Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keadaan di Indonesia yang tidak menentu akhir-akhir ini pada umumnya dan di ibu kota DKI Jakarta pada khususnya sehubungan dengan maraknya kerusuhan yang sering terjadi dimana-mana. Rasa aman yang dibutuhkan oleh semua warga masyarakat lama kelamaan semakin sulit diperoleh. Tidak jarang hal rasa tidak aman tersebut mengganggu konsentrasi bekerja dan tentunya membawa dampak pada penurunan kinerja seseorang serta dampak lebih lanjut pada suatu perusahaan. Bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang kini menyediakan fasilitas penyewaan suatu tempat khusus berupa kotak yang tahan api, tahan bongkar dan didukung oleh sistem keamaan yang canggih dapat menyimpan berbagai barang berharga seperti dokumen dokumen penting, surat-surat berharga, perhiasan, logam mulia, dan barang-barang lainnya. Bank akan mengadakan suatu perjanjian dengan nasabah (sebagai penyewa) yang berupa perseorangan maupun perusahaan terlihat secara sepihak arena perjanjian yang diberikan oleh Bank merupakan perjanjian stanard baku. Hal ini menimbulkan masalah apakah kedua belah pihak yaitu Bank dan Penyewa dapat berlaku adil dengan melihat asas kebebasan berkontrak sesuai Kitab Undang - undang Hukum Perdata. Dengan demikian pembahasan tidak dibatasi pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata saja, tetapi juga melihat doktrin hukum terutama hukum perjanjian serta dikaitkan pula dengan Undang undang Perlindungan Konsumen yang pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa Bank dan Penyewa tetap dapat menerapkan asas kebebasan berkontrak yaitu dengan memakai batas kepatutan atas perjanjian tersebut."

"Salah satu jenis usaha bank yang terdapat dalam Undang-Undang Perbankan Tahun 1998 yaitu menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga atau lebih dikenal dengan istilah Safe Deposit Box (SDB). SDB mulai berkembang pesat, hal itu terbukti dengan banyaknya bank yang melakukan kegiatan usaha ini. Nasabah yang ingin menikmati jasa SDB dapat melakukan perjanjian dengan pihak bank. Perjanjian antara bank dengan nasabah didasari oleh perjanjian sewa-menyewa. Pada prakteknya, Perjanjian SDB menimbulkan beberapa masalah, diantaranya mengenai konstruksi hukum yang mendasari perjanjian dan penerapan klausula eksonerasi dalam perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan sewa-menyewa pada Perjanjian SDB sudah sesuai dengan konstruksi sewa-menyewa dalam KUH Perdata. Selain itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat apa yang menjadi alasan dan dasar penerapan klausula eksonerasi dalam perjanjian SDB. Penelitian akan dilakukan terhadap Perjanjian Safe Deposit Box yang terdapat pada Bank Internasional Indonesia (BII).

---

One type of banking business contained in the Banking Act of 1998 which provides a place to store goods and securities or better known as the Safe Deposit Box (SDB). SDB began to grow rapidly, it is evidenced by the many banks conducting this business. Customers who want to enjoy the services of SDB may enter into agreements with the bank. Agreement between the bank and its customers is based on the lease agreement. In practice, the Treaty of SDB raises several problems, including laws regarding the construction and application of the agreement underlying the exoneration clause in the agreement.

This study aims to determine whether the application of the tenancy agreement is in conformity with the construction of SDB tenancy in the Civil Code. Moreover, the purpose of this study is to see what is the reason and basis for the exoneration clause in the agreement SDB. Research will be conducted on Safe Deposit Box Agreement contained in Bank Internasional Indonesia (BII)."

"Melihat pada perkembangan perbankan di Indonesia, terlebih dengan di keluarkannya paket tanggal 27 0ktober 1988 mengenai perbankan nampak jelas pesatnya pertumbuhan tersebut. Kondisi seperti ini menuntut pihak bank supaya lebih banyak memberi pelayanan kepada nasabahnya dengan baik, bahkan juga sudah harus memberi jasa konsultasi yang menyangkut pengelolaan modal Jasa bank lainnya sebagai suatu lembaga keuangan terutama di Bank Negara Indonesia 1946 adalah menyediakan tempat untuk penyimpanan benda berharga, sering disebut juga sebagai Safe Deposit Box. Pihak nasabah dapat menyewa Safe Deposit Box ini untuk jangka waktu tertentu dengan sejumlah pembayaran yang besarnya. tertentu pula. Dalam pembahasan penulisan ini mengenai Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box, pihak bank telah menyediakan suatu Contract of Adhesion, yaitu suatu kontrak standart dengan ciri-ciri tersendiri dan berbeda dengan perjanjian sebagaimana dimaksud pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kontrak standart yang telah dibuat pihak bank untuk disediakan bagi pihak nasabah yang ingin mengikatkan dirinya pada perjanjian sewa menyewa tersebut."

