. Hal ini terasa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi di negara kita. Walaupun secara yuridis tidak mengalami hambatan, teeapi bila dilihat lebin jauh mengenai hubungannya dengan perkembangan ekonomi negara, maka peraturan tersebut diatas, khususnya tentang keharusan penyediaan jaminan bagi kredit yang diberikan, adalah sangat menghambat. Atau dengan perkataan lain, perkembangan ekonomi negara kita tidak diikuti oleh perkembangan hukum, sehingga aturan yang ada tidak dapat mengcover perkembangan ekonomi yang terjadi. Contoh yang paling aktual adalah mengenai berkembangnya konglomerat yang menguasai perekonomian masyarakat kecil/lemah. Dipihak lain, aturan itu sendiri tidak sesuai dengan idea kredit yang berarti kepercayaan, juga tidak sesuai tujuan pemberian kredit untuk membantu permodalan masyarakat terutama golongan ekonomi lemah/pribumi mengembangkan usahanya.Hal-hal tersebut diatas merupakan pokok tulisan ini, dan ia dimaksudkan sebagai usaha untuk meninjau masalah jaminan dalam perkreditan, baik menurut teori maupun praktek."