Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut pemerintah memberikan kesempatan kepada badan usaha negara, koperasi dan swasta untuk menyelenggarakan pembangunan perumahan dan permukiman. Badan usaha swasta penyelenggara perumahan dan permukiman yang biasa disebut developer banyak berdiri dikarenakan pasaran yang cukup luas di bidang ini. Mereka menawarkan berbagai bentuk perumahan dengan beraneka ragam fasilitas untuk menarik minat pembeli. Fasilitas sosial dan fasilitas umum yang lengkap merupakan salah satu faktor yang menjadi bahan pertimbangan bagi pembeli untuk menentukan pilihannya. Namun setelah melakukan pembelian rumah real estate, ternyata banyak terjadi keadaan dimana fasilitas sosial dan fasilitas umum tidak diselenggarakan sebagaimana yang ditawarkan oleh developer sebelumnya dalam brosur penawaran tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari dan memahami tentang: (a) hak pembeli perumahan real estate atas penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum, (b) prestasi yang diperjanjikan dalam perjanjian jual beli perumahan real estate, (c) saat dimana developer dapat dituntut untuk menyelenggarakan fasilitas sosial dan fasilitas umum. Untuk meneliti obyek permasalahan digunakan metode deskriptif analitis, dengan data sekunder yang dikumpulkan dari studi kepustakaan dan studi lapangan. Seluruh data diolah dan dianalisa secara kualitatif. Pasal 24 UU No. 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman menentukan bahwa badan usaha di bidang pembangunan perumahao wajib untuk membangun jaringan prasarana lingkungan dan mengkoordinasikan penyediaan utilitas umum. Dalam hal pemenuhan kewajiban tersebut, badan usaha di bidang pembangunan perumahan dikendalikan dan diawasi oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II."

"Human daily needs which become the basis of their life are very diverse, ranging from personal needs to collective needs. Human social needs include the need for interaction, need for love, need for appreciation, and self-actualization, which are fulfilled by doing social activities. Social activity is an activity or action conducted by humans together to achieve certain goals, which is performed in an environment where the activity occurs. That environment is a house or a housing area, as a place that facilitates social activities as humans gather with their closest people and the surrounding community as well. To facilitate these activities, the housing estate in urban areas provides social facilities that can be used and utilized by residents and the community. The provision of adequate social facilities is an important thing that must exist in housing so that social activities can run well and strengthen relationships between people. This writing discusses the social activities that people do in the housing estate and the motivation behind the social activities. This writing aims to further understand the reason for social facilities provided in the housing estate, also the relation between social activities and social facilities by looking at the observation in study cases.

---

Kebutuhan sehari-hari manusia yang menjadi dasar kehidupannya sangat beragam, mulai dari kebutuhan pribadi hingga kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial manusia antara lain kebutuhan untuk berinteraksi, kebutuhan cinta, kebutuhan penghargaan serta aktualisasi diri, yang dipenuhi dengan melakukan aktivitas sosial. Aktivitas sosial adalah suatu kegiatan atau tindakan yang dilakukan manusia secara bersama untuk mencapai tujuan tertentu, yang dilakukan pada suatu lingkungan tempat terjadinya aktivitas. Tempat yang dimaksud tersebut adalah rumah maupun lingkungan perumahan, sebagai tempat yang memfasilitasi aktivitas sosial sebagaimana manusia berkumpul dengan orang terdekatnya dan juga masyarakat sekitar. Untuk memudahkan kegiatan tersebut, perumahan di perkotaan menyediakan fasilitas sosial yang dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh penghuni dan masyarakat. Penyediaan fasilitas sosial yang memadai merupakan hal penting yang harus ada pada perumahan, agar aktivitas sosial manusia dapat berjalan dengan baik dan mempererat hubungan antar manusia. Penelitian ini membahas tentang aktivitas sosial yang dilakukan masyarakat di lingkungan perumahan dan motivasi dibalik aktivitas sosial tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih jauh alasan penyediaan fasilitas sosial di lingkungan perumahan, serta keterkaitan antara kegiatan sosial dan fasilitas sosial dengan melihat observasi pada studi kasus.