"ABSTRAKSafe Deposit Box merupakan salah satu fasilitas pelayanan Bank terhadap Nasabahdalam hal penyimpanan barang berharga. Yang dapat disimpan tidak terbatas padaemas dan perhiasan saja, tetapi juga surat-surat yang berharga seperti aktaperkawinan, akta kelahiran, sertipikat tanah, dan lain sebagainya. Berbeda denganpenitipan barang yang dilakukan oleh Kustodian, barang yang dititipkan adalah efekdan lain-lain yang berhubungan dengan lalu lintas perdagangan efek. Ada persamaandan perbedaan antara penitipan barang pada Safe Deposit Box dengan penitipanbarang pada Kustodian. Pada Safe Deposit Box, hubungan hukum yang terjadi antaraBank Internasional Indonesia dengan nasabah didasarkan pada perjanjian sewamenyewa.Perjanjian sudah disediakan oleh Bank, nasabah lianya menandatanganiapabila menyetujui isi perjanjian. Karena dibuat sepihak, pada umumnya isiperjanjian lebih menguntungkan pihak Bank. Perjanjian yang dibuat terdapatpengalihan tanggung jawab, yang seharusnya menurut Undang-Undang menjaditanggung jawab Bank dialihkan menjadi tanggung jawab penyewa. Salah satunyaBank tidak bertanggungjawab bila ada kerusakan atau kehilangan barang pada SafeDeposit Box. Bank mempunyai hak untuk melakukan pembongkaran Safe DepositBox apabila penyewa menunggak pembayaran uang sewa. Jika barang yang adahanya barang-barang yang tidak dapat dijual, maka Bank mengikuti prosedur yangada, tetapi ketentuan itu tidak diatur dalam perjanjian sewa-menyewa. Metode yangdipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif,alat pengumpulan data yang dipakai adalah studi dokumen untuk pengumpulan datasekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan dan wawancara untukpengumpulan data primer, yaitu data yang diperoleh dari masyarakat.

---

ABSTRACTSafe Deposit Box is one of kind Bank service facility with customer in deposit ofvaluable goods. The valuable goods which to be able to keep in Safe Deposit Box notonly gold and jewelry, but also an important document, for example marriagecertificate,birth-certificate, deed land-certificate, etc. It’s a different with deposit inCustodian, which goods deposited as follows marketable securities and others whichhave connected with marketable securities trade. There is a several equality anddifferent between deposit in Safe Deposit Box and deposit in Custodian. In SafeDeposit Box, relations between Bank Internasional Indonesia with customer based onthe rent agreement. The agreement will be prepare by Bank, and customer only needto sign, if they agree about contents of the agreement. Contents of agreementgenerally favorable for Bank. There is a change responsibility, which based on codeof law is a Bank responsibility to become lessee responsibility. Bank not responsibleif there is an destruction and disappearance in Safe Deposit Box. Bank have a right tobreak open Safe Deposit Box if lessee was in rent arrears. If any valuable goods is notable for sale, Bank will be follow the procedure, but that certainty not written in theagreement. Research methodology used is normative juridical research withdescriptive approach. Collecting data device which is used are documentary study forsecondary source of data, data which is taken from library research, and interview forthe source of primary data which is taken from society."

"Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box merupakanperjanjian pemberian jasa tempat penyimpanan barangberharga berupa kotak penyimpanan yang digunakan untukmenyimpan barang-barang berharga seperti akta, efek-efek,surat berharga lainnya yang tidak dilarang oleh Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum dengan disertaipembayaran uang sewa oleh nasabah. Tujuan diadakannya SafeDeposit Box adalah agar terhindar dari bahaya kebakaran,pencurian maupun perampokan atas barang yang disimpan.Namun kenyataannya resiko atas hilang, musnah, susut atauberubah wujudnya barang-barang yang disimpan dalam SafeDeposit Box sepenuhnya dipikul oleh Nasabah. Adapun metodeyang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metodepenelitian kepustakaan. Sifat penelitian ini adalahpenelitian eksplanotaris. Jenis penelitian ini adalahpenelitian normatif yang berupa penelitian bahan pustaka,dan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalahpenelitian sekunder. Oleh karena itu, datanya adalahkualitatif. Dalam perjanjian Safe Deposit Box diaturmengenai hak dan kewajiban para pihak, barang yang bolehdisimpan, masa dan harga sewa, kuasa penyewa, perjanjiansewa menyewa berakhir dan diakhiri, klausula berlakunyasyarat batal,perihal terjadinya resiko, dan penyelesaianperselisihan jika terjadi permasalahan. Perjanjian SafeDeposit Box pada dasarnya telah memenuhi ketentuan sewamenyewa dalam ketentuan KUHPer .Pada prakteknya, dalampengelolaan Safe Deposit Box, pihak Bank menerapkanperjanjian sewa menyewa dengan pencantuman klausulaeksonerasi agar dapat terlepas tanggung jawab jika terjadisuatu resiko. Padahal, dilihat dari perbandingankarakteristiknya, konstruksi hukum yang tepat untukditerapkan dalam perjanjian Safe Deposit Box adalahpenitipan barang. Adapun untuk mencegah terjadinya resikoyang tidak diinginkan, diperlukan adanya asuransi terhadapbarang-barang yang disimpan didalam Safe Deposit Box.Selain itu, Bank dalam merumuskan klausul perjanjiannyaharuslah informatif dan tegas sehingga dapat dimengerti dandipahami oleh Nasabah. Kepada para nasabah pun diharapkanberhati-hati dan meminta informasi sejelas-jelasnya kepadapihak Bank sebelum dilakukannya penandatanganan perjanjianSafe Deposit Box."

"Perbuatan melawan hukum adalah suatu setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Skripsi ini membahas mengenai penerapan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Bank sehubungan dengan terjadinya pembobolan SDB milik Bank yang disewa oleh nasabah. Analisis terhadap perbuatan melawan hukum yang dibahas dalam skripsi ini dilakukan dengan mengacu pada kentuan dalam Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, khususnya mengatur mengenai perbuatan melawan hukum, sewa - menyewa, dan penitipan barang, dan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, khususnya mengatur mengatur mengenai SDB. Atas hal ini, penulis berpendapat bahwa Bank telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada nasabah atas terjadinya pembobolan SDB milik Bank.

---

An Illegal Act is every actions by a party that against the law causing damage towards other party shall be oblige to compensate the damage towards other party. This Thesis is focusing on the implementation of an illegal Act that Bank has been done in connection with the burglary of SDB. The analysis of the illegal act in this thesis refers to Indonesian Civil Code, focusing on the article that regulate about tort, lease agreement, and deposits agreement, and Law Number 7 Year 1992 in Banking, focusing on the article that regulate about SDB. Therefore, authors consider that Bank has commited an illegal act causing damage towards the client in connection with the burglary of SDB."

"Klausula baku adalah suatu klausula atau syarat - syarat dan ketentuan standar yang dibakukan dan dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha dalam hubungan mereka dengan para konsumen. Skripsi ini membahas mengenai penerapan klausula baku pada perjanjian sewa menyewa Safe Deposit Box berdasarkan Undang - Undang Perlindungan Konsumen beserta masalah - masalah yang terjadi di dalamnya. Analisis terhadap permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 18 yang mengatur mengenai klausula baku. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa pengawasan terhadap klausula baku adalah tanggung jawab bersama dari pemerintah, pelaku usaha, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, dan masyarakat itu sendiri selaku konsumen

---

Standard Clause is a standardized clause which is made unilaterally by the company in any transaction with the consumers. This thesis concern about the application of standard clauses on the lease agreement of Safe Deposit Box based on Consumer Protection Law, and also the problem that occurred with it. The analysis of the problem which is discussed in this thesis is based on the Law Number 8 of 1999 regarding Consumer Protection, especially in Article 18 which regulate about the standard clause. Therefore, I think that the control to the application of standard clause is a shared responsibility of government, companies, non-government organization, and the society itself as a consumer"