Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini dibuat dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dan wawancara dengan legal staff Divisi Honda. Diharapkan skripsi ini dapat memberikan gambaran singkat tentang cessie sebagai jaminan dalam praktek jual beli secara kredit di Divisi Honda, Banyaknya produksi barang-barang sejenis menimbulkan persaingan dalam hal pemasaran barang-barang tersebut. Pihak penjual harus menyesuaikan cara pemasaran dengan kemampuan ekonomi pembeli. Dari sini muncul bermacam-macam cara jual beli (secara kredit) yang disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat konsumennya. Setiap pemberian fasilitas kredit memerlukan jaminan demi keamanan pemberian kredit tersebut, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) hanya mengenal lembaga jaminan gadai untuk benda—benda bergerak, Pada kenyataan prakteknya lembaga jaminan yang diatur KUH Perdata itu dirasakan tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga kemudian muncul lembaga jaminan-lembaga jaminan lain yang dianggap lebih baik dan diterapkan dalam pelaksanaan pemberian kredit di dalam masyarakat. Jaminan yang bagaimana yang dianggap dapat secara maksimal memenuhi fungsinya untuk mengamankan pemberian kredit bersifat kasuistis, sehingga dalam jual beli secara kredit di Divisi Honda macam-macam jaminan yang diminta oleh pihak penjual disesuaikan dengan kebutuhan. Demikian juga bila cassia sebagai jaminan diterapkah dalam praktek jual beli secara kredit di sini, dikarenakan cara ini dianggap sesuai dengan kebutuhan prakteknya. Tetapi untuk dapat memastikan bahwa cessie sebagai jaminan ini ideal, masih diperlukan pembuktian melalui kenyataan yang terjadi pada prakteknya."

"Tulisan ini menganalisis mengenai bagaimana konsep mekanisme pengalihan piutang secara subrogasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah berdasarkan peraturannya di Indonesia. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Pada dasarnya, subrogasi diatur dalam KUHPerdata yaitu penggantian hak terhadap pihak yang berpiutang kepada pihak ketiga yang membayarkan kepada pihak yang berpiutang yang disebabkan atas suatu perjanjian maupun undang-undang.  Lebih lanjut, subrogasi dapat dimanfaatkan sebagai salah satu cara untuk penyelamatan kredit. Dalam Putusan Nomor 442/Pdt/2020/Pt.Sby, pengalihan piutang secara subrogasi dan jaminan yang dibebankan dalam perjanjian kredit adalah tanah dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak atas Tanah (PPJB Tanah). Maka dari itu, penulis mengkaji aspek hukum terhadap pengalihan hak atas tanah dengan PPJB sebagai jaminan dari perjanjian kredit yang telah dialihkan secara subrogasi kepada pihak ketiga.

---

This paper analyzes how the concept of the mechanism for transferring receivables by subrogation in a credit agreement with the collateral of a binding agreement for the sale and purchase of land rights based on its regulations in Indonesia. This paper is prepared by using doctrinal research method. Basically, subrogation is regulated in the Civil Code, which is the replacement of the rights of the indebted party to the third party who pays the indebted party caused by an agreement or law.  Furthermore, subrogation can be utilized as a way to rescue credit. In Decision Number 442/Pdt/2020/Pt.Sby, the transfer of receivables by subrogation and the collateral charged in the credit agreement is land with a Land Sale and Purchase Agreement (PPJB Tanah). Therefore, the author examines the legal aspects of the transfer of land rights with PPJB as collateral for credit agreements that have been transferred subrogated to third parties."

"ABSTRAKPerjanjian jual beli dengan pembayaran secara angsuran (cicilan) sebenarnya timbul karena kebutuhan praktek, dimana pihak pembeli dihadapkan kepada ketidaksanggupannya untuk membayar harga barang yang dibeli secara tunai penuh. Namun perjanjian ini dimungkinkan oleh KUH Perdata dengan adanya 'Asas Kebebasan Berkontrak'.Kehadiran perjanjian jual beli secara angsuran (cicilan) ini memang sangat menolong masyarakat konsumen yang ekonominya lemah, dimana dengan cara ini masyarakat konsumen tersebut dapat membeli barang-barang secara mengangsur sehingga ini berarti bahwa perjanjian demikian merupakan sarana yang tepat didalam mengikut sertakan masyarakat konsumen yang ekonominya lemah untuk menimati hasil pembangunan yang bertujuan mewujud kan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spirituil.Di dalam perjanjian ini ada hal-hal yang cukup memberatkan konsumen ekonomi lemah seperti sanksi-sanksi yang cukup berat terhadap pembeli (konsumen) yang tidak dapat membayar uang angsuran yang telah dibayar oleh pembeli (konsumen) yang tidak dapat membayar uang angsuran tepat pada waktunya, dimana uang muka dan uang angsuran yang telah dibayar oleh pembeli menjadi hapus bahkan harga pembelian yang semata-mata ditentukan oleh penjual cukup tinggi, yang justru bukannya menolong masyarakat konsumen ekonomi lemah bahkan akan merugikan. Jelaslah di sini bahwa perjanjian Jual beli secara angsuran disatu pihak menguntungkan pihak konsumen yaitu kesempatan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan pembayaran secara angsuran, tetapi dilain pihak ada hal-hal yang tidak disadari konsumen ekonomi lemah, kerugian-kerugian yang akan ditanggung baginya."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai kedudukan cessionaris pada suatu kredit sindikasi setelah dibuatnya Perjanjian Jual Beli Piutang Dan Perjanjian Pengalihan Piutang Kredit Sindikasi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1116 K/Pdt/2015. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif bertipe deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian: berdasarkan ketentuan Pasal 613 ayat 1 dan Pasal 613 ayat 2 KUHPerdata, cessie yang dilakukan dari PT Artha Niaga Kencana selaku kreditur pertama kepada Gaston Investments Limited selaku kreditur paling akhir adalah sah. Sahnya keseluruhan cessie tidak mengakibatkan Gaston Investments Limited dibenarkan untuk melakukan penagihan langsung. Gaston Investments Limited mempunyai kedudukan yang sah sebagai pemegang jaminan dari debitur setelah dilakukan pengalihan piutang kredit sindikasi tersebut. Notaris dalam kasus ini juga memiliki peran penting dalam proses pengalihan piutang kredit sindikasi ini karena cessie dibuat dalam bentuk akta notaris. Kata Kunci: Cessie, Kredit Sindikasi, Cessionaris, Jual Beli Piutang