"

"Latar belakang penulisan tesis ini adalah dijadikannya tanah fasilitas sosial dan fasilitas umum yang telah slap bangum yang diperuntukan untuk keperiuan masyarakat lingkungan perumahan Harapan Indah kota Bekasi Jawa Barat menjadi lokasi proyek pembangunan komplek pertokoan atau rumah toko oleh pihak perusahaan pembangunan perumahan, dan yang menjadi pokok permasalahannya adalah 1. Apakah pembangunan komplek pertokoan diatas tanah fasilitas sosial data fasilitas umum yang terjadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? dan 2. Apakah dengan pembangunan komplek pertokoan tersebut maka hak masyarakat atas fasilitas sosial dan fasilitas umum telah terpenuhi?.Metode penelitian yang dipakai dalam tesis ini adalah metode penelitian kepustakaan dengan mengunakaa alat pengumpulan data berupa studi dokumen dengan tujuan uatuk mengumpulkan data sekunder dalam bidang hukum yang terbagi dalam berbagai jenis seperti sumber primer berupa Peraturan Dasar yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan, seperti UU Nomor: 5 Tahun 1960, UU Nomor. 4 tahun 1992, PMDN Nomor. 1 tahun 1987, PMDN Nomor. 3 tahun 1987, Perda Kota Bekasi Nomor .77 Tahun 1999. Sumber sekunder berupa Buku, makalah, laporan penelitian dan Tesis, sedangkan sumber tarsier adalah petunjuk geograpis dll.Data yang ada diolah menggunakan pendekatan kualitatif maka kesimpulan yang didapat bahwa pembangunan komplek pertokoan yang terjadi telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bangunan komplek pertokoan tersebut bukan merupakan hak dari penghuni perumahan atas fasilitas sosial.

---

The background of writing this thesis is the conversion of land for social and public utilities for Harapan Indah Residential Community in Bekasi City into location of 'shopping project or Semi Residential Complex by the Land Developer. And the core problems in this case are: (1) whether the construction of shopping complex on such social & public utility land complies with the prevailing laws; (2) whether with the construction of such shopping complex, the residential community's rights upon the social & public utility land have been fulfilled.The method used in writing this thesis includes library research, that is collecting documentary studies as secondary data in legal aspects, which consist of primary resources such as the Constitution and other laws relevant to the problems, including Law No. 5 of 1960, Law No. 4 of 1992, Decree of Minister for Domestic Affairs No. 1 of 1987, Decree of Minister for Domestic Affairs No. 3 of 1987, and Regional Regulation of Bekasi City No. 77 of 1999. Secondary resources include books, articles, research reports and thesis, while tertiary resources include geographic mapping, etc.The data collected with qualitative approach shall conclude that the construction of shopping complex in social and public utility land has breached the prevailing laws and that the shopping complex constructed do not belong to the residential community who deserve to get the social & public utilities."

"The present of social facilities and public utility at real estate housing is an important component. Basically, government has published the rule to control implementation of social facilities development. The rule makes the developers of housing concerning to social facilities and public utility, which is needed by society. The intention of this study is to find out and to identify the constraints that are happened in social facility and public utility development process at real estate housing for middle to lower class by the private developer inappropriate to the needs that appear on case study object.To aim the purpose, this study identifies the factors that make social facility and public utility on study case object developed not following the rules; we also analyze social facilities and public utility development processes that are running. This analysis also touches the actors who have playing role in the development process that effect to the result housing social facilities and public utility development physically. The problems that happen in policy and control aspects can be known by comparing the rule with their implementation. To know perception, this study will explore dominant factors or issues in social facilities and public utility development process as the rule run.This study finds out that there are some problems in government and developer that occur in every single step connected with policy, control and perceptions aspects in such process. This study find out too that social facility and public utility development process can be run well if it is dependant on government support by creating clear policy including any punishment for all mistakes. Also, it is important to make clear the role of all stakeholders such as government, developer and society participation to create positive synergy in providing social facilities and public utility. Basically this study has proven that there are some problems that do not make social facility and public utility development process run well especially in middle and lower housing class that caused negative implication to the society.

