Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bahasan pokok penulisan skripsi ini adalah eksistensi Hukum Kebendaan Bergerak dalam praktek pemakaian jaminan kebendaan bergerak di bank-bank maupun Perusahaan Jawatan Pegadaian."

"Fiducia merupakan lembaga jaminan yang timbul di dalam praktek sebagai suatu kebutuhan masyarakat terhadap jaminan kredit benda bergerak selain gadai. Sejak tanggal 30 September 1999 pemerintah telah mengundangkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fiducia. Dengan adanya Undang-undang tersebut para praktisi dan pelaku usaha berharap bahwa ketentuan mengenai jaminan benda bergerak memiliki kepastian hukum, tidak seperti sebelumnya. Beberapa permasalahan dapat terjawab oleh ketentuan-ketentuan yang termuat dalam undang-undang tersebut, namun timbul permasalahan lain yang diakibatkan oleh beberapa ketentuan dalam undang-undang tersebut yang kurang komprehensif, sehingga menimbulkan banyak penafsiran dan keraguan para pelaku usaha. Dengan demikian diperlukan pendapat para ahli agar implementasinya dapat berjalan dengan baik."

"Tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan praktek jaminan kebendaan (dalam Pengikatan Gadai) dalam dunia perbankan ditinjau dari segi yuridis dengan beberapa permasalahan yang ada. Bank selaku kreditut dalam salah satuusahanya memberikan kredit berlandaskan UU No 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan pasal 24 ayat 1 yang mensyaratkan adanya jaminan. Jaminan tersebut bukanlah merupakan satu-satunya yang dipertimbangkan untuk memberikan fasilitas kredit, melainkan adalah mempertimbangkan usaha yang dilakukan nasabah yang menjadi debiturnya yang mempunyai potensi berkembang."

"ABSTRAKDalam Undang-Undang Kepailitan Pasal 55 ayat (1) secara tegas disebutkan bahwa setiap kreditor separatis dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, namun dalam Pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa hak eksekusi kreditor tersebut ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama sembilan puluh hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yuridis, yaitu penelitian hukum yang bertujuan untuk meneliti tentang sinkronisasi dan perbandingan ketentuan hukum. Dalam penelitian ini digunakan data primer dan data sekunder. Adapun pokok permasalahan dalam tesis ini adalah apakah penangguhan eksekusi hak jaminan kebendaan yang dianut oleh Undang-Undang Kepailitan telah sejalan dengan konsep dan tujuan dari hukum jaminan, bagaimanakah upaya perlawanan atas penangguhan eksekusi hak jaminan kebendaan dalam pelaksanaannya, bagaimanakah perbandingan pengaturan mengenai penangguhan eksekusi hak jaminan kebendaan menurut Undang-Undang Kepailitan Indonesia dan menurut Bankruptcy Code Amerika Serikat. Berdasarkan hasil penelitian asas umum yang berlaku dalam hukum kepailitan belum berjalan selaras dengan konsep dan tujuan dari hukum jaminan. Ketentuan mengenai upaya perlawanan yang diberikan oleh Undang-Undang Kepailitan belum digunakan. Didapatkan lima perbedaan pengaturan mengenai ketentuan penangguhan eksekusi hak jaminan kebendaan {stay) dalam Undang-Undang Kepailitan Indonesia dengan Bankruptcy Code Amerika Serikat."

"Skripsi ini membahas penyelesaian sengketa bisnis melalui mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia. Sengketa bisnis memiliki karakter yang agak berbeda dengan sengketa pada umumnya, sehingga memerlukan cara penyelesaian yang berbeda pula. Komunikasi yang terputus menyulitkan para pihak untuk sepakat memilih penyelesaian melalui mediasi, khususnya mediasi di luar pengadilan. Pembahasan proses mediasi yang dilakukan penulis dalam menyelesaikan beberapa sengketa bisnis, memberikan gambaran yang jelas mengenai karakter sengketa bisnis dan proses penyelesaiannya. Mediator tipe vested interest mediator yang penulis terapkan ternyata dapat membantu para pihak untuk mengungkap dan menyelesaikan sengketa bisnis melalui mediasi. Vested interest mediator menyimpangi asas impartial, namun efektif untuk penyelesaian sengketa bisnis. Kesepakatan Perdamaian sebagai hasil akhir dari mediasi yang berhasil, dapat digugat menjadi Akta Perdamaian sehingga mempunyai kekuatan hukum seperti putusan pengadilan pada tingkat penghabisan. Wanprestasi terhadap Kesepakatan Perdamaian mungkin saja terjadi jika masih ada prestasi yang harus dipenuhi. Penggunaan lembaga jaminan kebendaan dalam Kesepakatan Perdamaian diharapkan dapat lebih memberikan kepastian hukum.

---

This thesis disseminates mediation as a means of settling business disputes in Indonesia. Business disputes are slightly different from disputes in general and for that reason a different approach and style of settlement needs to be applied. Where communication has ceased to exist between the disputing parties, it could be difficult to apply mediation, especially in cases where such disputes are not brought before the court of law. The mediation process to settle some business disputes done by the writer gives clear picture of business dispute character and settlement. Obviously, vested interest mediator that the writer applied to the cases can be very helpful in settling business disputes through mediation. Vested interest mediator deviating from impartial principle, but it works effectively for the settlement of business disputes. A settlement agreement resulting from a successful mediation process can be broungt before court of law to be legalizaed by the court of law as an Akta Perdamaian. It is final and binding, has the force of law, and consequently can be enforced with the assistance of the court in the event that one of the parties does not satisfy his obligation pursuant to the settlement agreement. I would therefore recommend the use of some kind of collateral to ensure that any and all obligation pursuant to the settlement agreement can be enforced accordingly."

"ABSTRAKLembaga Jaminan yang diatur oleh Undang-Undang seperti hipotik dan gadai yang terdapat dalam KUHPerdata maupun credietverband yang terdapat dalam peraturan khusus teryata sudah tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memperoleh kredit. Hal ini dirasakan sekali oleh pengusaha kecil dan pengusaha golongan ekonomi lemah, sehingga mereka menggunakan lembaga fiducia yaitu suatu lembaga jaminan yang lahir dari yurisprudensi dan telah dikukuhkan oleh doktrin. Penggunaan lembaga fiducia ini benar-benar telah memenuhi kebutuhan masyarakat, dimana disamping mereka memperoleh kredit. juga barang jaminan masih tetap dapat digu nakan untuk kegiatan bidang usahanya. Lembaga fiducia ini tidak saja menguntungkan debitur juga menguntungkan kreditur selaku pemberi kredit. Dalam praktek perbankan lembaga fiducia ini telah berkembang dengan pesatnya dan diakui eksistensinya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, namun demikian lembaga ini baik secara teoritis maupun secara praktis dapat menimbul kan berbagai permasalahan. Akhirnya dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan fasilitas kredit serta untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam rangka pembinaan hukum nasional, kiranya sudah tiba waktunya lembaga fiducia ini diatur dalam suatu perundang-undangan. Dalam rangka pembentukan Undang-undang tersebut, maka yurisprudensi yang telah ada serta segala peraturan yang telah ditetapkan oleh dunia perbankan mempunyai arti yang cukup penting untuk menunjang terwujudnya Undang-undang tersebut."