Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembiayaan sebagai salah satu manifestasi fungsi utama perbankan syari' ah tidak luput memperhatikan pula aspek-aspek resiko yang seringkali diimbangi dengan besarnya jaminan berupa agunan tambahan yang dapat diberikan. Penilaian akan aspek ini bukanlah hal yang utama dan sejauh mungkin diusahakan untuk tidak menyulitkan anggota masyarakat dalam memperoleh pembiayaan. Dengan dikeluarkannya produk perbankan terbaru dari Bank Mumalat Indonesia yakni Takaful Investasi (Fulinves), deposito berjangka yang memiliki sejumlah manfaat yang tidak diperoleh dari deposito berjangka pacta Bank dengan sistim bunga, ternyata banyak diminati masyarakat dan cukup layak untuk dijadikan jaminan karena keistimewaannya tersebut ."

"Skripsi ini membahas mengenai fungsi jaminan sebagai pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Indonesia. Latar belakang munculnya tema skripsi ini yaitu Tingginya risiko yang dihadapi oleh bank syariah dalam memberikan pembiayaan mudharabah mengharuskan bank syariah untuk menerapkan prinsip kehati-hatian. Salah satu penerapan prinsip kehati-hatian yang dilakukan Bank Muamalat adalah dengan penerapan jaminan dalam pembiayaan mudharabah. Hal ini agak berbeda dengan prinsip utama pembiayaan mudharabah yang mengutamakan prinsip kepercayaan.Adapun pokok permasalahan skripsi ini mengenai fungsi jaminan dalam pembiayaan mudharabah dan pelaksanaan jaminan di Bank Muamalat Indonesia. Metode yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini adalah dengan metode penelitian normatif.Hasil dari skripsi ini adalah fungsi jaminan dalam pembiayaan mudharabah adalah sebagai bentuk tanggungjawab mudharib kepada shahibul mal. Jaminan ini bukan untuk memastikan kembalinya modal, tetapi untuk menjaga bahwa kinerja mudharib sesuai dengan syarat-syarat kontrak, tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran. Dalam penerapan jaminan di Bank Muamalat Indonesia pada dasarnya hampir sama dengan yang diterapkan di Bank Konvensional, hanya terdapat perbedaan pada proses pencairan jaminan.

---

This thesis discusses about implementation of the function of security as prudential principle in financing is in Bank Muamalat Indonesia. Background theme of this thesis is the emergence of high risks faced by banks in providing sharia bank financing is required to apply the prudential principle. One application of the prudential principle by the Bank Muamalat is to guarantee the implementation of financing. This is quite different with the main principles of financing is a priority to the principle of trust.The main problem of this thesis about the function of collateral in the financing or profit and guarantee the implementation of the Bank Muamalat Indonesia. The method used in the manufacture of this thesis is normative research methods.The results of this thesis is the function of collateral in the form of financing is as mudharib responsibility to shahibul maal. This guarantee is not to ensure the return of capital, but to maintain that performance mudharib accordance with the terms of contract, fraud and violations do not occur. In the application of collateral at Bank Muamalat Indonesia is basically similar to those applied in conventional bank, only there is a difference in the disbursement process guarantees."

"Eka Purwanti; 0587000511; Fiducia Sebagai Jaminan Dalam Kredit Sindikasi Pada Bank Rakyat Indonesia; Skripsi; 1991. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menguraikan mengenai pelaksanaan pengikatan jaminan fiducia dalam kredit sindikasi serta menguraikan masalah yang mungkin timbul dalam pelaksanaannya. Dalam proses penyelesaian skripsi ini digunakan dua macam metode penelitian yakni Library Research (pene litian kepustakaan) dan Field Research (penelitian lapangan) meliputi observasi dan wawancara . Untuk menyelesa ikan skripsi ini penulis melakukan penelitian di Bagian Divisi Hukum Bank Rakyat Indonesia.Pada saat ini, bank sebagai lembaga pemberi kredit telah mengalami kemajuan pesat ,hal ini sesuai dengan semakin pesatnya perkembangan dalam bidang ekonomi. Sehubungan dengan itu maka makin berkembang pula jenis-jenis kredit yang ditawarkan oleh bank. Salah satunya adalah kredit sindikasi. Kredit sindikasi (Syndicate Loan), secara sederhana diartikan sebagai kredit/pinjaman yang diberikan oleh beberapa kreditur (bank) kepada seorang debitur (perusahaan) untuk membiayai proyek-proyek milih debitur. Manfaat kredit sindikasi ini semakin dirasakan, terutama oleh pengusaha yang membutuhkan dana dalam jumlah yang besar. Fiducia atau fiduciaire eigendom overdracht disebut pula sebagai jaminan hak milik secara kepercayaan. Pada mulanya fiducia digunakan sebagai jaminan untuk benda-benda bergerak. Namun sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat Indonesias Dewasa ini maka obyek fiducia telah diperluas. benda-benda tidak bergerak yang tidak dapat dijaminkan dalam bentuk hipotik maupun crediet-verband. Jika dalam kredit sindikasi terjadi kredit macet maka untuk mengeksekusi benda-benda yang dijaminkan secara fiducia tidaklah mudah, karena jaminan pada kredit sindikasi adalah jarninan paripasu ( jaminan bersama untuk para kreditur). Kreditur dalam kredit sindikasi dapat terdiri dari bank-bank pemerintah, bank-bank swasta nasional dan bank-bank asing. Oleh karena itu untuk rnemudahkan eksekusinya dibuatlah tiga macam sindikasi yaitu Perjanjian kredit sindikasi antara bank-bank pemerintah, eksekusi harus dilaksana kan di PUPN, perjanjian kredit sindikasi antara bank-bank swasta nasional dan perjanjian kredit sindikasi antara bank-bank asing, eksekusi di laksanakan di Pengadilan Negeri ( Eka Purwanti)."

"Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank (pasal 1 angka 7 UU No. 7 Tahun 1992 jo UU No. 10 Tahun 1998). Berdasarkan pasal 511 KUHPer deposito termasuk salah satu benda bergerak yang tidak berwujud. Dalam perkembangannya deposito dapat digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit dari bank. Oleh karena deposito termasuk benda bergerak yang tidak berwujud maka lembaga jaminan yang digunakan adalah gadai (Pasal 1150 KUHPer). Dalam prakteknya di BRI dikenal cash collateral credit (kredit dengan agunan kas) yaitu fasilitas kredit yang seluruh atau sebagian jaminan tambahannya berupa agunan kas sehingga jika debitur wanprestasi agunan kas tersebut dapat digunakan oleh bank untuk melunasi/mengurangi kewajiban debitur. Salah satu bentuk agunan kas tersebut adalah deposito. Penggadaian deposito di BRI dilakukan melalui tahap-tahap yaitu penandatanganan perjanjian kredit, perjanjian gadai dan kemudian dengan penandatanganan perjanjian cessie. Perjanjian cessie ini dilakukan untuk mengantisipasi jika debitur wanprestasi. Setelah tahap-tahap pengikatan deposito dilakukan maka para pihak yaitu BRI (pemegang gadai) dan debitur (pemberi gadai) akan mempunyai hak dan kewajiban asing-masing. Dalam prakteknya penggadaian deposito ini tidak mengalami kendala dalam hal jaminan untuk memperoleh kembali kredit yang telah diberikan melainkan kendala pelaksanaan dari sisi debitur. Selain itu kredit dengan jaminan deposito ini tidak akan sampai mengalami kredit macet akibat tindakan wanprestasi debitur. Hal ini dikarenakan dalam prakteknya di BRI dipersyaratkan bahwa jika debitur 1 bulan tidak dapat membayar hutang pokok dan bunga maka depositonya akan dicairkan."

"Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk apakah wesel dapat digunakan sebagai jaminan kredit dalam praktek perbankan dewasa ini. Bank di dalam mmberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya mengharuskan adanya jaminan (pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan). Di Indonesia, dikenal berapa lembaga jaminan untuk suatu pinjaman kredit. Lembaga jaminan untuk benda bergerak dikenal dalam bentuk gadai dan fiducia sedangkan untuk benda tak bergerak di kenal dalam bentuk hipotik dan credietverband. Obyek gadai adalah benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tak berwujud wesel merupakan suatu piutang yang dapat dengan mudh dialihkan kepada orang lain. Oleh karena itu wesel termasuk dalam kelompok. surat berharga. Dihubungkan dengan hukum kebendaan, termasuk dalam benda bergerak tak berwujud menurut penetapan undang-undang (pasal 511 KUHPer). Bila wesel tersebut dijadikan jaminan kredit, maka harus diikat secara gadai (pasal 1150 KUHPer). Jadi secara yuridis, wesel dapat dijadikan jaminan. Menurut ketentuan perkreditan Bank BNI, wesel dapat dijadikan jaminan kredit dan pengikatannya secara gadai. Namun dalam prakteknya di Bank BNI dewasa ini , wesel jarang sekali dipergunakan sebagai jaminan kredit juga kurang populer. Bank lebih menyukai jaminan berbentuk benda berwujud, mempunyai nilai tertentu dan marketable. Oleh karena itu, pihak Bank BNI menjadikan wesel sebagai alternatit terakhir untuk dijadikan jaminan kredit dan merupakan jaminan tambahan. Maka syarat-syarat yang harus dipenuhi wesel tersebut, antara lain yaitu nilai wesel harus mengcover fasilitas kredit yang diberikan, tersebut harus wesel bank. Wesel bank pada umumnya berklausul "kepada pengganti", oleh karena i tu cara penggadaiannya yaitu harus ada perjanjian gadai setelah itu dilakukan andosemen dan penyerahan wesel bank kepaa penerima gadai."