---

Keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum dalam lingkungan perumahan sangatlah penting. Pada dasarnya pemerintah telah mengeluarkan peraturan tentang pelaksanaan pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum. Peraturan tersebut mengharuskan perusahaan pembangun perumahan dan pemda untuk menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang dibutuhkan warganya. Penelitian ini bertujuan untuk menggali, mengidentifikasi dan menemukan kendala-kendala yang timbul dalam proses pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang berkaitan dengan aspek kebijakan, pengawasan, dan pengendalian serta pandangan pengembang dalam pengadaannya.Tujuan ini dapat dicapai dengan cara mengidentifikasi proses pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum dari mulai tahap perencanaan sampai tahapan pengelolaan dan pemeliharaan dan mengidentifikasi peranan para aktor/pelaku dalam setiap proses pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum pada perumahan. Kendala yang terjadi berkaitan dengan aspek kebijakan, penyerahan, pengawasan dan pengendalian diketahui dengan membandingkan proses pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum sesuai dengan tahapan pengadaannya melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak di Pemerintah DKI Jakarta yang terkait dalam proses pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum dengan peraturan proses pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum di DKI Jakarta. Persepsi pengembang diketahui dengan meneliti faktor-faktor atau isu-isu dominan dalam pengadaan fasilitas sosial sesuai dengan prosedur peraturan yang berlaku.Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai kendala yang dialami baik oleh pengembang dan pemerintah daerah sendiri dan terjadi pada tiap tahapan proses pengadaan tersebut dalam kaitannya dengan aspek kebijakan, pengawasan dan pandangan/persepsi dalam proses pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa kelancaran proses pengadaan fasos sangat tergantung pada dukungan yang diberikan pemerintah melalui kebijakan, termasuk adanya sangsi yang tegas bagi tiap pelanggaran. Selain itu, penting sekali untuk memperjelas peran masing-masing pihak dan melaksanakannya secara konsisten dalam proses pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum baik itu pemda, pengembang dan partisipasi masyarakat sendiri sehingga dihasilkan sinergi yang bisa menciptakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang mencukupi baik kuantitas dan kualitasnya bagi kepentingan masyarakat banyak."

"Jaminan kredit (collateral) memegang peranan penting dalam pemberian kredit bank. Hal ini berkaitan dengan usaha kreditur (bank) sejak dini berjaga-jaga menghadapi kemungkinan debitur cidera janji/wanprestasi. Dengan adanya jaminan, bank akan lebih terjamin bahwa kredit yang diberikannya akan dapat diterima kembali pada waktu yang ditentukan. Pada Kredit Pemilikan Rumah (KPR), rumah berikut tanahnya yang di beli dengan kredit yang bersangkutan ditunjuk sebagai jaminan pelunasan KPR dengan dibebani Hak Tanggungan. Lembaga Hak Tanggungan merupakan satu-satunya hak jaminan atas tanah dan merupakan hak jaminan yang kuat dengan ciri-ciri memberikan kedudukan yang diutamakan kepada pemegangnya, selalu mengikuti obyek yang dijaminkan di tangan siapapun obyek itu berada, memenuhi asas spesialitas dan publisitas serta mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya. Berkaitan dengan masalah KPR ini, pemerintah telah mengeluarkan SK Menteri Keuangan RI No. 132/KMK.014/1998 Tentang Perusahaan Fasilitas Pembiayaan Sekunder Perumahan (PFPSP). Dalam mekanismenya, tagihan atas KPR dan Hak Tanggungan atas tanah dan rumah yang menjadi jaminan KPR dijadikan jaminan bagi pinjaman PFPSP kepada bank pemberi KPR. Proses peralihan Hak Tanggungan masih menimbulkan masalah, terutama dalam hal pendaftarannya."

