Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu sulit terlaksananya mekanisme hak ekonomi pencipta lagu, khususnya hak pengumuman (performing right) adalah adanya kesulitan jika para pencipta ataupun pemegang hak cipta secara perorangan mendatangi satu persatu setiap pemakai lagu yang memakai lagu mereka secara komersial Sebaliknya para pemakai lagu juga tidak mengerti bahwa mereka harus membayar royalti kepada pencipta lagu apabila mereka memakai lagu tersebut secara komersial serta sulit untuk mendatangi pencipta lagu satu persatu. Belum lagi dengan adanya kedudukan seorang pencipta yang sering dikatakan lemah jika berhadapan dengan para pemakai maupun pihak publisher. Masyarakat sendiri selama ini mengira bahwa pengertian hak ekonom· hak pencipta hanya meliputi hak mekanis (mechanical right) ini saja. Padahal pengertian hak ekonomi ini juga mencakup hak mengumumkan. Berdasarkan hal-hal tersebut dirasakan sangat perlu bagi seorang pencipta lagu ataupun pemegang hak cipta untuk mengadakan perjanjian mengenai hak pengumuman ini. Perjanjian antara pencipta lagu/publisher dan YKCI ini merupakan perjanjian melakukan jasa-jasa tertentu di mana YKCI sebagai badan administrasi kolektif berkewajiban mengelola hak pengumuman pencipta lagu dan berhak mendapatkan "upah" atas usahanya dalam melakukan jasa tersebut. "Upah" ini oleh YKCI dinamakan sebagai biaya administrasi riil yaitu sebesar 30%. Oleh karenanya mengenai prosentase 30% ini harus dicantumkan dalam perjanjian tersebut. Pihak pencipta lagu/publisher sendiri berhak mendapat royalti atas lagunya yang telah dipakai oleh pemakai musik secara komersial. Oleh karena perjanjian antara pencipta lagu/publisher dan YKCI hanya mengikat kedua belah pihak saja dan tidak mengikat pihak ketiga, yaitu pemakai lagu dalam hal ini, maka perlu adanya suatu pemberian kuasa dari pencipta lagu/publisher kepada YKCI agar dapat memungut dan menagih royalti serta melakukan monitor terhadap pemakaian lagu secara komersial oleh pemakai musik atau lagu tersebut."

"Perjanjian memiliki peranan dalam industri musik. Terbukti dengan adanya kontrak-kontrak yang dibuat antara pencipta dengan para pengguna karya cipta milik pencipta. Namun, kenyataannya para pelaku industri musik kurang sadar akan pentingnya hukum perjanjian yang berkaitan dengan hak cipta, terbukti dengan adanya sengketa-sengketa yang terjadi antara pencipta lagu dan produser rekaman suara. Adanya hal tersebut, beberapa pencipta mengalihkan haknya untuk dikelola oleh pihak lain sehingga pihak tersebut bertanggung jawab terhadap hak pencipta. Salah satu pengelola hak cipta lagu milik pencipta di Indonesia ialah KCI (Karya Cipta Indonesia)yang menerima kuasa dari pencipta untuk mengelola hak cipta lagu dan menjadi kuasa atas pencipta dalam hal pengeksploitasian hak-hak milik pencipta yang digunakan pihak lain, salah satunya produser rekaman suara. Berdasarkan uraian tersebut, studi ini mengkaji perjanjian pengalihan pengelolaan dan lisensi penggunaan hak atas karya cipta lagu dalam industri musik rekaman suara di Indonesia. Studi ini mengkaji perjanjian antara pencipta, KCI, produser rekaman suara. Adapun permasalahan yang dikaji yakni bagaimana pengaturan pengalihan pengelolaan dan lisensi penggunaan hak atas karya cipta lagu menurut hukum Indonesia, bagaimana bentuk pengalihan pengelolaan dan lisensi penggunaan hak atas karya cipta lagu dalam industri rekaman suara di Indonesia,bagaimana praktek pengalihan pengelolaan dan lisensi penggunaan hak atas karya cipta lagu dalam industri musik rekaman suara di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji permasalahan ialah pendekatan normatif yuridis. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak KCI. Teknik analisis yang digunakan ialah analisis deskriptif kualitatif. Ketentuan mengenai pengalihan pengelolaan dan lisensi penggunaan hak atas karya cipta lagu diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 (selanjutnya disebut UUHC) jo Pasal 45 UUHC.Bentuk pengalihan diwujudkan dengan perjanjian yang ketentuannya secara umum tunduk pada buku III KUHPerdata.Prakteknya, pencipta mengalihkan pengelolaan hak atas karya cipta lagu kepada KCI, selanjutnya KCI atas kuasa pencipta mengadakan perjanjian lisensi penggunaan hak atas karya cipta lagu dengan produser rekaman suara."

"Lagu atau musik rekaman suara, merupakan karya cipta seseorang atau lebih, dimana untuk menciptakannya orang harus mengeluarkan segala daya pikirnya berdasarkan kemampuan, imajinasi, tenaga, ketrampilan,dan waktu. Disamping mempunyai nilai moral, karya musik/lagu mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi, karena mempunyai segmen pasar yang sangat luas, namun dalam- era globalisasi saat ini dan diiringi dengan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat, maka orang lebih mudah untuk dapat merekam lagu tersebut baik untuk didengarkan sendiri maupun untuk kepentingan komersial, selain itu perkembangan media televisi atau radio di Indonesia serta tumbuhnya tempat-tempat hiburan menyebabkan suatu karya cipta musik/lagu sepertinya sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia.Tujuan dari penulisan tesis ini adalah sejauh mana keefektifan suatu perangkat perundang-undangan dalam hal ini Undang-undang Hak Cipta dalam mencermati perlindungan hak cipta yang terkait dalam perlindungan terhadap Hak Mengumumkan dan Hak Memperbanyak, karena sebagimana yang kita ketahui bahwa saat ini Indonesia dikenal sebagai Negara yang menjadi surga baik pelanggar hak cipta khususnya dibidang hak cipta musik dan lagu, banyaknya kaset,CD, DVD bajakan yang dapat mudah diperoleh dimanapun, menyebabkan kita bertanya bagaimanakah perlindungan hukum bagi pencipta lagu dalam Undang-undang Hak Cipta, dan sejauh mana peran Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) sebagai satu-satunya badan administrative yang mempunyai hak untuk memungut royalty sekaligus mendistribusikannya kepada Pencipta lagu, serta untuk mengetahui hal-hal yang menjadi kendala bagi YKCI dalam menyelesaikan segala permasalahan sengketa hak cipta di tanah air serta bagaimana penyikapan dari aparat hukum di Indonesia dalam penegakan hak cipta di Indonesia, terutama yang menyangkut berbagai kasus pelanggaran hak cipta terutama yang menyangkut hak memperbanyak dan hak mengumumkan."