Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) telah diatur dalam PP No. 77 tahun 1992 yang merupakan peraturan pelaksana dari UU No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Menurut Undang-undang ini hanya bank umum dan perusahaan asuransi jiwa yang dapat mendirikan Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Program Pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan adalah Program Pensiun luran Pasti (PPIP), yaitu program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh iuran serta basil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Program Pensiun Iuran Pasti oleh DPLK ini terdapat aspek hukum yaitu prinsip-prinsip "trust" yang terdapat dalam perjanjian Dana Pensiun antara peserta dana pensiun dengan pihak DPLK itu sendiri. Dalam hal ini peserta menyerahkan kekayaan berupa uang dana pensiun kepada DPLK, kemudian DPLK mengelola dana tersebut dan mengembangkannya melalui investasi, dan akhirnya dana tersebut dikembalikan kepada peserta dan keluarganya (janda/duda serta anaknaknya) yang berupa manfaat pensiun. Dalam suatu trust terdapat trustor, trustee dan beneficiary. Dalam perjanjian Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang bertindak sebagai trustor adalah peserta dana pensiun, yang bertindak sebagai trustee adalah DPLK, dan yang bertindak sebagai beneficiary adalah peserta dana pensiun itu sendiri beserta keluarganya (janda/duda dan anak-anaknya). Dalam perjanjian Dana Pensiun Lembaga Keuangan tersebut prinsip- prinsip trustee telah dilaksanakan oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan."

"Dana Pensiun merupakan badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjajikan manfaat pensiun. Undang-undang No. 11 tahun 1992 tentang Dana pensiun mengatur mengenai segala ketentuan pokok tentang dana pensiun. Dana pensiun terdiri dari tiga jenis, yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK), Dana pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dan Dana pensiun Berdasarkan Keuntungan (DPBK). PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menyelenggarakan Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang kepesertaannya terbuka bagi setiap orang, selama memenuhi syarat kepesertaan yang ditetapkan oleh DPLK BNI. Penyelenggaraan dana pensiun pada DPLK BNI berpedoman pada peraturan dana pensiun dari DPLK BNI yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan. Peraturan tersebut memuat segala hak, kewajiban dan tanggung jawab para pihak yang terkait didalamnya, yaitu pihak DPLK dan pihak Peserta yang bersangkutan. Pihak DPLK membuat peraturan itu secara sepihak, maka pihak DPLK wajib memberitahu kan isi peraturan tersebut kepada setiap Peserta dalam rangka kepesertaannya. Peraturan tersebut memenuhi unsur-unsur dari suatu perjanjian, mak peraturan tersebut dapatlah dikatakan perjanjian yang dibuat sesuai kebutuhannya. Perjanjian tersebut mengikat para pihak bilamana telah tercapai kesepakatan antara para pihak. Perjanjian tersebut mulai mengikat para pihak dengan adanya tanda persetujuan (tanda tangan) Peserta atas peraturan dana pensiun. Perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum kekayaan antara pihak DPLK dengan Peserta. Apabila Pengurus, sebagai organ pelaksana DPLK, melakukan kelalaian atau tidak melakukan kewajibannya, maka Pengurus tersebut wajib bertanggung jawab atas kelalaiannya"

"Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengevaluasi kecukupan bukti audit yang diperlukan dalam pemeriksaan laporan keuangan DPLK PQR sehingga auditor dapat menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, keadaan keuangan dan informasi mengenai aktiva bersih DPLK PQR pada tanggal akhir suatu periode laporan keuangan serta perubahan aktiva bersih, hasil usaha dan arus kas pada tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Evaluasi tersebut dilakukan setelah auditor melakukan perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia, atas bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Penelitian untuk skripsi ini berupa studi kasus yang membandingkan teori dan praktek, studi kepustakaan, observasi, dan berupa tanya jawab dengan pihak yang berwenang dalam DPLK tersebut. Dari hasil penelitian yang dilakukan terlihat bahwa masalah utama yang dihadapi oleh manajemen DPLK PQR adalah hubungan antar bagian yang kurang terkoordinasi, dalam hal ini bagian Akuntansi dengan bagian Kepesertaan serta bagian Akuntansi dengan bagian Investasi, sehingga laporan keuangan yang dikeluarkan oleh bagian Akuntansi memiliki nilai yang berbeda dengan data yang dimiliki oleh bagian Kepesertaan dan Investasi. Selain kurangnya koordinasi, keadaan tersebut juga disebabkan kondisi staf yang kurang kompeten. Untuk mengatasi kendala tersebut, bagian Kepesertaan dan Investasi harus melaporkan data-data yang dimilikinya kepada bagian Akuntansi secara periodik, dan jika terdapat ketidaksesuaian dengan data yang dimiliki oleh bagian Akuntansi, rekonsiliasi harus segera dilakukan antara pihak-pihak terkait. Sudah saatnya DPLK PQR memiliki sumber daya manusia yang kompeten sehingga kinerja perusahaan dapat ditingkatkan."