"Pembangunan perumahan dan permukiman yang marak di Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang dipengaruhi pula oleh kondisi Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang yang terikat dengan Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1976 tentang Pengembangan Wilayah Jabotabek. Sehingga Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang menyiapkan alokasi lahan untuk kepentingan tersebut seluas 60.404 Ha atau 54,4% dari luas wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang yaitu 111.038 Ha. Pada tahun 1993 sampai dengan tahun 1998 telah dikeluarkan Ijin Lokasi untuk perumahan dan permukiman seluas 39.687,10 Ha tetapi lokasi yang dikuasai baru 22.001,98 Ha dan baru dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan dan permukiman seluas 8.405,83 Ha (38 %) dari luas yang dibebaskan. Sehingga terdapat lahan tidur yang tidak produktif seluas 13.596,15 Ha. Mengacu kepada pembangunan perumahan dan permukiman berimbang 6 : 3 : 1 luas lahan 13.201,18 Ha akan menghasilkan rumah sederhana 880.079 unit, rumah menengah 141.441 unit dan rumah mewah 13.201 unit. Sedangkan kebutuhan rumah di Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang sampai tahun 2002 hanya 644.466 unit sehingga terjadi over supply 390.275 unit. Masalah yang akan timbul dalam jangka panjang dari tumbuhnya perumahan dan permukiman di Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang dalam luasan di atas adalah biaya pemeliharaan prasarana lingkungan, fasilitas sosial dan utilitas umum yang setiap tahun memerlukan dana sebesar Rp 89.876.000.000,00. Berdasarkan hasil kajian teoritis dan penelitian lapangan kiranya Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang perlu mengkaji ulang kebijakan penataan ruang, terutama pengalokasian lahan untuk perumahan dan permukiman yang pada akhirnya menjadi beban. Di sisi lain dalam memelihara kondisi eksisting sekarang perlu mengambil langkah pemeliharaan prasarana lingkungan, fasilitas sosial dan utilitas umum melalui pemberdayaan masyarakat/penghuni untuk memobilisasi dana dan mengembangkan kemitraan antara swasta dan pemerintah."

"ABSTRAKPembaharuan yang dilaksanakan dalam berbagai bidang kehidupanpemerintahan maupun masyarakat adalah dalam rangka mencapai tingkat yangIebih baik untuk mensejahterakan rakyat. Deregulasi dan debirokratisasiterhadap mekanisme dan prosedur berbagai kebijakan pelayanan publikmerupakan bagian dari pembaharuan tersebut, termasuk diantaranya penerapansistem Swadana pada satuan / unit kerja Rumah Sakit Umum Daerah.Seluruh pembiayan Rumah Sakit Umum Daerah, baik pembiayaanoperasional/ pemeliharan maupun pembiayaan Investasi berasal dari PemerintahDaerah dan Pemerintah Pusat. Walaupun penerimaan retribusi dari Rumah SakitUmum Daerah ada tetapi jumlahnya jauh dibawah kebutuhan dan seluruhnyaharus disetor ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah.Pencairan dana untuk keperluan Rumah Sakit Daerah harus diajukankepada Pemerintah Daerah mengikuti mekanisme ketentuan perundangan yang berlaku untuk keuangan daerah dan ini memerlukan waktu, sementara disisi Iainkeperluan operasioanal Rumah Sakit tidak bisa ditunda karena menyangkutkesehatan bahkan nyawa manusia.Oleh karena itu untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakatsejalan dengan era otonomi ( decentralization ) maka diperkenalkanlah konsepsistem swadana sebagaimana diatur dalam Keppres. Nomor 38 Tahun 1991 juntoKeputusan Menteri Dalam Negeri No. 92 Tahun 1993. Dengan ketentuantersebut Pemerintah Daerah dapat menetapkan unit kerja tertentu menjadi unitSwadana yang diberi kewenangan dapat menggunakan Iangsung penerimaanfungsionalnya, agar kebutuhan dana yang cepat dapat terpenuhi. Dengandemikian Unit Swadana dapat melayani masyarakat dengan cepat bahkan sesuaidengan arus globaliasasi saat ini Rumah Sakit harus mampu merespon tuntutanIayanan kesehatan dari masyarakat yang semakin sadar/ tinggi.Sehubungan dengan usaha peningkatan pelayanan, melalui sistemswadana ini juga perlu diketahui sejauhmana sistem tersebut dapatmengembangkan penyediaan fasilitas layanan pada masing-masing Rumah SakitUmum Daerah.Selanjutnya hal tersebut dapat dijadikan masukan guna mengevaluasidan menyempurnakan kebijakan yang ada bila dipandang perlu.

---

"

"[ABSTRAKPenelitian ini membahas implementasi PSAK Nomor 44 (1997) pada Perum Perumnas berkaitan dengan pengakuan pendapatan atas penjualan produk real estatenya yaitu rumah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami implementasi PSAK Nomor 44 (1997) dalam pengakuan pendapatan di Regional-Regional Perusahaan. Metode dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan penelitian kuantitatif secara deskriptif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah masih terdapat kriteria pengakuan pendapatan yang belum terpenuhi dalam pengakuan pendapatan terkait pembayaran uang muka dan perjanjian perikatan jual beli (PPJB). Sesuai hasil penelitian, dampak atas pengakuan pendapatan dengan mekanisme PPJB adalah menurunnya kolektibilitas piutang, arus kas operasi yang terus defisit, rendahnya tingkat likuiditas perusahaan, serta menurunya tingkat kesehatan perusahaan sebagai BUMN.

