Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPeranan Hukun Perjanjian semakin penting artinya dengan diikuti sertakannya pihak swasta dalam pelaksanaan pembangunan phisik di Indonesia. Program Transmigrasi merupakan jawaban guna peningkatan pendayagunaan sumber daya manusia secara menyeluruh dan merata.Di dalan perjanjian pemborongan penyiapan lahan pemukiman transmigrasi antara. Pemerintah dengan PT. Aik Gadis Timber yang pelaksanaannya dibiayai Anggaran Pandapatan Dan Belanja Nagara, maka disamping harus memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Buku III KUH Perdata, harus pula memenuhi ketentuan Keputusan Presiden Nomor 14 A tahun 1980 serta perataran lain yang borkaitan dongan perjanjian ini.Pengumpulan data dilakukan melalui data kepustakaan untuk memperoleh gambaran teoritis, juga bahan kuliah Pardata khususnya Hukum Perjanjian di samping metode wawancara untuk memperoleh data mengenai praktek pelaksanaan suatu perjanjian pemborongan pekerjaan.Dari keseluruhan permasalahan perjanjian pemborongan penyiapan lahan pemukiman transmigrasi, didalam pelaksanaannya banyak dijumpai hal-hal yangsecara teoritis tidak dijumpai.Hambatan yang timbul di dalam pelaksanaan porjanjian pomborongan pekerjaan, balk karena kejadian yang luar biasa maupun yang berasal dari kodua belah pihakdiatasi melalui beberapa upaya hukum yang antara lain ialah : musyawarah untuk memperoleh perdamaian; upaya hukum melalui Panitia Arbitrase ataupun melalui pengadilan, guna memperoleh penyelesaian perselisihan.Untuk kepentingan pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan, khususnya yang menyangkut kepentingan rnasyarakat luas maka di masa mendatang sangat dibutuhkan adanya undang-undang khusus yang mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak manakala mereka tidak mengaturnya di dalam kontrak perjanjiannya.Hal ini sangat penting guna lebih memberikan kepastian hukum, di nana selacia ini sebagian besar hak dan kewajiban para pihak ditentukan di dalam AV(A1-gemene Voorwaarden tahun 1941), di samping sebagian kecil sebagaimana ditetapkan dalam Baku III Kitab Undang-Undang hukum Perdata."

"Perjanjian Pekerjaan Konstruksi merupakan perjanjian yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Pihak pengguna jasa sebagai pemilik proyek menghendaki terwujudnya suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya sedangkan pihak penyedia jasa memberikan layanan jasa konstruksi dan karenanya berhak atas sejumlah bayaran yang menjadi haknya. Di dalam KUH Perdata perjanjian pekerjaan konstruksi termasuk dalam perjanjian untuk melakukan pekerjaan atau identik dengan perjanjian pemborongan yang sekarang telah ada peraturan perundang-undangannya yaitu Undang-undang No. 18 Tahun 1999 tentang jasa Konstruksi. Masalah yang sering timbul dalam perjanjian pekerjaan konstruksi, adalah masalah wanprestasi, penambahan dan pengurangan pekerjaan serta klaim atau tuntutan-tuntutan para pihak. Namun dalam setiap penyelesaian perselisihannya selalu di upayakan terlebih dahulu dengan musyawarah mufakat yang tidak merugikan para pihak."

"Peristiwa meninggalnya seseorang menimbulkan akibat hukum berupa beralihnya seluruh hak dan kewajiban orang yang meninggal (pewaris) kepada ahli waris yang berhak. Masalah kewarisan ini memerlukan suatu pengaturan untuk menyelesaikannya yaitu dengan hukum kewarisan. Di Indonesia terdapat tiga macam hukum kewarisan yang berlaku yaitu hukum kewarisan adat, hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan Barat. Dalam hukum kewabisan Islam sendiri terdapat bermacam-macam ajaran tentang hukum kewarisan Islam yaitu ajaran patrilineal/ahlu's sunnah wal jamaah yang dianut oleh mazhab Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali (yang banyak dianut di Indonesia adalah mazhab Syafi 'i) ajaran kewarisan Bilateral Yang dianut Hazairin dan ajaran kewarisan yang berasal dari Kompilasi Hukum Islam. Penulisan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang lebih mendalam tentang kedudukan saudara dan perolehannya menurut hukum kewarisan Islam (menurut sistem kewarisan bilateral, sistem kewarisan patrilineal dan menurut Kompilasi Hukum Islam). Selain itu juga bertujuan untuk membandingkan penyelesaian kasus kewarisan menurut Pengadilan Agama Jakarta Pusat, ajaran kewarisan bilateral (Hazairin), ajaran kewarisan patrilineal (Syafi'i), dan menurut Kompilasi Hukum Islam."