Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Profesi aktuaris merupakan suatu profesi yang sangat dibutuhkan bagi bidang perasuransian, khususnya asuransi jiwa. Bahkan dapat dikatakan bahwa aktuaris memegang posisi 'kunci' bagikelangsungan hidup asuransi jiwa. Namun profesi ini kurang dikenal oleh masyarakat pada umumnya, sehingga jarang sekali ada penelitian yang berkaitan dengan profesi tersebut. Penulisskripsi terdorong untuk melakukan penelitian terhadap seluruh aktuaris dengan tujuan untuk memberikan gambaran secara lebih jelas mengenai prof ii profesi aktuaris di Indonesia. Metodepenelitian yang digunakan oleh penulis adalah dengan menggali sumber-sumber dari studi kepustakaan, menyebarkan kuesioner,dan melakukan wawancara. Kuesioner tersebut disebarkan kepada semua aktuaris dan ajun aktuaris yang terdaf tar pada Persatuan Aktuaris Indonesia. Kemudian penulis mengolah jawaban-jawabantersebut dan menganalisisnya dengan menggunakan metode statistik. Berdasarkan penelitian ini, terlihat bahwa untukmenjadi seorang aktuaris, seseorang harus menjadi anggota organisasi profesi aktuaris yang diakui pemerintah, dengan cara mengikuti ujian profesi yang diselenggarakari oleh organisasitersebut, dalam hal ini Persatuan Aktuaris Indonesia. Di bidangasuransi jiwa, umumnya aktuaris menduduki jabatan pada tingkat menengah dalam perusahaan; sedangkan di bidang konsultanaktuaris, umumnya aktuaris menduduki jabatan sebagai direktur utama. Peranan dan tugas aktuaris di bidang asuransi jiwa dan konsultan aktuaria tidak dapat digantikan oleh profesi lain.Lebih lanjut dikemukakan bahwa permintaan akan tenaga aktuaris merupakan derived demand dari perkembangan usaha asuransi jiwa.Jika pembeli polis asuransi jiwa meningkat semakin banyaktenaga aktuaris yang dibutuhkan. Berdasarkan penelitian ini,penulis memberikan saran kepada: pemerintah, Persaatuan Aktuaris Indonesia, asuransi jiwa, dan kepada para aktuaris yang ada, agar mengupayakan pengenalan profesi aktuaris kepadamasyarakat, peningkatan sarana dan kualitas bagi pengembangan profesi ini di Indonesia."

"Peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan usaha keperantaraan telah banyak dikeluarkan namun demikian masih banyka pelanggaran yang terjadi dalam hal penimbunan barang. Pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang perantara berupa kegiatan penimbunan barang melampaui jumlah dan batas waktu yang ditetapkan, disamping itu terdapat penimbunan barang yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memang tidak mendapatka ijin untuk itu. Peraturan yang merupakan rambu dalam kegiatan ekonomi dalam kenyataannya potensial untuk dilanggar oleh para pelaku ekonomi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Optimalisasi peranan Departemen Perindustrian dan perdagangan menjadi sangat penting dalam memberikan tindakan preventif maupun represif terhada[ pelanggaran yang terjadi."