---

ABSTRACTThis thesis discuss cessionaris legal position after the issuance of Agreement of Sale and Purchase of Receivables and Transfer Agreement of Syndicated Loan of Receivables pursuant to Supreme Court Decision Number 1116 K PDT 2015. This study is a normative juridical research by using a descriptive analysis type of research with qualitative research approach. The result of this study Pursuant to the provisions of Article 613 paragraph 1 of the Civil Code, the whole cessie from PT Bank Artha Niaga Kencana as the original creditor to Gaston Investments Limited as the last creditor is rightful. Gaston Investments Limited not allowed to conduct immediate and total collection from the debtor but Gaston Investments Limited has a legal position as the holder of the fixed collateral after the Sale And Purchase Loan Syndication Deed And Loan Syndication Transfer Deed to be signed. Notary in this case has an important role in the process of transferring rights and obligations under syndicated loan because the cessie made under notary deed. Keywords Cessie, Syndicated Loan, Cessionaris, Sale and Purchase Loan Facility"

"Penelitian ini membahas kasus yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 56/Pdt.G/2020/ PN Plg, yang dimana terdapat gugatan terhadap Pembeli tanah/bangunan, Notaris dan PPAT yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang terdapat klausul kuasa mutlak, akta yang tidak dibacakan, pencantuman harga yang tidak sesuai dan Akta Jual Beli dimana pihak-pihak yang menghadap tidak sesuai dengan kapasitasnya sebagai Pembeli yang sah karena belum melakukan pelunasan pembayaran terhadap tanah/bangunan. Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat Notaris mengalami cacat hukum karena didalam akta tersebut dalam pembuatannya tidak dibacakan oleh notaris, pencantuman harga yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh para pihak, dan juga terdapat klausula kuasa mutlak. Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT juga terdapat kesalahan karena pihak yang menghadap bertindak atas dasar surat kuasa mutlak dan pihak tersebut memenuhi syarat untuk bertindak melakukan pemindahan hak atas suatu tanah. Adapun permasalahan yang diambil adalah tanggung jawab dan sanksi Notaris terhadap validitas PPJB yang tidak sah dan tidak berkekuatan hukum karena terdapat cacat hukum serta tanggung jawab dan sanksi PPAT terhadap atas pembuatan AJB yang berdasarkan kuasa mutlak. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode hukum normatif. Adapun Analisa data dilakukan secara preskriptif. Hasil Analisa adalah Notaris harus bertanggungjawab dan diberikan sanski secara perdata dan administratif, serta PPAT harus bertanggungjawab dan diberikan sanksi secara perdata dan administratif.

---

This study discusses the case contained in the Palembang District Court Decision Number 56/Pdt.G/2020/PN Plg, in which there is a lawsuit against the land/building buyer, Notary and PPAT who committed an unlawful act in the making of the Sale and Purchase Binding Agreement Deed contained absolute power of attorney clause, deed that is not read out, inclusion of inappropriate prices and Deed of Sale and Purchase in which the parties facing it are not in accordance with their capacity as legitimate Buyers because they have not paid off the payment for the land/building. The deed of binding sale and purchase agreement made by a notary is legally flawed because the deed was not read out by the notary, the inclusion of a price that is not in accordance with the agreement that has been agreed upon by the parties, and there is also an absolute power of attorney clause. The Sale and Purchase Deed made by PPAT also contains an error because the party facing it acts on the basis of an absolute power of attorney and the party meets the requirements to act to transfer rights to a land. The problems taken are the responsibilities and sanctions of the Notary against the validity of PPJB which are invalid and have no legal force because there are legal defects as well as PPAT's responsibility and sanctions for the making of AJB based on absolute power. To answer these problems, the normative legal method is used. The data analysis was carried out prescriptively. The results of the analysis are that the Notary must be responsible and be given civil and administrative sanctions, and the PPAT must be responsible and be given civil and administrative sanctions. "