---

ABSTRACTThe objective of this study is implementation Statement Financial Accounting Standards 44 (1997) at revenue recognition from real estate product sales, there are which is home. The purpose of this study is to understand implementation Statement Financial Accounting Standards 44 (1997) at company’s branches. The method in this study is qualitative descriptive interpretive. The results of this study are not all revenue recognition criterias have been met, especially revenue recognition criteria related with criteria about advances payment and engagement purchase agreement. The impact revenue recognition with engagement purchase agreement mechanism are decrease collectability of account receivable, deficit operating cash flow, reduce corporate liquidity level, and decline corporate health level (Perum Perumnas as state-owned enterprise), The objective of this study is implementation Statement Financial Accounting Standards 44 (1997) at revenue recognition from real estate product sales, there are which is home. The purpose of this study is to understand implementation Statement Financial Accounting Standards 44 (1997) at company’s branches. The method in this study is qualitative descriptive interpretive. The results of this study are not all revenue recognition criterias have been met, especially revenue recognition criteria related with criteria about advances payment and engagement purchase agreement. The impact revenue recognition with engagement purchase agreement mechanism are decrease collectability of account receivable, deficit operating cash flow, reduce corporate liquidity level, and decline corporate health level (Perum Perumnas as state-owned enterprise)]"

"Dalam suatu perumahan keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum sangat penting. Pemerintah telah mengatur tentang pelaksanaan serah terima fasilitas sosial dan fasilitas umum. Peraturan tersebut mengharuskan pemilik hak atas tanah yang lama melepaskan hak atas tanahnya kepada pemerintah daerah setempat. Permasalahan yang akan dianalisis di penelitian ini adalah status hukum fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah diserahkan pengembang perumahan kepada pemerintah daerah setempat, tapi belum ada surat pelepasan hak atas tanah sehubungan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 256 K/TUN/2016. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, artinya penelitian ini dilihat dari keseluruhan data sekunder hukum untuk menjawab permasalahan terhadap keabsahan serah terima fasilitas sosial dan fasilitas umum dari pengembang perumahan kepada pemerintah daerah setempat. Jenis data yang digunakan meliputi putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan kamus hukum. Hasil penelitian menunjukkan serah terima tersebut belum sah, peralihan hak atas tanah dapat terjadi apabila sudah ada surat pelepasan hak atas tanah tersebut atau masa habisnya jangka waktu sertipikat Hak Guna Bangunan. Serah terima yang tidak memenuhi tata cara persyaratan serah terima fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah diatur mengakibatkan peralihan hak atas tanah tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Seharusnya diatur jangka waktu maksimal kapan serah terima itu harus dilakukan, sehingga jika melewati batas waktu tersebut secara otomatis peralihan hak atas tanah tersebut telah terjadi.

---

In a housing the existence of social facilities and public facilities is very important. The Government has arranged the implementation of the handover of social facilities and public facilities. The regulation requires the old landowners to relinquish their land rights to the local government. The problem to be analyzed in this research is the legal status of social facilities and public facilities that have been submitted by the housing developer to the local government, but there has not been a letter of release of the land in connection with the Supreme Court Decision Number 256 K TUN 2016. This research uses literature research method that is juridical normative, meaning that this research is seen from the whole secondary data of law to answer the problem to the validity of the handover of social facilities and public facilities from the housing developer to the local government. The types of data used include court decisions, statutory regulations, books, journals, and legal dictionaries. The result of the research indicates that the handover is not yet valid, the transfer of rights to the land may occur if there is a letter of release of the land right or the expiry of the period of the Land Use Rights certificate. Handover that does not meet the procedures for the handover of social facilities and public facilities that have been arranged to cause the transfer of rights to the land does not have the power of law. It should be set the maximum time period when the handover must be done, so if it passes the time limit automatically the transfer of rights to the land has occurred. "