Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDi dalam kehidupan di dunia ini, manusia selalu berkaitan dan mempunyai kebutuhan akan tanah, baik untuk keperluan perumahan, pertanian ataupun keperluan lainnya; yang mana untuk memenuhi keperluan tersebut secara legal, maka mereka perlu mempunyai hak perorangan atas bidang tanah yang diperlukannya. Dalam perkembangannya kemudian, penguasaan tanah dengan sesuatu hak itu memerlukan adanya jaminan kepastian hukum guna adanya ketertiban dan ketenteraman dalam menggunakannya. . Untuk menjamin kepastian hukum tersebut, maka peraerintah raerabentuk hukum tanah yang tertulis, yang antara lain mengatur hak-hak perorangan tersebut, dan melaksanakan pendaftaran terhadap hak-hak tanah tersebut. Khusus mengenai Pendaftaran Tanah sebagai salah satu upaya guna menjamin kepastian hukum dari hak-hak tanah, di Indonesia sekarang ini pelaksanaannya adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah no, 10/1961 ttg. Pendaftaran Tanah. Untuk mengetahui realisasi pelaksanaan Pendaftaran Tanah di suatu daerah, maka penulis melakukan penelitian di wilayah Kabupaten Bekasi. Hasil penelitian tersebut ternyata menunjukkan, bahwa sampai saat penelitian dilakukan, di daerah perkotaan, rakyat pemilik tanah /ang mendaftarkan tanahnya adalah relatif jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan rakyat pemilik tanah di daerah pedesaan. Di daerah pedesaan, faktor masih kurangnya pengetahuan dan pengertian masyarakat akan maksud dan tujuan Pendaftaran Tanah serta mengenai fungsi sertipikat sebagai surat tanda bukti hak atas tanah menyebabkan kurangnya kesadaran mereka untuk mendaftarkan tanahnya."

"Dalam pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria ditegaskan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa adalah Hukum Adat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat merupakan sumber utama dalam pembentukan hukum tanah nasional. Hukum adat yang diterapkan dalam Undang-Undang. Pokok Agraria merupakan hukum adat yang disesuaikan dengan kemajuan zaman, jadi bukan hukum adat yang di kenal pada umumnya. Sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, hukum tanah yang berlaku untuk sebagian besar tanah di Indonesia adalah hukum adat. Hukum adat yang bersifat abstrak dan tidak tertulis menimbulkan adanya suatu kepastian hukum dalam pemilikan hak milik atas tanah terutama atas tanah-tanah bekas hak milik adat maka diadakan suatu proses pendaftaran tanah yang diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria dan diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah. Tanah-tanah bekas hak milik adat hendaknya didaftarkan melalui proses pendaftaran tanah untuk pertama kali agar pemegang hak atas tanah tersebut akan terjamin kepastian hukumnya."

"ABSTRAKHukum Tanah Nasional yang kita miliki belum dituangkan secara lengkap ke dalam hukum yang tertulis, dan dari hukum yang tertulis itu masih ada yang belum jelas. Oleh sebab itu diperlukan tindakan untuk melengkapi dan memperjelasnya. Hal itu dapat dilakukan melalui keputusan hakim dibidang hukum tanah., karena hakim harus dapat memutus suatu perkara walaupun hukumnya belum ada atau belum jelas. Dengan cara melengkapi hukum tanah yang belum lengkap dan memperjelas hukum tanah yang belum jelas melalui suatu penafsiran, keputusan hakim di bidang hukum tanah telah berfungsi dalam. pembangunan dan pengembangan hukum tanah nasional, asal saja hal tersebut disertai dengan adanya kebebasan hakim dalam memutus perkara."