"ABSTRAKA. MASALAH POKOK Dalam usaha mewujudkan kesejahteraan hidup seutuhnya bagi seluruh lapisan masyarakat, Pemerintah melalui usaha-usaha Pembangunan berikhtiar menyelenggarakan pemenuhan kebutuhan dari masyarakat yang mendasar, Membangun rumah di Jakarta sangat sulit mengingat keterbatasan lokasi yang diperuntukkan bagi peru mahan. Kebutuhan akan perumahan sudah semakin mendesak namum persediaan yang ada tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga Pemerintah sejak Pelita ke II telah mengundang para usahav/an-usahawan untuk mengambil bagian dalam merianggulangi masalab. pe rumahan dengan menyediakan lokasi untak pemukiman baru. Kesulitan penyediaan rumah bagi pegawai berpenghasilan rendah telah diatasi Pemerintah dengan pemberian fasilitas Kredit Pemilikan Rumah melalui Perum. Perumnas. Kemudian timbul kesulitan baru yaitu masih sangat sedikitnya prioritas yang diberikan bagi mereka yang berpenghasilan menengah, Dengan adanya kesulitanrkesulitan tersebut diatas, Pemerintah mengambil kebijaksanaan baru un'buk raengatasi kesulitan akan perumahan bagi golongan menengah ini de ngan memberikan izin kepada para usahawan swasta untuk mendirikan Lembaga Keuangan bukan Bank guna memberikan pinjaman uang ataupun kredit pemilikan rumah bagi golongan menengah. yang mengalami kesulitan akan perumahan. Lembaga Keuangan bukan Bank yang dimaksudkan - adalait PT Papan Sejahtera yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No, 75/KM/011/80 - tanggal 15 Pebruari 1980 dengan usaha pokok mecaberikan Kredit Pemilikan Ruraah (KPR), B-. METODE PENELITIAN Suatu usaba untuk menemukan fakta dan mengumpulkan data dalam suatu penulisan skripsi adalah dengan mengadakan penelitian, Dalam ilmu pengetahuan dikenal dua teori peneli tian yaitu penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Dengan penelitian lapangan penulis mengadakan pe nelitian langsung kelokasi PT Papan Sejahtera di Jalan H.R. Rasuna Said Kav, C-1, Kuningan, Jakarta Selatan, sedangkan dengan penelitian kepustakaan penulis lakukan dengan merabaca literatur-literatur, buku-buku dan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibabas dalam penulisan skripsi ini baik yang ada di perpustakaan maupun yang penulis miliki, kemudian juga majalah-majalah, surat-surat kabar dan sebagainya, C. HAL-HAL YANG DITEMUKAN I, Pemberian Kredit Pemilikan Rumah yang diberikan dengan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah dari PT Papan Sejahtera memberikan kesempatan bagi pegawai golongan menengah untuk memeiliki namah: sendiri tanpa menunggu tabungannya penuh untuk membeli sebuah rumah yang dikehendaki, 2, PT Papan Sejahtera merupakan Lembaga Keuangan bukan bank yang tujuan yang mulia serta kemampuan yang meyakinkan untuk menyediakan dana bagi pemberian kredit Pemilikan Rumah bagi masyarakat golongani menengah, 3, Jaminan yang diperuntukkan bagi kredit pada umumnya dapat berupa orang atau benda milik debitur, lain - halnya dengan Kredit Pemilikan Rumah dengan fasili tas kredit dari PT Papan Sejahtera, jaminan yang di pergunakan adalah rumah beserta pekarangan yang diperoleh dengan kredit pemilikan rumah dari PT Papan Sejahtera tersebut. D, KESIMPULAN 1. Kebijaksanaan pemerintah untuk membantu warga negara yaiig membutuhkan rumah telah. diwujudkan dengan ada nya fasilitas kredit pemilikan rumah kepada masyarakat, 2. Untuk menunjang pemberian kredit pemilikan rumah untuk masyarakat golongan menengah pemerintah telah memberikan izin kepada Lembaga Keuangan bukan Bank untuk melaksanakan tugas tersebut, 3. Lembaga Keuangan bukan Bank yang dimaksud adalah. PT Papan Sejahtera, E. SARAN 1. Bagi PT Papan Sejahtera dalam raeinberikan Kredit Pemilikan Rumah. untuk masyarakat golongan menengah hen daknya benar-benar diteliti data pemohon yang mengajukan permohonan untuk memperoleh kredit tersebut, - hal ini dimaksudkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan 2. Untuk memenuhi kebutuhan perumahan. bagi golongan masyarakat menengah alangkah baiknya jika PT Papan Sejahtera melebarkan sayapnya untuk membuka cabang-cabang diseluruh Indonesia."