"Perkembangan Lembaga Dana Pensiun saat ini semakin pesat. Oleh sebab itu Dana Pension harus meningkatkan pelayanan kepada peserta dana pensiun agar dapat bersaing dengan Dana Pensiun lain. Salah satu bentuk pelayanan tersebut adalah memberikan informasi keuangan yang andal kepada peserta dana pensiun. Tujuan penulisan skripsi ini adalah menganalisis penerapan akuntansi dana pensiun agar dapat menghasilkan informasi keuangan yang and dan akurat. Penelitian dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan dan riset lapangan yaitu dengan cara melakukan kerja paruh waktu pada DPLK 'X' sebagai studi kasus yang dipergunakan dalam pembahasan. Dari hasil analisis yang dilakukan penulis, terlihat bahwa pencatatan informasi keuangan pada DPLK 'X' belum dilakukan secara tepat. Hal ini dapat dilihat dari perbedaaan saldo iuran pensiun, investasi dane pensiun dan manfaat pensiun antara bagian kepesertaan dan keuangan dan investasi dan keuangan. Perbedaan ini disebabkan karena bagian keuangan belum melakukan rekonsiliasi bulanan untuk memudahkan proses rekonsiliasi pada akhir tahun. Selain itu belum dibuat buku besar pembantu untuk memudahkan proses rekonsiliasi tersebut. Peyebab lainnya adalah kurangnya tenaga pelaksana pencatatan transaksi dana pensiun yang menyebabkan adanya kesalahan pencatatan, belum dicatat maupun pencatatan ganda transaksi-transaksi tersebut. Kurang akuratnya hasil dari bagian pencatatan menyebabkan proses pelaporan juga mengalami kesulitan untuk menghasilkan informasi yang andal. Hal ini dapat dilihat dari proses pembuatan laporan bulanan yang sebagian besar menggunakan informasi dari bagian lain (Laporan Penempatan Dana dari bagian investasi). Juga pembuatan laporan keuangan akhir tahun yang memerlukan waktu yang lebih lama karena hasil dari proses pencatatan belum akurat. Oleh sebab itu penulis menyarankan DPLK 'X' untuk membuat Buku Besar Pembantu untuk memudahkan proses rekonsiliasi, melakukan rekonsiliasi bulanan dan menambah pelaksana bagian pencatatan."

"ABSTRAKPemerintah dengan kebijakan yang dituangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun telah memberikan kesempatan bagi Bank ataupun Perusahaan Asuransi Jiwa mendirikan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) untuk menyelenggarakan program pensiun kepada masyarakat luas. Kebijakan merupakan usaha Pemerintah untuk memelihara kesinambungan pendapatan karyawan perusahaan dan pekerja mandiri pada saat memasuki usia pensiun (retirement benefit).Sebagai implementasinya PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. telah mendirikan Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang disingkat DPLK BNI, berdasarkan keputusan Direksi Bank BNI Nomor KP/137/DIR/R tanggal 09 Juni 1993, yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan Nomor KEP13011KM.1711993 tanggal 28 Desember 1993 dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 18 tanggal 4 Maret 1994, untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri, yang terpisah dari Dana Pensiun bagi karyawan Bank BNI.Penelitian dilakukan untuk mengetahui kesempatan dalam penyerapan pasar oleh Bank BNI dalam memasarkan program pensiun DPLK BNI, dengan menggunakan Analisis SWOT, dalam rangka menyusun kebijaksanaan strategi pemasaran yang tepat untuk mendapatkan peluang pasar yang ada dan mengantisipasi pensaingan yang semakin meningkat.DPLK BNI mempunyai banyak peluang untuk memasuki pasar. Hal ini terlihat dari tingkat pertumbuhan rata-rata perusahaan di Indonesia per tahun untuk periode Tahun 1991-1997 sebesar 3,01 persen atau 4.357 perusahaan, dengan rata-rata penyerapan jumlah tenaga kerja WNI per tahun sebanyak 454.712 tenaga kerja atau 6,99 persen.Target pasar program pensiun adalah masyarakat pekerja secara keseluruhan, maka untuk menggarap peluang dan dalam rangka mensosialisasikan program pensiun kepada masyarakat, perlu dilakukan promosi lewat media massa antara lain televisi, disamping memanfaatkan secara optimal pendayagunaan jaringan Kantor Cabang Bank BNI yang ada diseluruh Indonesia."

"Perjanjian atas sesuatu yang diinginkan diwaktu akan datang dapat dimungkinkan oleh Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan usaha selama hidupnya mengatur kebutuhan sekarang dengan berjaga-jaga untuk menuju hari depan yang sejahtera. Usaha akan harapan sejahtera dan tenteram adalah dengan menciptakan, mengisi dan mempertahankan hubungan-hubungan hukum menurut waktu dan kemampuan dengan cara orang telah disepakati bersama, oleh kelompok perusahaan Kompas Gramedia Jakarta yaitu dengan mengadakan program Dana Pensiun bagi seluruh Karyawan."