"ABSTRAKDalam masyarakat sering terjadi perbedaan antara yang diinginkan dengankenyataan. Perbedaan tersebut yang merupakan sumber sengketa. Akta Hibahyang dibuat oleh seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah merupakan aktaotentik dan merupakan alat bukti yang sempurna dan merupakan alas hak untukmembalik nama atau peralihan hak atas tanah. Dari ketentuan Pasal 852 KitabUndang-Undang Hukum Perdata ditetapkan bahwa anak kandung adalah ahliwaris dari Pewaris. Dalam tesis ini penulis membahas mengenai PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 15 Mei 2008 Nomor 1000/K/Pdt/2007 mengenai Akta Hibah oleh Alm. Noto Budi Mulio terhadap istri yangterikat dalam perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1678 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa dilarang adanya penghibahanantara suami dan istri selama perkawinan. Dengan demikian, Akta Hibah tersebutmemenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Perbuatan Melawan Hukum, yaituunsur kesengajaan tanpa kelalaian sehingga merupakan Perbuatan MelawanHukum. Kantor Pertanahan telah membuatkan peralihan hak atas tanah sehinggamenimbulkan sengketa dari para ahli waris. Berdasarkan Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia tertanggal 15 Mei 2008 Nomor 1000/K/ Pdt/2007,Akta Hibah Nomor 117/Kelapa Gading/ 1998 dinyatakan batal demi hukumsehingga Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 919 dinyatakan tidak mempunyaikekuatan hukum dan harus dibatalkan dan obyek tanah tersebut merupakan buedelwarisan sehingga obyek gugatan merupakan hak bersama ahli waris. PejabatPembuat Akta Tanah yang membuat Akta Hibah tersebut dalam menjalankanfungsinya yang kurang memiliki kehati-hatian sehingga produknya tidak memilikikepastian hukum dan dapat dibatalkan.

---

ABSTRACTBetween in a society often the difference between the desired reality. The grantdeed made by a Deed Of Land Officer is an authentic act and the evidence baseand is a perfect right to reverse the name or the transfer of land right. The Book ofthe provisions of Article 852 of Civil Law Act stipulated that the biologicalchildren are heirs of the Heir. In this thesis the author discusses The SupremeCourt of the Republic of Indonesia dated May 15, 2008 No. 1000 / K/ Pdt / 2007the Grant Deed by Alm. Noto Budi Mulia bound to a wife in a marriage. Underthe provisions of Section 1678 of Act Book of the Civil Code which provides thatprohibited the bequest between husband and wife during marriage. Thus, the Actgrants to meet the elements contained in the Deeds Against the Law, namely thatthe element of intent without an act of negligence against the law. Land Officeshas made the transfer of land rights, giving rise to the dispute of the heirs. Basedon the Supreme Court of the Republic of Indonesia dated May 15, 2008 No. 1000/ K / Pdt / 2007, Deed of Grant No. 117/Kelapa Gading/ 1998 declared null andvoid so that the certificate Broking No. 919 otherwise has no legal force andshould be canceled and the land object is a legacy so that the object a lawsuitbuedel a joint right heirs. Land Deed Officer who made the Deed of Grant incarrying out its functions with little caution so that the product does not have legalcertainty and can be canceled."

"Kegiatan pendaftaran tanah bertujuan untuk menghimpun dan menyediakan informasi yang lengkap mengenai bidang tanah serta memberikan kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah mengenai kekuatan pembuktian sertipikat sebagai alat pembuktian yang kuat. Kegiatan pendaftaran tanah dilakukan untuk memperoleh data fisik dan data yuridis tanah, di mana data fisik diperoleh melalui pengukuran dan pemetaan bidang tanah sehingga hal ini merupakan bagian panting yang perlu mendapat perhatian serius dan seksama sebab dari proses pengukuran dan pemetaan bidang tanah inilah akan diketahui siapa pemegang haknya, hak apa yang melekat pada tanah, berbatasan dengan apa tanah itu, letaknya di mana. Hal ini dilakukan guna menghindari terbitnya sertipikat ganda atas satu bidang tanah yang lama seperti yang terjadi pada kasus antara Tommy Syariffudin sebagai Penggugat selaku pemilik sertipikat Hak Milik Nomor 247 Tahun 1985 dengan PT Town and City Properties sebagai Tergugat, selaku pemilik sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 888 Tahun 1996, di mana penyelesaian kasus tersebut berakhir dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2308 K/Pdt/2002. Terhadap putusan tersebut, tentu menimbulkan pertanyaan seputar tanggung jawab Kantor Pertanahan bila terjadi sertipikat ganda atas satu bidang tanah dan pandangan Mahkamah Agung sendiri terhadap terjadinya pengukuran bidang tanah yang mengakibatkan terjadinya sertipikat ganda atas satu bidang tanah. Dalam menjawab hal 'tersebut, dilakukan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dan untuk menunjang hal itu, dilakukan wawancara pada Penggugat dan Kepala Seksi Hak Atas Tanah Kantor Pertanahan Jakarta Selatan. Darn penelitian tersebut dapat diketahui bahwa Kantor Pertanahan seakan melepas tanggung jawab selaku badan yang menerbitkan sertipikat hak atas tanah dalam hal terjadinya sertipikat ganda dan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2308 KIPdt/2002, tidak disebutkan Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak yang harus turut bertanggung jawab mengganti rugi atas kerugian yang diderita oleh Penggugat karena terbitnya sertipikat ganda."